"PANCASILA" merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. "UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945" merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan. "NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA" merupakan konsensus dalam mewujudkan perjuangan bangsa Indonesia yang bersatu. "BHINNEKA TUNGGAL IKA" merupakan solusi dari kemajemukan bangsa.

Selasa, 09 Februari 2010

Ketentuan Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal

Selasa, 09 Februari 2010

Penggabungan perusahaan penanaman modal dapat dilakukan antara PMA dengan PMA, antara PMA dengan PMDN maupun antara PMDN dengan PMDN. Kepada perusahaan yang akan merger wajib mematuhi ketentuan peraturan yang terkait dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, serta peraturan tentang perseroan terbatas.

Dalam proses merger ini akan melahirkan istilah surviving company dan merging company. Surviving company adalah perusahaan yang menjadi penerus kegiatan, sementara merging company adalah perusahaan yang melebur (menggabung) di dalam proses merger tersebut. Selanjutnya sebelum melakukan merger, perusahaan yang akan meleburkan diri harus telah memiliki Izin Usaha.

Jika terjadi merger pada perusahaan masih dalam tahap pembangunan proyek investasi sehingga belum memiliki kegiatan usaha, maka surviving company harus memiliki Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger). Permohonan ini diajukan sebelum mulai melakukan kegiatan produksi (operasi) komersial.

Aturan lain akan berlaku bagi perusahaan yang memiliki lebih dari satu bidang usaha yang salah satunya masih dalam tahap pembangunan. Jika akan meneruskan kegiatan usaha yang telah memiliki Izin Usaha, kepada surviving company harus mengajukan Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger).

Lainnya adalah aturan bagi perusahaan yang memiliki lebih dari satu bidang usaha yang salah satunya masih dalam tahap pembangunan. Jika diputuskan untuk meneruskan kegiatan yang masih dalam tahap pembangunan yang dimiliki surviving company, maka kepada surviving company cukup menggunakan Izin Prinsip atau Izin Prinsip Perluasan yang sudah dimilikinya.

Termasuk pula aturan terhadap penggabungan perusahaan yang memiliki lebih dari satu kegiatan usaha yang salah satunya masih dalam tahap pembangunan. Ketika diputuskan akan meneruskan kegiatan merging company yang masih dalam tahap pembangunan, maka kepada surviving company harus mengajukan permohonan Izin Prinsip atau Izin Prinsip Perluasan.

Kali ini tentang aturan merger yang mengakibatkan penggabungan perusahaan yang memiliki lebih dari satu bidang usaha dan salah satunya masih dalam tahap pembangunan. Ketika kegiatan usaha yang masih dalam tahap pembangunan (yang tidak membutuhkan fasilitas fiskal) itu diputuskan untuk dilanjutkan, maka surviving company dapat melakukan Pendaftaran atau langsung mengajukan permohonan Izin Usaha atau Izin Usaha Perluasan. Namun itu hanya dilakukan jika perusahaan telah siap melakukan produksi (operasi) komersial. (Tim Editor)

 

Roam to Rome Blog- Moving to Italy, Travel, Studying in Italy.


FORUM PENANAMAN MODAL