"PANCASILA" merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. "UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945" merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan. "NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA" merupakan konsensus dalam mewujudkan perjuangan bangsa Indonesia yang bersatu. "BHINNEKA TUNGGAL IKA" merupakan solusi dari kemajemukan bangsa.

Minggu, 07 Februari 2010

Cara Mengajukan Izin Prinsip Penanaman Modal

Minggu, 07 Februari 2010

Izin Prinsip Penanaman Modal adalah izin yang diberikan kepada penanam modal untuk mulai melakukan kegiatan investasi. Izin ini diperlukan oleh perusahaan yang membutuhkan fasilitas fiskal sehingga wajib diajukan oleh investor perusahaan tersebut.

Bagi PMA, Izin Prinsip baru dapat diajukan setelah perusahaannya berbentuk perseroan terbatas. Namun bila perusahaannya tidak membutuhkan fasilitas fiskal walaupun bidang usahanya memungkinkan memperoleh fasilitas tersebut, penanam modal asing tidak perlu memiliki Izin Prinsip. Karena itu, bila investor asing menganggap bidang usahanya membutuhkan fasilitas fiskal, pengajuan Permohonan Izin Prinsip Penanaman Modal dapat langsung dilakukan walaupun ia belum memiliki Pendaftaran Penanaman Modal.

Sama halnya dengan penanam modal dalam negeri, jika merasa membutuhkan fasilitas fiskal pada bidang usaha yang memang memungkinkan mendapat fasilitas tersebut, ia juga wajib memiliki Izin Prinsip. Namun jika investor PMDN merasa tidak membutuhkan fasilitas fiskal, ia tidak perlu bersusah payah mengajukan Permohonan Izin Prinsip Penanaman Modal. Bagi investor dalam negeri perusahaan perorangan yang ingin memperoleh Izin Prinsip, ia harus memiliki akta pengesahan pendirian perusahaan atau Kartu Tanda Penduduk serta NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).

Tidak berbeda dengan pelayanan yang diberikan penanam modal dalam negeri, PMA dapat mengajukan Permohonan Izin Prinsip Penanaman Modal kepada PTSP BKPM, PTSP provinsi maupun kabupaten/kota sesuai tingkat kewenangan yang dimilikinya.

PMA yang bidang usahanya masih menjadi urusan pemerintahan (kewenangan pemerintah), Permohonan Izin Prinsip diajukan ke PTSP BKPM. Caranya dengan mengisi formulir Izin Prinsip baik dalam bentuk hardcopy maupun softcopy sesuai investor module BKPM. Permohonan Izin Prinsip disampaikan langsung oleh direksi perusahaaan bersangkutan, dan jika berhalangan dapat menguasakan kepada pihak lain disertai surat kuasa asli. Dokumen yang disertakan pada formulir permohonan meliputi:

A. Bukti diri pemohon:
  1. Pendaftaran bagi badan usaha yang telah melakukan pendaftaran;
  2. Rekaman akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya;
  3. Rekaman Pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dari Kementerian Hukum dan HAM;
  4. Rekaman NPWP;
B. Keterangan rencana kegiatan:
  1. Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir (flow chart);
  2. Uraian kegiatan usaha sektor jasa;
Prosedur yang mesti dilalui oleh PMDN untuk mengajukan Permohonan Izin Prinsip justru lebih sederhana. Pengajuan permohonan bisa dilakukan oleh perseorangan Warga Negara Indonesia, Perseroan Terbatas atau perusahaan nasional yang seluruh sahamnya dimiliki oleh WNI, commanditaire vennootschap, firma, usaha perseorangan, koperasi, yayasan yang didirikan WNI, Badan Usaha Milik Negara maupun oleh Badan Usaha Milik Daerah.

Berkas permohonan harus dibawa sendiri oleh penanam modal dalam negeri yang bersangkutan. Jika berhalangan dapat menguasakan kepada pihak lain dengan memberikan surat kuasa asli. Dokumen lain yang disertakan adalah:

A. Bukti diri pemohon:
  1. Pendaftaran bagi badan usaha yang telah melakukan pendaftaran;
  2. Rekaman akta pendirian perusahaan dan perubahannya untuk PT, CV, Fa atau rekaman Anggaran Dasar bagi Badan Usaha Koperasi;
  3. Rekaman pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dari Kementerian Hukum dan HAM atau pengesahan Anggaran Dasar Badan Usaha Koperasi oleh instansi yang berwenang;
  4. Rekaman KTP untuk perseorangan;
  5. Rekaman NPWP;
B. Keterangan rencana kegiatan:
  1. Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir (flow chart);
  2. Uraian kegiatan usaha sektor jasa;
C. Rekomendasi dari instansi pemerintah terkait (sesuai syarat bidang usaha);

Jika dokumen Permohonan izin Prinsip telah dinyatakan lengkap dan benar, dalam waktu paling lambat 3 hari kerja, Izin Prinsip Penanaman Modal telah dapat diterima oleh pemohon, baik PMA maupun PMDN. (Tim Editor)

 

Roam to Rome Blog- Moving to Italy, Travel, Studying in Italy.


FORUM PENANAMAN MODAL