"PANCASILA" merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. "UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945" merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan. "NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA" merupakan konsensus dalam mewujudkan perjuangan bangsa Indonesia yang bersatu. "BHINNEKA TUNGGAL IKA" merupakan solusi dari kemajemukan bangsa.

Selasa, 20 April 2010

Perjanjian Peningkatan Dan Perlindungan Penanaman Modal

Selasa, 20 April 2010

Bilateral investment treaties (BIT) adalah perjanjian penanaman modal yang disepakati oleh dua negara. Berdasarkan perjanjian tersebut, mereka sepakat untuk saling melindungi setiap bentuk kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh investor antar-kedua negara.

BIT menjadi pendorong dua negara untuk saling menyajikan kebijakan yang dapat mendukung dan mempromosikan penanaman modal di masing-masing negara. Komitmen tersebut mereka tuangkan dengan cara saling melindungi setiap bentuk kegiatan penanaman modal dari aksi nasionalisasi, atau pengambilalihan perusahaan oleh negara. Mereka juga menjamin kebebasan investor ketika melakukan transfer dana. Karena itu, BIT sering diterjemahkan sebagai Perjanjian Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (P4M), atau Investment Guarantee Agreement (IGA).

Sering kali dua negara yang terikat di dalam BIT telah sepakat untuk merumuskan mekanisme penyelesaian sengketa secara adil, serta menjalankan perlakuan non-diskriminatif. Di sana mereka berjanji untuk tidak saling membedakan investor di antara mereka. Maksud perlakuan sama tentunya dalam mematuhi kebijakan publik di bidang penanaman modal yang berlaku di kedua negara. BIT juga mengakui subrogasi dalam kasus pembayaran asuransi oleh lembaga penjamin yang ditunjuk oleh investor itu sendiri.

Sejak membuka diri terhadap kedatangan aliran investasi asing yang dikukuhkan melalui Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing (kemudian diganti oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, dan sekarang berlaku Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal), Indonesia langsung melibatkan diri dengan P4M. Dimulai pada 7 Januari 1967, Indonesia menyepakati P4M dengan Amerika dengan masa berlaku 20 tahun. Kemudian bersama Denmark, Indonesia juga telah menyepakati P4M pada 30 Januari 1968.

Di tahun yang sama, Indonesia membuat IGA bersama Denmark, yakni pada 8 November 1968. Karena habis masa berlakunya, rumusan BIT disepakati ulang di Jakarta pada 14 Mei 2003, untuk masa berlaku 10 tahun ke muka. Di perjalanan tahun berikutnya, yakni pada 24 November 1969, Indonesia menyepakati P4M dengan Norwegia yang ditandatangani di Jakarta. Perkembangan P4M Indonesia lainnya, telah berhasil dirumuskan bersama negara:
  1. Aljazair, disepakati di Alger pada 21 Maret 2000, masa berlaku 10 tahun;
  2. Amerika Serikat, disepakati di Jakarta pada 7 Januari 1967, masa berlaku 20 tahun;
  3. Argentina, disepakati di Buenos Aires pada 7 November 1995, masa berlaku 10 tahun;
  4. Australia, disepakati di Jakarta pada 17 November 1992, masa berlaku 15 tahun;
  5. Bangladesh, disepakati di Dhaka pada 9 Februari 1998, masa berlaku 10 tahun;
  6. Belanda, disepakati di Jakarta pada 6 April 1994, masa berlaku 10 tahun;
  7. Belgia, disepakati di Jakarta pada 15 Januari 1970;
  8. Bulgaria, disepakati di Jakarta pada 13 September 2003, masa berlaku 10 tahun;
  9. Kanada, disepakati di Jakarta pada 16 Maret 1973;
  10. Chile, disepakati di Santiago pada 7 April 1999, masa berlaku 10 tahun;
  11. China, disepakati di Jakarta pada 18 November 1994, masa berlaku 10 tahun;
  12. Ceko, disepakati di Praha (Prague) pada 17 September 1998, masa berlaku 10 tahun;
  13. Denmark, disepakati pada 30 Januari 1968;
  14. Filipina, disepakati di Jakarta pada 12 November 2001, masa berlaku 10 tahun;
  15. Finlandia, disepakati di Helsinki pada 12 September 2006, masa berlaku 15 tahun;
  16. Guyana, disepakati di Guyana pada 30 Januari 2008;
  17. Hongaria, disepakati di Jakarta pada 20 Mei 1992, masa berlaku 10 tahun;
  18. India, disepakati di Montego Bay pada 8 Februari 1999, masa berlaku 15 tahun;
  19. Inggris, disepakati di London pada 27 April 1976, masa berlaku 5 tahun;
  20. Iran, disepakati di Teheran pada 22 Juni 2005, masa berlaku 10 tahun;
  21. Italia, disepakati di Roma pada 25 April 1991, masa berlaku 10 tahun;
  22. Jamaika, disepakati di Montego Bay pada 8 Februari 1999, masa berlaku 10 tahun;
  23. Jepang, disepakati di Jakarta pada 20 Agustus 2007;
  24. Jerman, disepakati di Jakarta pada 14 Mei 2003, masa berlaku 10 tahun;
  25. Jordania, disepakati di Jakarta pada 12 November 1996, masa berlaku 10 tahun;
  26. Kamboja, disepakati di Jakarta pada 16 Maret 1999, masa berlaku 10 tahun;
  27. Korea Selatan, disepakati di Jakarta pada 16 Februari 1991, masa berlaku 10 tahun;
  28. Korea Utara, disepakati di Jakarta pada 21 Februari 2000, masa berlaku 10 tahun;
  29. Kroasia, disepakati di Jakarta pada 10 September 2001;
  30. Kuba, disepakati di Havana pada 19 September 1997, masa berlaku 10 tahun;
  31. Kyrgyzstan, disepakati di Jakarta pada 18 Juli 1995, masa berlaku 10 tahun;
  32. Laos, disepakati di Jakarta pada 18 Oktober 1994, masa berlaku 10 tahun;
  33. Libya, disepakati di Tripoli pada 4 April 2009;
  34. Malaysia, disepakati Jakarta pada 22 Januari 1994, masa berlaku 10 tahun;
  35. Maroko, disepakati di Jakarta pada 14 Maret 1997, masa berlaku 10 tahun;
  36. Mauritius, disepakati di Port Louis pada 5 Maret 1997, masa berlaku 10 tahun;
  37. Mesir, disepakati di Jakarta pada 19 Juni 1994, masa berlaku 10 tahun;
  38. Mongolia, disepakati di Jakarta pada 4 Maret 1997, masa berlaku 10 tahun;
  39. Mozambique, disepakati di Maputo pada 26 Maret 1999, masa berlaku 10 tahun;
  40. Norwegia, disepakati di Jakarta pada 26 November 1991, masa berlaku 10 tahun;
  41. Pakistan, disepakati di Jakarta pada 8 Maret 1996, masa berlaku 15 tahun;
  42. Perancis, disepakati di Jakarta pada 14 Juni 1973, masa berlaku 10 tahun;
  43. Polandia, disepakati di Warsawa pada 7 Oktober 1992, masa berlaku 10 tahun;
  44. Qatar, disepakati di Doha pada 18 April 2000, masa berlaku 10 tahun;
  45. Rumania, disepakati di Bukares pada 26 Juni 1997, masa berlaku 10 tahun;
  46. Rusia, disepakati di Jakarta pada 6 September 2007;
  47. Saudi Arabia, disepakati di Jeddah pada 15 September 2003;
  48. Singapura, disepakati di Singapura pada 16 Februari 2005, masa berlaku 10 tahun;
  49. Slovakia, disepakati di Jakarta pada 12 Juli 1994, masa berlaku 10 tahun;
  50. Spanyol, disepakati di Jakarta pada 30 Mei 1995, masa berlaku 10 tahun;
  51. Sri Lanka, disepakati di Jakarta pada 10 Juni 1996, masa berlaku 10 tahun;
  52. Sudan, disepakati di Khartoum pada 10 februari 1998, masa berlaku 10 tahun;
  53. Suriah, disepakati di Jakarta pada 27 Juni 1997, masa berlaku 10 tahun;
  54. Suriname, disepakati di Paramaribo pada 28 Oktober 1995, masa berlaku 10 tahun;
  55. Swedia, disepakati di Jakarta pada 17 September 1992, masa berlaku 10 tahun;
  56. Tajikistan, disepakati di Jakarta pada 28 Oktober 2003, masa berlaku 10 tahun;
  57. Swiss, disepakati di Jakarta pada 6 Februari 1974, masa berlaku 10 tahun;
  58. Thailand, disepakati di Jakarta pada 17 Februari 1998, masa berlaku 10 tahun;
  59. Tunisia, disepakati di Denpasar pada 13 Mei 1992, masa berlaku 10 tahun;
  60. Turki, disepakati di Jakarta pada 25 Februari 1997, masa berlaku 10 tahun;
  61. Turkmenistan, disepakati di Jakarta pada 2 Juni 1994, masa berlaku 10 tahun;
  62. Ukraina, disepakati di Jakarta pada 11 April 1996, masa berlaku 10 tahun;
  63. Uzbekistan, disepakati di Jakarta pada 27 Agustus 1996, masa berlaku 10 tahun;
  64. Vietnam, disepakati di Jakarta pada 25 Oktober 1991, masa berlaku 10 tahun;
  65. Yaman, disepakati di Jakarta pada 20 Februari 1998, masa berlaku 1o tahun;
  66. Zimbabwe, disepakati di Montego Bay pada 8 Februari 1999, masa berlaku 10 tahun.
Cakupan kesepakatan penanaman modal di dalam P4M, ternyata cukup luas. Misalnya tentang perlindungan aset penanaman modal yang tidak hanya pada aset yang berwujud, namun juga meliputi aset yang tidak berwujud. Demikian pula mengenai definisi keuntungan yang dikatakan sebagai sejumlah uang yang dihasilkan dari kegiatan penanaman modal. Keuntungan atau penghasilan yang dimaksud meliputi; keuntungan bunga, keuntungan penjualan barang modal, deviden, royalti atau uang jasa.

Misalnya seperti pada P4M yang Indonesia telah sepakati bersama pemerintah Republik Korea pada 16 Februari 1991. Pengertian penanaman modal yang disebutkan pada perjanjian bilateral tersebut ternyata meliputi semua jenis aset yang ditanam investor, yakni:
  1. Harta bergerak dan tidak bergerak serta hak milik lainnya seperti hipotek, hak gadai atau jaminan;
  2. Saham, stok dan surat hutang perusahaan di manapun didirikan. Atau semua kepentingan di dalam harta kekayaan perusahaan;
  3. Tagihan uang atau tagihan lainnya yang berhubungan dengan penanaman modal yang bernilai uang;
  4. Hak milik (kekayaan) intelektual, seperti hak cipta, merek dagang, paten, desain produk industri, keahlian, rahasia dagang dan nama dagang, serta goodwill;
  5. Hak izin usaha yang diberikan oleh undang-undang atau menurut persetujuan terkait dengan penanaman modal. Termasuk izin usaha untuk meneliti, mengolah, menggali atau mengeksploitasi sumber-sumber alam.
Dalam hal peningkatan dan perlindungan penanaman modal, Indonesia-Korea sepakat untuk saling mendorong dan menciptakan iklim yang menguntungkan investor di antara mereka. Komitmen itu mereka terjemahkan dengan cara mengizinkan setiap bentuk kegiatan penanaman modal yang berlangsung di wilayahnya sesuai peraturan yang berlaku. Kedua negara juga telah sepakat akan memperlakukan investor di antara mereka secara adil dan layak, serta memberi perlindungan dan keamanan yang memadai.

Dalam memperlakukan investor, baik Indonesia maupun Korea sepakat untuk menerapkan prinsip national treatment (NT) dan most favoured nation (MFN). Kesetaraan perlakuan penanaman modal yang dimaksud berkenaan dengan manajemen, penggunaan dan pemilikan atau penguasaan penanaman modal, serta seluruh kegiatan apapun yang terkait dengan penanaman modal.

Namun demikian perlakuan khusus (hanya) kepada investor di antara mereka bisa saja menjadi tidak berlaku jika di antara mereka terlibat perjanjian internasional lainnya. Keterlibatan itu disebabkan salah satu atau kedua negara duduk sebagai anggota dari negara-negara yang membebaskan bea cukai ekspor barang. Atau bisa pula karena terlibat kesepakatan pasar bersama, zona perdagangan bebas serta terlibat perjanjian ekonomi multilateral terkait lainnya, maka ketentuan perlakuan sama (secara khusus) terhadap investor di dua negara tersebut bisa gagal terlaksana.

Klausul P4M selanjutnya yang disepakati Indonesia-Korea:
  1. Kedua negara sepakat saling memberikan restitusi, perlindungan, ganti rugi atau penyelesaian lainnya. Hal itu terjadi jika di antara mereka tidak menerapkan NT maupun MFN secara konsisten. Ganti rugi juga diberikan terhadap kerusakan dan kerugian penanaman modal yang diakibatkan perang atau konflik senjata, revolusi, negara dalam keadaan darurat, pemberontakan, huru-hara dan kerusuhan;
  2. Jika terjadi pengambilalihan perusahaan penanaman modal oleh negara, mereka sepakat hal tersebut terpaksa dilakukan karena demi kepentingan umum, dan karena terdesak oleh kepentingan dalam negeri. Nasionalisasi yang terjadi akan diberi ganti rugi secara penuh, tepat waktu dan efektif yang ditransfer secara bebas. Komponen ganti rugi meliputi bunga sesuai nilai pasar yang berlaku pada saat ekspropriasi itu terjadi;
  3. Terkait repatriasi penanaman modal, kedua negara sepakat tidak saling menghambat proses pengiriman dana antar-negara apalagi jika investor yang bersangkutan sudah melunasi kewajiban pajaknya. Kegiatan pengiriman dana dilakukan untuk menambah modal, transfer keuntungan netto termasuk deviden dan bunga, pembayaran hutang dan bunganya, pembayaran royalti dan uang jasa penanaman modal, hasil penjualan saham yang dimiliki pemegang saham asing, ganti rugi kerusakan atau kerugian, hasil atas likuidasi, serta upah tenaga kerja yang sudah memiliki izin;
  4. Kedua negara sepakat mengakui hak subrogasi yang dimiliki antar-investor. Caranya dengan mengakui hak penjaminan yang dimiliki oleh perusahaan penjamin yang ditunjuk oleh investor itu sendiri. Subrogasi adalah penggantian hak-hak oleh pihak ketiga yang telah membayar kepada kreditur;
  5. Sengketa yang terjadi antara investor dengan salah satu negara sepakat diselesaikan secara damai. Jika dalam waktu 12 (dua belas) bulan tidak kunjung mencapai jalan keluar, investor dapat mengajukan penyelesaiannya melalui the International Center for the Settlement of Investment Dispute untuk mengikuti prosedur arbitrase. Prosedur ICSID ditentukan oleh Washington Convention pada 18 Maret 1965 yang menyepakati penyelesaian perselisihan-perselisihan penanaman modal antar-negara, serta antar-warga negara dari negara berbeda;
  6. Perselisihan yang terjadi antara pemerintah Indonesia-Korea sepakat diselesaikan secara damai melalui perundingan diplomatik. Jika tidak kunjung mencapai hasil, kedua negara sepakat untuk mengikuti jalur Tribunal Arbitrase;
  7. Kesepakatan masa berlaku P4M selama 10 tahun, dan akan terus berlaku untuk periode 10 tahun berikutnya. Masa berlaku tersebut akan terus berlanjut dengan sendirinya sampai salah satu pihak menyampaikan keberatannya secara tertulis.
Sepertinya seluruh kesepakatan P4M Indonesia dengan negara lain hampir memiliki substansi yang sama. Demikian pula dengan klausul P4M yang dirumuskan oleh negara-negara lainnya juga nyaris tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Atau dengan kata lain, hampir seluruh klausul P4M yang disepakati negara-negara di dunia telah memiliki standar baku yang serupa.

Namun demikian, beberapa negara (yang maju dan berpikiran cerdas) telah meramu ulang klausul P4M agar sesuai dengan perkembangan, kepentingan dan kebutuhan negaranya. Fenomena ini didasari spirit bahwa perjanjian bilateral harus dapat memberi makna, penekanan dan mempertegas terhadap perjanjian regional dan plurilateral serta perjanjian multilateral yang telah ada. Selain itu mereka juga sadar bahwa sampai sejauh ini belum ada aspek hukum internasional yang memberi garis tegas terhadap format, penulisan maupun substansi BIT. Karena itu, mereka memanfaatkan momentum tersebut sebagai kesempatan untuk merumuskan klausul P4M yang benar-benar dapat menciptakan daya saing dan perlindungan bagi kegiatan penanaman modal di negaranya. (Tim Editor)

 

Roam to Rome Blog- Moving to Italy, Travel, Studying in Italy.


FORUM PENANAMAN MODAL