Investor dapat diusulkan oleh PTSP BKPM untuk memperoleh fasilitas pajak penghasilan badan. Namun fasilitas tersebut hanya berlaku bila ia melakukan kegiatan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu atau di daerah-daerah tertentu yang memang disediakan fasilitas pajak oleh pemerintah.
Permohonan agar diusulkan memperoleh fasilitas pajak dengan menggunakan
formulir Permohoanan Usulan FAsilitas Pajak Penghasilan (PPh) Badan disertai persyaratan:
- Rekaman akta pendirian berikut perubahannya;
- Rekaman NPWP;
- Rekaman Izin Prinsip Penanaman Modal tentang kegiatan usaha atau bentuk perizinan sejenis lainnya dari instansi yang berwenang berdasarkan peraturan yang berlaku;
Permohonan ditandatangani oleh direksi perusahaan di atas materai yang cukup dan disampaikan sendiri secara langsung. Jika berhalangan dapat menguasakan kepada pihak lain dengan membawa surat kuasa. Berdasarkan permohonan yang masuk, Kepala BKPM (atau pejabat yang ditunjuk) akan menerbitkan Surat Usulan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Berdasarkan PP No.1/2007 Yang Kemudian Diubah Oleh PP No.62/2008. Surat tersebut ditujukan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Pajak. Surat usulan pemberian fasilitas PPh akan diterbitkan oleh PTSP BKPM paling lambat dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan diterima dengan lengkap dan benar. (Tim Editor)
