Cara Memperoleh Angka Pengenal Importir Produsen (API-P)

API-P merupakan salah satu bentuk fasilitas non-fiskal yang dapat dinikmati penanam modal. Dengan memiliki API-P (Angka Pengenal Importir Produsen), investor dapat melaksanakan sendiri kegiatan impor mesin, peralatan, barang dan bahan, baik yang akan digunakan sendiri maupun untuk mendukung proses produksi.

Permohonan memperoleh API-P diajukan dengan menggunakan formulir API-P dan kartu API-P disertai persyaratan:

1. Rekaman akta pendirian dan perubahan perusahaan yang terkait dengan susunan direksi terakhir serta pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM;
2. Rekaman surat keterangan domisili kantor pusat perusahaan yang masih berlaku dari kantor kelurahan setempat atau fotokopi perjanjian sewa (kontrak) tempat usaha;
3. Rekaman Pendaftaran/Izin Prinsip Penanaman Modal/Surat Persetujuan yang dimiliki;
4. Rekaman Izin Usaha yang dimiliki;
5. Rekaman NPWP Perusahaan sesuai dengan domisili atau rekaman NPWP pengurus atau direksi perusahaan;
6. Rekaman TDP (Tanda Daftar Perusahaan);
7. Pasfoto terakhir masing-masing pengurus atau direksi perusahaan yang menandatangani API-P dengan latar belakang warna merah, berukuran 3x4 dan masing-masing 2 lembar;
8. Rekaman IMTA (Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing) yang masih berlaku bagi penandatangan API-P Warga Negara Asing (WNA). Jika Warga Negara Indonesia harus melampirkan rekaman Kartu Tanda Penduduk;
9. Surat kuasa dari direksi jika penandatangan dokumen impor (Kartu API-P) bukan oleh direksi;

Permohonan ditandatangani oleh direksi di atas materai yang cukup dan selanjutnya diantar sendiri secara langsung. Jika berhalangan, pemohon dapat menguasakan kepada pihak lain dengan dilampiri surat kuasa bermaterai. Berdasarkan permohonan yang masuk, Kepala BKPM (atau pejabat yang ditunjuk) akan menandatangani Angka Pengenal Importir Produsen atas nama Menteri Perdagangan Republik Indonesia.

API-P diproses selama 4 (empat) hari kerja sejak permohonan diterima dan dinyatakan benar serta lengkap. API-P berlaku di seluruh wilayah Indonesia selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usahanya. Selanjutnya API-P wajib didaftar ulang pada 5 (lima) tahun berikutnya di PTSP BKPM. Pendaftaran ulang harus dilakukan dalam periode 30 hari kerja sejak masa berlaku API-P habis. (Tim Editor)