"PANCASILA" merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. "UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945" merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan. "NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA" merupakan konsensus dalam mewujudkan perjuangan bangsa Indonesia yang bersatu. "BHINNEKA TUNGGAL IKA" merupakan solusi dari kemajemukan bangsa.

Rabu, 10 Februari 2010

Cara Mengajukan Fasilitas Bea Masuk Impor Mesin

Rabu, 10 Februari 2010

Permohonan fasilitas bea masuk impor mesin dapat diajukan setelah perusahaan mendapat Izin Prinsip Penanaman Modal dari PTSP BKPM, PTSP provinsi maupun kabupaten/kota. Permohonan fasilitas itu diajukan oleh PMA maupun PMDN kepada PTSP BKPM.

Setelah mengisi formulir permohonan fasilitas impor mesin, pemohon dapat melampirkan persyaratan:
  1. Inventarisasi daftar mesin dalam bentuk hardcopy dan softcopy (sesuai investor module BKPM);
  2. Akta Pendirian Perusahaan;
  3. NPWP;
  4. NIK (Nomor Induk Kepabeanan);
  5. Angka Pengenal Impor (API/APIT/API-P);
  6. Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
  7. Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan bagi industri pengolahan harus dilengkapi dengan diagram alir (flow chart);
  8. Kalkulasi kebutuhan kapasitas mesin produksi yang disesuaikan dengan jenis produksi di dalam Izin Prinsip Penanaman Modal;
  9. Denah pabrik dan gambar tata letak mesin/peralatan atau gambar teknis gedung/bangunan (termasuk untuk hotel dan perkantoran);
  10. Bagi perusahaan pertambangan dalam bentuk KK (Kontrak Karya) atau PKP2B (Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara) harus melampirkan surat rekomendasi Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi;
  11. Bagi perusahaan penunjang pertambangan harus melampirkan surat rekomendasi Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi atau Dinas Pertambangan setempat berupa Izin Operasional untuk menempatkan mesin atau peralatan;
  12. Bagi PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) harus melampirkan surat rekomendasi Kepala Otorita Asahan;
  13. Data teknis atau brosur mesin;
  14. Izin Prinsip Penanaman Modal;
  15. Bagi Penunjang Pertambangan harus melampirkan Kontrak Kerja dengan Pemilik KP (Kuasa Pertambangan) disertai Rekaman KP (Kuasa Pertambangan);
  16. LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) periode terakhir;
Permohonan diajukan langsung oleh direksi perusahaan setelah ditandatangani di atas materai cukup. Jika berhalangan, pemohon dapat menguasakan kepada pihak lain disertai dengan surat kuasa bermaterai.

Berdasarkan permohonan yang diterima dan dinyatakan benar serta lengkap, PTSP BKPM akan memproses dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja. Pemerintah akan memberikan fasilitas bea masuk impor mesin selama 2 (dua) tahun sejak Surat Persetujuan Fasilitas Bea Masuk diterbitkan. Jika merasa kurang, investor dapat menambah waktu penerimaan fasilitasnya sesuai peraturan berlaku. (Tim Editor)

 

Roam to Rome Blog- Moving to Italy, Travel, Studying in Italy.


FORUM PENANAMAN MODAL