"PANCASILA" merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. "UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945" merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan. "NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA" merupakan konsensus dalam mewujudkan perjuangan bangsa Indonesia yang bersatu. "BHINNEKA TUNGGAL IKA" merupakan solusi dari kemajemukan bangsa.

Senin, 08 Februari 2010

Cara Mengajukan Izin Usaha Penanaman Modal

Senin, 08 Februari 2010

Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk melaksanakan kegiatan operasi (produksi) komersial. Setiap perusahaan penanaman modal yang akan memulai kegiatan produksi barang maupun jasa wajib memiliki Izin Usaha tersebut.

Karena wajib dimiliki oleh perusahaan yang akan mulai produksi komersial serta berlaku sepanjang perusahaan tetap melakukan kegiatan usaha, maka yang harus diperhatikan penanam modal adalah:
  1. Perusahaan penanaman modal yang telah memiliki Pendaftaran, Izin Prinsip maupun Surat Persetujuan Penanaman Modal harus memperoleh Izin Usaha untuk dapat memulai produksi komersialnya;
  2. Perusahaan penanaman modal yang telah memiliki Izin Prinsip Perluasan atau Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal harus memperoleh Izin Usaha Perluasan untuk dapat melakukan produksi komersial;
  3. PMDN yang tidak memerlukan fasilitas dan tidak memiliki Pendaftaran Penanaman Modal wajib mengajukan permohonan Izin Usaha pada saat melakukan produksi komersial;
  4. Beberapa perusahaan penanaman modal yang telah memiliki Izin Usaha dan kemudian melakukan merger harus mengajukan permohonan Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger);
  5. Perusahaan investasi yang telah memiliki Izin Usaha dapat melakukan perubahan dari ketentuan Izin Usaha. Misalnya memindahkan lokasi proyek, mengganti jenis produksi (diversifikasi produksi tanpa menambah mesin dan peralatan sesuai KLBI yang sama), perubahan penyertaan modal perseroan, serta melakukan perpanjangan Izin Usaha. Terhadap semua rencana perubahan tersebut, direksi perusahaan harus mengajukan permohonan Izin Usaha Perubahan;
Permohonan Izin Usaha diajukan ke PTSP yang menerbitkan pendaftaran, Izin Prinsip, Izin Prinsip Perluasan atau Izin Usaha yang dimiliki perusahaan. Namun terhadap Surat Persetujuan atau Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal yang diterbitkan sebelum 23 Desember 2009, permohonan Izin Usahanya ditujukan ke PTSP BKPM, PTSP provinsi maupun kabupaten/kota sesuai kewenangan yang dimiliki.

Pemakaian formulir untuk mengajukan permohonan Izin Usaha tergantung dari lokasi perusahaan apakah berada di luar atau di dalam kawasan industri. Pengajuan permohonan dapat dalam bentuk hardcopy maupun softcopy sesuai investor module BKPM dengan melampirkan:
  1. LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) proyek untuk permohonan Izin Usaha atau Izin Usaha Perluasan yang memerlukan fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan;
  2. Rekaman akta pendirian dan pengesahan serta akta perubahan dan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM;
  3. Rekaman Pendaftaran, Izin Prinsip, Izin Prinsip Perluasan, Surat Persetujuan Penanaman Modal, Izin Usaha, Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal atau Izin Usaha Perluasan yang dimiliki;
  4. Rekaman NPWP;
  5. Penguasaan atau penggunaan tanah atas nama yang dibuktikan melalui rekaman sertifikat Hak Atas Tanah atau akta jual beli tanah oleh PPAT. Atau bisa juga dibuktikan melalui rekaman perjanjian sewa menyewa tanah;
  6. Penguasaan atau penggunaan gedung (bangunan) yang dibuktikan melalui rekaman IMB (Izin Mendirikan Bangunan) atau rekaman akta jual beli (perjanjian sewa menyewa) bangunan atau gedung;
  7. Rekaman izin gangguan (UUG/HO) atau rekaman SITU (Surat Izin Tempat Usaha) bagi perusahaan yang berlokasi di luar kawasan industri;
  8. Rekaman LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) periode terakhir;
  9. Rekaman persetujuan (pengesahan) AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) atau rekaman persetujuan (pengesahan) dokumen UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan) dan UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan);
  10. Persyaratan lain yang ditentukan oleh instansi teknis terkait atau peraturan daerah setempat;
Setelah formulir diisi dan ditandatangani di atas materai oleh direksi perusahaan, berkas permohonan dibawa langsung ke PTSP tempat di mana perusahaan memperoleh Pendaftaran, Izin Prinsip, Izin Prinsip Perluasan atau Izin Usaha. Jika direksi berhalangan, dapat menguasakan kepada pihak lain dengan membawa surat kuasa bermaterai cukup. Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas diterima dan dinyatakan lengkap serta benar, Izin Usaha dapat diterima pemohon. (Tim Editor)

 

Roam to Rome Blog- Moving to Italy, Travel, Studying in Italy.


FORUM PENANAMAN MODAL