"PANCASILA" merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. "UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945" merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan. "NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA" merupakan konsensus dalam mewujudkan perjuangan bangsa Indonesia yang bersatu. "BHINNEKA TUNGGAL IKA" merupakan solusi dari kemajemukan bangsa.

Senin, 15 Februari 2010

Cara Mendirikan Bentuk Badan Usaha Perseroan Terbatas

Senin, 15 Februari 2010

Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan kesepakatan (perjanjian) bersama. Kegiatan usaha badan hukum tersebut mengandalkan modal dasar yang dimiliki, yakni berupa seluruh nilai nominal saham miliknya.

Perseroan dapat didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih, tentunya melalui akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Modal dasar yang harus disiapkan untuk mendirikan perseroan, minimal sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan pada saat itu para pendirinya sudah harus mengambil porsi sahamnya masing-masing. Namun demikian, paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) modal dasar persero harus ditempatkan secara penuh. Dan itu harus ditunjukkan melalui bukti setor yang sah.

Termasuk pula ketika mengeluarkan saham untuk menambah modal yang akan ditempatkan, persero juga harus memastikan bahwa dana segar yang diterimanya akan disetor secara penuh. Hal ini menjadi penting karena akan segera dialami oleh perseroan yang memiliki jumlah pemegang saham kurang dari 2 (dua) orang. Bagi perseroan itu, dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak memperoleh status badan hukum, ia wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain, atau mengeluarkan saham baru kepada orang lain, .

Selanjutnya aturan mengenai pendirian perseroan oleh 2 (dua) orang atau lebih menjadi tidak berlaku bagi perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki negara (badan usaha milik negara yang berbentuk perseroan). Sama halnya dengan perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, serta lembaga lainnya yang diatur oleh Undang Undang Pasar Modal, juga tidak berlaku ketentuan boleh didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih.

Para pendiri perseroan harus mampu merumuskan maksud dan tujuan perseroannya secara jelas, dan mengetahui spesifikasi sektor usahanya dengan cermat. Mereka harus memahami kriteria bidang usaha yang akan dikelola sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007, Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 dan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007.

Setelah menetapkan lokasi badan usahanya pada alamat yang sesuai dengan tempat kedudukannya, para pendiri perseroan dapat segera memproses penyusunan akta pendirian perseroan dengan bantuan notariat. Akta Pendirian Perseroan memuat tentang Anggaran Dasar dan keterangan lain yang terakit dengan pendirian perseroan itu sendiri.

A. Anggaran Dasar, memuat tentang:
  1. Nama dan tempat kedudukan perseroan;
  2. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
  3. Jangka waktu berdirinya perseroan;
  4. Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
  5. Jumlah saham, klasifikasi saham jika ada, serta jumlah saham untuk setiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham dan nilai nominal setiap saham;
  6. Nama jabatan dan jumlah anggota direksi dan dewan komisaris;
  7. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham);
  8. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota direksi dan dewan komisaris;
  9. Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen;
B. Keterangan Lain, memuat tentang:
  1. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan pendiri perseorangan (atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal keputusan Kementerian Hukum dan HAM tentang pengesahan badan hukum dari pendiri perseroan);
  2. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota direksi dan dewan komisaris yang pertama kali diangkat;
  3. Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor;
Dalam membuat akta pendirian kepada notaris, para pendiri perseroan dapat mewakilkan kepada orang lain melalui surat kuasa. Setelah selesai disusun, akta diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk memperoleh pengesahan badan hukum perseroan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM.

Permohonan pengesahan badan hukum dapat diajukan melalui sistem elektronik, yang disebut Sistem Administrasi Badan Hukum. Data isian formulir SISMINBAKUM meliputi:
  1. Nama dan tempat kedudukan perseroan;
  2. Jangka waktu berdirinya perseroan;
  3. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
  4. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor;
  5. Alamat lengkap perseroan;
Ketika mengisi formulir SISMINBAKUM, pemohon harus sudah mengajukan nama perseroan, agar sesuai dengan tata cara pemberian nama perseroan seperti yang diatur pemerintah. Apabila pemohon berhalangan dalam mengajukan nama perseroan dan mengisi formulir SISMINBAKUM, ia dapat memberi kuasa kepada notaris. Berdasarkan permohonan yang diterima dengan benar serta lengkap, paling lambat dalam waktu 60 (enam puluh) hari kerja, Menteri Hukum dan HAM akan menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum Perseroan.

Tata cara pemberian nama perseroan sebagaimana yang diatur pemerintah adalah sebagai berikut:
  1. Nama perseroan tidak boleh sama (mirip) dengan yang telah dipakai secara sah oleh perseroan lain;
  2. Nama perseroan tidak bertentangan dengan upaya menciptakan ketertiban umum serta kesusilaan;
  3. Nama perseroan tidak boleh mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah serta lembaga internasional, kecuali telah mendapat izin dari yang bersangkutan;
  4. Nama perseroan harus sesuai dengan maksud, tujuan serta kegiatan usaha. Atau menunjukkan maksud dan tujuan perseroan saja tanpa nama diri;
  5. Nama perseroan jangan menggunakan inisial (beberapa) angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata;
  6. Nama perseroan jangan bermakna sebagai perseroan, badan hukum atau persekutuan perdata;
  7. Nama perseroan harus didahului dengan frase "Perseroan Terbatas" yang disingkat PT;
  8. Bagi perseroan terbuka, pada akhir nama perseroan harus ditambah dengan singkatan "Tbk";
Sejatinya dengan telah berlaku Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pemerintah telah mereformasi dalam birokrasi permohonan pengesahan badan hukum perseroan. Beberapa langkah reformasi yang bertujuan menghemat biaya dan waktu serta memberikan pelayanan secara cepat, tepat serta transparan, meliputi:

A. Menyederhanakan Prosedur:
  1. Dengan menggunakan teknologi informasi, yakni melalui SISMINBAKUM, waktu penyelesaian pengesahan seharusnya hanya 14 (empat belas) hari setelah persyaratan dipenuhi.
  2. Memberikan Pelayanan Satu Atap terhadap kewenangan yang dimiliki Menteri Hukum dan HAM, yang meliputi: pengesahan badan hukum perseroan, perubahan anggaran dasar, menyelenggarakan daftar perseroan, dan mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara.
B. Menyederhanakan Anggaran Dasar:
  • Dilakukan dengan cara menyederhanakan isi dan materi akta anggaran dasar perseroan. Dalam undang-undang perseroan terbatas sebelumnya, pemerintah mengatur akta anggaran dasar perseroan ke dalam 28 (dua puluh delapan) pasal. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pemerintah mengatur akta anggaran dasar perseroan hanya ke dalam 20 (dua puluh) pasal.
C. Menyederhanakan Persyaratan, sehingga hanya melampirkan:
  1. Salinan akta pendirian perseroan serta salinan akta perubahan pendirian perseroan;
  2. Bukti pembayaran PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak);
  3. Bukti setor modal perseroan dari bank atas nama perseroan atau rekening bersama atas nama salah seorang anggota direksi. Atau pernyataan telah menyetor modal perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota direksi bersama dengan pendiri serta semua anggota dewan komisaris perseroan;
  4. Surat keterangan domisili perseroan dari lurah (kepala daerah) atau pengelola gedung. Atau pernyataan domisili perseroan yang ditandatangani semua anggota direksi bersama dengan pendiri serta semua anggota dewan komisaris perseroan;
  5. Dokumen pendukung lain dari instansi terkait sesuai peraturan yang berlaku. (Tim Editor)

 

Roam to Rome Blog- Moving to Italy, Travel, Studying in Italy.


FORUM PENANAMAN MODAL