"PANCASILA" merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. "UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945" merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan. "NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA" merupakan konsensus dalam mewujudkan perjuangan bangsa Indonesia yang bersatu. "BHINNEKA TUNGGAL IKA" merupakan solusi dari kemajemukan bangsa.

Senin, 15 Februari 2010

Cara Mengajukan Permohonan Pembatalan Pembatasan Kegiatan Usaha

Senin, 15 Februari 2010

Sanksi administratif dapat diberikan kepada penanam modal jika tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sebagai investor, atau bisa juga karena menyalahgunakan fasilitas penanaman modal yang dinikmati. Jika tidak mengindahkan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dalam tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan, investor dapat dikenakan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha.

Pembatasan kegiatan usaha adalah sanksi yang diberikan oleh BKPM, instansi penanaman modal provinsi maupun kabupaten/kota (sesuai di mana perusahaan memperoleh Pendaftaran, Izin Prinsip, Persetujuan atau Izin Usaha) kepada perusahaan agar:
  1. Membatasi kegiatan usaha di salah satu atau beberapa lokasi (bagi perusahaan yang memiliki kegiatan di beberapa lokasi);
  2. Membatasi kapasitas produksi;
Namun apabila perusahaan merasa telah melakukan upaya-upaya perbaikan, ia dapat mengajukan permohonan pembatalan pembatasan kegiatan usaha. Permohonan tersebut diajukan melalui surat pembatalan pembatasan kegiatan usaha kepada BKPM, instansi penanaman modal provinsi maupun kabupaten/kota yang telah melayangkan surat gugatan pembatasan kegiatan usahanya. Dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah dilakukan BAP proyek, surat pembatalan pembatasan kegiatan usaha akan diterbitkan. (Tim editor)

 

Roam to Rome Blog- Moving to Italy, Travel, Studying in Italy.


FORUM PENANAMAN MODAL