"PANCASILA" merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. "UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945" merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan. "NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA" merupakan konsensus dalam mewujudkan perjuangan bangsa Indonesia yang bersatu. "BHINNEKA TUNGGAL IKA" merupakan solusi dari kemajemukan bangsa.

Sabtu, 06 Februari 2010

Cara Melapor Ketidakpuasan Layanan PTSP

Sabtu, 06 Februari 2010

Saat berinteraksi dengan unit layanan publik, posisi masyarakat seperti raja. Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, keberadaan setiap unit layanan masyarakat harus benar-benar mematuhi Indeks Kepuasan Masyarakat. Ini berarti, key performance indicator harus dipatuhi oleh instansi penyelenggara layanan publik, sehingga dapat memanjakan seorang penerima layanan dengan sebaik mungkin.

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari pengukuran kuantitatif dan kualitatif. Data tersebut diperoleh berdasarkan pendapat masyarakat ketika menerima layanan dari aparatur penyelenggara layanan publik. Oleh karena itu, kinerja layanan PTSP nasional juga harus memiliki komitmen yang sama dalam memberikan kepuasan layanan di bidang penanaman modal.


A. Tugas PTSP
  1. Melayani semua jenis perizinan penanaman modal yang diperlukan untuk merealisasikan kegiatan penanaman modal;
  2. Melayani perizinan yang meliputi penerbitan rekomendasi, termasuk rekomendasi visa izin tinggal terbatas, pemberian fasilitas fiskal dan nonfiskal serta pelayanan informasi;
  3. melayani pengaduan masyarakat atas hambatan pelayanan PTSP penanaman modal;
  4. Melayani kemudahan pelaksanaan kegiatan penanaman modal, termasuk memberi bantuan (fasilitasi) pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terkait dengan pelaksanaan penanaman modal;
B. Standar KinerjaPTSP
  1. Memiliki bagian front office yang diawaki tiga petugas yang menguasai ketentuan penanaman modal dan ketentuan sektoral serta terampil mengoperasikan sarana dan prasarana kantor;
  2. Memiliki bagian back office yang diawaki lima petugas yang menguasai ketentuan penanaman modal dan ketentuan sektoral serta terampil mengoperasikan sarana dan prasarana kantor;
  3. Memiliki bagian administrasi yang diawaki dua petugas yang menguasai tata naskah dinas (tata persuratan) dan terampil mengoperasikan sarana dan prasarana kantor;
  4. Memiliki bagian help desk yang diawaki seorang petugas yang siap menangani dan menuntaskan komplain investor serta seorang petugas yang menguasai teknologi informasi (IT);
  5. Lokasi kantor PTSP berjarak tidak lebih 1 (satu) kilometer dari pusat pemerintahan serta mudah diakses dengan sarana transportasi umum;
  6. Kantor PTSP menempati bangunan minimal seluas 160 meter persegi yang berdiri di atas lahan milik sendiri dengan layout terdiri ruang kepala, ruang front office (untuk pelayanan), ruang back office (untuk pemrosesan), ruang rapat, ruang tunggu serta 2 unit toilet pria dan wanita. Sementara, di luar bangunan kantor tersedia areal parkir yang memadai;
  7. Sarana dan prasarana kantor yang disiapkan bagi kepentingan layanan adalah 6 unit komputer beserta printer, meja dan kursi, telepon dan faksimili, manajemen kearsipan, kendaraan dinas operasional, papan informasi penanaman modal yang berada di posisi strategis, informasi penanaman modal dalam 2 bahasa, peraturan daerah, koneksi dan perangkat teknologi informasi;
C. Standar Pelayanan Petugas PTSP
  1. Selalu siap di tempat untuk melayani investor selama jam layanan pukul 09.00-15.00 waktu setempat;
  2. Cepat tanggap menyediakan formulir dan sarana layanan lainnya yang diperlukan investor;
  3. berpakaian dan berpotongan rambut yang sopan dan rapi. Selalu sigap melayani investor dengan kelengkapan atribut, tanda pengenal dan sepatu kerja;
  4. Menyapa setiap tamu yang datang dengan ucapan lazim, seperti selamat pagi, siang, atau sore, atau apa yang dapat kami bantu .....?
  5. Bersikap santun, ramah (dengan motto 3-S: senyum, sapa dan salam), tanggap, cermat dan cepat serta tidak berupaya mempersulit layanan;
  6. Selalu menghargai tamu dengan baik sehingga tidak memandang ke arah lain ketika sedang berinteraksi dengan penerima layanan;
  7. Mendengarkan dengan baik setiap ucapan tamu dan berkonsentrasi penuh ketika sedang berdiskusi;
  8. Tidak lupa meminta nomor telepon tamu agar dapat dihubungi;
  9. Tidak melakukan kegiatan (mengobrol dan bercanda) yang tidak perlu kepada siapa pun selama berada di tempat kerja;
  10. Mampu menata waktu konsultasi (diskusi) seefisien mungkin;
  11. Menggunakan kedua belah tangan ketika menyerahkan dan menerima dokumen, tanda terima dan sebagainya kepada tamu yang sedang dilayani disertai senyuman;
  12. Menjabat tangan tamu ketika selesai melayani sambil mengucapkan terima kasih;
  13. Jika terpaksa meninggalkan tamu yang sedang dilayani untuk urusan yang sangat penting, ungkapkan permohonan maaf sambil memberikan petugas pengganti;
  14. Meneruskan persoalan layanan yang sedang dikomplain tamu yang kurang dipahaminya kepada petugas lain atau supervisornya diserta ucapan permohonan maaf;
  15. Memberikan informasi secara jelas dan lengkap serta menggunakan media informasi tambahan seperti brosur, leaflet atau buku peraturan yang mendukung;
  16. Jika melihat antrian panjang, katakan permohonan maaf kepada tamu yang sedang mengantri agar berkenan untuk menunggu. Jelaskan pula kepada mereka tentang perkiraan waktu tunggu yang mesti dijalani;
  17. Selalu menjelaskan secara detail terhadap kerusakan mendadak pada sarana dan prasarana kantror. Jelaskan kepada tamu tentang masalah yang sedang terjadi dan jika merupakan terjadi kerusakan yang fatal, segera catat nama, alamat dan nomor telepon tamu agar dapat segera dihubungi bila kerusakan sudah berhasil ditangani;
  18. Jelaskan dengan ramah, sopan dan lengkap terhadap tamu yang kurang memahami prosedur layanan;
Penanam modal dapat melayangkan pengaduan bila merasakan kinerja layanan PTSP tidak selaras dengan service quality & improvement yang dijanjikan. Pengaduan dapat ditujukan kepada Kepala BKPM, Kepala instansi penanaman modal tingkat provinsi atau kabupaten/kota di wilayah kegiatan investasinya dilakukan.

Selain secara tidak langsung melalui SPIPISE, pengaduan dapat disampaikan langsung melalui help desk (layanan pengaduan) penanaman modal di PTSP yang bersangkutan. Jika tanggapan pengaduan tidak memuaskan, investor dipersilakan meneruskan kepada Tim Pertimbangan PTSP (yang dibentuk oleh Menteri Koordinator Bidang Ekonomi). Sebaiknya pengaduan dilengkapi dengan argumen-argumen keberatan investor dan kemudian ditembuskan pula kepada Kepala BKPM, gubernur dan bupati/walikota. (Tim Editor)
BacaSelengkapnya...

Cara Mengajukan LKPM

Laporan Kegiatan Penanaman Modal adalah data dan informasi perkembangan kegiatan perusahaan serta kendala yang dihadapi investor ketika mengimplementasikan proyek investasinya. LKPM disampaikan kepada BKPM, instansi penanaman modal tingkat provinsi dan kabupaten/kota secara periodik dengan menggunakan formulir yang telah disediakan.

Beberapa ketentuan lain yang harus dipatuhi penanam modal sehubungan dengan birokrasi LKPM adalah sebagai berikut:
  1. LKPM wajib disampaikan oleh perusahaan yang telah mendapat Pendaftaran Penanaman Modal, Izin Prinsip Penanaman Modal, Persetujuan Penanaman Modal atau Izin Usaha;
  2. Investor yang kegiatan penanaman modalnya sedang dalam tahap pembangunan wajib menyampaikan LKPM setiap 3 (tiga) bulan. LKPM Triwulan I disampaikan paling lambat setiap 5 April, LKPM Triwulan II disampaikan paling lambat setiap 5 Juli, LKPM Triwulan III disampaikan paling lambat setiap 5 Oktober dan LKPM Triwulan IV disampaikan setiap 5 Januari pada tahun berikutnya;
  3. Investor yang kegiatan penanaman modalnya sudah memiliki Izin Usaha wajib menyampaikan LKPM setiap 6 (enam) bulan. LKPM Semester I disampaikan setiap akhir Juli, sementara LKPM Semester II disampaikan setiap akhir Januari tahun berikutnya;
  4. Investor yang memiliki kegiatan penanaman modal di beberapa kabupaten/kota wajib mengirimkan LKPM ke seluruh instansi penanaman modal kabupaten/kota yang bersangkutan;
  5. Perusahaan yang bergerak di berbagai bidang usaha (sehingga memiliki lebih dari satu Pendaftaran Penanaman Modal, Izin Prinsip Penanaman Modal maupun Persetujuan Penanaman Modal) wajib merinci realisasi investasi untuk masing-masing bidang usahanya pada LKPM;
  6. Perusahaan yang berlokasi di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau kawasan ekonomi khusus wajib menyampaikan LKPM kepada badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau badan pengusahaan kawasan ekonomi khusus yang bersangkutan. LKPM tersebut juga dikirimkan kepada Kepala BKPM (c.q. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal), kepala instansi penanaman modal provinsi dan kabupaten/kota;
  7. Perusahaan yang telah beralih status atau melakukan merger (penggabungan beberapa perusahaan), kepada perusahaan penerus (surviving company) wajib menyampaikan LKPM untuk seluruh kegiatan penanaman modal hasil penggabungannya;
  8. Kantor perwakilan perusahaan asing hanya melaporkan kegiatannya kepada BKPM setiap akhir tahun dengan formulir Laporan Tahunan KPPA.
  9. Perusahaan yang mendapat fasilitas penanaman modal wajib menyampaikan Pemberitahuan Impor Barang (sesuai dengan Surat Persetujuan Fasilitas Bea Masuk atas Impor Mesin, Barang atau Surat Persetujuan Fasilitas Bea Masuk atas Impor Bahan) kepada Direktorat Jenderal Bea Cukai disertai tembusan yang ditujukan kepada Kepala BKPM;
  10. Perusahaan yang mendapat fasilitas pembebasan bea masuk yang diterbitkan BKPM wajib menyampaikan laporan realisasi impor setiap 3 (tiga) bulan. Laporan triwulanan yang dikirim bersamaan dengan penyampaian LKPM triwulanan tersebut ditujukan kepada Kepala BKPM (c.q. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal) dilengkapi dengan copy Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang disetujui oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan menggunakan formulir ralisasi impor;
  11. Perusahaan wajib menunjuk seorang penanggung jawab untuk mengkoordinasikan pembuatan LKPM yang diberitahukan secara tertulis kepada Kepala BKPM (c.q. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal), kepala instansi penanaman modal provinsi dan kabupaten/kota;
Penyampaian LKPM dapat dilakukan dalam bentuk hard copy atau soft copy yang ditujukan langsung kepada BKPM, instansi penanaman modal tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Investor juga dapat menggunakan SPIPISE maupun surat elektronik dalam mengirimkan LKPM. Namun pembuatan (pengisian) dan pengiriman LKPM sebaiknya (lebih disarankan) menggunakan SPIPISE. (Tim Editor)
BacaSelengkapnya...

Jumat, 05 Februari 2010

Cara Mengajukan Hak Akses

Jumat, 05 Februari 2010

Portal SPIPISE merupakan gerbang informasi dan layanan perizinan serta nonperizinan penanaman modal Indonesia yang berbentuk piranti lunak. Karena berbasis situs (website) sehingga mudah diakses oleh siapa saja, tidak seluruh informasi yang disajikannya terbuka bebas. Ini untuk menjamin kerahasiaan data dan informasi perusahaan, sehingga kepada masyarakat (terutama investor) yang ingin memanfaatkan SPIPISE lebih jauh akan diberi hak akses sesuai tingkat kebutuhannya.

Hak akses adalah hak yang diberikan kepada pengguna SPIPISE untuk memanfaatkan perangkat pelayanan elektronik tersebut, namun dengan syarat telah memiliki identitas pengguna dan kode akses. Hak akses dapat diajukan langsung ke BKPM maupun instansi penanaman modal tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang telah mengoperasikan SPIPISE. Pengajuannya melalui formulir permohonan hak akses, disertai persyaratan:
  1. Dokumen perusahaan yang terdiri dari rekaman Akta Perusahaan yang terbaru serta rekaman pengesahan Akta Perusahaan tersebut oleh Kementerian Hukum dan HAM atau pengadilan atau Kementerian Koperasi dan UKM;
  2. Dokumen pimpinan (penanggung jawab) perusahaan, berupa rekaman tanda pengenal pemohon (KTP atau paspor).
Jika pemohon tidak dapat mengajukan sendiri permohonannya, ia dapat menguasakan kepada pihak lain dengan menyertakan surat kuasa resmi. Surat kuasa harus bermaterai cukup dan dilengkapi identitas diri yang jelas dari penerima kuasa.

Setelah formulir Permohonan Hak Akses diisi dengan baik dan benar (dan telah ditandatangani di atas materai yang cukup), berkas permohonan (yang dilengkap dokumen yang diperlukan) langsung disampaikan kepada BKPM atau instansi penanaman modal provinsi atau kabupaten/kota yang dimaksud. Dalam waktu 2 (dua) jam setelah berkas diterima dengan benar dan lengkap, hak akses akan diberikan oleh petugas PTSP disertai pemberian akun investor.

Penanam modal wajib mengganti kode akses dalam waktu 1 (satu) hari setelah hak akses diberikan. Ini agar kode akses yang dimilikinya tidak diketahui pihak lain yang tidak berkepentingan. Jika dalam waktu sehari penanam modal tidak mengganti kode aksesnya, SPIPISE akan menghapus hak akses tersebut secara otomatis.

Jika ingin mengalihkan hak akses ke instansi penanaman modal daerah lainnya, investor dapat mengajukan perubahan secara langsung ke instansi yang menerbitkan hak akses tersebut. (Tim Editor)
BacaSelengkapnya...

Jajak Pendapat LKPM

Badan Koordinasi Penanaman Modal mengeluarkan Peraturan Kepala BKPM Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BKPM Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Berdasarkan peraturan tersebut, perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang sedang tahap pembangunan wajib menyerahkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) per triwulan. Sementara LKPM perusahaan PMA dan PMDN yang telah memperoleh izin usaha disampaikan per semester.

Untuk mengukur pandangan investor terhadap keberadaan LKPM serta perubahan frekwensi (periode) penyampaiannya, kami persilakan Anda untuk mengisi jajak pendapat berikut ini.

Survey Kepuasan Investor

Kualifikasi perusahaan Anda:*
 Penanaman Modal Asing; 
 Penanaman Modal Dalam Negeri; 
Kualifikasi bidang usaha Anda:*
 Sektor primer; 
 Sektor sekunder; 
 Sektor tersier; 
Sebagai sebuah laporan berkala mengenai
perkembangan kegiatan dan kendala yang dihadapi
perusahaan penanaman modal, apakah LKPM dapat
menjadi sarana yang tepat?
*
 Sangat tepat; 
 Tepat; 
 Belum tentu; 
 Tidak tepat; 
 Sangat tidak tepat; 
Frekwensi (periode) penyampaian LKPM, sebaiknya:*
 Setiap bulan; 
 Per tiga bulan; 
 Per empat bulan; 
 Per semester; 
 Per sembilan bulan; 
 Per tahun; 
 Tergantung kebutuhan; 
Hal apa saja yang membuat Anda merasa tidak nyaman
(kurang berkenan) dengan keberadaan LKPM?
*
 Sulit diisi; 
 Terlalu banyak data yang harus diisi; 
 Banyak data (duplikasi) yang tidak perlu; 
 Tidak mudah dikirim (disampaikan); 
 Tidak ada insentif bagi perusahaan yang patuh; 
 Tidak ada sanksi bagi perusahaan yang tidak patuh; 
 Kendala yang disampaikan tidak direspon; 
 Hanya buang waktu;  
 Tidak relevan dengan kinerja perusahaan; 
Bisa diisi berdasarkan beberapa kondisi yang Anda
rasakan.
Apakah Anda mendukung LKPM bila dilakukan
penyempurnaan?
*
 Sangat mendukung; 
 Mungkin saja; 
 Tidak yakin; 
 Kemungkinan tidak; 
 Sangat tidak mendukung apapun; 
Hal lain yang ingin Anda sampaikan terkait dengan
LKPM?
Ajukan usul (pendapat) yang dapat menyempurnakan
keberadaan LKPM dengan cara menulis di dalam kotak
jawaban di atas. Setelah selesai, click tombol
kirim di bawah ini. Dengan demikian berarti Anda
telah berpartisipasi dalam memberi masukan bagi
penyempurnaan iklim investasi Indonesia.
Powered byEMF PHP Form
BacaSelengkapnya...

Selasa, 02 Februari 2010

HIMPUNAN PERATURAN PENANAMAN MODAL

Selasa, 02 Februari 2010

Di bidang penanaman modal, hierarki peraturan penanaman modal sudah dikeluarkan mulai dari tingkat legislatif maupun eksekutif. Di tingkat eksekutif tingkatannya mulai dari pemerintah pusat maupun daerah.

Di tingkat pusat, mulai dari presiden sampai tingkat menteri dan yang setingkat (seperti kepala lembaga pemerintahan non-departemen) juga telah banyak mengeluarkan aturan tentang investasi. Sementara di tingkat pemerintah daerah, peraturan tentang penanaman modal yang dikeluarkan mulai dari pemerintahan daerah tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota bahkan sampai tingkat di bawahnya.

A. UNDANG-UNDANG
  1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan; (lihat)
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan; (download)
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; (download)
  4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan; (download dan penjelasannya)
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; (download dan penjelasannya)
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan; (download)
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal; (download)
  8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang; (download)
  9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas; (download)
  10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik; (download)
  11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; (download)
  12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; (download)
  13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan; (download dan penjelasannya)
  14. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; (download)
  15. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; (download)
  16. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara; (download)
  17. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; (download)
B. PERATURAN PEMERINTAH
  1. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan; (download)
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup; (download)
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; (download)
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pemerintah Daerah; (download)
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Informasi Laporan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat; ( dan penjelasannya)
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau Daerah-Daerah Tertentu; ( dan penjelasannya)
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; (download dan penjelasan)
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah; (download)
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Pemerintahan Daerah; (download)
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah; (download)
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Daerah-Daerah Tertentu; (download dan lampiran 1 dan lampiran 2)
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Kawasan Industri; (download)
C. KEPUTUSAN PRESIDEN
  1. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang; (download)
  2. Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2000 Tentang Kantor Perwakilan Perusahaan Asing; (download)
D. PERATURAN PRESIDEN
  1. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 Tentang Kriteria Dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
  2. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
  3. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
  4. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal; (download)
  5. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal; (download)
  6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal; (download)
C. PERATURAN/KEPUTUSAN MENTERI DAN YANG SETINGKAT
  1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah; (download)
  3. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal;
  4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4/P/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal;
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang Dan Bahan Untuk Pembangunan Atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal; (download)
  6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan Dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal; (download)
  7. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Permohonan Penanaman Modal; (download)
  8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; (download)
  9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Sistem Pelayanan Informasi Dan Perizinan Investasi Secara Elektronik; (download)
  10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BKPM Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; (download)
  11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Dan Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2012 (download)FitriWeningtyas&GitaIndrawanti
BacaSelengkapnya...

FORMULIR PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Layanan penanaman modal dapat dinikmati investor melalui SPIPISE sehingga bersifat online, digital dan paperless. Namun jika penanam modal lebih menyukai pelayanan manual, maka ia harus mengisi data yang dimiliki pada setiap jenis formulir atau surat permohonan yang disesuaikan dengan tujuannya. Lalu masih ada pula pengajuan layanan penanaman modal yang tetap dilakukan secara manual, sehingga membutuhkan surat pengantar atau surat permohonan yang juga disesuaikan pada tujuan dan kegunaannya.
A. Layanan perizinan dan non-perizinan penanaman modal:
  1. Formulir Pendaftaran (download);
  2. Formulir Izin Prinsip (download);
  3. Formulir Izin Prinsip Perluasan (download);
  4. Formulir Laporan Perubahan (download);
  5. Formulir Izin Prinsip Perubahan (download);
  6. Formulir KPPA (download);
  7. Formulir Izin Usaha Di Luar Kawasan Industri (download);
  8. Formulir Izin Usaha Di Dalam Kawasan Industri (download);
  9. Formulir Izin Usaha Merger (download);
  10. Formulir Permohonan Fasilitas Impor Mesin (download);
  11. Formulir Permohonan Perubahan/Penambahan Fasilitas Impor Mesin (download);
  12. Formulir Perpanjangan Waktu Pengimporan (download);
  13. Permohonan Fasilitas Impor Barang Dan Bahan (download);
  14. Formulir Permohonan Perubahan/Penggantian Persetujuan Fasilitas Atas Impor Barang Dan Bahan (download);
  15. Formulir Perpanjangan Waktu Pengimporan Barang Dan Bahan (download);
  16. Formulir Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan (download);
  17. Formulir Angka Pengenal Importir Produsen (APIP) (download);
  18. Formulir RPTKA (download);
  19. Formulir IMTA dan TA.01 (download);
  20. Surat Kuasa (download atau english);
  21. Surat Kuasa Substitusi (download atau english);
  22. Surat Persetujuan Hak Substitusi (download atau english);
B. Layanan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman modal:
  1. Surat Penugasan Penanggung Jawab Pengisian LKPM perusahaan (download);
  2. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (download LKPM Triwulan atau download LKPM Semester);
  3. Laporan Tahunan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (download);
  4. Surat Pemberitahuan Laporan Realisasi Impor (download);
  5. Permohonan BAP (download);
  6. Surat Kuasa Permohonan Pembatalan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal (download);
  7. Permohonan Pembatalan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal atau Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (download);
  8. Surat Kuasa Permohonan Pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha/Izn Usaha Tetap (download);
  9. Permohonan Pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap (download);
  10. Surat Permohonan Pencabutan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (download);
  11. Surat Permohonan Pembatalan Sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal (download);
  12. Surat Permohonan Pembatalan Sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal (download);
C. Layanan SPIPISE:
  1. Surat Kuasa Untuk Memperoleh Hak Akses (download);
  2. Formulir Permohonan Hak Akses Layanan SPIPISE (download);
  3. Surat Permohonan Penggunaan SPIPISE oleh PDPPM, PDKPM atau Instansi Teknis (download); FitriWeningtyas&GitaIndrawanti
BacaSelengkapnya...

KANTOR LAYANAN PENANAMAN MODAL

Investor (penanam modal) dapat memperoleh informasi dan layanan penanaman modal melalui:


A. Kantor Penanaman Modal Nasional

  1. Badan Koordinasi Penanaman Modal {Jalan Jenderal Gatot Subroto No.44, Jakarta 12190, Telp. (62-21) 5252008, 5254981, 5253866, Fax. (62-21) 5254945, 5253866, http://www.bkpm.go.id};
  2. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam:
    Badan Investasi Dan Promosi, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam {Jalan Jenderal A. Yani No.39, Banda Aceh 23122, Telp. (62-651) 23170, 22697, Fax. (62-651) 23171, http://www.nad.go.id};
  3. Provinsi Sumatera Utara:
    Badan Investasi Dan Promosi, Provinsi Sumatera Utara {Jalan Imam Bonjol No.11, Medan 20112, Telp. (62-61) 4564447, 4532081, Fax. (62-61) 4564155, http://www.sumutprov.go.id};
  4. Provinsi Sumatera Barat:
    Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi, Provinsi Sumatera Barat {Jalan Setia Budi No.15, Padang, Telp. (62-751) 811343, 811341, Fax. (62-751) 811342, http://www.sumbarprov.go.id};
  5. Provinsi Riau:
    Badan Penanaman Modal Dan Promosi Daerah, Provinsi Riau {Gedung Perkantoran 9 Lantai, Lt.3, Jalan Jenderal Sudirman No.460, Pekanbaru, Telp. (62-761) 20212, 20213, Fax. (62-761) 33738,http://www.riau.go.id};
  6. Provinsi Kepulauan Riau:
    Badan Penanaman Modal Dan Promosi Daerah, Provinsi Kepulauan Riau {Jalan Wiratnot No.3, Tanjung Pinang, Tel. (62-771) 28855, 314477, Fax. (62-771) 28855, http://www.kepriprov.go.id};
  7. Provinsi Sumatera Selatan:
    Badan Penanaman Modal Daerah, Provinsi Sumatera Selatan {Jalan Jenderal Sudirman No.90 Km.4,5, Palembang 30128, Telp. (62-711) 411199, 411107, Fax. (62-711) 411199, http://www.sumselprov.go.id};
  8. Provinsi Bengkulu:
    Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, Provinsi Bengkulu {Jalan Batanghari No.108, Padang Harapan, Bengkulu, Telp. (62-736) 22044, Fax. (62-736) 21092, http://www.bengkulu.go.id};
  9. Provinsi Jambi:
    Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, Provinsi Jambi {Jalan RM. Noor Atmadibrata No.1-A, Jambi, Telp. (62-741) 669352, Fax. (62-741) 60450, http://www.pempropjambi.net};
  10. Provinsi Lampung:
    Badan Penanaman Modal Daerah, Provinsi Lampung {Jalan Cut Mutiah No.25, Bandar Lampung 35211, Telp. (62-721) 482768, Fax. (62-721) 482372, http://www.lampungprov.go.id};
  11. Provinsi Bangka Belitung:
    Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, Provinsi Bangka Belitung {Jalan Merdeka No.4, Pangkal Pinang 33126, Telp. (62-717) 437706, 439223 ext.209-211-213, 424123, 537706, Fax. (62-717) 431694, http://www.babelprov.go.id};
  12. Provinsi DKI Jakarta:
    Badan Penanaman Modal Dan Provinsi, Provinsi DKI Jakarta {Jalan MT Haryono, Kav.45-46, Jakarta Selatan, Telp. (62-21) 7949660, Fax. (62-21) 7949567,http://www.jakarta.go.id};
  13. Provinsi Jawa Barat:
    Badan Koordinasi Promosi Dan Penanaman Modal Daerah, Provinsi Jawa Barat {Jalan Sumatera No.50, Bandung 40115, Telp. (62-22) 4237369, Fax. (62-22) 4237081, http://www.jabarprov.go.id};
  14. Provinsi Jawa Tengah:
    Badan Penanaman Modal Daerah, Provinsi Jawa Tengah {Jalan Mgr. Soegiopranoto No.1, Semarang 50131, Telp. (62-24) 3547438, 3541487, Fax. (62-24) 3549560, http://www.jawatengah.go.id};
  15. Provinsi DI Yogyakarta:
    Badan Kerja Sama Dan Penanaman Modal, Provinsi DI Yogyakarta {Jalan Komplek Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta 55213, Telp. (62-274) 562811, 552521, Fax. (62-274) 586712, http://www.pemda-diy.go.id};
  16. Provinsi Jawa Timur:
    Badan Penanaman Modal, Provinsi Jawa Timur {Jalan Jagir Wonokromo No.352, Surabaya 60244, Telp.( 62-31) 8410877, 8418676, Fax. (62-31) 8412363, http://www.jatimprov.go.id};
  17. Provinsi Banten:
    Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, Provinsi Banten {Jalan Veteran No.45, Serang 42112, Telp. (62-254)200855, Fax. (62-254) 224657, http://www.banten.go.id};
  18. Provinsi Bali:
    Badan Penanaman Modal, Provinsi Bali {Jalan DI Panjaitan No.5, Denpasar 80235, Telp. (62-361) 237991, 229593, Fax. (62-361) 236037, 731711, http://www.baliprov.go.id};
  19. Provinsi Kalimantan Barat:
    Badan Penanaman Modal, provinsi Kalimantan Barat {Jalan Sultan Syahrir No.17, Pontianak 78116, Telp. (62-561) 743491, 768002, Fax. (62-561) 769472, http://www.kalbar.go.id};
  20. Provinsi Kalimantan Selatan:
    Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, Provinsi Kalimantan Selatan {Jalan Pangeran Samudera No.40, Banjarmasin 70111, Telp. (62-511) 3354154, Fax. (62-511) 4368012, http://www.kalselprov.go.id};
  21. Provinsi Kalimantan Tengah:
    Badan Penanaman Modal Daerah, Provinsi Kalimantan Tengah {Jalan Tjilik Riwut Km.5,5, Palangka Raya 73112, Telp. (62-536) 31456, 31416, Fax. (62-536) 3231454, http://www.kalteng.go.id};
  22. Provinsi Kalimantan Timur:
    Badan Perijinan Dan Penanaman Modal Daerah, Provinsi Kalimantan Timur {Jalan Basuki Rahmat No.56, Samarinda 75117, Telp. (62-541) 743235, 743487, Fax. (62-541) 736446, http://www.kaltimprov.go.id};
  23. Provinsi Sulawesi Utara:
    Badan Koordinasi Penanaman Modal, Provinsi Sulawesi Utara {Jalan Tujuh Belas Agustus, Manado 95119, Telp. (62-431) 3335898, 865559. ext 144,178, Fax. (62-431) 856703, http://www.Sulut.go.id};
  24. Provinsi Sulawesi Tengah:
    Badan Promosi Dan Penanaman Modal Daerah, Provinsi Sulawesi Tengah {Jalan Pramuka No.23, Palu 94111, Telp. (62-451) 421807, 424325, Fax. (62-451) 424325, 4218071,http://www.sulteng.go.id};
  25. Provinsi Sulawesi Tenggara:
    Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Penanaman Modal Daerah, Provinsi Sulawesi Tenggara {Jalan Mayjen S. Parman No.41, Kendari 93121, Telp. (62-401) 312724, 3122061, Fax. (62-401) 329672, 3129572, http://www.sultra.go.id};
  26. Provinsi Sulawesi Selatan:
    Badan Promosi Dan Penanaman Modal Daerah, Provinsi Sulawesi Selatan {Jalan Jenderal Urip Sumoharjo No.269, Makassar 90231, Telp. (62-411) 453614, Fax. (62-411) 423478, http://www.sulsel.go.id};
  27. Provinsi Gorontalo:
    Badan Investasi Daerah, Provinsi Gorontalo {Jalan Dewi Sartika No.10, Gorontalo, Telp. (62-435) 827767, Fax. (62-435) 827744, 827767,http://www.gorontaloprov.go.id};
  28. Provinsi Nusa Tenggara Barat:
    Badan Penanaman Modal, Provinsi Nusa Tenggara Barat {Jalan Udayana No.4, Mataram, Telp. (62-370) 631060, 632632, Fax. (62-370) 634926, http://www.ntb.go.id};
  29. Provinsi Nusa Tenggara Timur:
    Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, Provinsi Nusa Tenggara Timur {Jalan Basuki Rahmat No.1, Kupang 85117, Telp. (62-380) 833213, 8030664, Fax. (62-380) 833213, http://www.nttprov.go.id};
  30. Provinsi Maluku:
    Badan Penanaman Modal Daerah, Provinsi Maluku {Jalan Pengeringan Pantai Waihaong No.1, Ambon 97214, Telp. (62-911) 353421, Fax. (62-911) 310165, http://www.malukuprov.go.id};
  31. Provinsi Maluku Utara:
    Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, Provinsi Maluku Utara {Jalan Saleh Effendi, Kelurahan Kampung Pisang, Ternate, Telp. (62-921) 328559, 328080, Fax. (62-921) 328559, 328080, http://www.malutprov.go.id};
  32. Provinsi Papua:
    Badan Koordinasi Penanaman Modal, Provinsi Papua {Jalan Dr. Sam Ratulangi No.32, Jayapura 99112, Telp. (62-967) 533600, 531332, Fax. (62-967) 536943, http://www.papua.go.id};
  33. Provinsi Papua Barat:
    Biro Perekonomian Dan Investasi, Provinsi Irian Jaya Barat {Jalan Siliwangi No.1, Manokwari, Telp. (62-986) 213065, Fax. (62-986) 213124, http://www.papuabaratprov.go.id};
  34. Provinsi Sulawesi Barat:
    Badan Promosi Penanaman Modal Daerah, Provinsi Sulawesi Barat {Jalan Gatot Subroto No.30, Mamuju, Telp. (62-426) 21358, Fax. (62-426) 213124, http://www.sulbarprov.go.id};

B. Kantor PTSP Nasional
  1. PEMERINTAH PUSAT
    PTSP BKPM {Jalan Jenderal Gatot Subroto No.44, Jakarta 12190, Telp. (62-21) 5252008, 5254981, 5253866, Fax. (62-21) 5254945, 5253866, http://www.bkpm.go.id};
  2. PROVINSI SUMATERA UTARA
    • Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Labuhanbatu {Jl. SM. Raja No.16, Rantau Prapat, Labuhanbatu, Telp. (62-624) 21828};
    • Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, Kota Tanjungbalai {Jl. Gereja No.2, Tanjung Balai, Telp. (62-623) 62043};
    • Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal {Jl. Willem Iskandar, Penyabungan, Telp. (62-636) 321632, Fax.(62-636) 321706};
    • Kantor Penanaman Modal Kabupaten Deli Serdang {Jl. Karya Asih No.3 Lubuk Pakam 20514, Telp/Fax (62-61) 77211057/7952283};
  3. PROVINSI SUMATERA BARAT
    • Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pesisir Selatan {Jl. H Salim, Painan, Telp. (62-756) 22687, Fax. (62-756) 22687};
    • Kantor Penanaman Modal Kabupaten Pasaman Barat {Jl. Simpang Empat, Talu Km.1, Kampung Cibudak, Simpang Empat, Pasaman Barat};
    • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kota Bukittinggi {Jl. Jenderal Sudirman No.27-29, Bukittinggi};
  4. PROVINSI LAMPUNG
    • Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung {Jl. Cut Mutia No.25, Bandar Lampung Telp. (62-721) 482372, 483156, 4820028};
    • Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah {Jl. Negara No.127, Gunung Sugih, Telp. (62-725) 528267};
    • Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Metro {Jl. KH Arsyad No.01, Kota Metro Lampung, Telp. (62-725) 49638};
    • Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung {Jl. Way Pengubuan No.3, Pahoman, Bandar Lampung, Telp. (62-721) 265723};
  5. PROVINSI JAMBI
    • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Tanjung Jabung Barat {Jl. Jenderal Sudirman, Kuala Tungkal, Telp. (62-742) 21131};
    • Kantor Pelayanan Perizinan terpadu Kabupaten Merangin {Jl. Jenderal Sudirman No.01, Bangko, Telp. (62-746) 21551};
    • Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Tebo {Kompleks Perkantoran Km.12, Muara Tebo, Telp. (62-744) 2166, 2165};
  6. PROVINSI BENGKULU
    • Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Bengkulu {Jl. Batang Hari No.108, Padang Harapan, Telp. (62-736) 22044};
    • Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kaur {Jl. Samsul Bahrun, Padang Kempas Bintuhan, Telp. (62-739) 61303};
    • Unit Pelayanan Satu Atap Sekretariat Kabupaten Bengkulu Utara {Jl. Jenderal Sudirman No.1 Agramakmur, Telp (62-)521018,522521, Fax. (62-) 521073};
  7. PROVINSI SUMATERA SELATAN
    • Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan {Jl. Jenderal Sudirman No.90, Km.4,5, Telp. (62-711) 411007};
    • Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Musi Rawasi {Jl. Lintas Sumatera Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas, Muara Beliti 31661};
    • Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir {Jl. Letjen Yusuf Singadekane No.1, Muara Bar, Telp. (62-712) 322869};
    • Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau {Jl. Garuda Merah, Kelurahan Lubuklinggau Barat II, Telp. (62-733) 322173};
  8. PROVINSI KEPULAUAN RIAU
    • Badan Penanaman Modal Kota Batam {Jl. Basuki Rahmat, Tanjung Pinang, Telp. (62-771) 317813};
    • Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Pengembangan dan Penanaman Modal Daerah Kepulauan Anambas {Jl. Imam Bonjol No.33, Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan, Kepulauan Anambas};
  9. PROVINSI RIAU
    • Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bengkalis {Jl. Antara Bengkalis Riau, Telp. (62-766) 23615, Fax. (62-766) 23615};
    • Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru {Jl. Cut Nyak Dien No.3, Pekanbaru, Telp. (62-761) 28262, Fax. (62-761) 42003};
  10. PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
    • Badan Penanaman Modal Kabupaten Bangka {Jl.Diponegoro No.4 Sungailiat, Telp. (62-717)95698};
    • BP3MD/Bidang Promosi Investasi & Penanaman Modal Kabupaten Bangka Selatan {Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Gunung Namak Toboali 33183};
  11. PROVINSI BANTEN
    • Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Serang {Jl. Jenderal Sudirman No.5 Serang, Telp. (62-254) 203720};
    • Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang {Jl. Brigjen KH. Syam'un No.7 Serang, Telp. (62-254)216402};
    • Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang, Telp. (62-253)201030};
  12. PROVINSI DKI JAKARTA
    • Badan Penanaman Modal dan Promosi DKI Jakarta {Jl. MT Haryono Kav. 45-46, Jakarta, Telp. (62-21)7949660, Fax. (62-21)7949567};
  13. PROVINSI JAWA BARAT
    • Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tasikmalaya {Jl. Otto Iskandar Dinata No.2, Tasikmalaya, Telp. (62-265) 2352359};
    • Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Ciamis {Jl. Jenderal Sudirman No.16, Ciamis, Telp. (62-265)2352359};
    • Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi {Jl. Rd. Demang Hardjakusumah, Cimahi, Telp. (62-22)6632601};
    • Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukabumi (Jl. Raya Cibinong Km.7, Cisaat, Sukabumi (62-266)237527};
    • Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sumedang {Jl. Prabu Geusan Ulun No.36, Sumedang, Telp. (62-261)205657};
    • Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon {Jl. Laut Arafuru Dan Jl.Siliwangi No.109, Cirebon, Telp. (62-231)232587, Fax. (62-231)211838};
    • Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta {Jl. Veteran No.139 Purwakarta, Telp. (62-264)8224794};
    • Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Bogor {Jl. Kapten Muslihat No.21 Bogor, Telp. (62-251)8356167};
  14. PROVINSI JAWA TENGAH
    • Kantor Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Kendal {Jl. Soekarno-Hatta No.124, Kendal, Telp. (62-294) 384022};
    • Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus {Jl. RM. Sosrokatono No.39, Kudus (62-291)438137};
    • Kantor Penanaman Modal Kota Magelang {Jl. Letnan Tukiyat No.26 Kota Mungkid, Magelang (62-293)788249};
    • Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo {Jl. Kyai Mawardi No.1 Sukoharjo, Telp. (62-271) 593068 ext. 154, Fax. (62-271) 593335};
    • Badan Perizinan Terpadu, Kabupaten Sragen {Jl. Raya Sukowati No.255, Sragen, Telp. (62-271) 892348, Fax. (62-271) 894433};
    • Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Pemerintah Kota Tegal {Jl. Ki Gede Sebayu No.3 Tegal, Telp. (62-283)356101, 355619};
    • Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Purworejo {Jl. Urip Sumoharjo No.6, Purworejo, Telp.(62-275) 325202};
    • Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Wonogiri, Jl. Pemuda I No.5, Wonogiri, Telp. (62-273) 5328180};
    • Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pekalongan {Jl. Sindoro No.1 Kalen, Pekalongan, Telp. (62-285)381992};
    • Kantor Penanaman Modal Kabupaten Temanggung {Jl. Jendral Sudirman 146 Temanggung, Telp.(62-293) 491151};
    • Kantor Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Boyolali {Jl. Kates No.51, Boyolali, Telp. (62-276) 321678};
    • Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Blora {Jl. Pemuda No.15-A Blora, Telp. (62-296)531528};
    • Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten {Jl. Pramuka No.4, Klaten Tengah, Telp. (62-272) 322118};
    • Kantor Pelayanan Unit Terpadu Kabupaten Rembang {Jl. Gatot Subroto No.8, Rembang, Telp. (62-295) 693069, Fax. (62-295) 693480};
    • Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karanganyar {Jl. Lawu, Karanganyar, Telp. (62-271) 495269, Fax (62-271) 494027};
    • Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas {Jl. Jenderal Sudirman No.540, Purwokerto, Telp. (62-281) 627965};
    • Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang {Jl. Letnan Tukiyat No.20 Kota Mungkid, Magelang, Telp. (62-293)788249};
    • Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen {Jl. Veteran No.22, Kebumen, Telp. (62-287) 385912, 385925, e-mail: layanan@kppt.kebumenkab.go.id};
    • Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupten Banjarnegara {Jl. Pemuda No.78 Banjarnegara, Telp. (62-286)591012};
    • Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal Kabupaten Wonosobo {Jl. Sindoro No.2, Wonosobo, Telp. (62-286)321345, Fax. (62-286) 321183};
    • Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Brebes {Jl. Jenderal Soedirman No.111, Brebes, Telp. (62-283)671026};
    • Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Grobogan {Jl. Pangeran Diponegoro No.2, Purwadadi, Telp. (62-292) 426480};
    • Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Purbalingga {Jl. Mayor Jenderal Sungkono, Km.2, Purbalingga, Telp. (62-281) 891235};
    • Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pati {Jl. Tombronegor No.1, Pati 59111, Telp. (62-295)381196, Fax. (62-295)381196};
    • Kantor Penanaman Modal Kota Salatiga {Jl. Yos Sudarso No.16, Salatiga, Telp.(62-298) 315399};
    • Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pekalongan {Jl. Majapahit No.8, Pekalongan, Telp. (62-285) 432086, 925600, Fax. (62-285) 420428};
  15. PROVINSI DI YOGYAKARTA
    • Kantor Penanaman, Penguatan dan Penyertaan Modal serta Pelayanan Perizinan Kabupaten Sleman {Jl. Parasamya, Sleman, Telp. (62-274) 868405, Fax. (62-274)868945};
    • Dinas Perizinan Kota Yogyakarta {Kompleks Kepatihan Danurajen, Yogyakarta, Telp.(62-274) 562811, 512243, 512655};
    • Dinas Perizinan Kabupaten Bantul dan Dinas Perindagkop Kabupaten Bantul {Jl. Gajah Mada 1 Bantul Dan Jl. Prof.Dr. Supono, SH, Bantul, Telp. (62-274)367867, 367866, 367407};
    • Kantor Penanaman Modal dan Kantor Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Kulon Progo {Jl. KH. A Dahlan Wates, Jl. Wates Purworejo Km.1};
    • Bagian Administrasi Perekonomian Setda (PDKPM) dan Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunung Kidul {Jl. Brigjend Katamso No.1 Wonosari, Telp. (62-274)391089};
  16. PROVINSI JAWA TIMUR
    • Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu {Jl. Pahlawan No.116, Surabaya, Telp. (62-31) 3577691, 3577692, Fax. (62-31)3577693};
    • Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto {Jl. Jawa No.31, Telp. (62-321) 327926, Fax. (62-321) 327926};
    • BAPPEDA Ponorogo {Jl. Aloon-Aloon No.4, Telp. (62-352) 481845};
    • Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Pasuruan {Jl. Hayam Wuruk 14, Pasuruan, Telp. (62-343)428883, Fax. (62-343) 426508};
    • Kantor Penanaman Modal Kabupaten Tulungagung {Jl. Mastrip 24 Tulungagung 66233, Telp. (62-355)321162};
    • Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik {Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo No.245, Gresik, Telp. (62-31) 3930729, Fax. (62-31) 3930731};
    • Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sampang {Jl. KH. Wahid Hasyim No.143, Telp. (62-323) 322022};
    • Tim Koordinasi Pengembangan Penanaman Modal Kabupaten Blitar {Jl. Sudanco Supriyadi No.17, Telp. (62-342) 801201};
    • Kantor Pelayanan terpadu Kabupaten Lumajang {Jl. Panjaitan No.89 Lumajang, Telp. (62-334) 889822, Fax. (62-334) 894444};
    • Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Sidoarjo {Jl. Pahlawan No.141, Sidoarjo, Telp. (62-31) 8953472};
    • Bagian Penanaman Modal & Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan {Jl. Sukarno Hatta No.35, Telp. (62-31) 3098570};
    • Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Ngawi {Jl. MH Thamrin No.33, Telp. (62-351) 749032, Fax. (62-351) 747340};
    • Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan {Jl. Gatot Subroto No.73 Pacitan, Telp. (62-357) 884368, 885734};
    • Kantor Penanaman Modal Kabupaten Kediri {Jl. Soekarno Hatta No.01 Kediri, Telp. (62-354) 686099};
  17. PROVINSI KALIMANTAN BARAT
    • Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Barat {Jl. Sutra Syahrir No.17, Pontianak, Telp. (62-561) 743491, 768002, Fax. (62-561) 769472};
    • Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Singkawang {Jl. Jenderal Sudirman No.25-A Singkawang, Telp. (62-562) 636023};
    • Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Sambas {Jl. Gusti Hamzah No.16 Sambas, Telp. (62-562) 392327};
    • Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak {Jl. Rahadi Osman No.3 Pontianak, Telp. (62-561) 738517, Fax. (62-561) 738517};
    • Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Melawi {Jl. Lintas Baru Km.2 Nanga Pinoh, Telp. (62-568) 22061};
    • Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bengkayang {Jl. Guna Baru Rangkang, Kantor Bupati Satu Atap, Telp. (62-562) 441553807, Fax. (62-562) 441808, 441507};
  18. PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
    • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas {Jl. Brigjen Katamso No.17, Kuala Kurun, Telp. (62-537) 3032766};
  19. PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
    • Kantor Pelayanan Perizinan terpadu (KP2T) Kabupaten Hulu Sungai Tengah {Jl. Ganesya No.1, Telp. (62-517) 44433};
    • Badan pelayanan Perizinan Terpadu Kota Banjarbaru {Jl. P Suriansyah No.16, Banjarbaru, Telp. (62-511) 4789937};
    • Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Penanaman Modal Kabupaten Banjarmasin {Jl. RE Martadinata No.1, Telp. (62-511) 3363317, Fax. (62-511) 3363856};
  20. PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
    • Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur {Jl. Basuki Rahmat No.59 Samarinda 75112, Telp. (62-541) 743235, 743487, Fax. (62-541) 736446};
    • Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan {Jl. Jenderal Sudirman RT.01 No.1 Balikpapan 76100, Telp. (62-542) 421500, 421500, Fax. (62-542) 422941};
    • Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda {Jl. Kesuma Bangsa No.86 Samarinda, Telp. (62-541) 203650};
    • Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bontang {Jl. MT Haryono No.31 Bontang, Telp. (62-548) 20594, Fax. (62-548) 20598};
    • Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Bulungan {Jl. Kolonel H Soetadji No. 47 Tanjung Selor, Telp. (62-552) 23412, Fax. (62-552) 22779};
    • Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Berau {Jl. DR Murjani I No.104 Tanjung Redeb, Telp. (62-554) 24355, 24356};
    • Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Paser {Jl. RA Kartini No.56 Tanah Grogol 76211, Telp. (62-543) 21196};
    • Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kutai Barat {Jl. Imam Bonjol No.187 Simpang Raya-Barong Tongkok 75576 Sendawar, Telp. (62-545) 4043969, Fax. (62-545) 4043969};
    • Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara {Jl. Muso Bin Salim No.06 Tenggarong 75512, Telp. (62-541) 661122, Fax. (62-541) 664881};
  21. PROVINSI SULAWESI UTARA
    • Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Minahasa {Jl. Raya Lowu II Tondano, Telp (62-431) 3174679};
    • Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado {Jl. Balai Kota No.1 Manado, Telp. (62-431) 863203, Fax. (62-431) 864203};
    • Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kepulauan Talaud {Jl. Bukit Batu Melonguane Kompleks Perkantoran Pemda Kabupaten Kepulauan Talaud, Melonguane};
  22. PROVINSI SULAWESI TENGAH
    • Badan Promosi dan Penanaman Modal Provinsi Sulawesi Tengah {Jl. Pramuka No.23 Palu, Telp. (62-451) 21111, 424325, Fax. (62-451) 421807};
    • Badan pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Palu {Jl. Balai Kota Selatan No.1, Palu, Telp. (62-451) 428787, 428334};
  23. PROVINSI SULAWESI SELATAN
    • Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Sulawesi Selatan {Jl. Jenderal Sudirman Urip Sumoharjo No. 269, Telp. (62-411) 453614, Fax. (62-411) 423478};
    • Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang {Jl. Bintang Pinrang, Telp. (62-421) 921066};
    • Kantor Penanaman Modal Kabupaten Jeneponto {Jl. Pahlawan No.12 Bontosunggu};
  24. PROVINSI SULAWESI BARAT
    • Kantor Pelayanan Perizinan Sistem Pelayanan Satu Atap Kabupaten Mamuju {Jl. Ahmad Kirang No.39, Mamuju, Telp. (62-462) 21092};
  25. PROVINSI MALUKU
    • Unit Pelayanan terpadu Satu Pintu BPMD Provinsi Maluku {Jl. Pengeringan Pantai Waihaong, Ambon, Telp. (62-911) 310165};
    • Kantor Pelayanan Terapdu Kabupaten Buru {Jl. A Yani No.10, Namlea, Telp. (62-913) 21900, Fax. (62-913) 21772, 21752, 21164};
  26. PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
    • Badan Penanaman Modal Provinsi NTB {Jl. Udayana No.4 Mataram, Telp. (62-370) 632632, Fax. (62-370) 634926};
    • Badan Lingkungan Hidup dan Penanaman Modal Kabupaten Lombok Timur {Jl. Udayana No.4 Mataram, Telp. (62-370) 632632, 631060, Fax. (62-370) 634926};
    • Badan Penanaman Modal dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa {Jl. Garuda No.96 Sumbawa Besar, Telp. (62-371) 23629, Fax. (62-371) 21294};
    • Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bima {Jl. Sukarno Hatta No.2, Raba-Bima 84113, Telp. (62-374) 646441};
    • Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Mataram {Jl. Pejanggik No.16 Mataram, Telp. (62-370) 634321, 633575};
  27. PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
    • Kantor Bappeda dan Penanaman Modal (c.q. Kantor Unit PTSP) Kabupaten Flores Timur {Jl. IIe Nopo Kelurahan Pukentobi Wangi Bao Larantuka, Flores Timur};
    • Kantor Penanaman Modal Daerah (KPMD) Kabupaten Manggarai Barat {Jl. Utama Wae Mata, Gang Sakura, Labuan Bajo, Flores, NTT};
  28. PROVINSI BALI
    • Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bali {Jl. Raya Puputan Niti Mandala Renon, Denpasar 80235, Telp. (62-361) 243804, 256905};
    • Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karangasem {Jl. Gajah Mada Amlapura, telp. (62-363) 23564};
    • Kantor Penanaman Modal Kabupaten Klungkung {Jl. RA Kartini No.33 Semarapura, Telp. (62-366) 24626};
    • Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Buleleng {Jl. Ngurah Rai No.72, Singaraja, Telp. (62-362) 22063, 27719};

C. Kantor Perwakilan Penanaman Modal Luar Negeri
  1. Tokyo-Jepang: Indonesia Investment Promotion Centre (IIPC Tokyo, Fukoku Seimei Building 23F 2-2-2, Uchisaiwai-cho Chiyoda-ku Tokyo 100-0011, Japan )
  2. Los Angeles-Amerika Serikat:Indonesia Investment Promotion Centre (IIPC USA, 4727 Wilshire Blvd., Suite 101 Los Angeles, CA 90010 USA )
  3. Sydney-Australia: Indonesia Investment Promotion Centre
  4. Singapura: Indonesia Investment Promotion Centre (IIPC Singapore, 8 Temasek Boulevard, Suntec Tower 3 #33-03, Singapore 038988 ):
  5. London-Inggris: Indonesia Investment Promotion Centre:
  6. Taiwan: (KDEI Taiwan, 6F, No. 550 Rui Guang Rd., Neihu District, Taipei 11492, Taiwan ). FitriWeningtyas&GitaIndrawanti
BacaSelengkapnya...

 

Roam to Rome Blog- Moving to Italy, Travel, Studying in Italy.


FORUM PENANAMAN MODAL