Cara Mengajukan Permohonan Pembatalan Pendaftaran, Izin Prinsip atau Persetujuan Penanaman Modal

Pembatalan adalah tindakan administratif yang membuat Pendaftaran Penanaman Modal, Izin Prinsip Penanaman Modal, Persetujuan Penanaman Modal maupun Izin Pendirian Kantor Perwakilan Perusahaan Asing yang telah dimiliki perusahaan menjadi tidak berlaku. BKPM, instansi penanaman modal provinsi maupun kabupaten/kota terpaksa membatalkan surat perizinan penanaman modal yang telah diterbitkan karena investor tidak kunjung merealisasikan kegiatan investasinya.

Realisasi kegiatan investasi dapat dibuktikan secara administratif maupun fisik oleh perusahaan penanaman modal. Secara administratif dapat dilihat dari:

1. Akta pendirian perusahaan dan pengesahannya;
2. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak);
3. Izin lokasi atau perjanjian sewa gedung;
4. Surat Persetujuan Fasilitas Bea Masuk Impor Barang Modal;
5. APIT (Angka Pengenal Impor Terbatas);
6. RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing) bagi yang menggunakan tenaga kerja warga negara asing pendatang;
7. IMB (Izin Mendirikan Bangunan), atau;
8. Izin UUG/HO (Izin Undang-Undang Gangguan);

Realisasi kegiatan investasi yang dibuktikan secara fisik oleh perusahaan penanaman modal meliputi:
A. Kegiatan pokok bidang industri:

1. Pengadaan lahan;
2. Pembangunan (sewa) gedung atau pabrik, atau;
3. Pengimporan mesin dan peralatan. Atau pembelian mesin dan peralatan produksi dalam negeri;
   

B. Kegiatan pokok bidang usaha jasa:

1. Pengadaan lahan atau tempat usaha, atau;
2. Pembangunan (sewa) gedung atau pengadaan ruang perkantoran;
   

C. Kegiatan pokok bidang usaha pertanian:

1. Pengadaan lahan;
   

D. Kegiatan pokok bidang usaha perikanan:

1. Pengadaan kapal ikan;
2. Pengadaan unit pengolahan ikan di darat;
   

Perusahaan penanaman modal bisa berinisiatif membatalkan kegiatan penanaman modal jika tidak sanggup merealisasikan kegiatan investasinya (baik secara administratif maupun fisik) sesuai waktu yang telah disepakati. Permohonan pembatalan diajukan kepada BKPM atau instansi penanaman modal provinsi maupun kabupaten/kota sesuai tempat di mana surat perizinannya (Pendaftaran Penanaman Modal, Izin Prinsip Penanaman Modal, Persetujuan Penanaman Modal maupun Izin Pendirian Kantor Perwakilan Perusahaan Asing) diperoleh. Dokumen yang dilengkapi meliputi:

1. Surat permohonan yang ditandatangani oleh direktur atau yang diberi kuasa;
2. Rekaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau pernyatakan para pihak yang menyetujui pembatalan Izin Prinsip atau Persetujuan Penanaman Modal;
3. Bagi kantor perwakilan perusahaan asing harus melampirkan surat pernyataan dari kantor pusat negara asal;

Permohonan diajukan langsung oleh direksi perusahaan dan jika berhalangan dapat menguasakan kepada pihak lain dengan disertai surat kuasa bermaterai cukup. BKPM, instansi penanaman modal provinsi atau kabupaten/kota akan memproses permohonan pembatalan dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima dan dinyatakan benar serta lengkap. Bentuknya adalah Surat Pembatalan Izin Prinsip/Persetujuan Penanaman Modal atau Surat Pembatalan Izin Pendirian Kantor Perwakilan Perusahaan Asing. (Tim Editor)