"PANCASILA" merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. "UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945" merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan. "NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA" merupakan konsensus dalam mewujudkan perjuangan bangsa Indonesia yang bersatu. "BHINNEKA TUNGGAL IKA" merupakan solusi dari kemajemukan bangsa.

Selasa, 02 Februari 2010

PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Selasa, 02 Februari 2010

Pengendalian pelaksanaan penanaman modal merupakan upaya mengevaluasi kegiatan penanaman modal. Kegiatan ini meliputi pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas proyek investasi sesuai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang dimiliki investor.

Evaluasi penanaman modal merupakan sarana untuk mencapai kelancaran dan ketepatan pelaksanaan penanaman modal. Sasaran lain yang ingin dicapai adalah pengumpulan data realisasi penanaman modal yang lebih akurat. Oleh karena itu, kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal ini lebih menekankan diri untuk:
  1. Memperoleh data perkembangan realisasi penanaman modal serta informasi masalah dan hambatan yang dihadapi perusahaan;
  2. Membimbing dan memfasilitasi penyelesaian masalah dan hambatan yang dihadapi perusahaan;
  3. Mengawasi pelaksanaan kegiatan proyek penanaman modal sesuai ketentuan yang berlaku. Termasuk pula mengawasi penggunaan fasilitas fiskal serta melakukan koreksi terhadap penyimpangan yang dilakukan perusahaan.
Menjadi seorang penanam modal merupakan profesi yang sangat penting karena terlibat langsung dalam peningkatan ekonomi suatu bangsa. Begitu dihargainya sosok investor sehingga keberadaannya diberikan hak, kewajiban dan tanggung jawab. Semua penghargaan itu tentunya untuk menciptakan komitmen yang tinggi ketika melibatkan diri pada konstelasi iklim penanaman modal di Indonesia.

I. Hak investor:
  1. Memperoleh kepastian hukum dan perlindungan;
  2. Mendapatkan informasi yang terbuka tentang bidang usaha yang dijalankan;
  3. Mendapatkan pelayanan;
  4. Memperoleh berbagai bentuk fasilitas fiskal dan kemudahan sesuai dengan peraturan yang ada;
II. Kewajiban penanam modal:
  1. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja Indonesia (WNI) melalui pelatihan kerja sesuai ketentuan yang berlaku;
  2. Menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Indonesia (WNI) bila perusahaannya memperkerjakan tenaga kerja asing, sesuai ketentuan yang berlaku;
  3. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
  4. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
  5. Menyampaikan LKPM;
  6. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi usahanya;
  7. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan;
  8. Mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bila perusahaannya mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, sesuai peraturan yang berlaku;
III. Tanggung jawab investor:
  1. Menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
  2. Menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika investor menghentikan atau menelantarkan proyek investasinya;
  3. Menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli dan lainnya yang dapat merugikan negara;
  4. Menjaga kelestarian lingkungan hidup;
  5. Menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja;
  6. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan
Evaluasi penanaman modal dilakukan secara preventif dan korektif (termasuk represif). Secara preventif, pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilakukan dengan:
  1. Pemantauan kompilasi, yakni verifikasi serta evaluasi dari LKPM dan berbagai sumber lainnya;
  2. Melakukan pembinaan dengan cara penyuluhan tentang aturan penanaman modal. Pembinaan juga dilakukan dengan cara memberikan konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai ketentuan perizinan yang dimiliki penanam modal. Pembinaan lainnya dengan cara memberikan bantuan dan memfasilitasi investor yang mengalami masalah, kendala dan hambatan ketika merealisasikan proyek penanaman modalnya;
  3. Melakukan pengawasan dengan cara meneliti dan mengevaluasi terhadap informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal beserta fasillitas yang telah diberikan kepada proyek investasi. Kegiatan ini dilakukan dengan cara meninjau ke lokasi proyek penanaman modal secara langsung. Pengawasan selanjutnya dilakukan dengan menindaklanjuti penyimpangan terhadap ketentuan penanaman modal yang berlaku.
Kegiatan pemantauan dilakukan oleh intansi penanaman modal pusat maupun daerah sesuai tingkat kewenangan yang dimiliki. Hal ini bisa dilihat dari kewenangan (dalam memproses Pendaftaran Penanaman Modal, Izin Prinsip Penanaman Modal, Persetujuan Penanaman Modal dan Izin Usaha) yang dimiliki.

Pelaksanaan kegiatan pembinaan dilakukan secara berjenjang oleh instansi penanaman modal di tingkat pusat maupun daerah sesuai kewenangan (maupun pelimpahan kewenangan) yang dimilikinya. Terhadap permasalahan teknis yang dialami oleh investor, instansi teknis terkait juga dapat melakukan kegiatan pembinaan.

Instansi penanaman modal tingkat kabupaten/kota dapat melakukan kegiatan pengawasan kepada perusahaan di dalam wilayahnya sendiri. Sedangkan terhadap perusahaan yang berlokasi di lintas kabupaten/kota, maka kewenangan pengawasannya berada di pundak instansi penanaman modal provinsi. BKPM bertugas mengawasi penggunaan fasilitas fiskal oleh investasi yang masih menjadi kewenangan pemerintah.

Setiap pelaksanaan kegiatan evaluasi harus dimulai dengan langkah koordinasi dengan intansi berwenang terkait di masing-masing tingkatannya. Termasuk pula jika akan mengadakan kegiatan pengawasan di lokasi proyek, maka perusahaan yang bersangkutan harus diberitahukan dahulu lewat surat resmi.

Namun kegiatan evaluasi dapat berangsung mendadak bila ditemui situasi yang memaksa, seperti pencemaran lingkungan, permintaan perusahaan sendiri atau instansi berwenang terkait maupun karena pengaduan masyarakat. Terhadap situasi seperti itu, baik BKPM maupun instansi penanaman modal tingkat provinsi dapat melakukan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan tanpa melalui koordinasi terlebih dahulu dengan instansi berwenang setempat.

Jika di dalam kegiatan evaluasi preventif banyak ditemui persoalan krusial yang merugikan masyarakat dan negara, kegiatan evaluasi dapat dilanjutkan secara korektif (represif). Instansi penanaman modal nasional sesuai tingkat kewenangannya dapat membatalkan surat perizinan penanaman modal yang telah dikeluarkan. Pembatalan surat perizinan tersebut meliputi Pendaftaran Penanaman Modal, Izin Prinsip Penanaman Modal, Persetujuan Penanaman Modal atau Izin Pendirian Kantor Perwakilan Perusahaan Asing.

Pada tahap yang lebih tinggi, evaluasi represif dilakukan dalam bentuk pencabutan izin usaha penanaman modal. Instansi penanaman modal nasional sesuai tingkat kewenangannya dapat melakukan pencabutan terhadap Pendaftaran Penanaman Modal, Izin Prinsip Penanaman Modal, Persetujuan Penanaman Modal atau Izin Pendirian Kantor Perwakilan Perusahaan Asing yang tengah merealisasikan proyek investasinya.

Namun demikian evaluasi represif dalam kategori rendah dapat berupa sanksi administratif. Ini diberikan kepada perusahaan yang melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai investor serta menyalahgunakan fasilitas penanaman modal. Sanksi yang dikeluarkan oleh instansi penanaman modal nasional sesuai tingkat kewenangannya ini dapat berupa peringatan tertulis. Jika peringatan tertulis itu diabaikan dapat dilanjutkan dengan pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha (beserta fasilitas penanaman modalnya) sampai pencabutan kegiatan usaha (beserta fasilitas penanaman modalnya).

Secara normatif, peranan investor dalam mematuhi kegiatan evaluasi penanaman modal adalah menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal. LKPM yang merupakan bagian dari kegiatan pemantauan adalah bentuk pertanggungjawaban tertulis perusahaan yang dibuat secara periodik. Perusahaan yang telah mendapat Pendaftaran Penanaman Modal dan/atau Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha wajib menyampaikan LKPM. Penyampaian LKPM yang dilakukan secara berkala tersebut ditujukan ke Kepala BKPM (c.q. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal), Kepala PDPPM dan Kepala PDKPM.

Perusahaan yang kegiatan penanaman modalnya masih dalam tahap pembangunan wajib menyampaikan LKPM setiap triwulan. Tahapan penyampaiannya tersebut harus mengikuti pola:
  1. LKPM triwulan pertama disampaikan paling lambat setiap 5 April pada tahun yang bersangkutan;
  2. LKPM triwulan kedua disampaikan paling lambat setiap 5 Juli pada tahun yang bersangkutan;
  3. LKPM triwulan ketiga disampaikan paling lambat setiap 5 Oktober pada tahun yang bersangkutan;
  4. LKPM triwulan keempat disampaikan paling lambat setiap 5 Januari pada tahun berikutnya.
Selanjutnya terhadap perusahaan yang mengajukan Izin Usaha sebelum ketentuan periode penyampaian LKPM tersebut, maka laporannya cukup menceritakan posisi realisasi akhir proyek investasinya sesuai tanggal pengajuan Izin Usaha.

Namun demikian, bagi perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha hanya diwajibkan menyampaikan LKPM setiap semester, dengan pola:
  1. LKPM semester pertama disampaikan paling lambat setiap akhir Juli pada tahun bersangkutan;
  2. LKPM semester kedua disampaikan paling lambat setiap akhir Januari pada tahun berikutnya.
Selanjutnya penyampaian LKPM harus ditujukan kepada setiap PDKPM di kabupaten/kota apabila sebuah perusahaan memiliki proyek penanaman modal yang tersebar di beberapa kabupaten/kota. Dan bagi perusahaan yang memiliki beberapa bidang usaha, maka di dalam LKPM harus merinci masing-masing realisasi investasinya.

Pada perusahaan yang berlokasi di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau kawasan ekonomi khusus harus menyampaikan LKPM ke badan pengelola (badan pengusahaan kawasan) yang bersangkutan. Selanjutnya penyampaian LKPM tersebut juga ditembuskan kepada Kepala BKPM (c.q. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal), Kepala PDPPM dan Kepala PDKPM.

Selanjutnya bagi perusahaan yang melakukan penggabungan perusahaan (merger), maka menyampaian LKPM dilakukan oleh perusahaan penerus (surviving company). Tentu saja laporan yang diuraikan pada LKPM harus memuat seluruh kegiatan penanaman modal hasil penggabungan.

Perusahaan yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk yang diterbitkan BKPM dikenakan kewajiban untuk menyampaikan laporan realisasi impor per triwulan dengan pola penyampaian laporan yang sama dengan LKPM. Laporan realisasi impor harus dilengkapi dengan rekaman Pemberitahuan Impor Barang (PIB) sesuai surat persetujuan fasilitasnya dari Direktorat Jenderal Bea Cukai.

Karena begitu tingginya frekwensi penyampaian LKPM, sehinga kepada setiap perusahaan penanaman modal wajib untuk menunjuk petugas yang khusus menangani soal itu. Namun demikian, pekerjaan yang dilakukan oleh penanggung jawab perusahaan yang bertugas mengoordinasikan LKPM juga tidak terlalu rumit. Hai itu karena dalam penyampaian LKPM telah tersedia pilihan sebagai berikut:
  1. Secara online dengan SPIPISE ke: http://www.nswi.bkpm.go.id/portal/wps/portal/internet/home dengan cara mengajukan hak akeses terlebih dahulu melalui e-mail: pusdatin@bkpm.go.id;
  2. Melalui surat elektronik ke: lkpm@bkpm.go.id ;
  3. Ditujukan langsung ke Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Kantor BKPM, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 44, Jakarta 12190, telepon (+6221) 5202046, 5225839, 5225838 dan 5275268.
Kira-kira seperti itu gambaran tentang birokrasi LKPM di dalam peta iklim investasi Indonesia. FitriWeningtyas&GitaIndrawanti

 

Roam to Rome Blog- Moving to Italy, Travel, Studying in Italy.


FORUM PENANAMAN MODAL