"PANCASILA" merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. "UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945" merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan. "NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA" merupakan konsensus dalam mewujudkan perjuangan bangsa Indonesia yang bersatu. "BHINNEKA TUNGGAL IKA" merupakan solusi dari kemajemukan bangsa.

Kamis, 03 Juni 2010

Cara Bijak Membuat Perjanjian Penanaman Modal Internasional

Kamis, 03 Juni 2010

Posting sebelumnya (Labels: Kerja Sama Penanaman Modal) menguraikan bahwa negara-negara dunia sangat memanfaatkan kerja sama penanaman modal internasional sebagai forum untuk menyepakati berbagai isu penanaman modal terkini. Topik-topik global yang menjadi pokok bahasan aktual, biasanya seputar; admission and establishment; competition; dispute settlement investor to state; dispute settlement state to state; employment; environment; fair and equitable treatment or full protection and security; home country measures; host country operational measures; illicit payments; incentives; investment-related trade measures; most-favored-nation treatment; national treatment; social responsibility; state contracts; taking of property; taxation; funds transfer; transfer of technology; pricing transfer; transparency, dan lain sebagainya.

Jika topik-topik tersebut didiskusikan pada forum bilateral, dua negara yang bersepakat akan menjadikannya sebagai sebuah langkah taktis untuk menciptakan daya saing maupun perlindungan bagi kegiatan penanaman modal di negaranya. Atau bisa juga isu-isu aktual tadi diimplementasikan lebih akurat agar dapat mempercepat dan mempertegas perjanjian penanaman modal yang bersifat regional, plurilateral bahkan multilateral.

Setiap anggota Delegasi Republik Indonesia (DELRI) yang akan menyepakati klausul International Investment Agreements perlu memiliki wawasan kebangsaan yang tinggi. Mereka bahkan harus menempatkan spirit kepentingan nasional di atas segala-galanya seperti sebuah ideologi yang menyatu di hati dan sanubari. Di benak mereka harus terus merancang strategi bagaimana memosisikan Indonesia agar sejajar dengan negara-negara mitra runding yang delegasinya tepat berada di hadapan meja perundingan mereka.

Karena dituntut untuk menciptakan kesetaraan posisi Indonesia dengan negara-negara lain, para anggota DELRI harus piawai merumuskan dan menyepakati klausul International Investment Agreements yang dapat memberikan keuntungan sejajar. Penciptaan posisi tawar yang sepadan ini merupakan hak anggota DELRI yang dilindungi hukum nasional maupun hukum internasional,

Sehingga betapa posisi suatu negara menjadi sangat tergantung dari sense of nationhood yang dimiliki para perunding. Ada mekanisme dalam hukum internasional yang membolehkan suatu negara tidak menyepakati suatu ketentuan dalam perjanjian internasional. Mekanisme itu disebut reservation (persyaratan) yang merupakan pernyataan sepihak suatu negara untuk menolak berlakunya suatu perjanjian internasional. Persyaratan tersebut dapat dilontarkan saat menandatangani, menerima, menyetujui atau mengesahkan naskah perjanjian internasional.

Atau bisa juga para perunding melakukan declaration (pernyataan). Hak itu dapat diajukan jika makna suatu perjanjian yang akan disepakati masih menyisakan banyak pertanyaan sehingga diperkirakan dapat merugikan kepentingan nasional. Declaration dilakukan dengan memberi catatan atau memperjelas makna ketentuan pada naskah perjanjian internasional. Sebagaimana reservation, pernyataan juga dilakukan ketika menandatangani, menerima, menyetujui bahkan mengesahkan perjanjian internasional yang biasanya bersifat multilateral.

Declaration dilakukan untuk memperjelas makna ketentuan perjanjian dan tidak untuk mempengaruhi hak dan kewajiban suatu negara dalam suatu perjanjian internasional. Hak ini diajukan secara sepihak oleh suatu negara dalam memahami atau menafsirkan suatu ketentuan perjanjian internasional, yang sekali lagi tentunya untuk diselaraskan dengan kepentingan nasional.

Reservation maupun Declaration biasanya akan menjadi senjata ampuh bagi para perunding yang bersuara kritis dalam membela kepentingan bangsa dan negaranya. Hal itu bisa terjadi karena pada forum perundingan internasional juga bisa diisi dengan berbagai kepentingan (agenda) negara-negara tertentu.

Misalnya seperti yang terjadi pada World Trade Organization yang bermarkas di Jenewa, Swiss. Sejak berdiri pada Januari 1995, bukan berarti forum itu selalu menghasilkan berbagai kesepakatan perdagangan global yang bebas dari kepentingan negara-negara tertentu. Meski bertaraf internasional, kinerja forum WTO tidak menjamin selalu terbebas dari keputusan yang tidak demokratis.

Seringkali pencapaian suatu keputusan di WTO dipengaruhi oleh empat kelompok negara maju, seperti Amerika Serikat, Jepang, Kanada dan Uni Eropa. Di tengah kondisi seperti itu, pertemuan akbar WTO sering hanya menjadi ajang dengar pendapat dari negara anggotanya (per Juli 2008 mencapai 153 negara). Sementara kegiatan pengambilan keputusan berlangsung di Green Room, tempat berkumpulnya negara-negara berpengaruh tersebut dengan cara menggelar forum Ministerial Conference setiap 2 (dua) tahunan.

Karena nuansa pengambilan keputusan yang tidak demokratis, negara-negara (yang rata-rata negara berkembang) anggota lainnya hanya bisa menyetujui sebuah keputusan dengan sangat terpaksa. Ini sangat dramatis, karena di tengah belum adanya kesiapan negara-negara berkembang beradaptasi dengan iklim liberalisasi namun mereka harus mengakuinya dengan cara yang tidak aspiratif. Di sisi lain, jika kesepakatan itu kemudian dilalaikan, mereka akan terkena sanksi ekonomi dari WTO. Karena itu hak declaration atau reservation menjadi senjata andalan para perunding untuk memasukkan kepentingan nasional dan kesetaraan negaranya dalam sebuah forum kerja sama multilateral.

Kepentingan nasional dan kesetaraan Indonesia di antara bangsa-bangsa lain memang tidak bisa ditawar ulang, sehingga harganya harus diajukan setinggi langit. Ada pesan sinis yang kerap kali dikumandangkan oleh masyarakat yang menyatakan dirinya cinta bangsa dan negara kepada para elite bangsa ini, seperti:
  1. Jangan pernah menggadaikan bangsa dan negara!
  2. Jangan mau dinjak-injak oleh kepentingan asing!
  3. Jangan menjadi liberal atau neo-liberal!
  4. Jangan memperjuangkan kepentingan asing karena pasti menekan perekonomian rakyat?
Jika disimak, pernyataan kaum nasionalis tadi memang terasa memerahkan telinga. Namun jika dikaji lebih mendalam, apa yang mereka propagandakan selama ini ternyata sangat sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional, pada Pasal 4 menggariskan:
  1. Pemerintah Republik Indonesia membuat perjanjian internasional dengan suatu negara atau lebih, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain berdasarkan kesepakatan, dan para pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik.
  2. Dalam membuat perjanjian internasional, Pemerintah Republik Indonesia berpedoman pada kepentingan nasional dan berdasarkan prinsip-prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memperhatikan, baik hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku.
Untuk meyakinkan kepentingan nasional dan kesetaraan kedudukan Indonesia telah terakomodasi dengan baik pada suatu perjanjian internasional, seperangkat prosedur telah disiapkan untuk mengujinya ketika perjanjian internasional dibawa pulang ke Tanah Air. Prosedur itu bertujuan untuk menyeleksi apakah spirit yang terkandung di dalamnya telah sesuai dengan semangat dalam undang-undang tentang perjanjian internasional. Sebab bisa saja para juru runding yang tergabung di dalam DELRI sempat lalai melaksanakan amanat masyarakat dan bangsa Indonesia tersebut.

Namun demikian, proses untuk menampilkan naskah perjanjian yang sesuai dengan kepentingan nasional serta prinsip-prinsip persamaan kedudukan yang saling menguntungkan sesungguhnya telah diawali saat perjanjian internasional akan dibuat. Upaya seleksi preventif itu dimulai saat proses pembuatan perjanjian internasional diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Karena kewenangan dalam mengadakan dan menyepakati perjanjian internasional (hanya) berada di tangan presiden atau menteri luar negeri, maka lembaga negara maupun lembaga pemerintahan baik di tingkat pusat dan daerah (sebagai pihak yang berkepentingan) harus berkonsultasi dan berkoordinasi dahulu jika ingin merencanakan membuat perjanjian internasional.

Melalui mekanisme tersebut, spirit untuk menjaga kepentingan nasional serta kesetaraan Indonesia dengan negara-negara lain telah mulai dijalankan. Sebab setelah menteri luar negeri menyetujui usulan pembuatan perjanjian internasional, langkah selanjutnya adalah merumuskan posisi Pemerintah Republik Indonesia dengan cermat. Kertas posisi yang menjadi pedoman para anggota DELRI ketika terjun di arena perundingan itu memuat:
  1. Latar belakang permasalahan;
  2. Analisis permasalahan ditinjau dari aspek politis dan yuridis serta aspek lain yang dapat mempengaruhi kepentingan nasional Indonesia;
  3. Posisi Indonesia, saran, dan penyesuaian yang dapat dilakukan untuk mencapai kesepakatan.
Melalui tahapan ini terlihat betapa tinggi semangat bangsa ini dalam menjaga kepentingan nasionalnya serta menciptakan kesetaraan posisinya. Dan hal itu sudah dimulai pada saat inisiatif awal rencana pembuatan perjanjian internasional sedang digulirkan. Selanjutnya spirit itu harus terus dikembangkan secara lebih bermakna oleh para perunding Indonesia yang memiliki kesempatan duduk di meja perundingan. Jadi, betapa nasib bangsa ini ke depan sangat tergantung dari peran, kecerdasan dan kelihaian para perunding tersebut yang memang terlibat aktif dari mulai tahap penjajakan, perundingan, perumusan naskah, penerimaan sampai saat penandatanganan perjanjian internasional.

Kemudian, apakah tahap penjagaan sebuah perjanjian internasional telah selesai hanya pada upaya selektif yang preventif tadi? Ternyata masih ada tahap korektif yang perlu dilalui sampai sebuah naskah perjanjian internasional diberlakukan di masyarakat. Tahap seleksi korektif berikutnya dimulai ketika perjanjian internasional yang telah selesai disepakati kemudian dibawa pulang ke Tanah Air untuk dilakukan proses pengesahannya. Di tahap ini, tingkat kewenangan proses ratifikasi sebuah perjanjian internasional akan dibedakan sesuai substansi klausul kesepakatannya.

Proses ratifikasi di tingkat parlemen perlu dilakukan terhadap perjanjian internasional yang menyepakati masalah mendasar (penting), seperti:
  1. Masalah politik, perdamaian, pertahanan dan keamanan negara;
  2. Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
  3. Kedaulatan atau hak berdaulat negara;
  4. Hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
  5. Pembentukan kaidah hukum baru;
  6. Pinjaman serta hibah luar negeri;
Melalui ratifikasi di tingkat parlemen, diharapkan spirit tentang kepentingan nasional dan kesetaraan Indonesia dapat diseleksi kembali keberadaannya oleh para anggota dewan yang duduk di parlemen. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan representasi rakyat Indonesia tersebut diharapkan mampu memberi penekanan yang baik terhadap naskah perjanjian internasional yang telah ditandangani oleh eksekutif yang tergabung sebagai anggota DELRI. Selanjutnya untuk perjanjian internasional yang memiliki subtansi tidak terlalu krusial, proses ratifikasinya cukup melalui keputusan presiden.

Lalu setelah selesai diratifikasi, apakah perjanjian internasional benar-benar mendapat pengakuan yang bulat? Ternyata tidak juga. Langkah penyensoran masih dapat dilakukan, meski sebuah perjanjian internasional sudah memasuki tahap pemberlakuan. Pemerintah Republik Indonesia masih diperbolehkan melakukan perubahan terhadap ketentuan-ketentuan pada perjanjian internasional berdasarkan kesepakatan para pihak yang terlibat di dalamnya. Meski demikian perubahan itu tidak boleh bersifat mendasar, namun hanya bersifat teknis administratif.

Sesungguhnya telah banyak rambu-rambu atau petunjuk-petunjuk yang dikeluarkan untuk menghasilkan naskah perjanjian internasional yang tidak menghianati asas kepentingan nasional dan kesetaraan Indonesia. Salah satunya adalah skema pembuatan perjanjian internasional yang disosialisasikan oleh Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Skema itu meski disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional, namun masih tampak menyisakan banyak celah yang kurang dapat dipahami. Oleh karena itu, setiap lembaga negara dan lembaga pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah sebaiknya dapat meramu ulang skema tersebut jika akan menggunakannya untuk membuat perjanjian internasional. Upaya adopsi skema tersebut menjadi sangat penting agar sebuah standard operational procedures (SOP) tentang pembuatan perjanjian internasional secara lebih implementatif dapat lahir dari sana.

Di bidang penanaman modal, SOP pembuatan perjanjian penanaman modal internasional juga sangat diperlukan. Hal itu perlu dibuat agar kesepakatan sebuah perjanjian penanaman modal internasional dapat dijalankan serempak dengan perangkat pemerintah daerah dan masyarakatnya. Kondisi yang masih dihadapai saat ini adalah nuansa ketidakpedulian perangkat dan masyarakat daerah terhadap perjanjian bilateral, regional maupun multilateral di bidang penanaman modal yang banyak disepakati oleh pemerintah pusat. Kurangnya apresiasi maupun penghargaan dari mereka, karena:
  1. Perangkat dan masyarakat daerah tidak memahami keberadaan, peran dan makna perjanjian penanaman modal internasional yang telah disepakati pemerintah Indonesia bagi perkembangan penanaman modal nasional;
  2. Naskah perjanjian penanaman modal internasional tidak mengikat hal-hal yang aplikatif dan akurat dengan persoalan dan kebutuhan penanaman modal nasional;
  3. Perjanjian penanaman modal internasional yang sudah disepakati tidak dimonitor dan dievaluasi dalam pelaksanaannya sehingga pemerintah tidak mampu meningkatkan substansi yang terkandung di dalamnya;
  4. Perangkat dan masyarakat daerah tidak dilibatkan dalam pembuatan perjanjian penanaman modal internasional;
Kembali lagi ke soal ideologi atau spirit kepentingan nasional serta kesamaan kedudukan Indonesia, sehingga tidak ada istilah "harga mati" bagi sebuah perjanjian penanaman modal internasional. Tidak boleh ada pendapat yang menafikan terhadap upaya-upaya untuk menganalisa perjanjian penanaman modal internasional, karena hal itu bisa melanggar amanat undang-undang. Sebuah perjanjian internasional itu harus dikaji ulang dan dievaluasi keberadaannya. Karena itu harus ada pemikiran kritis pula ketika akan menyusun perjanjian penanaman modal internasional serta upaya untuk mengevaluasi keberadaannya sepanjang masa berlakunya masih berjalan.

Dalam tahap evaluasi bisa saja terjadi insiatif untuk merumuskan ulang (merenegosiasikan) terhadap klausul perjanjian yang sudah disepakati. Usulan renegosiasi tersebut dapat dimanfaatkan Indonesia untuk mengubah ketentuan dalam perjanjian penanaman modal internasional agar lebih menguntungkan. Tentu saja usulan perubahan (renegosiasi) itu harus dimulai dengan meminta negara mitra memberikan keseimbangan atas usulan perubahan yang dimaksud.

Beberapa metode berikut ini diharapkan dapat menjadi inspirasi ketika akan merumuskan sebuah perjanjian maupun mengevaluasi perjanjian penanaman modal internasional yang sudah diberlakukan sehingga dapat dijadikan sebuah SOP.

1. Pedoman Usulan Perjanjian Penanaman Modal Internasional.

2. Pedoman Renegosiasi Perjanjian Penanaman Modal Internasional.

Semua komponen bangsa ini sesungguhnya berhak untuk mengevaluasi sebuah perjanjian penanaman modal internasional dari saat mulai dirumuskan sampai dalam tahap pelaksanaannya. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional bahkan mengamanatkan jika terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional, pemerintah bisa saja mengakhiri sebuah perjanjian internasional (yang tentunya tetap menggunakan mekanisme hukum internasional yang berlaku). Selain soal kepentingan nasional, pemerintah bahkan diamanatkan untuk mengakhiri sebuah perjanjian internasional karena:
  1. Terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
  2. Tujuan perjanjian telah tercapai;
  3. Terdapat perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian;
  4. Salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
  5. Dibuat suatu perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
  6. Muncul norma-norma baru dalam hukum internasional;
  7. Objek perjanjian hilang;
Karena itu keberadaan sebuah perjanjian internasional memang tidak perlu disakralkan. Ia memang harus ditaati karena sudah menjadi komitmen antar-negara dan berlaku secara internasional, namun juga boleh diakhiri jika merugikan kepentingan nasional. Yang perlu diperhatikan adalah sikap kehati-hatian, kecermatan dan ketelitian yang tinggi ketika akan membuat (merumuskan) perjanjian penanaman modal internasional. Dan selanjutnya jangan pernah lalai mengevaluasi sebuah perjanjian penanaman modal internasional yang masih berlaku. Cara ini akan lebih bijak ketimbang mendiamkan begitu saja keberadaan sebuah perjanjian penanaman modal internasional yang bisa saja semakin lama berpotensi memporak-porandakan iklim investasi Indonesia. (Tim Editor)
BacaSelengkapnya...

Selasa, 20 April 2010

Perjanjian Peningkatan Dan Perlindungan Penanaman Modal

Selasa, 20 April 2010

Bilateral investment treaties (BIT) adalah perjanjian penanaman modal yang disepakati oleh dua negara. Berdasarkan perjanjian tersebut, mereka sepakat untuk saling melindungi setiap bentuk kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh investor antar-kedua negara.

BIT menjadi pendorong dua negara untuk saling menyajikan kebijakan yang dapat mendukung dan mempromosikan penanaman modal di masing-masing negara. Komitmen tersebut mereka tuangkan dengan cara saling melindungi setiap bentuk kegiatan penanaman modal dari aksi nasionalisasi, atau pengambilalihan perusahaan oleh negara. Mereka juga menjamin kebebasan investor ketika melakukan transfer dana. Karena itu, BIT sering diterjemahkan sebagai Perjanjian Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (P4M), atau Investment Guarantee Agreement (IGA).

Sering kali dua negara yang terikat di dalam BIT telah sepakat untuk merumuskan mekanisme penyelesaian sengketa secara adil, serta menjalankan perlakuan non-diskriminatif. Di sana mereka berjanji untuk tidak saling membedakan investor di antara mereka. Maksud perlakuan sama tentunya dalam mematuhi kebijakan publik di bidang penanaman modal yang berlaku di kedua negara. BIT juga mengakui subrogasi dalam kasus pembayaran asuransi oleh lembaga penjamin yang ditunjuk oleh investor itu sendiri.

Sejak membuka diri terhadap kedatangan aliran investasi asing yang dikukuhkan melalui Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing (kemudian diganti oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, dan sekarang berlaku Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal), Indonesia langsung melibatkan diri dengan P4M. Dimulai pada 7 Januari 1967, Indonesia menyepakati P4M dengan Amerika dengan masa berlaku 20 tahun. Kemudian bersama Denmark, Indonesia juga telah menyepakati P4M pada 30 Januari 1968.

Di tahun yang sama, Indonesia membuat IGA bersama Denmark, yakni pada 8 November 1968. Karena habis masa berlakunya, rumusan BIT disepakati ulang di Jakarta pada 14 Mei 2003, untuk masa berlaku 10 tahun ke muka. Di perjalanan tahun berikutnya, yakni pada 24 November 1969, Indonesia menyepakati P4M dengan Norwegia yang ditandatangani di Jakarta. Perkembangan P4M Indonesia lainnya, telah berhasil dirumuskan bersama negara:
  1. Aljazair, disepakati di Alger pada 21 Maret 2000, masa berlaku 10 tahun;
  2. Amerika Serikat, disepakati di Jakarta pada 7 Januari 1967, masa berlaku 20 tahun;
  3. Argentina, disepakati di Buenos Aires pada 7 November 1995, masa berlaku 10 tahun;
  4. Australia, disepakati di Jakarta pada 17 November 1992, masa berlaku 15 tahun;
  5. Bangladesh, disepakati di Dhaka pada 9 Februari 1998, masa berlaku 10 tahun;
  6. Belanda, disepakati di Jakarta pada 6 April 1994, masa berlaku 10 tahun;
  7. Belgia, disepakati di Jakarta pada 15 Januari 1970;
  8. Bulgaria, disepakati di Jakarta pada 13 September 2003, masa berlaku 10 tahun;
  9. Kanada, disepakati di Jakarta pada 16 Maret 1973;
  10. Chile, disepakati di Santiago pada 7 April 1999, masa berlaku 10 tahun;
  11. China, disepakati di Jakarta pada 18 November 1994, masa berlaku 10 tahun;
  12. Ceko, disepakati di Praha (Prague) pada 17 September 1998, masa berlaku 10 tahun;
  13. Denmark, disepakati pada 30 Januari 1968;
  14. Filipina, disepakati di Jakarta pada 12 November 2001, masa berlaku 10 tahun;
  15. Finlandia, disepakati di Helsinki pada 12 September 2006, masa berlaku 15 tahun;
  16. Guyana, disepakati di Guyana pada 30 Januari 2008;
  17. Hongaria, disepakati di Jakarta pada 20 Mei 1992, masa berlaku 10 tahun;
  18. India, disepakati di Montego Bay pada 8 Februari 1999, masa berlaku 15 tahun;
  19. Inggris, disepakati di London pada 27 April 1976, masa berlaku 5 tahun;
  20. Iran, disepakati di Teheran pada 22 Juni 2005, masa berlaku 10 tahun;
  21. Italia, disepakati di Roma pada 25 April 1991, masa berlaku 10 tahun;
  22. Jamaika, disepakati di Montego Bay pada 8 Februari 1999, masa berlaku 10 tahun;
  23. Jepang, disepakati di Jakarta pada 20 Agustus 2007;
  24. Jerman, disepakati di Jakarta pada 14 Mei 2003, masa berlaku 10 tahun;
  25. Jordania, disepakati di Jakarta pada 12 November 1996, masa berlaku 10 tahun;
  26. Kamboja, disepakati di Jakarta pada 16 Maret 1999, masa berlaku 10 tahun;
  27. Korea Selatan, disepakati di Jakarta pada 16 Februari 1991, masa berlaku 10 tahun;
  28. Korea Utara, disepakati di Jakarta pada 21 Februari 2000, masa berlaku 10 tahun;
  29. Kroasia, disepakati di Jakarta pada 10 September 2001;
  30. Kuba, disepakati di Havana pada 19 September 1997, masa berlaku 10 tahun;
  31. Kyrgyzstan, disepakati di Jakarta pada 18 Juli 1995, masa berlaku 10 tahun;
  32. Laos, disepakati di Jakarta pada 18 Oktober 1994, masa berlaku 10 tahun;
  33. Libya, disepakati di Tripoli pada 4 April 2009;
  34. Malaysia, disepakati Jakarta pada 22 Januari 1994, masa berlaku 10 tahun;
  35. Maroko, disepakati di Jakarta pada 14 Maret 1997, masa berlaku 10 tahun;
  36. Mauritius, disepakati di Port Louis pada 5 Maret 1997, masa berlaku 10 tahun;
  37. Mesir, disepakati di Jakarta pada 19 Juni 1994, masa berlaku 10 tahun;
  38. Mongolia, disepakati di Jakarta pada 4 Maret 1997, masa berlaku 10 tahun;
  39. Mozambique, disepakati di Maputo pada 26 Maret 1999, masa berlaku 10 tahun;
  40. Norwegia, disepakati di Jakarta pada 26 November 1991, masa berlaku 10 tahun;
  41. Pakistan, disepakati di Jakarta pada 8 Maret 1996, masa berlaku 15 tahun;
  42. Perancis, disepakati di Jakarta pada 14 Juni 1973, masa berlaku 10 tahun;
  43. Polandia, disepakati di Warsawa pada 7 Oktober 1992, masa berlaku 10 tahun;
  44. Qatar, disepakati di Doha pada 18 April 2000, masa berlaku 10 tahun;
  45. Rumania, disepakati di Bukares pada 26 Juni 1997, masa berlaku 10 tahun;
  46. Rusia, disepakati di Jakarta pada 6 September 2007;
  47. Saudi Arabia, disepakati di Jeddah pada 15 September 2003;
  48. Singapura, disepakati di Singapura pada 16 Februari 2005, masa berlaku 10 tahun;
  49. Slovakia, disepakati di Jakarta pada 12 Juli 1994, masa berlaku 10 tahun;
  50. Spanyol, disepakati di Jakarta pada 30 Mei 1995, masa berlaku 10 tahun;
  51. Sri Lanka, disepakati di Jakarta pada 10 Juni 1996, masa berlaku 10 tahun;
  52. Sudan, disepakati di Khartoum pada 10 februari 1998, masa berlaku 10 tahun;
  53. Suriah, disepakati di Jakarta pada 27 Juni 1997, masa berlaku 10 tahun;
  54. Suriname, disepakati di Paramaribo pada 28 Oktober 1995, masa berlaku 10 tahun;
  55. Swedia, disepakati di Jakarta pada 17 September 1992, masa berlaku 10 tahun;
  56. Tajikistan, disepakati di Jakarta pada 28 Oktober 2003, masa berlaku 10 tahun;
  57. Swiss, disepakati di Jakarta pada 6 Februari 1974, masa berlaku 10 tahun;
  58. Thailand, disepakati di Jakarta pada 17 Februari 1998, masa berlaku 10 tahun;
  59. Tunisia, disepakati di Denpasar pada 13 Mei 1992, masa berlaku 10 tahun;
  60. Turki, disepakati di Jakarta pada 25 Februari 1997, masa berlaku 10 tahun;
  61. Turkmenistan, disepakati di Jakarta pada 2 Juni 1994, masa berlaku 10 tahun;
  62. Ukraina, disepakati di Jakarta pada 11 April 1996, masa berlaku 10 tahun;
  63. Uzbekistan, disepakati di Jakarta pada 27 Agustus 1996, masa berlaku 10 tahun;
  64. Vietnam, disepakati di Jakarta pada 25 Oktober 1991, masa berlaku 10 tahun;
  65. Yaman, disepakati di Jakarta pada 20 Februari 1998, masa berlaku 1o tahun;
  66. Zimbabwe, disepakati di Montego Bay pada 8 Februari 1999, masa berlaku 10 tahun.
Cakupan kesepakatan penanaman modal di dalam P4M, ternyata cukup luas. Misalnya tentang perlindungan aset penanaman modal yang tidak hanya pada aset yang berwujud, namun juga meliputi aset yang tidak berwujud. Demikian pula mengenai definisi keuntungan yang dikatakan sebagai sejumlah uang yang dihasilkan dari kegiatan penanaman modal. Keuntungan atau penghasilan yang dimaksud meliputi; keuntungan bunga, keuntungan penjualan barang modal, deviden, royalti atau uang jasa.

Misalnya seperti pada P4M yang Indonesia telah sepakati bersama pemerintah Republik Korea pada 16 Februari 1991. Pengertian penanaman modal yang disebutkan pada perjanjian bilateral tersebut ternyata meliputi semua jenis aset yang ditanam investor, yakni:
  1. Harta bergerak dan tidak bergerak serta hak milik lainnya seperti hipotek, hak gadai atau jaminan;
  2. Saham, stok dan surat hutang perusahaan di manapun didirikan. Atau semua kepentingan di dalam harta kekayaan perusahaan;
  3. Tagihan uang atau tagihan lainnya yang berhubungan dengan penanaman modal yang bernilai uang;
  4. Hak milik (kekayaan) intelektual, seperti hak cipta, merek dagang, paten, desain produk industri, keahlian, rahasia dagang dan nama dagang, serta goodwill;
  5. Hak izin usaha yang diberikan oleh undang-undang atau menurut persetujuan terkait dengan penanaman modal. Termasuk izin usaha untuk meneliti, mengolah, menggali atau mengeksploitasi sumber-sumber alam.
Dalam hal peningkatan dan perlindungan penanaman modal, Indonesia-Korea sepakat untuk saling mendorong dan menciptakan iklim yang menguntungkan investor di antara mereka. Komitmen itu mereka terjemahkan dengan cara mengizinkan setiap bentuk kegiatan penanaman modal yang berlangsung di wilayahnya sesuai peraturan yang berlaku. Kedua negara juga telah sepakat akan memperlakukan investor di antara mereka secara adil dan layak, serta memberi perlindungan dan keamanan yang memadai.

Dalam memperlakukan investor, baik Indonesia maupun Korea sepakat untuk menerapkan prinsip national treatment (NT) dan most favoured nation (MFN). Kesetaraan perlakuan penanaman modal yang dimaksud berkenaan dengan manajemen, penggunaan dan pemilikan atau penguasaan penanaman modal, serta seluruh kegiatan apapun yang terkait dengan penanaman modal.

Namun demikian perlakuan khusus (hanya) kepada investor di antara mereka bisa saja menjadi tidak berlaku jika di antara mereka terlibat perjanjian internasional lainnya. Keterlibatan itu disebabkan salah satu atau kedua negara duduk sebagai anggota dari negara-negara yang membebaskan bea cukai ekspor barang. Atau bisa pula karena terlibat kesepakatan pasar bersama, zona perdagangan bebas serta terlibat perjanjian ekonomi multilateral terkait lainnya, maka ketentuan perlakuan sama (secara khusus) terhadap investor di dua negara tersebut bisa gagal terlaksana.

Klausul P4M selanjutnya yang disepakati Indonesia-Korea:
  1. Kedua negara sepakat saling memberikan restitusi, perlindungan, ganti rugi atau penyelesaian lainnya. Hal itu terjadi jika di antara mereka tidak menerapkan NT maupun MFN secara konsisten. Ganti rugi juga diberikan terhadap kerusakan dan kerugian penanaman modal yang diakibatkan perang atau konflik senjata, revolusi, negara dalam keadaan darurat, pemberontakan, huru-hara dan kerusuhan;
  2. Jika terjadi pengambilalihan perusahaan penanaman modal oleh negara, mereka sepakat hal tersebut terpaksa dilakukan karena demi kepentingan umum, dan karena terdesak oleh kepentingan dalam negeri. Nasionalisasi yang terjadi akan diberi ganti rugi secara penuh, tepat waktu dan efektif yang ditransfer secara bebas. Komponen ganti rugi meliputi bunga sesuai nilai pasar yang berlaku pada saat ekspropriasi itu terjadi;
  3. Terkait repatriasi penanaman modal, kedua negara sepakat tidak saling menghambat proses pengiriman dana antar-negara apalagi jika investor yang bersangkutan sudah melunasi kewajiban pajaknya. Kegiatan pengiriman dana dilakukan untuk menambah modal, transfer keuntungan netto termasuk deviden dan bunga, pembayaran hutang dan bunganya, pembayaran royalti dan uang jasa penanaman modal, hasil penjualan saham yang dimiliki pemegang saham asing, ganti rugi kerusakan atau kerugian, hasil atas likuidasi, serta upah tenaga kerja yang sudah memiliki izin;
  4. Kedua negara sepakat mengakui hak subrogasi yang dimiliki antar-investor. Caranya dengan mengakui hak penjaminan yang dimiliki oleh perusahaan penjamin yang ditunjuk oleh investor itu sendiri. Subrogasi adalah penggantian hak-hak oleh pihak ketiga yang telah membayar kepada kreditur;
  5. Sengketa yang terjadi antara investor dengan salah satu negara sepakat diselesaikan secara damai. Jika dalam waktu 12 (dua belas) bulan tidak kunjung mencapai jalan keluar, investor dapat mengajukan penyelesaiannya melalui the International Center for the Settlement of Investment Dispute untuk mengikuti prosedur arbitrase. Prosedur ICSID ditentukan oleh Washington Convention pada 18 Maret 1965 yang menyepakati penyelesaian perselisihan-perselisihan penanaman modal antar-negara, serta antar-warga negara dari negara berbeda;
  6. Perselisihan yang terjadi antara pemerintah Indonesia-Korea sepakat diselesaikan secara damai melalui perundingan diplomatik. Jika tidak kunjung mencapai hasil, kedua negara sepakat untuk mengikuti jalur Tribunal Arbitrase;
  7. Kesepakatan masa berlaku P4M selama 10 tahun, dan akan terus berlaku untuk periode 10 tahun berikutnya. Masa berlaku tersebut akan terus berlanjut dengan sendirinya sampai salah satu pihak menyampaikan keberatannya secara tertulis.
Sepertinya seluruh kesepakatan P4M Indonesia dengan negara lain hampir memiliki substansi yang sama. Demikian pula dengan klausul P4M yang dirumuskan oleh negara-negara lainnya juga nyaris tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Atau dengan kata lain, hampir seluruh klausul P4M yang disepakati negara-negara di dunia telah memiliki standar baku yang serupa.

Namun demikian, beberapa negara (yang maju dan berpikiran cerdas) telah meramu ulang klausul P4M agar sesuai dengan perkembangan, kepentingan dan kebutuhan negaranya. Fenomena ini didasari spirit bahwa perjanjian bilateral harus dapat memberi makna, penekanan dan mempertegas terhadap perjanjian regional dan plurilateral serta perjanjian multilateral yang telah ada. Selain itu mereka juga sadar bahwa sampai sejauh ini belum ada aspek hukum internasional yang memberi garis tegas terhadap format, penulisan maupun substansi BIT. Karena itu, mereka memanfaatkan momentum tersebut sebagai kesempatan untuk merumuskan klausul P4M yang benar-benar dapat menciptakan daya saing dan perlindungan bagi kegiatan penanaman modal di negaranya. (Tim Editor)
BacaSelengkapnya...

Jumat, 26 Maret 2010

Perjanjian Penanaman Modal Internasional

Jumat, 26 Maret 2010

Setelah perang dunia berakhir dan setiap negara semakin memperkokoh kedaulatannya, setiap pemerintahan seperti berlomba-lomba menyusun kebijakan publik yang protektif. Pengawasan dan pembatasan aliran investasi dijalankan secara ketat bahkan dengan menjaga jarak terhadap investor asing. Bahkan mereka yakin bahwa kebijakan pemerintahan yang tertutup dapat melindungi sumber daya alam, perusahaan negara dan investor domestiknya dari kepentingan pihak asing. Dengan demikian, mereka juga ingin memastikan supaya warga negaranya dapat terlibat dalam setiap aktivitas industri di negerinya.

Namun era keterbukaan sudah mempengaruhi dunia. Kebijakan publik yang protektif menjadi tidak populer. Semangat integrasi ekonomi dunia telah mendorong negara-negara untuk saling menciptakan hukum nasional yang dapat bersinergi dengan hukum internasional. Perdebatan untuk mencari cara yang efektif dalam menarik penanaman modal langsung (serta manfaat apa yang dapat diperolehnya dari sana) lebih disukai ketimbang berpolemik dalam soal yuridiksi.

Di tengah perkembangan globalisasi, peran dan campur tangan pemerintah dalam menentukan fungsi pasar menjadi semakin tidak leluasa. Dalam liberalisasi ekonomi seperti ini, kerangka hukum internasional seakan menyatu dengan kerangka hukum nasional. Penyatuan itu kemudian menciptakan sinergi dan kolaborasi dalam menentukan fungsi pasar di setiap negara.

Penyatuan tersebut ternyata juga lebih bermanfaat. Para pelaku investasi merasa lebih diuntungkan karena aktivitasnya jauh lebih terlindungi. Segala upaya yang dapat mendistorsi kegiatan usaha, baik di lingkup bilateral, regional maupun multilateral seakan dapat dinetralisir oleh penyatuan kedua kerangka hukum tersebut .

Sejatinya negara-negara di dunia sudah lama memikirkan konsep liberalisasi ekonomi. Peristiwanya dimulai dari The United Nations Monetary and Financial Conference yang diselenggarakan di Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat. Pada Bretton Woods Conference, 730 delegasi dari 44 negara yang hadir sepakat untuk merumuskan the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), serta the International Monetary Fund (IMF). Pertemuan yang berlangsung di Mount Washington Hotel selama 1-22 Juli 1944 tersebut telah menyadarkan negara-negara dunia bahwa kebersamaan dalam menjalankan ekonomi akan memberikan hasil yang lebih efektif ketimbang dilaksanakan sendirian.

Kesadaran itu mencapai puncaknya pada United Nations Conference on Trade and Employment di Havana pada 24 Maret 1948. Pada pertemuan itu, 53 negara yang hadir sepakat menuangkan komitmen mereka pada Havana Charter. Dan salah satu komitmennya adalah pendirian organisasi untuk membahas masalah perdagangan dunia melalui the International Trade Organization --namun ITO Charter tidak pernah diratifikasi oleh Senat Amerika. Puncak keinginan untuk meniadakan hambatan perdagangan internasional kemudian dituangkan ke dalam General Agreement on Tariff and Trade (United Nations, 1949).

Pada Januari 1995, keberadaan ITO digantikan oleh World Trade Organization. WTO merupakan organisasi internasional yang mengawasi persetujuan-persetujuan yang mendefinisikan tentang aturan perdagangan di antara anggotanya. Karena itu keberadaan WTO diposisikan untuk menggantikan GATT, perjanjian yang meniadakan hambatan perdagangan internasional yang disepakati oleh negara-negara dunia pasca-Perang Dunia II. Seluruh prinsip dan semangat GATT ini kemudian diambil alih dan diperluas oleh WTO.

Meskipun dalam setiap pertemuan membahas soal perdagangan, namun negara-negara dunia mulai menyadari kebersamaan dalam merumuskan prinsip-prinsip internasional tentang penanaman modal. Mulai dekade tersebut, mereka sepakat bahwa persoalan daya saing dan perlindungan penanaman modal akan ditangani (diatur) secara komprehensif dan kolektif.

Hal itu pula yang mendasari ketika pemerintah (Indonesia) melakukan perjanjian penanaman modal internasional. Misalnya seperti dalam: Joint Statement by the President of the Republic of Indonesia and the Prime Minister of the Republic of Singapore on the Occasion of the Signing of the Framework Agreement on Economic Cooperation Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore in the Islands of Batam, Bintan and Karimun.

Dalam framework agreement yang ditandatangani Presiden Republik Indonesia dan Perdana Menteri Republik Singapura pada 25 Juni 2006, kedua negara sepakat untuk mendorong daya saing ekonomi Batam, Bintan dan Karimun agar memiliki celah pasar regional maupun internasional yang lebih lebar.

Bagi Indonesia, kerja sama ekonomi dengan Singapura akan memberikan keuntungan secara makro. Jika daya tarik ekonomi kawasan (wilayah) sudah terbentuk, bukan tidak mungkin pertumbuhan ekonomi nasional dapat turut terdorong maju.

Berdasarkan kerja sama itu, spirit perlindungan penanaman modal dapat dilakukan oleh pemerintah. Hal itu dibuktikan dengan cara menjaga hak pengalihan aset, hak melakukan transfer serta hak repatriasi yang dimiliki para investor. Sepanjang telah memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya di bidang penanaman modal, hak-hak penanaman modal tersebut harus mendapat pengawalan yang baik oleh pemerintah, sehingga investor merasa nyaman berinvestasi di Indonesia.

Umpan balik kenyamanan berinvestasi biasanya terjadi jika harmonisasi dalam kegiatan penanaman modal dapat terjadi. Harmonisasi itu dapat tercipta dengan sendirinya apabila pemerintah dapat menjelaskan batasan hak, kewajiban dan tanggung jawab investor secara tegas dan transparan dan kemudian turut menjaga batasan tersebut secara konsekuen. Harmonisasi dapat lebih ditingkatkan apabila keseluruhan batasan-batasan tersebut dapat terangkai dalam format perjanjian internasional yang kemudian disepakati oleh semua pihak yang berkepentingan.

Salah satu bentuk harmonisasi dalam penanaman modal dapat terwujud jika kelancaran dalam hak pengalihan aset dan hak untuk melakukan transfer serta repatriasi yang dilakuan investor dapat berjalan dengan baik. Karena itu, harmonisasi penanaman modal tidak lain merupakan ujud dari intensitas hubungan dan interdependensi antara stakeholders investasi dengan shareholders investasi.

Pemerintahan yang gemar melindungi aktivitas investasi, biasanya akan membentuk investor yang patuh dan bertanggung jawab dengan hukum, taat dalam mematuhi kewajiban fiskal dan kewajiban sosial, baik ketika menjalankan hak pengalihan aset, hak transfer maupun hak repatriasinya. Biasanya peran perjanjian penanaman modal internasional lebih ditujukan untuk menghindari terjadinya perselisihan penanaman modal.

Dalam jangka panjang, international investment agreement bermanfaat untuk menciptakan asas perlindungan yang kemudian memberikan efek kepastian hukum kepada para investor. Pada sisi lain, melalui perjanjian tersebut, investor semakin dipertegas untuk menjalankan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat. Hal tersebut dapat dilihat dari perilaku investor yang menghormati tradisi budaya masyarakat setempat serta mampu melaksanakan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat. Karena itu, isu penanaman modal yang sering menjadi pokok bahasan dalam fora kerja sama penanaman modal internasional, biasanya meliputi:
  1. Ekses perkembangan kegiatan ekonomi yang ditimbulkan oleh penanaman modal (admission and establishment);
  2. Iklim persaingan usaha yang sehat (competition);
  3. Mekanisme dan prosedur penyelesaian sengketa antara investor dengan negara (dispute settlement investor to state);
  4. Mekanisme dan prosedur penyelesaian sengketa antara negara dengan negara (dispute settlement state to state);
  5. Ketenagakerjaan (employment);
  6. Persoalan lingkungan hidup (environment);
  7. Perlakuan adil dan perlindungan keamanan menyeluruh bagi kegiatan investasi, antara lain: kerusakan investasi oleh kejahatan dan kebakaran, serta perlindungan terhadap hak cipta dan hak paten (fair and equitable treatment or full protection and security);
  8. Ketentuan penanaman modal yang dimiliki negara asal investor (home country measures);
  9. Ketentuan penanaman modal yang dimiliki negara tempat berinvestasi (host country operational measures);
  10. Kegiatan transaksi ilegal (illicit payments);
  11. Insentif dan fasilitas investasi yang promotif (incentives), antara lain: insentif mata uang, komersial atau pengurangan pajak, keuangan serta bea cukai;
  12. Ketentuan penanaman modal yang terkait dengan perdagangan (investment-related trade measures);
  13. Perlindungan keamanan serta perlakuan yang setara dengan sesama investor asing lainnya (most-favoured-nation treatment);
  14. Perlindungan keamanan serta perlakuan yang setara dengan investor domestik (national treatment);
  15. Tanggung jawab sosial perusahaan (social responsibility);
  16. Substansi kontrak yang dirumuskan negara (state contracts);
  17. Ganti rugi pengambil-alihan investasi oleh negara (taking of property);
  18. Perpajakan (taxation);
  19. Jaminan transfer termasuk dalam mata uang asing (funds transfer). Biasanya untuk transaksi yang terkait dengan penanaman modal, keuntungan, bunga, capital gain, dividen, royalti, repatriasi investasi maupun biaya lainnya;
  20. Transfer teknologi (technology transfer);
  21. Tranfer harga (pricing transfer);
  22. Transparansi birokrasi (transparency);
Dalam peta perundingan kerja sama internasional, fora perjanjian penanaman modal dapat berupa perjanjian multilateral (forum kerja sama yang disepakati oleh hampir seluruh atau banyak negara), perjanjian regional dan plurilateral (forum kerja sama yang disepakati hanya beberapa negara tertentu), maupun perjanjian bilateral (forum kerja sama yang disepakati oleh dua negara).

International Monetary Fund, World Intellectual Property Organization, dan World Trade Organization adalah lembaga internasional yang sering menyuarakan forum multilateral dalam rangka mendorong kelahiran kesepakatan internasional tentang penanaman modal. Bahkan beberapa perjanjian investasi multilateral didorong oleh konvensi penyelesaian perselisihan investasi antara negara dengan investor asing yang sudah disepakati sejak tahun 1965. Karena itu Bank Dunia berupaya memfasilitasi kelahiran kerangka kerja penyelesaian sengketa penanaman modal secara komprehensif ke dalam MIGA. Mulai tahun 1986, Multilateral Investment Guarantee Agency berfungsi untuk memberikan jaminan terhadap resiko non-kemersial yang dialami perusahaan investasi yang menjadi anggota.

Forum WTO juga telah beberapa kali menghasilkan komitmen tentang penanaman modal, termasuk pula yang terjadi pada forum sebelumnya seperti pada Putaran Uruguay di tahun 1994. Contohnya adalah General Agreement on Trade in Service yang menekankan untuk menyiapkan model khusus dalam menangani kebijakan dan masalah penanaman modal. Trade Related Investment Measures (TRIMs) menyepakati agar ketentuan-ketentuan investasi yang dapat menghambat perdagangan dapat ditangani dengan baik. Sedangkan TRIPs menyepakati terhadap isu-isu yang pararel dengan konvensi hak kekayaan intelektual.

Pada fora regional dan plurilateral, kesepakatan penanaman modal biasanya lahir akibat keinginan melakukan integrasi ekonomi kawasan. Misalnya seperti yang terjadi dengan European Union, European Community and African, Caribbean and Pacific Countries, NAFTA (integrasi ekonomi kawasan Amerika, Kanada dan Meksiko), maupun ASEAN.

Pola pengembangan fora regional dan plurilateral bisa terjadi secara mengerucut maupun meluas. Dalam forum kerja sama regional ASEAN (termasuk pula ASEAN+mitra, East Asia Summit), kerja sama integrasi ekonomi kawasan yang mengerucut seperti dalam forum sub-regional (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle, Indonesia-Malaysia-Singapore Growth Triangle, Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East Asia Growth Area, Australia-Indonesia Development Area).

Pola pengembangan fora regional dan plurilateral yang meluas terdapat pada forum kerja sama inter-regional. Misalnya seperti yang terjadi pada Asia Europe Meeting, Asia Pacific Economic Cooperation, dan Senior Finance Officer Meeting. Namun demikian, forum kerja sama tersebut tetap ingin mewujudkan semangat kawasan perdagangan bebas (liberalisasi ekonomi).

Dalam kerangka ASEAN, kesepakatan penanaman modal justru menjurus untuk saling bersinergi dan berkolaborasi antar-negara anggota. Misalnya seperti keinginan untuk saling mempromosikan dan memajukan investasi daerah antar-kawasan. Berdasarkan kerangka perjanjian tentang investasi daerah ASEAN, seluruh negara anggota sepakat untuk saling mempromosikan investasi daerah antar-kawasan dan melakukan liberalisasi peraturan investasi. Negara anggota ASEAN juga sepakat untuk mewujudkan konsep national treatment (dalam rangka penghapusan tindakan diskriminatif dan penerapan peraturan sama diantara para anggota), serta meningkatkan transparansi regulasi dan menyediakan sistem penyelesaian sengketa antar-negara.

Pada fora bilateral, kesepakatan yang timbul biasanya didasari semangat untuk memberikan perlindungan investasi dan komitmen untuk menciptakan kebijakan yang mendukung dan mempromosikan investasi di kedua negara. Seperti yang digambarkan dalam 2.300 bilateral investment treaties (BIT) yang ditandatangani sepanjang 1960-1990, biasanya dua negara saling sepakat dalam soal:
  1. Nasionalisasi;
  2. Hak transfer dan repatriasi;
  3. Penyelesaian sengketa;
  4. Non-diskriminasi;
  5. Subrogasi;
Semula forum bilateral diselenggarakan untuk menciptakan hubungan baik dalam bidang penanaman modal antara negara maju dan berkembang. Dalam perkembangannya kemudian, BIT bermanfaat untuk menciptakan kerja sama penanaman modal antar-negara berkembang, negara berkembang dengan negara yang ekonominya dalam masa transisi, maupun negara berkembang dengan negara sosialis.

Oleh dua negara bersepakat yang cerdas, biasanya BIT dimanfaatkan sebagai instrumen untuk lebih memberi penekanan (dan pengembangan) terhadap kesepakatan perjanjian penanaman modal yang lebih luas. Atau dengan kata lain, bagi negara yang berpikiran maju, BIT sering digunakan sebagai momentum untuk mempercepat dan mempertegas implementasi perjanjian penanaman modal yang bersifat multilateral maupun regional dan plurilateral. FitriWeningtyas&GitaIndrawanti
BacaSelengkapnya...

Senin, 22 Februari 2010

Kiat Mengisi LKPM

Senin, 22 Februari 2010

Sebagai format isian yang menjelaskan tentang perkembangan kegiatan perusahaan, terkadang pekerjaan menyusun LKPM sangat menjemukan, apalagi mesti disampaikan secara berkala. Terlebih di sana investor juga mesti menjelaskan kendala yang dihadapi sewaktu menjalankan kegiatan investasi. Sebab, apakah pemerintah dapat segera turun tangan memberikan feedback terhadap permasalahan yang diuraikan di dalam LKPM?

Namun demikian, LKPM tetap mesti disusun oleh perusahaan dan disampaikan kepada instansi penanaman modal sesuai tingkat kewenangan yang dimiliki. Berikut ini petunjuk tentang pengisian LKPM sesuai format pertanyaan yang diajukan:
  1. Nama perusahaan: jawab sesuai nama yang tercantum dalam anggaran dasar yang dimiliki perusahaan. Jika perusahaan telah melakukan perubahan anggaran dasar, sesuaikan dengan nama baru yang disetujui oleh Kementerian Hukum dan HAM;
  2. Akta pendirian: sebutkan sesuai nomor dan tanggal pendirian perusahaan yang tertera pada akta pendirian perusahaan;
  3. Nama notaris: jawab sesuai nama notaris yang membuat akta perusahaan;
  4. Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM: isi dengan nomor dan tanggal sesuai surat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM;
  5. Nomor Pokok Wajib Pajak: isi sesuai dengan NPWP perusahaan yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak;
  6. Alamat korespondensi: uraikan alamat kantor pusat perusahaan yang terdiri: nama gedung, nama jalan, kota, kode pos, nomor telepon, nomor faksimile dan alamat email;
  7. Bidang usaha: jawab sesuai nama bidang usaha yang tercantum pada Pendaftaran Penanaman Modal, Izin Prinsip Penanaman Modal, Persetujuan Penanaman Modal, Izin Usaha atau Izin Usaha Tetap;
  8. Lokasi proyek: jelaskan alamat lokasi atau keberadaan proyek yang terdiri: nama jalan, kelurahan/desa, kabupaten/kota dan nama provinsi yang disertai nomor telepon dan nomor faksimile;
  9. Perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang dimiliki: isi seluruh perizinan yang telah diperoleh baik dari instansi pusat maupun daerah beserta tanggal dan nomor perizinannya;
  10. Realisasi modal tetap: jika PMDN sebutkan dengan mata uang rupiah (Rp) dan PMA sebutkan dengan mata uang dolar Amerika (US$). Realisasi modal tetap untuk pembelian dan pematangan tanah ditulis berdasarkan nilai perolehan (pembelian) beserta pematangan tanah. Realisasi modal tetap untuk bangunan dan gedung yang dihitung termasuk nilai bangunan pabrik, gudang dan prasarana di dalam lokasi proyek. Realisasi modal tetap untuk mesin, peralatan dan suku cadang (spareparts) yang dihitung termasuk yang impor maupun pembelian lokal, serta peralatan pencegah pencemaran lingkungan. Realisasi modal tetap lain-lain yang dinilai termasuk alat angkut, peralatan kantor, inventaris kantor dan biaya studi kelayakan. Selanjutnya kolom sub-total merupakan jumlah penggunaan dana dari seluruh modal tetap;
  11. Realisasi modal kerja: jelaskan jumlah realisasi pengeluaran modal tidak tetap pada setiap perputaran fase produksi. Pada sektor industri, fase turn over modal kerja produksi terjadi setiap tiga bulan. Komponen modal kerja yang dihitung termasuk pengeluaran bahan baku, bahan penolong, gaji, upah karyawan, dan biaya overhead. Cantumkan nilai kurs jika terjadi konversi pembiayaan dari mata uang Amerika ke mata uang Indonesia atau sebaliknya. Selanjutnya bagi proyek PMA alih status tetap menggunakan mata uang rupiah bila dalam Izin Usaha atau Persetujuan Penanaman Modal dinyatakan dalam rupiah (Rp) ;
  12. Realisasi sumber pembiayaan dari modal sendiri: uraikan realisasi modal saham yang disetor para pemegang saham selama pelaksanaan kegiatan penanaman modal dalam periode laporan;
  13. Realisasi sumber pembiayaan dari modal pinjaman: jawab sesuai nilai modal pinjaman dalam dan luar negeri baik dalam bentuk valuta asing maupun rupiah yang diterima perusahaan selama periode laporan;
  14. Realisasi sumber pembiayaan dari laba ditanam kembali: hanya diisi bagi proyek perluasan sesuai nilai laba yang ditanam kembali oleh perusahaan sepanjang periode laporan;
  15. Realisasi modal perseroan dari peserta Indonesia dan dari peserta asing: hanya diisi jika menyertakan modal asing. Penyertaan modal sesuai dengan nama dan nilai penyertaan saham yang tercantum dalam anggaran perseroan;
  16. Realisasi modal perseroan berupa modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal yang disetor: uraikan sesuai nilai modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor yang tertera pada anggaran dasar perseroan;
  17. Penyelesaian fisik terhadap luas penggunaan tanah: isi sesuai pelaksanaan pengadaan atau penggunaan tanah yang dinyatakan dalam meter persegi (hektar);
  18. Penyelesaian fisik terhadap pembangunan gedung: jawab sesuai pelaksanaan pembangunan gedung yang dinyatakan dalam persentase selama dalam periode laporan;
  19. Penyelesaian fisik terhadap pemasangan mesin/peralatan: uraikan sesuai pelaksanaan impor mesin, peralatan dan suku cadang beserta pemasangannya yang dinyatakan dalam persentase selama dalam periode laporan;
  20. Penggunaan tenaga kerja Indonesia: jawab sesuai jumlah tenaga kerja yang diserap dalam pelaksanaan proyek penanaman modal, termasuk tenaga kerja pembangunan (erector), musiman dan borongan;
  21. Penggunaan tenaga kerja asing: uraikan sesuai jumlah tenaga kerja asing yang dipekerjakan yang telah memiliki Izin Kerja Tenaga Asing (IMTA);
  22. Produksi barang/jasa dan pemasaran per tahun: pada kolom jenis barang/jasa diisi keterangan jenis barang/jasa seperti yang tercantum dalam Izin Usaha, persetujuan pertama, perluasan, alih status atau perubahannya. Pada kolom satuan diisi dengan satuan yang tercantum dalam Izin Usaha, persetujuan pertama, perluasan, alih status atau perubahannya. Pada kolom kapasitas izin diisi sesuai dengan yang tercantum dalam Izin Usaha atau persetujuan. Pada kolom kapasitas terpasang diisi dengan kapasitas mesin atau peralatan yang dioperasikan secara optimal atau berdasarkan shift kerja. Pada kolom realisasi produksi diisi berdasarkan jumlah produksi yang dihasilkan dalam satu tahun periode laporan. Data pada kolom realisasi produksi akan berdampak luas, karena bila kapasitas produksi yang diisi melebihi 30% dari kapasitas terpasang (sesuai Izin Operasional), maka perusahaan wajib mengajukan perluasan proyek. Pada kolom nilai ekspor dinyatakan berdasarkan realisasi ekspor perusahaan dalam bentuk mata uang dollar Amerika sepanjang periode laporan;
  23. Kewajiban perusahaan terhadap lingkungan (sesuai UKL atau UPL): cantumkan apakah perusahaan sudah menyusun UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup) dan UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup). UPL dan UKL ditujukan bagi proyek yang kegiatannya tidak berdampak penting (atau secara teknologi dapat dikelola) yang disusun melalui formulir dari instansi teknis terkait. UKL dan UPL merupakan bagian dari dokumen AMDAL perusahaan dalam rangka mentaati kewajiban lingkungan yang diatur dalam Izin Usaha, persetujuan atau mengikuti persyaratan bidang usaha tertentu berdasarkan kapasitas produksi;
  24. Kewajiban perusahaan terhadap lingkungan (sesuai ANDAL): jawab sesuai nomor dan tanggal persetujuan RKL atau RPL yang dikeluarkan Komisi AMDAL pusat maupun daerah. Hal tersebut ditetapkan dalam Izin Usaha, persetujuan atau mengikuti persyaratan bidang usaha tertentu berdasarkan kapasitas produksi. ANDAL (Studi Analisis Dampak Lingkungan Hidup) merupakan bagian dari dokumen AMDAL yang memuat RKL (Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup) dan RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup);
  25. Kewajiban perusahaan untuk bermitra: uraikan bila perusahaan memiliki kewajiban kemitraan karena bergerak pada bidang usaha tertentu yang memang mewajibkan untuk itu. Jenis kemitraan perusahaan dijalankan bersama usaha kecil/menengah;
  26. Kewajiban perusahaan untuk melakukan pelatihan tenaga kerja Indonesia: isi bila perusahaan mempekerjakan tenaga kerja asing. Kewajiban tersebut dilakukan dalam rangka transfer teknologi kepada tenaga kerja Indonesia dalam bentuk program pelatihan tertentu pada sejumlah tenaga kerja;
  27. Kewajiban perusahaan untuk menjalankan CSR: hanya diisi bila perusahaan telah melakukan kegiatan sosial atau meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar lokasi proyek;
  28. Kewajiban perusahaan lain-lain: hanya diisi bila perusahaan mendapat tanggung jawab khusus terhadap lokasi proyek atau bidang usaha penanaman modalnya;
  29. Permasalahan yang dihadapi perusahaan: uraikan sesuai dengan permasalahan dan hambatan yang timbul dalam pelaksanaan proyek. Misal seperti masalah pertanahan, masalah ketenagakerjaan, masalah pemasaran serta upaya yang telah dilakukan disertai usul dan saran penyelesaiannya. Jawaban dapat ditulis pada lembar terpisah jika hal yang akan diungkapkan perusahaan sangat banyak;
Sejatinya LKPM disusun dan ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan dengan mencantumkan nama jelas, jabatan serta stempel perusahaan. Cantumkan pula nama, jabatan, nomor telepon dan alamat email petugas perusahaan yang ditugaskan untuk mengklarifikasi substansi LKPM.

Karena LKPM merupakan kegiatan berkala, sebaiknya perusahaan selalu menyimpan softcopy dari laporan sebelumnya dengan baik. Selain sebagai acuan pada pengisian LKPM berikutnya, juga dalam rangka memudahkan pembuatan LKPM karena tidak perlu mengisi ulang terhadap data dan informasi yang tidak mengalami perubahan. (Tim Editor)
BacaSelengkapnya...

Senin, 15 Februari 2010

Cara Mendirikan Bentuk Badan Usaha Perseroan Terbatas

Senin, 15 Februari 2010

Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan kesepakatan (perjanjian) bersama. Kegiatan usaha badan hukum tersebut mengandalkan modal dasar yang dimiliki, yakni berupa seluruh nilai nominal saham miliknya.

Perseroan dapat didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih, tentunya melalui akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Modal dasar yang harus disiapkan untuk mendirikan perseroan, minimal sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan pada saat itu para pendirinya sudah harus mengambil porsi sahamnya masing-masing. Namun demikian, paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) modal dasar persero harus ditempatkan secara penuh. Dan itu harus ditunjukkan melalui bukti setor yang sah.

Termasuk pula ketika mengeluarkan saham untuk menambah modal yang akan ditempatkan, persero juga harus memastikan bahwa dana segar yang diterimanya akan disetor secara penuh. Hal ini menjadi penting karena akan segera dialami oleh perseroan yang memiliki jumlah pemegang saham kurang dari 2 (dua) orang. Bagi perseroan itu, dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak memperoleh status badan hukum, ia wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain, atau mengeluarkan saham baru kepada orang lain, .

Selanjutnya aturan mengenai pendirian perseroan oleh 2 (dua) orang atau lebih menjadi tidak berlaku bagi perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki negara (badan usaha milik negara yang berbentuk perseroan). Sama halnya dengan perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, serta lembaga lainnya yang diatur oleh Undang Undang Pasar Modal, juga tidak berlaku ketentuan boleh didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih.

Para pendiri perseroan harus mampu merumuskan maksud dan tujuan perseroannya secara jelas, dan mengetahui spesifikasi sektor usahanya dengan cermat. Mereka harus memahami kriteria bidang usaha yang akan dikelola sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007, Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 dan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007.

Setelah menetapkan lokasi badan usahanya pada alamat yang sesuai dengan tempat kedudukannya, para pendiri perseroan dapat segera memproses penyusunan akta pendirian perseroan dengan bantuan notariat. Akta Pendirian Perseroan memuat tentang Anggaran Dasar dan keterangan lain yang terakit dengan pendirian perseroan itu sendiri.

A. Anggaran Dasar, memuat tentang:
  1. Nama dan tempat kedudukan perseroan;
  2. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
  3. Jangka waktu berdirinya perseroan;
  4. Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
  5. Jumlah saham, klasifikasi saham jika ada, serta jumlah saham untuk setiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham dan nilai nominal setiap saham;
  6. Nama jabatan dan jumlah anggota direksi dan dewan komisaris;
  7. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham);
  8. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota direksi dan dewan komisaris;
  9. Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen;
B. Keterangan Lain, memuat tentang:
  1. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan pendiri perseorangan (atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal keputusan Kementerian Hukum dan HAM tentang pengesahan badan hukum dari pendiri perseroan);
  2. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota direksi dan dewan komisaris yang pertama kali diangkat;
  3. Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor;
Dalam membuat akta pendirian kepada notaris, para pendiri perseroan dapat mewakilkan kepada orang lain melalui surat kuasa. Setelah selesai disusun, akta diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk memperoleh pengesahan badan hukum perseroan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM.

Permohonan pengesahan badan hukum dapat diajukan melalui sistem elektronik, yang disebut Sistem Administrasi Badan Hukum. Data isian formulir SISMINBAKUM meliputi:
  1. Nama dan tempat kedudukan perseroan;
  2. Jangka waktu berdirinya perseroan;
  3. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
  4. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor;
  5. Alamat lengkap perseroan;
Ketika mengisi formulir SISMINBAKUM, pemohon harus sudah mengajukan nama perseroan, agar sesuai dengan tata cara pemberian nama perseroan seperti yang diatur pemerintah. Apabila pemohon berhalangan dalam mengajukan nama perseroan dan mengisi formulir SISMINBAKUM, ia dapat memberi kuasa kepada notaris. Berdasarkan permohonan yang diterima dengan benar serta lengkap, paling lambat dalam waktu 60 (enam puluh) hari kerja, Menteri Hukum dan HAM akan menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum Perseroan.

Tata cara pemberian nama perseroan sebagaimana yang diatur pemerintah adalah sebagai berikut:
  1. Nama perseroan tidak boleh sama (mirip) dengan yang telah dipakai secara sah oleh perseroan lain;
  2. Nama perseroan tidak bertentangan dengan upaya menciptakan ketertiban umum serta kesusilaan;
  3. Nama perseroan tidak boleh mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah serta lembaga internasional, kecuali telah mendapat izin dari yang bersangkutan;
  4. Nama perseroan harus sesuai dengan maksud, tujuan serta kegiatan usaha. Atau menunjukkan maksud dan tujuan perseroan saja tanpa nama diri;
  5. Nama perseroan jangan menggunakan inisial (beberapa) angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata;
  6. Nama perseroan jangan bermakna sebagai perseroan, badan hukum atau persekutuan perdata;
  7. Nama perseroan harus didahului dengan frase "Perseroan Terbatas" yang disingkat PT;
  8. Bagi perseroan terbuka, pada akhir nama perseroan harus ditambah dengan singkatan "Tbk";
Sejatinya dengan telah berlaku Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pemerintah telah mereformasi dalam birokrasi permohonan pengesahan badan hukum perseroan. Beberapa langkah reformasi yang bertujuan menghemat biaya dan waktu serta memberikan pelayanan secara cepat, tepat serta transparan, meliputi:

A. Menyederhanakan Prosedur:
  1. Dengan menggunakan teknologi informasi, yakni melalui SISMINBAKUM, waktu penyelesaian pengesahan seharusnya hanya 14 (empat belas) hari setelah persyaratan dipenuhi.
  2. Memberikan Pelayanan Satu Atap terhadap kewenangan yang dimiliki Menteri Hukum dan HAM, yang meliputi: pengesahan badan hukum perseroan, perubahan anggaran dasar, menyelenggarakan daftar perseroan, dan mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara.
B. Menyederhanakan Anggaran Dasar:
  • Dilakukan dengan cara menyederhanakan isi dan materi akta anggaran dasar perseroan. Dalam undang-undang perseroan terbatas sebelumnya, pemerintah mengatur akta anggaran dasar perseroan ke dalam 28 (dua puluh delapan) pasal. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pemerintah mengatur akta anggaran dasar perseroan hanya ke dalam 20 (dua puluh) pasal.
C. Menyederhanakan Persyaratan, sehingga hanya melampirkan:
  1. Salinan akta pendirian perseroan serta salinan akta perubahan pendirian perseroan;
  2. Bukti pembayaran PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak);
  3. Bukti setor modal perseroan dari bank atas nama perseroan atau rekening bersama atas nama salah seorang anggota direksi. Atau pernyataan telah menyetor modal perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota direksi bersama dengan pendiri serta semua anggota dewan komisaris perseroan;
  4. Surat keterangan domisili perseroan dari lurah (kepala daerah) atau pengelola gedung. Atau pernyataan domisili perseroan yang ditandatangani semua anggota direksi bersama dengan pendiri serta semua anggota dewan komisaris perseroan;
  5. Dokumen pendukung lain dari instansi terkait sesuai peraturan yang berlaku. (Tim Editor)
BacaSelengkapnya...

Produk Hukum Kerja Sama Penanaman Modal Indonesia

  1. P4M Indonesia-Denmark (download);
  2. P4M Indonesia-Iran (download);
  3. P4M Indonesi-Finlandia (download);
  4. P4M Indonesia-Qatar (download);
  5. P4M Indonesia-Kamboja (downlod);
  6. P4M Indonesia-Singapura (download);
  7. P4M Indonesia-Kuba (download);
  8. P4M Indonesia-Rusia (download);
  9. P4M Indonesia-Bangladesh (download);
  10. P4M Indonesia-Denmark (download);
  11. P4M Indonesia-Maroko (download);
  12. P4M Indonesia-Thailand (download);
  13. P4M Indonesia-Mongolia (download);
  14. P4M Indonesia-Vietnam (download);
  15. P4M Indonesia-Turki (download);
  16. P4M Indonesia-Suriah (download);
  17. P4M Indonesia-Mauritius (download);
  18. P4M Indonesia-Argentina (download);
  19. P4M Indonesia-Yaman (download);
  20. P4M Indonesia-Filipina (download);
  21. P4M Indonesia-Swedia (download);
  22. P4M Indonesia-Uzbekistan (download);
  23. P4M Indonesia-Finlandia (download);
  24. P4M Indonesia-Bulgaria (download);
  25. P4M Indonesia-Rumania (download);
  26. P4M Indonesia-Pakistan (download);
  27. P4M Indonesia-Ukraina (download);
  28. P4M Indonesia-Chile (download);
  29. P4M Indonesia-Tunisia (download);
  30. P4M Indonesia-OKI (download);
  31. P4M Indonesia-Norwegia (download);
  32. P4M Indonesia-Turkmenistan (download);
  33. P4M Indonesia-Hongaria (download);
  34. P4M Indonesia-Mesir (download);
  35. P4M Indonesia-Spanyol (download);
  36. P4M Indonesia-Belanda (download);
  37. P4M Indonesia-Italia (download);
  38. P4M Indonesia-Kanada (download);
  39. P4M Indonesia-Zimbabwe (download);
  40. P4M Indonesia-Belgia (download);
  41. P4M Indonesia-Malaysia (download);
  42. P4M Indonesia-Korea (download);
  43. P4M Indonesia-Aljazair (download);
  44. P4M Indonesia-Australia (download);
  45. P4M Indonesia-Ceko (download);
  46. P4M Indonesia-Swiss (download);
  47. P4M Indonesia-Laos (download);
  48. P4M Indonesia-Jerman (download);
  49. P4M Indonesia-Brunei-Malaysia-Singapura-Filipina-Thailand (download);
  50. P4M Indonesia-Polandia (download);
  51. P4M Indonesia-Suriname (download);
  52. P4M Indonesia-Korea (download);
  53. P4M Indonesia-Norwegia (download);
  54. P4M Indonesia-Sudan (download);
  55. P4M Indonesia-Perancis (download);
  56. P4M Indonesia-Jordania (download);
  57. P4M Indonesia-China (download);
  58. Australian Treaty Series (download);
  59. P4M Indonesia-Inggris-Irlandia Utara (download);
  60. P4M Indonesia-Jordan (download);
  61. P4M Indonesia-Srilanka (download);
  62. Joint Ministerial Statement AIDA (download);
  63. American Exchange Note Investment Guaranties (download);
  64. Economic Partnership Agreement Japan-Indonesia (download);
  65. Article 13 of IJEPA (download);
  66. Konvensi MIGA (download);
  67. Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh ASEAN-China (download);
  68. Kerangka Persetujuan ASEAN (download);
  69. Kerja Sama Ekonomi Batam-Singapura (download);
  70. Kerja Sama Ekonomi Pembangunan ASEAN-Rusia (download);
  71. Kerja Sama Ekonomi Indonesia-Slovakia (download);
  72. Agreement Among The Government of Brunei Darussalam-The Republic of Indonesia-Malaysia-The Republic of the Philippines-The Republic of Singapore-The Kingdom of Thailand for The Promotion and Protection of Investment (download);
  73. Pendirian Pusat Promosi Trade-Tourism-Investment ASEAN (download);
  74. Kerja Sama Ekonomi Indonesia-Belanda (download);
  75. Kerja Sama Ekonomi-Teknik Indonesia-Ekuador (download);
  76. Kerja Sama Ekonomi-Teknik Indonesia-Azerbaijan (download);
  77. Kerja Sama Industri ASEAN (download);
  78. Kerangka Kerja Sama ASEAN Integrasi Sektor-Sektor Prioritas (download);
  79. The Fourth Meeting of ASEAN Head of Investment Agencies (download);
  80. ASEAN Protocol on Dispute Settlement Mechanism (download);
  81. The ASEAN Head of Investment Agencies Meeting (download);
  82. Frame Work Agreement on the ASEAN Investment Area (download);
  83. Protocol to Amend The Agreement Among The Government of Brunei Darussalam-The Republic of Indonesia-Malaysia-The Republic of the Philippines-The Republic of Singapore-The Kingdom of Thailand for The Promotion and Protection of Investments (download);
  84. Indonesia Temporary Exclusion List for Opening Up in AIA (download);
  85. Frame Work Agreement on the AIA (download);
  86. Protocol to Amend the Agreement Among the Government of Brunei Darussalam-The Republic of Indonesia-Malaysia-The Republic of The Philippines-The Republic of Singapore-The Kingdom of Thailand for The Promotion and Protection of Investments (download);
  87. Indonesia Sensitive List for Opening Up in AIA (download);
  88. Statement on Bold Measures at the Sixth ASEAN Summit (download);
  89. Joint Press Statement of the ASEAN Heads Investment Agencies Meeting 1997 (download);
  90. Kemitraan Ekonomi Indonesia-Jepang (download);
  91. Undang-Undang Pembentukan WTO 1994 (download); FitriWeningtyas&GitaIndrawanti
BacaSelengkapnya...

Cara Mengajukan Permohonan Pembatalan Pembekuan Kegiatan Usaha Serta Fasilitas Penanaman Modal

Investor dapat dikenakan sanksi bila melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya, serta menyalahgunakan fasilitas penanaman modal yang dinikmati. Setelah diberi peringatan tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut, masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan namun tidak juga ditanggapai, sanksi administratif akan dilanjutkan berupa pembatasan kegiatan usaha. Jika dalam satu bulan juga tidak mengindahkan, sanksi administratif akan diperberat menjadi pembekuan kegiatan usaha serta fasilitas penanaman modal.

Pembekuan kegiatan usaha serta fasilitas penanaman modal (yang merupakan sanksi administratif lanjutan dari pembatasan kegiatan usaha) dapat berupa:
  1. Penghentian sementara sebagian kegiatan pada lokasi proyek (tempat usaha);
  2. Penghentian sementara sebagian bidang usaha dari beberapa bidang usaha yang dimiliki perusahaan;
  3. Pembekuan terhadap fasilitas penanaman modal yang telah diberikan kepada perusahaan;
Namun jika perusahaan telah merasa melakukan upaya perbaikan, ia dapat mengajukan permohonan pembatalan pembekuan kegiatan usaha serta fasilitas penanaman modal kepada BKPM atau instansi penanaman modal provinsi maupun kabupaten/kota yang telah melayangkan gugatan sanksi administratif kepadanya. Selanjutnya dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah dilakukan BAP proyek, instansi penanaman modal tersebut akan menerbitkan surat Pembatalan Pembekuan Kegiatan Usaha serta Fasilitas Penanaman Modal.

Selanjutnya jika gugatan pembekuan kegiatan usaha akan dilayangkan kepada perusahaan yang memperoleh fasilitas, maka instansi penanaman modal provinsi dan kabupaten/kota yang akan mengenakan sanksi administratif tersebut harus memberitahukan kepada BKPM. Lalu bila perusahaan berniat baik untuk membenahi diri, ia dapat mengajukan permohonan pembatalan pembekuan kegiatan usaha serta fasilitas penanaman modal. Surat permohonan itu ditujukan kepada BKPM maupun instansi penanaman modal provinsi atau kabupaten/kota tempat di mana perusahaan memperoleh Pendaftaran, Izin Prinsip, Persetujuan atau Izin Usaha.

Setelah menerima surat permohonan pembatalan, kemudian dilakukan penyusunan BAP proyek oleh Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang dikoordinasikan oleh BKPM serta instansi penanaman modal provinsi atau kabupaten/kota yang dimaksud. Dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah dilakukan BAP, surat Pembatalan Pembekuan Kegiatan Usaha serta Fasilitas Penanaman Modal akan diterbitkan. (Tim Editor)
BacaSelengkapnya...

 

Roam to Rome Blog- Moving to Italy, Travel, Studying in Italy.


FORUM PENANAMAN MODAL