"PANCASILA" merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. "UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945" merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan. "NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA" merupakan konsensus dalam mewujudkan perjuangan bangsa Indonesia yang bersatu. "BHINNEKA TUNGGAL IKA" merupakan solusi dari kemajemukan bangsa.

Jumat, 26 Maret 2010

Perjanjian Penanaman Modal Internasional

Jumat, 26 Maret 2010

Setelah perang dunia berakhir dan setiap negara semakin memperkokoh kedaulatannya, setiap pemerintahan seperti berlomba-lomba menyusun kebijakan publik yang protektif. Pengawasan dan pembatasan aliran investasi dijalankan secara ketat bahkan dengan menjaga jarak terhadap investor asing. Bahkan mereka yakin bahwa kebijakan pemerintahan yang tertutup dapat melindungi sumber daya alam, perusahaan negara dan investor domestiknya dari kepentingan pihak asing. Dengan demikian, mereka juga ingin memastikan supaya warga negaranya dapat terlibat dalam setiap aktivitas industri di negerinya.

Namun era keterbukaan sudah mempengaruhi dunia. Kebijakan publik yang protektif menjadi tidak populer. Semangat integrasi ekonomi dunia telah mendorong negara-negara untuk saling menciptakan hukum nasional yang dapat bersinergi dengan hukum internasional. Perdebatan untuk mencari cara yang efektif dalam menarik penanaman modal langsung (serta manfaat apa yang dapat diperolehnya dari sana) lebih disukai ketimbang berpolemik dalam soal yuridiksi.

Di tengah perkembangan globalisasi, peran dan campur tangan pemerintah dalam menentukan fungsi pasar menjadi semakin tidak leluasa. Dalam liberalisasi ekonomi seperti ini, kerangka hukum internasional seakan menyatu dengan kerangka hukum nasional. Penyatuan itu kemudian menciptakan sinergi dan kolaborasi dalam menentukan fungsi pasar di setiap negara.

Penyatuan tersebut ternyata juga lebih bermanfaat. Para pelaku investasi merasa lebih diuntungkan karena aktivitasnya jauh lebih terlindungi. Segala upaya yang dapat mendistorsi kegiatan usaha, baik di lingkup bilateral, regional maupun multilateral seakan dapat dinetralisir oleh penyatuan kedua kerangka hukum tersebut .

Sejatinya negara-negara di dunia sudah lama memikirkan konsep liberalisasi ekonomi. Peristiwanya dimulai dari The United Nations Monetary and Financial Conference yang diselenggarakan di Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat. Pada Bretton Woods Conference, 730 delegasi dari 44 negara yang hadir sepakat untuk merumuskan the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), serta the International Monetary Fund (IMF). Pertemuan yang berlangsung di Mount Washington Hotel selama 1-22 Juli 1944 tersebut telah menyadarkan negara-negara dunia bahwa kebersamaan dalam menjalankan ekonomi akan memberikan hasil yang lebih efektif ketimbang dilaksanakan sendirian.

Kesadaran itu mencapai puncaknya pada United Nations Conference on Trade and Employment di Havana pada 24 Maret 1948. Pada pertemuan itu, 53 negara yang hadir sepakat menuangkan komitmen mereka pada Havana Charter. Dan salah satu komitmennya adalah pendirian organisasi untuk membahas masalah perdagangan dunia melalui the International Trade Organization --namun ITO Charter tidak pernah diratifikasi oleh Senat Amerika. Puncak keinginan untuk meniadakan hambatan perdagangan internasional kemudian dituangkan ke dalam General Agreement on Tariff and Trade (United Nations, 1949).

Pada Januari 1995, keberadaan ITO digantikan oleh World Trade Organization. WTO merupakan organisasi internasional yang mengawasi persetujuan-persetujuan yang mendefinisikan tentang aturan perdagangan di antara anggotanya. Karena itu keberadaan WTO diposisikan untuk menggantikan GATT, perjanjian yang meniadakan hambatan perdagangan internasional yang disepakati oleh negara-negara dunia pasca-Perang Dunia II. Seluruh prinsip dan semangat GATT ini kemudian diambil alih dan diperluas oleh WTO.

Meskipun dalam setiap pertemuan membahas soal perdagangan, namun negara-negara dunia mulai menyadari kebersamaan dalam merumuskan prinsip-prinsip internasional tentang penanaman modal. Mulai dekade tersebut, mereka sepakat bahwa persoalan daya saing dan perlindungan penanaman modal akan ditangani (diatur) secara komprehensif dan kolektif.

Hal itu pula yang mendasari ketika pemerintah (Indonesia) melakukan perjanjian penanaman modal internasional. Misalnya seperti dalam: Joint Statement by the President of the Republic of Indonesia and the Prime Minister of the Republic of Singapore on the Occasion of the Signing of the Framework Agreement on Economic Cooperation Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore in the Islands of Batam, Bintan and Karimun.

Dalam framework agreement yang ditandatangani Presiden Republik Indonesia dan Perdana Menteri Republik Singapura pada 25 Juni 2006, kedua negara sepakat untuk mendorong daya saing ekonomi Batam, Bintan dan Karimun agar memiliki celah pasar regional maupun internasional yang lebih lebar.

Bagi Indonesia, kerja sama ekonomi dengan Singapura akan memberikan keuntungan secara makro. Jika daya tarik ekonomi kawasan (wilayah) sudah terbentuk, bukan tidak mungkin pertumbuhan ekonomi nasional dapat turut terdorong maju.

Berdasarkan kerja sama itu, spirit perlindungan penanaman modal dapat dilakukan oleh pemerintah. Hal itu dibuktikan dengan cara menjaga hak pengalihan aset, hak melakukan transfer serta hak repatriasi yang dimiliki para investor. Sepanjang telah memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya di bidang penanaman modal, hak-hak penanaman modal tersebut harus mendapat pengawalan yang baik oleh pemerintah, sehingga investor merasa nyaman berinvestasi di Indonesia.

Umpan balik kenyamanan berinvestasi biasanya terjadi jika harmonisasi dalam kegiatan penanaman modal dapat terjadi. Harmonisasi itu dapat tercipta dengan sendirinya apabila pemerintah dapat menjelaskan batasan hak, kewajiban dan tanggung jawab investor secara tegas dan transparan dan kemudian turut menjaga batasan tersebut secara konsekuen. Harmonisasi dapat lebih ditingkatkan apabila keseluruhan batasan-batasan tersebut dapat terangkai dalam format perjanjian internasional yang kemudian disepakati oleh semua pihak yang berkepentingan.

Salah satu bentuk harmonisasi dalam penanaman modal dapat terwujud jika kelancaran dalam hak pengalihan aset dan hak untuk melakukan transfer serta repatriasi yang dilakuan investor dapat berjalan dengan baik. Karena itu, harmonisasi penanaman modal tidak lain merupakan ujud dari intensitas hubungan dan interdependensi antara stakeholders investasi dengan shareholders investasi.

Pemerintahan yang gemar melindungi aktivitas investasi, biasanya akan membentuk investor yang patuh dan bertanggung jawab dengan hukum, taat dalam mematuhi kewajiban fiskal dan kewajiban sosial, baik ketika menjalankan hak pengalihan aset, hak transfer maupun hak repatriasinya. Biasanya peran perjanjian penanaman modal internasional lebih ditujukan untuk menghindari terjadinya perselisihan penanaman modal.

Dalam jangka panjang, international investment agreement bermanfaat untuk menciptakan asas perlindungan yang kemudian memberikan efek kepastian hukum kepada para investor. Pada sisi lain, melalui perjanjian tersebut, investor semakin dipertegas untuk menjalankan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat. Hal tersebut dapat dilihat dari perilaku investor yang menghormati tradisi budaya masyarakat setempat serta mampu melaksanakan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat. Karena itu, isu penanaman modal yang sering menjadi pokok bahasan dalam fora kerja sama penanaman modal internasional, biasanya meliputi:
  1. Ekses perkembangan kegiatan ekonomi yang ditimbulkan oleh penanaman modal (admission and establishment);
  2. Iklim persaingan usaha yang sehat (competition);
  3. Mekanisme dan prosedur penyelesaian sengketa antara investor dengan negara (dispute settlement investor to state);
  4. Mekanisme dan prosedur penyelesaian sengketa antara negara dengan negara (dispute settlement state to state);
  5. Ketenagakerjaan (employment);
  6. Persoalan lingkungan hidup (environment);
  7. Perlakuan adil dan perlindungan keamanan menyeluruh bagi kegiatan investasi, antara lain: kerusakan investasi oleh kejahatan dan kebakaran, serta perlindungan terhadap hak cipta dan hak paten (fair and equitable treatment or full protection and security);
  8. Ketentuan penanaman modal yang dimiliki negara asal investor (home country measures);
  9. Ketentuan penanaman modal yang dimiliki negara tempat berinvestasi (host country operational measures);
  10. Kegiatan transaksi ilegal (illicit payments);
  11. Insentif dan fasilitas investasi yang promotif (incentives), antara lain: insentif mata uang, komersial atau pengurangan pajak, keuangan serta bea cukai;
  12. Ketentuan penanaman modal yang terkait dengan perdagangan (investment-related trade measures);
  13. Perlindungan keamanan serta perlakuan yang setara dengan sesama investor asing lainnya (most-favoured-nation treatment);
  14. Perlindungan keamanan serta perlakuan yang setara dengan investor domestik (national treatment);
  15. Tanggung jawab sosial perusahaan (social responsibility);
  16. Substansi kontrak yang dirumuskan negara (state contracts);
  17. Ganti rugi pengambil-alihan investasi oleh negara (taking of property);
  18. Perpajakan (taxation);
  19. Jaminan transfer termasuk dalam mata uang asing (funds transfer). Biasanya untuk transaksi yang terkait dengan penanaman modal, keuntungan, bunga, capital gain, dividen, royalti, repatriasi investasi maupun biaya lainnya;
  20. Transfer teknologi (technology transfer);
  21. Tranfer harga (pricing transfer);
  22. Transparansi birokrasi (transparency);
Dalam peta perundingan kerja sama internasional, fora perjanjian penanaman modal dapat berupa perjanjian multilateral (forum kerja sama yang disepakati oleh hampir seluruh atau banyak negara), perjanjian regional dan plurilateral (forum kerja sama yang disepakati hanya beberapa negara tertentu), maupun perjanjian bilateral (forum kerja sama yang disepakati oleh dua negara).

International Monetary Fund, World Intellectual Property Organization, dan World Trade Organization adalah lembaga internasional yang sering menyuarakan forum multilateral dalam rangka mendorong kelahiran kesepakatan internasional tentang penanaman modal. Bahkan beberapa perjanjian investasi multilateral didorong oleh konvensi penyelesaian perselisihan investasi antara negara dengan investor asing yang sudah disepakati sejak tahun 1965. Karena itu Bank Dunia berupaya memfasilitasi kelahiran kerangka kerja penyelesaian sengketa penanaman modal secara komprehensif ke dalam MIGA. Mulai tahun 1986, Multilateral Investment Guarantee Agency berfungsi untuk memberikan jaminan terhadap resiko non-kemersial yang dialami perusahaan investasi yang menjadi anggota.

Forum WTO juga telah beberapa kali menghasilkan komitmen tentang penanaman modal, termasuk pula yang terjadi pada forum sebelumnya seperti pada Putaran Uruguay di tahun 1994. Contohnya adalah General Agreement on Trade in Service yang menekankan untuk menyiapkan model khusus dalam menangani kebijakan dan masalah penanaman modal. Trade Related Investment Measures (TRIMs) menyepakati agar ketentuan-ketentuan investasi yang dapat menghambat perdagangan dapat ditangani dengan baik. Sedangkan TRIPs menyepakati terhadap isu-isu yang pararel dengan konvensi hak kekayaan intelektual.

Pada fora regional dan plurilateral, kesepakatan penanaman modal biasanya lahir akibat keinginan melakukan integrasi ekonomi kawasan. Misalnya seperti yang terjadi dengan European Union, European Community and African, Caribbean and Pacific Countries, NAFTA (integrasi ekonomi kawasan Amerika, Kanada dan Meksiko), maupun ASEAN.

Pola pengembangan fora regional dan plurilateral bisa terjadi secara mengerucut maupun meluas. Dalam forum kerja sama regional ASEAN (termasuk pula ASEAN+mitra, East Asia Summit), kerja sama integrasi ekonomi kawasan yang mengerucut seperti dalam forum sub-regional (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle, Indonesia-Malaysia-Singapore Growth Triangle, Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East Asia Growth Area, Australia-Indonesia Development Area).

Pola pengembangan fora regional dan plurilateral yang meluas terdapat pada forum kerja sama inter-regional. Misalnya seperti yang terjadi pada Asia Europe Meeting, Asia Pacific Economic Cooperation, dan Senior Finance Officer Meeting. Namun demikian, forum kerja sama tersebut tetap ingin mewujudkan semangat kawasan perdagangan bebas (liberalisasi ekonomi).

Dalam kerangka ASEAN, kesepakatan penanaman modal justru menjurus untuk saling bersinergi dan berkolaborasi antar-negara anggota. Misalnya seperti keinginan untuk saling mempromosikan dan memajukan investasi daerah antar-kawasan. Berdasarkan kerangka perjanjian tentang investasi daerah ASEAN, seluruh negara anggota sepakat untuk saling mempromosikan investasi daerah antar-kawasan dan melakukan liberalisasi peraturan investasi. Negara anggota ASEAN juga sepakat untuk mewujudkan konsep national treatment (dalam rangka penghapusan tindakan diskriminatif dan penerapan peraturan sama diantara para anggota), serta meningkatkan transparansi regulasi dan menyediakan sistem penyelesaian sengketa antar-negara.

Pada fora bilateral, kesepakatan yang timbul biasanya didasari semangat untuk memberikan perlindungan investasi dan komitmen untuk menciptakan kebijakan yang mendukung dan mempromosikan investasi di kedua negara. Seperti yang digambarkan dalam 2.300 bilateral investment treaties (BIT) yang ditandatangani sepanjang 1960-1990, biasanya dua negara saling sepakat dalam soal:
  1. Nasionalisasi;
  2. Hak transfer dan repatriasi;
  3. Penyelesaian sengketa;
  4. Non-diskriminasi;
  5. Subrogasi;
Semula forum bilateral diselenggarakan untuk menciptakan hubungan baik dalam bidang penanaman modal antara negara maju dan berkembang. Dalam perkembangannya kemudian, BIT bermanfaat untuk menciptakan kerja sama penanaman modal antar-negara berkembang, negara berkembang dengan negara yang ekonominya dalam masa transisi, maupun negara berkembang dengan negara sosialis.

Oleh dua negara bersepakat yang cerdas, biasanya BIT dimanfaatkan sebagai instrumen untuk lebih memberi penekanan (dan pengembangan) terhadap kesepakatan perjanjian penanaman modal yang lebih luas. Atau dengan kata lain, bagi negara yang berpikiran maju, BIT sering digunakan sebagai momentum untuk mempercepat dan mempertegas implementasi perjanjian penanaman modal yang bersifat multilateral maupun regional dan plurilateral. FitriWeningtyas&GitaIndrawanti

 

Roam to Rome Blog- Moving to Italy, Travel, Studying in Italy.


FORUM PENANAMAN MODAL