"PANCASILA" merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. "UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945" merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan. "NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA" merupakan konsensus dalam mewujudkan perjuangan bangsa Indonesia yang bersatu. "BHINNEKA TUNGGAL IKA" merupakan solusi dari kemajemukan bangsa.

Selasa, 09 Februari 2010

Cara Mengalihkan Kepemilikan Saham Asing

Selasa, 09 Februari 2010

Perusahaan PMDN dapat mengubah sebagian maupun seluruh penyertaan modal perseroan dengan modal asing sehingga ia berubah menjadi PMA. Demikian pula perusahaan PMA dapat mengubah penyertaan seluruh modal perseroan dengan modal dalam negeri sehingga ia berubah menjadi PMDN.

Jika PMDN berubah menjadi PMA, hal yang harus diperhatikan:
  1. Jika ketika masih menjadi PMDN tidak memiliki Izin Prinsip dan belum memiliki Izin Usaha atau belum memiliki Izin Prinsip, perusahaan yang baru berubah wajib melakukan Pendaftaran Penanaman modal. Hal ini karena, setelah berubah menjadi PMA, kewenangan pemrosesan perizinan berada di PTSP BKPM;
  2. Jika ketika masih menjadi PMDN telah memiliki Izin Prinsip atau Izin Usaha, perusahaan yang baru berubah wajib mengajukan permohonan Izin Prinsip atau Izin Usaha Penanaman Modal. Hal ini karena setelah berubah menjadi PMA, kewenangan pemrosesan perizinan berada di PTSP BKPM;
  3. Jika saat sebagai PMDN telah memiliki Izin Prinsip atau Izin Usaha pada bidang usaha yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota. Selanjutnya ketika berubah menjadi PMA harus mengajukan permohonan Izin Prinsip atau Izin Usaha ke PTSP BKPM. Permohonan disertai Surat Pengantar dari PTSP provinsi atau PTSP kabupaten/kota yang berisi rencana masuknya modal asing. Jika permohonan tersebut tidak kunjung ditanggapi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja, investor cukup melampirkan tanda terima pengajuan permohonan surat tersebut.
PTSP BKPM akan menerbitkan permohonan Pendaftaran bila bidang usaha dan persentase kepemilikan saham asing yang diajukan investor telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jika tidak, permohonan Pendaftaran Penanaman Modal dapat ditolak.

Jika PMA berubah menjadi PMDN, hal yang harus diperhatikan:
  1. Meski sebelumnya telah memiliki Pendaftaran, ketika berubah menjadi PMDN wajib melakukan kembali Pendaftaran Penanaman Modal. Hal ini karena terjadi perubahan kewenangan pemrosesan perizinan ke PTSP BKPM, PTSP provinsi maupun kabupaten/kota sesuai tingkat kewenangan yang dimilikinya;
  2. Meski sebelumnya telah memiliki Izin Prinsip atau Izin Usaha, setelah berubah menjadi PMDN wajib mengajukan permohonan Izin Prinsip atau Izin Usaha Penanaman Modal. Hal ini karena akan terjadi perubahan kewenangan dalam pemrosesan perizinan penanaman modal ke PTSP BKPM, PTSP provinsi maupun kabupaten/kota sesuai tingkat kewenangan yang dimiliki;
  3. Ketika masih sebagai PMA memiliki bidang yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota, maka ketika berubah menjadi PMDN harus melakukan Pendaftaran maupun pengajuan permohonan Izin Prinsip atau Izin Usaha. Permohonan tersebut diajukan ke PTSP provinsi dan PTSP kabupaten/kota dengan melampirkan Surat Pengantar dari PTSP BKPM. Surat pengantar tersebut berisi penjelasan tentang rencana keluarnya seluruh modal asing. (Tim Editor)

 

Roam to Rome Blog- Moving to Italy, Travel, Studying in Italy.


FORUM PENANAMAN MODAL