"PANCASILA" merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. "UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945" merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan. "NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA" merupakan konsensus dalam mewujudkan perjuangan bangsa Indonesia yang bersatu. "BHINNEKA TUNGGAL IKA" merupakan solusi dari kemajemukan bangsa.

Jumat, 12 Februari 2010

Cara Mengajukan Permohonan Perubahan API-P

Jumat, 12 Februari 2010

Investor dapat merubah ketentuan yang telah ditetapkan pada API-P yang diperolehnya. Namun untuk merubah ketentuan tersebut, ia harus mengajukan permohonan perubahan API-P.

Permohonan perubahan tersebut dengan menggunakan formulir API-P dan kartu API-P yang disertai:
  1. API-P (Angka Pengenal Importir Produsen) yang lama;
  2. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian jika kartu API-P yang lama hilang;
  3. Rekaman akta pendirian dan perubahannya yang terkait dengan susunan direksi terakhir serta pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM;
  4. Rekaman surat keterangan domisili kantor pusat perusahaan yang masih berlaku dari kantor kelurahan setempat atau fotokopi perjanjian sewa atau kontrak tempat berusaha;
  5. Rekaman Pendaftaran/Izin Prinsip Penanaman Modal/Surat Persetujuan yang dimiliki;
  6. Rekaman Izin Usaha yang dimiliki;
  7. Rekaman NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) Perusahaan sesuai dengan domisili;
  8. Rekaman TDP (Tanda Daftar Perusahaan);
  9. Pasfoto masing-masing pengurus atau direksi perusahaan dengan latar belakang warna merah berukuran 3x4, masing-masing sebanyak 2 (dua) lembar;
  10. Rekaman IMTA (Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing) yang masih berlaku bagi penandatangan dokumen impor WNA (Warga Negara Asing). Jika Warga Negara Indonesia menyertakan rekaman Kartu Tanda Penduduk;
  11. Surat kuasa dari direksi jika penandatangan dokumen impor (kartu API-P) tidak dilakukan oleh direksi;
Permohonan ditandatangani di atas materai yang cukup oleh direksi perusahaan dan langsung disampaikan sendiri. Jika berhalangan dapat menguasakan kepada pihak lain disertai dengan surat kuasa bermaterai.

Berdasarkan permohonan yang diterima, Kepala BKPM (atau pejabat yang ditunjuk) akan menerbitkan Angka Pengenal Importir Produsen atas nama Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Pemrosesan API-P dilakukan dalam waktu 4 (empat) hari kerja sejak permohonan diterima dan dinyatakan benar serta lengkap. Perubahan API-P berlaku di seluruh wilayah Indonesia selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usahanya. (Tim Editor)

 

Roam to Rome Blog- Moving to Italy, Travel, Studying in Italy.


FORUM PENANAMAN MODAL