"PANCASILA" merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. "UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945" merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan. "NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA" merupakan konsensus dalam mewujudkan perjuangan bangsa Indonesia yang bersatu. "BHINNEKA TUNGGAL IKA" merupakan solusi dari kemajemukan bangsa.

Senin, 15 Februari 2010

Cara Mengajukan Permohonan Pembatalan Pembekuan Kegiatan Usaha Serta Fasilitas Penanaman Modal

Senin, 15 Februari 2010

Investor dapat dikenakan sanksi bila melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya, serta menyalahgunakan fasilitas penanaman modal yang dinikmati. Setelah diberi peringatan tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut, masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan namun tidak juga ditanggapai, sanksi administratif akan dilanjutkan berupa pembatasan kegiatan usaha. Jika dalam satu bulan juga tidak mengindahkan, sanksi administratif akan diperberat menjadi pembekuan kegiatan usaha serta fasilitas penanaman modal.

Pembekuan kegiatan usaha serta fasilitas penanaman modal (yang merupakan sanksi administratif lanjutan dari pembatasan kegiatan usaha) dapat berupa:
  1. Penghentian sementara sebagian kegiatan pada lokasi proyek (tempat usaha);
  2. Penghentian sementara sebagian bidang usaha dari beberapa bidang usaha yang dimiliki perusahaan;
  3. Pembekuan terhadap fasilitas penanaman modal yang telah diberikan kepada perusahaan;
Namun jika perusahaan telah merasa melakukan upaya perbaikan, ia dapat mengajukan permohonan pembatalan pembekuan kegiatan usaha serta fasilitas penanaman modal kepada BKPM atau instansi penanaman modal provinsi maupun kabupaten/kota yang telah melayangkan gugatan sanksi administratif kepadanya. Selanjutnya dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah dilakukan BAP proyek, instansi penanaman modal tersebut akan menerbitkan surat Pembatalan Pembekuan Kegiatan Usaha serta Fasilitas Penanaman Modal.

Selanjutnya jika gugatan pembekuan kegiatan usaha akan dilayangkan kepada perusahaan yang memperoleh fasilitas, maka instansi penanaman modal provinsi dan kabupaten/kota yang akan mengenakan sanksi administratif tersebut harus memberitahukan kepada BKPM. Lalu bila perusahaan berniat baik untuk membenahi diri, ia dapat mengajukan permohonan pembatalan pembekuan kegiatan usaha serta fasilitas penanaman modal. Surat permohonan itu ditujukan kepada BKPM maupun instansi penanaman modal provinsi atau kabupaten/kota tempat di mana perusahaan memperoleh Pendaftaran, Izin Prinsip, Persetujuan atau Izin Usaha.

Setelah menerima surat permohonan pembatalan, kemudian dilakukan penyusunan BAP proyek oleh Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang dikoordinasikan oleh BKPM serta instansi penanaman modal provinsi atau kabupaten/kota yang dimaksud. Dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah dilakukan BAP, surat Pembatalan Pembekuan Kegiatan Usaha serta Fasilitas Penanaman Modal akan diterbitkan. (Tim Editor)

 

Roam to Rome Blog- Moving to Italy, Travel, Studying in Italy.


FORUM PENANAMAN MODAL