"PANCASILA" merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. "UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945" merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan. "NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA" merupakan konsensus dalam mewujudkan perjuangan bangsa Indonesia yang bersatu. "BHINNEKA TUNGGAL IKA" merupakan solusi dari kemajemukan bangsa.

Kamis, 03 Juni 2010

Cara Bijak Membuat Perjanjian Penanaman Modal Internasional

Kamis, 03 Juni 2010

Posting sebelumnya (Labels: Kerja Sama Penanaman Modal) menguraikan bahwa negara-negara dunia sangat memanfaatkan kerja sama penanaman modal internasional sebagai forum untuk menyepakati berbagai isu penanaman modal terkini. Topik-topik global yang menjadi pokok bahasan aktual, biasanya seputar; admission and establishment; competition; dispute settlement investor to state; dispute settlement state to state; employment; environment; fair and equitable treatment or full protection and security; home country measures; host country operational measures; illicit payments; incentives; investment-related trade measures; most-favored-nation treatment; national treatment; social responsibility; state contracts; taking of property; taxation; funds transfer; transfer of technology; pricing transfer; transparency, dan lain sebagainya.

Jika topik-topik tersebut didiskusikan pada forum bilateral, dua negara yang bersepakat akan menjadikannya sebagai sebuah langkah taktis untuk menciptakan daya saing maupun perlindungan bagi kegiatan penanaman modal di negaranya. Atau bisa juga isu-isu aktual tadi diimplementasikan lebih akurat agar dapat mempercepat dan mempertegas perjanjian penanaman modal yang bersifat regional, plurilateral bahkan multilateral.

Setiap anggota Delegasi Republik Indonesia (DELRI) yang akan menyepakati klausul International Investment Agreements perlu memiliki wawasan kebangsaan yang tinggi. Mereka bahkan harus menempatkan spirit kepentingan nasional di atas segala-galanya seperti sebuah ideologi yang menyatu di hati dan sanubari. Di benak mereka harus terus merancang strategi bagaimana memosisikan Indonesia agar sejajar dengan negara-negara mitra runding yang delegasinya tepat berada di hadapan meja perundingan mereka.

Karena dituntut untuk menciptakan kesetaraan posisi Indonesia dengan negara-negara lain, para anggota DELRI harus piawai merumuskan dan menyepakati klausul International Investment Agreements yang dapat memberikan keuntungan sejajar. Penciptaan posisi tawar yang sepadan ini merupakan hak anggota DELRI yang dilindungi hukum nasional maupun hukum internasional,

Sehingga betapa posisi suatu negara menjadi sangat tergantung dari sense of nationhood yang dimiliki para perunding. Ada mekanisme dalam hukum internasional yang membolehkan suatu negara tidak menyepakati suatu ketentuan dalam perjanjian internasional. Mekanisme itu disebut reservation (persyaratan) yang merupakan pernyataan sepihak suatu negara untuk menolak berlakunya suatu perjanjian internasional. Persyaratan tersebut dapat dilontarkan saat menandatangani, menerima, menyetujui atau mengesahkan naskah perjanjian internasional.

Atau bisa juga para perunding melakukan declaration (pernyataan). Hak itu dapat diajukan jika makna suatu perjanjian yang akan disepakati masih menyisakan banyak pertanyaan sehingga diperkirakan dapat merugikan kepentingan nasional. Declaration dilakukan dengan memberi catatan atau memperjelas makna ketentuan pada naskah perjanjian internasional. Sebagaimana reservation, pernyataan juga dilakukan ketika menandatangani, menerima, menyetujui bahkan mengesahkan perjanjian internasional yang biasanya bersifat multilateral.

Declaration dilakukan untuk memperjelas makna ketentuan perjanjian dan tidak untuk mempengaruhi hak dan kewajiban suatu negara dalam suatu perjanjian internasional. Hak ini diajukan secara sepihak oleh suatu negara dalam memahami atau menafsirkan suatu ketentuan perjanjian internasional, yang sekali lagi tentunya untuk diselaraskan dengan kepentingan nasional.

Reservation maupun Declaration biasanya akan menjadi senjata ampuh bagi para perunding yang bersuara kritis dalam membela kepentingan bangsa dan negaranya. Hal itu bisa terjadi karena pada forum perundingan internasional juga bisa diisi dengan berbagai kepentingan (agenda) negara-negara tertentu.

Misalnya seperti yang terjadi pada World Trade Organization yang bermarkas di Jenewa, Swiss. Sejak berdiri pada Januari 1995, bukan berarti forum itu selalu menghasilkan berbagai kesepakatan perdagangan global yang bebas dari kepentingan negara-negara tertentu. Meski bertaraf internasional, kinerja forum WTO tidak menjamin selalu terbebas dari keputusan yang tidak demokratis.

Seringkali pencapaian suatu keputusan di WTO dipengaruhi oleh empat kelompok negara maju, seperti Amerika Serikat, Jepang, Kanada dan Uni Eropa. Di tengah kondisi seperti itu, pertemuan akbar WTO sering hanya menjadi ajang dengar pendapat dari negara anggotanya (per Juli 2008 mencapai 153 negara). Sementara kegiatan pengambilan keputusan berlangsung di Green Room, tempat berkumpulnya negara-negara berpengaruh tersebut dengan cara menggelar forum Ministerial Conference setiap 2 (dua) tahunan.

Karena nuansa pengambilan keputusan yang tidak demokratis, negara-negara (yang rata-rata negara berkembang) anggota lainnya hanya bisa menyetujui sebuah keputusan dengan sangat terpaksa. Ini sangat dramatis, karena di tengah belum adanya kesiapan negara-negara berkembang beradaptasi dengan iklim liberalisasi namun mereka harus mengakuinya dengan cara yang tidak aspiratif. Di sisi lain, jika kesepakatan itu kemudian dilalaikan, mereka akan terkena sanksi ekonomi dari WTO. Karena itu hak declaration atau reservation menjadi senjata andalan para perunding untuk memasukkan kepentingan nasional dan kesetaraan negaranya dalam sebuah forum kerja sama multilateral.

Kepentingan nasional dan kesetaraan Indonesia di antara bangsa-bangsa lain memang tidak bisa ditawar ulang, sehingga harganya harus diajukan setinggi langit. Ada pesan sinis yang kerap kali dikumandangkan oleh masyarakat yang menyatakan dirinya cinta bangsa dan negara kepada para elite bangsa ini, seperti:
  1. Jangan pernah menggadaikan bangsa dan negara!
  2. Jangan mau dinjak-injak oleh kepentingan asing!
  3. Jangan menjadi liberal atau neo-liberal!
  4. Jangan memperjuangkan kepentingan asing karena pasti menekan perekonomian rakyat?
Jika disimak, pernyataan kaum nasionalis tadi memang terasa memerahkan telinga. Namun jika dikaji lebih mendalam, apa yang mereka propagandakan selama ini ternyata sangat sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional, pada Pasal 4 menggariskan:
  1. Pemerintah Republik Indonesia membuat perjanjian internasional dengan suatu negara atau lebih, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain berdasarkan kesepakatan, dan para pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik.
  2. Dalam membuat perjanjian internasional, Pemerintah Republik Indonesia berpedoman pada kepentingan nasional dan berdasarkan prinsip-prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memperhatikan, baik hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku.
Untuk meyakinkan kepentingan nasional dan kesetaraan kedudukan Indonesia telah terakomodasi dengan baik pada suatu perjanjian internasional, seperangkat prosedur telah disiapkan untuk mengujinya ketika perjanjian internasional dibawa pulang ke Tanah Air. Prosedur itu bertujuan untuk menyeleksi apakah spirit yang terkandung di dalamnya telah sesuai dengan semangat dalam undang-undang tentang perjanjian internasional. Sebab bisa saja para juru runding yang tergabung di dalam DELRI sempat lalai melaksanakan amanat masyarakat dan bangsa Indonesia tersebut.

Namun demikian, proses untuk menampilkan naskah perjanjian yang sesuai dengan kepentingan nasional serta prinsip-prinsip persamaan kedudukan yang saling menguntungkan sesungguhnya telah diawali saat perjanjian internasional akan dibuat. Upaya seleksi preventif itu dimulai saat proses pembuatan perjanjian internasional diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Karena kewenangan dalam mengadakan dan menyepakati perjanjian internasional (hanya) berada di tangan presiden atau menteri luar negeri, maka lembaga negara maupun lembaga pemerintahan baik di tingkat pusat dan daerah (sebagai pihak yang berkepentingan) harus berkonsultasi dan berkoordinasi dahulu jika ingin merencanakan membuat perjanjian internasional.

Melalui mekanisme tersebut, spirit untuk menjaga kepentingan nasional serta kesetaraan Indonesia dengan negara-negara lain telah mulai dijalankan. Sebab setelah menteri luar negeri menyetujui usulan pembuatan perjanjian internasional, langkah selanjutnya adalah merumuskan posisi Pemerintah Republik Indonesia dengan cermat. Kertas posisi yang menjadi pedoman para anggota DELRI ketika terjun di arena perundingan itu memuat:
  1. Latar belakang permasalahan;
  2. Analisis permasalahan ditinjau dari aspek politis dan yuridis serta aspek lain yang dapat mempengaruhi kepentingan nasional Indonesia;
  3. Posisi Indonesia, saran, dan penyesuaian yang dapat dilakukan untuk mencapai kesepakatan.
Melalui tahapan ini terlihat betapa tinggi semangat bangsa ini dalam menjaga kepentingan nasionalnya serta menciptakan kesetaraan posisinya. Dan hal itu sudah dimulai pada saat inisiatif awal rencana pembuatan perjanjian internasional sedang digulirkan. Selanjutnya spirit itu harus terus dikembangkan secara lebih bermakna oleh para perunding Indonesia yang memiliki kesempatan duduk di meja perundingan. Jadi, betapa nasib bangsa ini ke depan sangat tergantung dari peran, kecerdasan dan kelihaian para perunding tersebut yang memang terlibat aktif dari mulai tahap penjajakan, perundingan, perumusan naskah, penerimaan sampai saat penandatanganan perjanjian internasional.

Kemudian, apakah tahap penjagaan sebuah perjanjian internasional telah selesai hanya pada upaya selektif yang preventif tadi? Ternyata masih ada tahap korektif yang perlu dilalui sampai sebuah naskah perjanjian internasional diberlakukan di masyarakat. Tahap seleksi korektif berikutnya dimulai ketika perjanjian internasional yang telah selesai disepakati kemudian dibawa pulang ke Tanah Air untuk dilakukan proses pengesahannya. Di tahap ini, tingkat kewenangan proses ratifikasi sebuah perjanjian internasional akan dibedakan sesuai substansi klausul kesepakatannya.

Proses ratifikasi di tingkat parlemen perlu dilakukan terhadap perjanjian internasional yang menyepakati masalah mendasar (penting), seperti:
  1. Masalah politik, perdamaian, pertahanan dan keamanan negara;
  2. Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
  3. Kedaulatan atau hak berdaulat negara;
  4. Hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
  5. Pembentukan kaidah hukum baru;
  6. Pinjaman serta hibah luar negeri;
Melalui ratifikasi di tingkat parlemen, diharapkan spirit tentang kepentingan nasional dan kesetaraan Indonesia dapat diseleksi kembali keberadaannya oleh para anggota dewan yang duduk di parlemen. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan representasi rakyat Indonesia tersebut diharapkan mampu memberi penekanan yang baik terhadap naskah perjanjian internasional yang telah ditandangani oleh eksekutif yang tergabung sebagai anggota DELRI. Selanjutnya untuk perjanjian internasional yang memiliki subtansi tidak terlalu krusial, proses ratifikasinya cukup melalui keputusan presiden.

Lalu setelah selesai diratifikasi, apakah perjanjian internasional benar-benar mendapat pengakuan yang bulat? Ternyata tidak juga. Langkah penyensoran masih dapat dilakukan, meski sebuah perjanjian internasional sudah memasuki tahap pemberlakuan. Pemerintah Republik Indonesia masih diperbolehkan melakukan perubahan terhadap ketentuan-ketentuan pada perjanjian internasional berdasarkan kesepakatan para pihak yang terlibat di dalamnya. Meski demikian perubahan itu tidak boleh bersifat mendasar, namun hanya bersifat teknis administratif.

Sesungguhnya telah banyak rambu-rambu atau petunjuk-petunjuk yang dikeluarkan untuk menghasilkan naskah perjanjian internasional yang tidak menghianati asas kepentingan nasional dan kesetaraan Indonesia. Salah satunya adalah skema pembuatan perjanjian internasional yang disosialisasikan oleh Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Skema itu meski disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional, namun masih tampak menyisakan banyak celah yang kurang dapat dipahami. Oleh karena itu, setiap lembaga negara dan lembaga pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah sebaiknya dapat meramu ulang skema tersebut jika akan menggunakannya untuk membuat perjanjian internasional. Upaya adopsi skema tersebut menjadi sangat penting agar sebuah standard operational procedures (SOP) tentang pembuatan perjanjian internasional secara lebih implementatif dapat lahir dari sana.

Di bidang penanaman modal, SOP pembuatan perjanjian penanaman modal internasional juga sangat diperlukan. Hal itu perlu dibuat agar kesepakatan sebuah perjanjian penanaman modal internasional dapat dijalankan serempak dengan perangkat pemerintah daerah dan masyarakatnya. Kondisi yang masih dihadapai saat ini adalah nuansa ketidakpedulian perangkat dan masyarakat daerah terhadap perjanjian bilateral, regional maupun multilateral di bidang penanaman modal yang banyak disepakati oleh pemerintah pusat. Kurangnya apresiasi maupun penghargaan dari mereka, karena:
  1. Perangkat dan masyarakat daerah tidak memahami keberadaan, peran dan makna perjanjian penanaman modal internasional yang telah disepakati pemerintah Indonesia bagi perkembangan penanaman modal nasional;
  2. Naskah perjanjian penanaman modal internasional tidak mengikat hal-hal yang aplikatif dan akurat dengan persoalan dan kebutuhan penanaman modal nasional;
  3. Perjanjian penanaman modal internasional yang sudah disepakati tidak dimonitor dan dievaluasi dalam pelaksanaannya sehingga pemerintah tidak mampu meningkatkan substansi yang terkandung di dalamnya;
  4. Perangkat dan masyarakat daerah tidak dilibatkan dalam pembuatan perjanjian penanaman modal internasional;
Kembali lagi ke soal ideologi atau spirit kepentingan nasional serta kesamaan kedudukan Indonesia, sehingga tidak ada istilah "harga mati" bagi sebuah perjanjian penanaman modal internasional. Tidak boleh ada pendapat yang menafikan terhadap upaya-upaya untuk menganalisa perjanjian penanaman modal internasional, karena hal itu bisa melanggar amanat undang-undang. Sebuah perjanjian internasional itu harus dikaji ulang dan dievaluasi keberadaannya. Karena itu harus ada pemikiran kritis pula ketika akan menyusun perjanjian penanaman modal internasional serta upaya untuk mengevaluasi keberadaannya sepanjang masa berlakunya masih berjalan.

Dalam tahap evaluasi bisa saja terjadi insiatif untuk merumuskan ulang (merenegosiasikan) terhadap klausul perjanjian yang sudah disepakati. Usulan renegosiasi tersebut dapat dimanfaatkan Indonesia untuk mengubah ketentuan dalam perjanjian penanaman modal internasional agar lebih menguntungkan. Tentu saja usulan perubahan (renegosiasi) itu harus dimulai dengan meminta negara mitra memberikan keseimbangan atas usulan perubahan yang dimaksud.

Beberapa metode berikut ini diharapkan dapat menjadi inspirasi ketika akan merumuskan sebuah perjanjian maupun mengevaluasi perjanjian penanaman modal internasional yang sudah diberlakukan sehingga dapat dijadikan sebuah SOP.

1. Pedoman Usulan Perjanjian Penanaman Modal Internasional.

2. Pedoman Renegosiasi Perjanjian Penanaman Modal Internasional.

Semua komponen bangsa ini sesungguhnya berhak untuk mengevaluasi sebuah perjanjian penanaman modal internasional dari saat mulai dirumuskan sampai dalam tahap pelaksanaannya. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional bahkan mengamanatkan jika terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional, pemerintah bisa saja mengakhiri sebuah perjanjian internasional (yang tentunya tetap menggunakan mekanisme hukum internasional yang berlaku). Selain soal kepentingan nasional, pemerintah bahkan diamanatkan untuk mengakhiri sebuah perjanjian internasional karena:
  1. Terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
  2. Tujuan perjanjian telah tercapai;
  3. Terdapat perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian;
  4. Salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
  5. Dibuat suatu perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
  6. Muncul norma-norma baru dalam hukum internasional;
  7. Objek perjanjian hilang;
Karena itu keberadaan sebuah perjanjian internasional memang tidak perlu disakralkan. Ia memang harus ditaati karena sudah menjadi komitmen antar-negara dan berlaku secara internasional, namun juga boleh diakhiri jika merugikan kepentingan nasional. Yang perlu diperhatikan adalah sikap kehati-hatian, kecermatan dan ketelitian yang tinggi ketika akan membuat (merumuskan) perjanjian penanaman modal internasional. Dan selanjutnya jangan pernah lalai mengevaluasi sebuah perjanjian penanaman modal internasional yang masih berlaku. Cara ini akan lebih bijak ketimbang mendiamkan begitu saja keberadaan sebuah perjanjian penanaman modal internasional yang bisa saja semakin lama berpotensi memporak-porandakan iklim investasi Indonesia. (Tim Editor)

 

Roam to Rome Blog- Moving to Italy, Travel, Studying in Italy.


FORUM PENANAMAN MODAL