"PANCASILA" merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. "UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945" merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan. "NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA" merupakan konsensus dalam mewujudkan perjuangan bangsa Indonesia yang bersatu. "BHINNEKA TUNGGAL IKA" merupakan solusi dari kemajemukan bangsa.

Minggu, 07 Februari 2010

Cara Mengajukan Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal

Minggu, 07 Februari 2010

Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal adalah izin yang digunakan untuk memperluas kegiatan penanaman modal. Izin ini diperlukan investor untuk menambah kapasitas produksi proyek investasi yang melebihi kapasitas yang telah ditetapkan oleh surat Izin Prinsip yang dimiliki. Izin ini hanya diperlukan oleh penanam modal yang akan menikmati fasilitas pada bidang usaha yang memang memungkinkan memperoleh fasilitas fiskal.

Permohonan Izin Prinsip Perluasan diajukan dengan menggunakan formulir Izin Prinsip Perluasan dalam bentuk hardcopy maupun softcopy berdasarkan investor module BKPM. Persyaratan yang harus dilengkapi ketika mengajukan permohonan tersebut adalah:
  1. Rekaman Izin Usaha (jika diperlukan);
  2. Rekaman Akta Pendirian dan perubahan yang disahkan Kementerian Hukum dan HAM;
  3. Keterangan uraian rencana proses produksi disertai kebutuhan jenis bahan baku dan diagram air (flow chart). Juga disertai keterangan uraian rencana kegiatan usaha sektor jasa;
  4. Rekaman Izin Prinsip atau perubahannya;
  5. Kesepakatan perubahan komposisi saham asing dan Indonesia dalam rekaman Risalah RUPS (Keputusan Sirkular) yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham. Risalah tersebut harus telah dicatat (waarmerking) oleh Notaris. Selain Risalah RUPS dapat pula disertakan rekaman Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris (sesuai UU No 40/2007 tentang Perseroan Terbatas) yang dilengkapi dengan bukti diri pemegang saham baru. Kemudian lampirkan pula dokumen kronologis penyertaan modal perseroan, sejak perusahaan berdiri sampai permohonan terakhir. Semua lampiran dokumen tersebut hanya disampaikan oleh perusahaan yang melakukan perubahan penyertaan modal perseroan (yang mengakibatkan perubahan persentase saham asing dan Indonesia atau terjadi perubahan nama dan negara asal pemegang saham);
  6. LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal);
Permohonan Izin Prinsip Perluasan disampaikan langsung oleh direksi perusahaan ke PTSP BKPM atau PTPS provinsi maupun kabupaten/kota sesuai dengan tingkat kewenangan yang dimiliki. Jika berhalangan, pemohon dapat menguasakan kepada pihak lain yang disertai dengan surat kuasa asli. Permohonan Izin Prinsip Perluasan yang diterima secara lengkap dan benar akan diproses maksimal dalam waktu 3 (tiga) hari kerja. (Tim Editor)

 

Roam to Rome Blog- Moving to Italy, Travel, Studying in Italy.


FORUM PENANAMAN MODAL