"PANCASILA" merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. "UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945" merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan. "NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA" merupakan konsensus dalam mewujudkan perjuangan bangsa Indonesia yang bersatu. "BHINNEKA TUNGGAL IKA" merupakan solusi dari kemajemukan bangsa.

Sabtu, 13 Februari 2010

Cara Mengajukan Permohonan Pembatalan Pendaftaran, Izin Prinsip atau Persetujuan Penanaman Modal

Sabtu, 13 Februari 2010

Pembatalan adalah tindakan administratif yang membuat Pendaftaran Penanaman Modal, Izin Prinsip Penanaman Modal, Persetujuan Penanaman Modal maupun Izin Pendirian Kantor Perwakilan Perusahaan Asing yang telah dimiliki perusahaan menjadi tidak berlaku. BKPM, instansi penanaman modal provinsi maupun kabupaten/kota terpaksa membatalkan surat perizinan penanaman modal yang telah diterbitkan karena investor tidak kunjung merealisasikan kegiatan investasinya.

Realisasi kegiatan investasi dapat dibuktikan secara administratif maupun fisik oleh perusahaan penanaman modal. Secara administratif dapat dilihat dari:
  1. Akta pendirian perusahaan dan pengesahannya;
  2. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak);
  3. Izin lokasi atau perjanjian sewa gedung;
  4. Surat Persetujuan Fasilitas Bea Masuk Impor Barang Modal;
  5. APIT (Angka Pengenal Impor Terbatas);
  6. RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing) bagi yang menggunakan tenaga kerja warga negara asing pendatang;
  7. IMB (Izin Mendirikan Bangunan), atau;
  8. Izin UUG/HO (Izin Undang-Undang Gangguan);
Realisasi kegiatan investasi yang dibuktikan secara fisik oleh perusahaan penanaman modal meliputi:
A. Kegiatan pokok bidang industri:
  1. Pengadaan lahan;
  2. Pembangunan (sewa) gedung atau pabrik, atau;
  3. Pengimporan mesin dan peralatan. Atau pembelian mesin dan peralatan produksi dalam negeri;
B. Kegiatan pokok bidang usaha jasa:
  1. Pengadaan lahan atau tempat usaha, atau;
  2. Pembangunan (sewa) gedung atau pengadaan ruang perkantoran;
C. Kegiatan pokok bidang usaha pertanian:
  1. Pengadaan lahan;
D. Kegiatan pokok bidang usaha perikanan:
  1. Pengadaan kapal ikan;
  2. Pengadaan unit pengolahan ikan di darat;
Perusahaan penanaman modal bisa berinisiatif membatalkan kegiatan penanaman modal jika tidak sanggup merealisasikan kegiatan investasinya (baik secara administratif maupun fisik) sesuai waktu yang telah disepakati. Permohonan pembatalan diajukan kepada BKPM atau instansi penanaman modal provinsi maupun kabupaten/kota sesuai tempat di mana surat perizinannya (Pendaftaran Penanaman Modal, Izin Prinsip Penanaman Modal, Persetujuan Penanaman Modal maupun Izin Pendirian Kantor Perwakilan Perusahaan Asing) diperoleh. Dokumen yang dilengkapi meliputi:
  1. Surat permohonan yang ditandatangani oleh direktur atau yang diberi kuasa;
  2. Rekaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau pernyatakan para pihak yang menyetujui pembatalan Izin Prinsip atau Persetujuan Penanaman Modal;
  3. Bagi kantor perwakilan perusahaan asing harus melampirkan surat pernyataan dari kantor pusat negara asal;
Permohonan diajukan langsung oleh direksi perusahaan dan jika berhalangan dapat menguasakan kepada pihak lain dengan disertai surat kuasa bermaterai cukup. BKPM, instansi penanaman modal provinsi atau kabupaten/kota akan memproses permohonan pembatalan dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima dan dinyatakan benar serta lengkap. Bentuknya adalah Surat Pembatalan Izin Prinsip/Persetujuan Penanaman Modal atau Surat Pembatalan Izin Pendirian Kantor Perwakilan Perusahaan Asing. (Tim Editor)
BacaSelengkapnya...

Tentang Surat Kuasa

Jika direksi perusahaan sebagai pemohon penanaman modal berhalangan datang sendiri ke PTSP BKPM, PTSP provinsi maupun PTSP kabupaten/kota, ia dapat mendelegasikan kepada pihak lain. Untuk proses itu maka harus dibuat surat kuasa dan proses pendelegasiannya hanya diakui sampai (ke tangan) pihak ketiga.

Jika pendelegasian kepada pihak kedua, maka pemohon (pihak pertama) harus memberi kuasa dengan surat kuasa asli bermaterai cukup yang dilengkapi identitas diri yang jelas dari penerima kuasa (pihak kedua). Jika pihak kedua juga berhalangan, maka ia dapat mendelegasikan kepada pihak ketiga berupa hak substitusi.

Namun demikian hak substitusi harus sepengetahuan pihak pertama disertai persetujuan tertulis. Jika tidak disetujui oleh pihak pertama, pihak kedua hanya dapat menerima kuasa tanpa bisa memberikan hak substitusi kepada pihak ketiga.

Jika pemohon adalah investor asing, surat kuasa dibuat dihadapan notaris atau dicatat (waarmerking) oleh notaris negaranya. Atau bisa juga surat kuasa pemohon dilegalisasi oleh Perwakilan Republik Indonesia yang berada di negara asal investor atau melalui perwakilan negara investor yang berada di Indonesia. (Tim Editor)
BacaSelengkapnya...

Cara Mengajukan Permohonan Perpanjangan IMTA

Perusahaan penanaman modal dan KPPA (Kantor Perwakilan Perusahaan Asing) dapat memperpanjang masa berlaku Surat Keputusan IMTA yang telah diperoleh. Itu bila masa berlaku 1 (satu) tahun yang ditetapkan dalam Surat Keputusan IMTA dirasakan kurang.

Permohonan Perpanjangan IMTA diajukan dengan menggunakan formulir IMTA, dan dalam pengajuannya memiliki kriteria sebagai berikut:
  1. Bagi TKA yang berlokasi kerja lebih dari 1 (satu) wilayah provinsi atau bekerja pada KPPA, permohonan perpanjangan IMTA diajukan ke PTSP BKPM;
  2. Bagi TKA yang berlokasi kerja di lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, permohonan perpanjangan IMTA diajukan ke PTSP provinsi;
  3. Bagi TKA yang berlokasi kerja dalam 1 (satu) kabupaten/kota, permohonan perpanjangan IMTA diajukan ke PTSP kabupaten/kota;
Permohonan perpanjangan IMTA harus dilakukan paling lambat 30 hari sebelum SK IMTA dari TKA habis masa berlakunya. Permohonan diajukan dengan formulir IMTA dengan dilengkapi persyaratan:
  1. Rekaman Surat Keputusan IMTA yang telah dimiliki (yang akan diperpanjang);
  2. Bukti pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing dari bank yang ditunjuk oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  3. Rekaman polis asuransi;
  4. Program pendidikan dan pelatihan TKI pendamping;
  5. Rekaman Surat Keputusan RPTKA yang masih berlaku;
Permohonan ditandatangani dan diajukan sendiri oleh direksi perusahaan ke pejabat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ditempatkan di PTSP BKPM. Jika berhalangan, pemohon dapat menguasakan kepada pihak lain dengan surat kuasa bermaterai.

Berdasarkan permohonan yang diterima, Surat Keputusan Perpanjangan IMTA akan diterbitkan oleh pejabat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di PTSP BKPM dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima dan dinyatakan benar serta lengkap. (Tim Editor)
BacaSelengkapnya...

Cara Memperoleh Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

Perusahaan penanaman modal maupun KPPA (Kantor Perwakilan Perusahaan Asing) yang akan mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing). IMTA diajukan oleh perusahaan apabila calon TKA yang akan dipekerjakan telah memiliki Visa Untuk Bekerja.

Permohonan IMTA diajukan dengan menggunakan formulir IMTA dengan dilengkapi persyaratan:
  1. Rekaman Perjanjian Kerja dengan perusahaan yang mempekerjakan;
  2. Bukti pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing dari bank yang ditunjuk oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  3. Rekaman polis asuransi;
  4. Rekaman surat pemberitahuan tentang persetujuan pemberian visa;
  5. Pasfoto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar;
Permohonan ditandatangani dan diajukan sendiri oleh direksi perusahaan ke pejabat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ditempatkan di PTSP BKPM. Jika berhalangan, pemohon dapat menguasakan kepada pihak lain dengan surat kuasa bermaterai.

Berdasarkan permohonan yang diterima, Surat Keputusan IMTA akan diterbitkan oleh pejabat Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi di PTSP BKPM dalam waktu 3 (tiga) hari kerja, sejak permohonan diterima dan dinyatakan benar serta lengkap. Surat Keputusan IMTA berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang jika diperlukan. (Tim Editor)
BacaSelengkapnya...

Cara Mengajukan Visa Untuk Bekerja

TKA (Tenaga Kerja Asing) yang akan bekerja pada perusahaan penanaman modal dan KPPA (Kantor Perwakilan Perusahaan Asing) wajib memiliki Visa Untuk Bekerja. Visa tersebut harus dimiliki sebelum tiba di Indonesia, sehingga dapat diurus melalui Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri (di negara asal tempat calon TKA bermukim).

Untuk memperoleh Visa Untuk Bekerja, perusahaan penanam modal yang menjadi tempatnya bekerja harus memiliki rekomendasi untuk memperoleh Visa Untuk Bekerja. Rekomendasi tersebut dinamakan Rekomendasi TA.01 yang dapat diajukan ke PTSP BKPM dengan menggunakan formulir TA.01, disertai persyaratan:
  1. Rekaman keputusan pengesahan RPTKA;
  2. Rekaman paspor TKA yang bersangkutan yang masih berlaku;
  3. Daftar riwayat hidup terakhir (asli) yang ditandatangani oleh yang bersangkutan;
  4. Rekaman ijazah dan sertifikat pendidikan serta bukti pengalaman kerja dalam bahasa Inggris atau terjemahannya dalam bahasa Indonesia (oleh penerjemah tersumpah);
  5. Rekaman akta atau risalah RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) tentang penunjukkan (pengangkatan) untuk jabatan direksi dan komisaris;
  6. Rekaman surat penunjukkan TKI pendamping;
  7. Pasfoto berwarna TKA yang bersangkutan, berukuran 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar;
  8. Permohonan ditandatangani oleh direksi perusahaan;
  9. Surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan oleh direksi perusahaan;
Rekomendasi TA.01 diterbitkan dalam 1 (satu) hari kerja sejak permohonan diterima dan dinyatakan lengkap serta benar oleh pejabat Imigrasi yang ditempatkan di PTSP BKPM. Rekomendasi yang berbentuk Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Visa tersebut berlaku dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan. Surat pemberitahuan itu akan dikirim langsung melalui telex ke Kantor Perwakilan Indonesia di negara pemohon Visa Untuk Bekerja oleh petugas Imigrasi di PTSP BKPM . (Tim Editor)
BacaSelengkapnya...

Jumat, 12 Februari 2010

Cara Mengajukan Permohonan Perubahan dan Perpanjangan RPTKA

Jumat, 12 Februari 2010

Penanam modal dapat merubah dan memperpanjang RPTKA yang telah dimiliki. Perubahan RPTKA meliputi perubahan jabatan, perpindahan lokasi dan perubahan jumlah tenaga kerja asing. Jika perubahan RPTKA hanya bisa diajukan ke PTSP BKPM, sementara perpanjangan RPTKA yang berlokasi kerja dalam 1 (satu) wilayah provinsi diajukan ke PTSP provinsi. Namun perpanjangan RPTKA berlokasi kerja lintas provinsi tetap harus diajukan ke PTSP BKPM.

Untuk melakukan perubahan atau perpanjangan tersebut, investor harus memperoleh pengesahan RPTKA. Permohonan tersebut diajukan dengan formulir RPTKA disertai persyaratan:
  1. Rekaman Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Usaha yang telah dimiliki;
  2. Rekaman akta pendirian perusahaan yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM dan perubahannya terkait dengan susunan direksi dan komisaris perusahaan;
  3. Keterangan domisili perusahaan dari pemerintah daerah setempat;
  4. Bagan struktur organisasi perusahaan;
  5. Surat penunjukan tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping tenaga kerja asing yang akan dipekerjakan;
  6. Rekaman bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan;
  7. Rekomendasi dari Direktur Jenderal terkait, khusus bagi jabatan antara lain di subsektor Migas, Pertambangan umum, listrik dan subsektor jasa pelayanan medik. Kategori pertambangan umum meliputi Kontrak Karya (KK), Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dan Kuasa Pertambangan (KP);
  8. Rekaman Surat Keputusan Pengesahan RPTKA yang sudah dimiliki;
Permohonan ditandatangani direksi perusahaan di atas materai yang cukup dan langsung diserahkan sendiri ke PTSP BKPM atau PTSP provinsi. Jika berhalangan, pemohon dapat menguasakan kepada pihak lain melalui surat kuasa bermaterai.

Pejabat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ditempatkan di PTSP BKPM akan memproses permohonan perubahan RPTKA dan menandatangani Surat Keputusan Perubahan RPTKA. Permohonan perpanjangan lokasi kerja lintas provinsi juga diterbitkan oleh Pejabat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang berada di PTSP BKPM.

Kepala PTSP provinsi akan memproses dan menerbitkan permohonan perpanjangan RPTKA yang berlokasi kerja di dalam 1 (satu) wilayah provinsi. Surat keputusan baik yang dikeluarkan PTSP BKPM maupun PTSP provinsi diterbitkan paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap serta benar. (Tim Editor)
BacaSelengkapnya...

Cara Memperoleh Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)

Apabila perusahaan penanaman modal atau KPPA (Kantor Perwakilan Perusahaan Asing) ingin mempekerjakan tenaga kerja asing, ia harus mendapat pengesahan RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing).

Permohonan tersebut diajukan dengan formulir RPTKA dengan dilengkapi persyaratan:
  1. Rekaman Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Usaha yang telah dimiliki;
  2. Rekaman akta pendirian perusahaan yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM dan perubahannya terkait dengan susunan direksi dan komisaris perusahaan;
  3. Keterangan domisili perusahaan dari pemerintah daerah setempat;
  4. Bagan struktur organisasi perusahaan;
  5. Surat penunjukkan tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping tenaga kerja asing yang akan dipekerjakan;
  6. Rekaman bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan;
  7. Rekomendasi dari Direktur Jenderal terkait, khusus bagi jabatan antara lain di subsektor Migas, Pertambangan umum, listrik dan subsektor jasa pelayanan medik. Kategori pertambangan umum meliputi Kontrak Karya (KK), Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dan Kuasa Pertambangan (KP);
Permohonan ditandatangani direksi perusahaan di atas materai yang cukup dan langsung diserahkan sendiri ke PTSP BKPM. Jika berhalangan, pemohon dapat menguasakan kepada pihak lain melalui surat kuasa bermaterai.

Pejabat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ditempatkan di PTSP BKPM akan menandatangani permohonan RPTKA dalam bentuk Surat Keputusan Pengesahan RPTKA. Surat keputusan tersebut diterbitkan paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap serta benar. (Tim Editor)
BacaSelengkapnya...

Cara Mengajukan Permohonan Perubahan API-P

Investor dapat merubah ketentuan yang telah ditetapkan pada API-P yang diperolehnya. Namun untuk merubah ketentuan tersebut, ia harus mengajukan permohonan perubahan API-P.

Permohonan perubahan tersebut dengan menggunakan formulir API-P dan kartu API-P yang disertai:
  1. API-P (Angka Pengenal Importir Produsen) yang lama;
  2. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian jika kartu API-P yang lama hilang;
  3. Rekaman akta pendirian dan perubahannya yang terkait dengan susunan direksi terakhir serta pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM;
  4. Rekaman surat keterangan domisili kantor pusat perusahaan yang masih berlaku dari kantor kelurahan setempat atau fotokopi perjanjian sewa atau kontrak tempat berusaha;
  5. Rekaman Pendaftaran/Izin Prinsip Penanaman Modal/Surat Persetujuan yang dimiliki;
  6. Rekaman Izin Usaha yang dimiliki;
  7. Rekaman NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) Perusahaan sesuai dengan domisili;
  8. Rekaman TDP (Tanda Daftar Perusahaan);
  9. Pasfoto masing-masing pengurus atau direksi perusahaan dengan latar belakang warna merah berukuran 3x4, masing-masing sebanyak 2 (dua) lembar;
  10. Rekaman IMTA (Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing) yang masih berlaku bagi penandatangan dokumen impor WNA (Warga Negara Asing). Jika Warga Negara Indonesia menyertakan rekaman Kartu Tanda Penduduk;
  11. Surat kuasa dari direksi jika penandatangan dokumen impor (kartu API-P) tidak dilakukan oleh direksi;
Permohonan ditandatangani di atas materai yang cukup oleh direksi perusahaan dan langsung disampaikan sendiri. Jika berhalangan dapat menguasakan kepada pihak lain disertai dengan surat kuasa bermaterai.

Berdasarkan permohonan yang diterima, Kepala BKPM (atau pejabat yang ditunjuk) akan menerbitkan Angka Pengenal Importir Produsen atas nama Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Pemrosesan API-P dilakukan dalam waktu 4 (empat) hari kerja sejak permohonan diterima dan dinyatakan benar serta lengkap. Perubahan API-P berlaku di seluruh wilayah Indonesia selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usahanya. (Tim Editor)
BacaSelengkapnya...

Cara Memperoleh Angka Pengenal Importir Produsen (API-P)

API-P merupakan salah satu bentuk fasilitas non-fiskal yang dapat dinikmati penanam modal. Dengan memiliki API-P (Angka Pengenal Importir Produsen), investor dapat melaksanakan sendiri kegiatan impor mesin, peralatan, barang dan bahan, baik yang akan digunakan sendiri maupun untuk mendukung proses produksi.

Permohonan memperoleh API-P diajukan dengan menggunakan formulir API-P dan kartu API-P disertai persyaratan:
  1. Rekaman akta pendirian dan perubahan perusahaan yang terkait dengan susunan direksi terakhir serta pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM;
  2. Rekaman surat keterangan domisili kantor pusat perusahaan yang masih berlaku dari kantor kelurahan setempat atau fotokopi perjanjian sewa (kontrak) tempat usaha;
  3. Rekaman Pendaftaran/Izin Prinsip Penanaman Modal/Surat Persetujuan yang dimiliki;
  4. Rekaman Izin Usaha yang dimiliki;
  5. Rekaman NPWP Perusahaan sesuai dengan domisili atau rekaman NPWP pengurus atau direksi perusahaan;
  6. Rekaman TDP (Tanda Daftar Perusahaan);
  7. Pasfoto terakhir masing-masing pengurus atau direksi perusahaan yang menandatangani API-P dengan latar belakang warna merah, berukuran 3x4 dan masing-masing 2 lembar;
  8. Rekaman IMTA (Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing) yang masih berlaku bagi penandatangan API-P Warga Negara Asing (WNA). Jika Warga Negara Indonesia harus melampirkan rekaman Kartu Tanda Penduduk;
  9. Surat kuasa dari direksi jika penandatangan dokumen impor (Kartu API-P) bukan oleh direksi;
Permohonan ditandatangani oleh direksi di atas materai yang cukup dan selanjutnya diantar sendiri secara langsung. Jika berhalangan, pemohon dapat menguasakan kepada pihak lain dengan dilampiri surat kuasa bermaterai. Berdasarkan permohonan yang masuk, Kepala BKPM (atau pejabat yang ditunjuk) akan menandatangani Angka Pengenal Importir Produsen atas nama Menteri Perdagangan Republik Indonesia.

API-P diproses selama 4 (empat) hari kerja sejak permohonan diterima dan dinyatakan benar serta lengkap. API-P berlaku di seluruh wilayah Indonesia selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usahanya. Selanjutnya API-P wajib didaftar ulang pada 5 (lima) tahun berikutnya di PTSP BKPM. Pendaftaran ulang harus dilakukan dalam periode 30 hari kerja sejak masa berlaku API-P habis. (Tim Editor)
BacaSelengkapnya...

Cara Memperoleh Usulan Fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Badan

Investor dapat diusulkan oleh PTSP BKPM untuk memperoleh fasilitas pajak penghasilan badan. Namun fasilitas tersebut hanya berlaku bila ia melakukan kegiatan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu atau di daerah-daerah tertentu yang memang disediakan fasilitas pajak oleh pemerintah.

Permohonan agar diusulkan memperoleh fasilitas pajak dengan menggunakan formulir Permohoanan Usulan FAsilitas Pajak Penghasilan (PPh) Badan disertai persyaratan:
  1. Rekaman akta pendirian berikut perubahannya;
  2. Rekaman NPWP;
  3. Rekaman Izin Prinsip Penanaman Modal tentang kegiatan usaha atau bentuk perizinan sejenis lainnya dari instansi yang berwenang berdasarkan peraturan yang berlaku;
Permohonan ditandatangani oleh direksi perusahaan di atas materai yang cukup dan disampaikan sendiri secara langsung. Jika berhalangan dapat menguasakan kepada pihak lain dengan membawa surat kuasa. Berdasarkan permohonan yang masuk, Kepala BKPM (atau pejabat yang ditunjuk) akan menerbitkan Surat Usulan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Berdasarkan PP No.1/2007 Yang Kemudian Diubah Oleh PP No.62/2008. Surat tersebut ditujukan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Pajak. Surat usulan pemberian fasilitas PPh akan diterbitkan oleh PTSP BKPM paling lambat dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan diterima dengan lengkap dan benar. (Tim Editor)
BacaSelengkapnya...

Cara Mengajukan Permohonan Perpanjangan Waktu Pengimporan Barang dan Bahan

Apabila penanam modal yang telah memperoleh fasilitas bea masuk impor barang dan bahan tidak sanggup menyelesaikan kegiatan impor selama 2 (dua) tahun, ia masih dapat memperoleh keleluasaan waktu impor. Namun tambahan jangka waktu pengimporan yang diberikan pemerintah hanya berlaku 1 (satu) tahun sejak periode fasilitas barang dan bahan berakhir.

Pengajuan permohonan disampaikan kepada PTSP BKPM dengan menggunakan formulir permohonan perpanjangan waktu pengimporan barang dan bahan, disertai persyaratan:
  1. LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) periode terakhir;
  2. Rekaman Surat Persetujuan Fasilitas Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan yang dimiliki;
  3. Alasan perpanjangan waktu pengimporan;
  4. Rekaman PIB (Pemberitahuan Impor Barang) untuk barang dan bahan atau faktur pembelian mesin dalam negeri;
Setelah ditandangani di atas materai yang cukup oleh direksi perusahaan, permohonan diajukan secara langsung oleh pemohon. Jika berhalangan, pemohon dapat menguasakan kepada pihak lain dengan menggunakan surat kuasa bermaterai. Berdasarkan permohonan yang masuk, PTSP BKPM akan menerbitkan Surat Persetujuan Perpanjangan Masa Berlaku Pemberian Fasilitas Pembebasan Bea Masuk Atas Pengimporan Sisa Barang dan Bahan. Surat tersebut dapat diterima pemohon paling lambat dalam waktu 4 (empat) hari kerja sejak berkas permohonan diterima dan dinyatakan benar dan lengkap. (Tim Editor)
BacaSelengkapnya...

Cara Mengajukan Perubahan (Penambahan) Fasilitas Bea Masuk Impor Barang dan Bahan

Apabila merasa kurang, investor dapat meminta penambahan fasilitas bea masuk impor barang dan bahan. Caranya dengan mengajukan permohonan Persetujuan Perubahan/Penambahan Fasilitas Bea Masuk Atas Impor Barang dan Bahan kepada PTSP BKPM.

Permohonan diajukan dengan formulir permohonan perubahan/penambahan persetujuan fasilitas atas impor barang dan bahan disertai persyaratan:
  1. Alasan perubahan atau penambahan fasilitas bea masuk impor barang dan bahan;
  2. Rekaman PIB (Pemberitahuan Impor Barang) untuk barang dan bahan yang sudah direalisasi atau faktur pembelian atas mesin dalam negeri;
  3. Rekaman SP (Surat Persetujuan) Fasilitas bea masuk atas impor mesin;
  4. Rekaman LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) periode terakhir;
Permohonan harus disampaikan langsung oleh direksi perusahaan setelah ditandatangani di atas materai cukup. Jika berhalangan, pemohon dapat menguasakan kepada pihak lain dengan disertai surat kuasa. PTSP akan menerbitkan Surat Persetujuan Perubahan/Penambahan Pemberian Fasilitas Bea Masuk Atas Pengimporan Barang dan Bahan disertai lampiran Daftar Barang dan Bahan. Surat tersebut dapat diambil pemohon dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan diterima dan dinyatakan lengkap serta benar. (Tim Editor)
BacaSelengkapnya...

Kamis, 11 Februari 2010

Cara Mengajukan Permohonan Fasilitas Bea Masuk Impor Barang dan Bahan

Kamis, 11 Februari 2010

Setelah mendapat persetujuan fasilitas pembebasan impor mesin, selanjutnya investor dapat mengajukan permohonan fasilitas bea masuk impor barang dan bahan bagi perusahaannya. Insentif bea masuk impor barang dan bahan yang diberikan pemerintah memiliki kriteria:
  1. Fasilitas bea masuk impor barang dan bahan diberikan dalam waktu produksi selama 2 (dua) tahun dengan waktu pengimporan diberikan sekaligus dalam jangka waktu 2 (dua) tahun pula. Ketentuan ini berlaku bagi perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha. Namun demikian, waktu pengimporan dapat diperpanjang lagi selama 1 (satu) tahun sejak Surat Persetujuan Fasilitas Pengimporan Barang dan Bahan berakhir;
  2. Fasilitas bea masuk impor barang dan bahan diberikan selama 4 (empat) tahun dan waktu pengimporan juga diberikan untuk jangka waktu 4 (empat) tahun pula. Ketentuan ini berlaku bagi perusahaan yang menggunakan mesin produksi dalam negeri yang memiliki kandungan komponen lokal (local content) minimal 30%. Namun demikian, waktu pengimporan tidak diberikan masa perpanjangan lagi oleh pemerintah.

Pengajuan permohonan persetujuan fasilitas bea masuk impor barang dan bahan dengan menggunakan formulir permohonan persetujuan fasilitas impor barang dan bahan, disertai persyaratan:
  1. Inventarisasi daftar barang dan bahan dalam bentuk hardcopy dan softcopy (sesuai dengan investor module BKPM);
  2. NPWP;
  3. Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
  4. NIK (Nomor Induk Kepabeanan);
  5. Angka Pengenal Impor (API/APIT/API-P);
  6. Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku. Khusus untuk industri pengolahan dilengkapi dengan diagram alir (flow chart);
  7. Kalkulasi penggunaan barang dan bahan sesuai dengan jenis produksi yang dihasilkan oleh mesin utama;
  8. Denah pabrik dan gambar tata letak mesin-mesin atau peralatan atau gambar teknis gedung (bangunan);
  9. Rekaman PIB (Pemberitahuan Impor Barang) atas impor mesin atau faktur pembelian atas mesin dalam negeri;
  10. Untuk PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) harus menyertakan Surat rekomendasi dari Kepala Otorita Asahan tentang penggunaan bahan baku/penolong;
  11. Data teknis (brosur) barang dan bahan;
  12. Rekaman Surat Persetujuan Fasilitas Keringanan/Pembebasan Bea Masuk Impor Mesin dan Izin Usaha;
  13. LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) periode terakhir;
Permohonan ditandangani di atas materai cukup oleh direksi perusahaan dan diajukan langsung ke PTSP BKPM. Jika berhalangan, pemohon dapat menguasakan kepada pihak lain dengan surat kuasa bermaterai. PTSP BKPM akan menerbitkan Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Bea Masuk Impor Barang dan Bahan disertai lampiran Daftar Barang dan Bahan. Proses penerbitan ini paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan diterima dan dinyatakan benar serta lengkap. (Tim Editor)
BacaSelengkapnya...

Cara Mengajukan Perpanjangan Waktu Pengimporan Mesin

Selain menambah fasilitas bea masuk impor mesin, investor dapat pula memperpanjang batas waktu impor mesin jika merasa waktu yang ditetapkan dalam Surat Persetujuan Fasilitas Bea Masuk kurang leluasa.

Untuk mengajukan permohonan tersebut, investor dapat menggunakan formulir permohonan perpanjangan waktu pengimporan mesin disertai persyaratan berikut:
  1. LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) periode terakhir;
  2. Rekaman Surat Persetujuan Fasilitas Bea Masuk Impor Mesin yang dimiliki;
  3. Alasan Perpanjangan waktu pengimporan;
  4. Rekaman PIB (Pemberitahuan Impor Barang) yang pengeluarannya telah disetujui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Permohonan yang telah ditandatangani di atas materai yang cukup, diajukan sendiri oleh direksi perusahaan kepada PTSP BKPM. Jika berhalangan, pemohon dapat menguasakan kepada pihak lain disertai surat kuasa bermaterai. PTSP BKPM akan akan memproses permohonan paling lambat dalam 4 (empat) hari kerja sejak permohonan diterima dan dinyatakan benar serta lengkap. (Tim Editor)
BacaSelengkapnya...

Cara Mengajukan Perubahan (Penambahan) Fasilitas Bea Masuk Impor Mesin

Penanam modal dapat menambah fasilitas bea masuk impor mesin bagi proyek investasinya. Hal itu bila fasilitas yang telah ditetapkan dalam Surat Persetujuan Fasilitas Bea Masuk terasa kurang. Untuk memperoleh tambahan fasilitas tersebut, investor harus mengajukan Permohonan Perubahan (Penambahan) Fasilitas Bea Masuk Impor Mesin.

Permohonan tersebut diajukan melalui formulir perubahan/penambahan atas fasilitas impor mesin serta mengisi daftar mesin yang dikehendaki. Lampiran lain yang diperlukan, meliputi:
  1. Alasan perubahan atau penambahan fasilitas impor mesin;
  2. Inventarisasi daftar mesin dan bentuk hardcopy dan softcopy (sesuai investor module BKPM);
  3. NPWP;
  4. Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
  5. NIK (Nomor Induk Kepabeanan);
  6. Angka Pengenal Impor (API/APIT/API-P);
  7. Uraian proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku. Bagi industri pengolahan dilengkapi pula dengan diagram alir (flow chart);
  8. Kalkulasi kebutuhan kapasitas mesin produksi yang disesuaikan dengan jenis produksi sesuai Izin Prinsip Penanaman Modal;
  9. Data teknis atau brosur mesin;
  10. Izin Prinsip Penanaman Modal;
  11. Bagi Penunjang Pertambangan harus dilampirkan Kontrak Kerja dengan Pemilik Kuasa Pertambangan disertai Rekaman Kuasa Pertambangan;
  12. LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) periode terakhir;
  13. Rekaman Surat Persetujuan Keringanan (Pembebasan) Bea Masuk Impor Mesin yang dimiliki;
  14. Laporan penjelasan realisasi impor mesin disertai bukti-bukti PIB (Pemberitahuan Impor Barang) yang telah mendapat persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
Setelah direksi perusahaan menandatangani permohonan di atas materai yang cukup, selanjutnya langsung disampaikan sendiri ke PTSP BKPM. Jika berhalangan, pemohon dapat menguasakan kepada pihak lain yang diberikan surat kuasa bermaterai cukup. Surat Persetujuan Perubahan/Penambahan Fasilitas Bea Masuk Impor Mesin akan diterbitkan PTSP BKPM dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima dan dinyatakan benar serta lengkap. (Tim Editor)
BacaSelengkapnya...

Rabu, 10 Februari 2010

Cara Mengajukan Fasilitas Bea Masuk Impor Mesin

Rabu, 10 Februari 2010

Permohonan fasilitas bea masuk impor mesin dapat diajukan setelah perusahaan mendapat Izin Prinsip Penanaman Modal dari PTSP BKPM, PTSP provinsi maupun kabupaten/kota. Permohonan fasilitas itu diajukan oleh PMA maupun PMDN kepada PTSP BKPM.

Setelah mengisi formulir permohonan fasilitas impor mesin, pemohon dapat melampirkan persyaratan:
  1. Inventarisasi daftar mesin dalam bentuk hardcopy dan softcopy (sesuai investor module BKPM);
  2. Akta Pendirian Perusahaan;
  3. NPWP;
  4. NIK (Nomor Induk Kepabeanan);
  5. Angka Pengenal Impor (API/APIT/API-P);
  6. Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
  7. Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan bagi industri pengolahan harus dilengkapi dengan diagram alir (flow chart);
  8. Kalkulasi kebutuhan kapasitas mesin produksi yang disesuaikan dengan jenis produksi di dalam Izin Prinsip Penanaman Modal;
  9. Denah pabrik dan gambar tata letak mesin/peralatan atau gambar teknis gedung/bangunan (termasuk untuk hotel dan perkantoran);
  10. Bagi perusahaan pertambangan dalam bentuk KK (Kontrak Karya) atau PKP2B (Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara) harus melampirkan surat rekomendasi Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi;
  11. Bagi perusahaan penunjang pertambangan harus melampirkan surat rekomendasi Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi atau Dinas Pertambangan setempat berupa Izin Operasional untuk menempatkan mesin atau peralatan;
  12. Bagi PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) harus melampirkan surat rekomendasi Kepala Otorita Asahan;
  13. Data teknis atau brosur mesin;
  14. Izin Prinsip Penanaman Modal;
  15. Bagi Penunjang Pertambangan harus melampirkan Kontrak Kerja dengan Pemilik KP (Kuasa Pertambangan) disertai Rekaman KP (Kuasa Pertambangan);
  16. LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) periode terakhir;
Permohonan diajukan langsung oleh direksi perusahaan setelah ditandatangani di atas materai cukup. Jika berhalangan, pemohon dapat menguasakan kepada pihak lain disertai dengan surat kuasa bermaterai.

Berdasarkan permohonan yang diterima dan dinyatakan benar serta lengkap, PTSP BKPM akan memproses dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja. Pemerintah akan memberikan fasilitas bea masuk impor mesin selama 2 (dua) tahun sejak Surat Persetujuan Fasilitas Bea Masuk diterbitkan. Jika merasa kurang, investor dapat menambah waktu penerimaan fasilitasnya sesuai peraturan berlaku. (Tim Editor)
BacaSelengkapnya...

Kemana Mengajukan Permohonan Fasilitas Fiskal, Non-Fiskal dan Insentif Daerah?

Permohonan fasilitas penanaman modal adalah pengajuan kebutuhan fasilitas yang diperlukan perusahaan dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal. Melalui permohonan tersebut, Kepala BKPM atas nama Menteri Keuangan akan memberikan persetujuan pemberian fasilitas penanaman modal berupa bea masuk atas impor mesin, barang dan bahan.

Permohonan fasilitas bea masuk atas impor mesin, fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan, serta usulan mendapatkan fasilitas PPh (Pajak Penghasilan) badan dapat diajukan kepada PTSP BKPM. Di sana, investor juga akan dilayani ketika mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas nonfiskal yang berupa: API-P, RPTKA, TA.01 dan IMTA.

Selanjutnya klasifikasi kewenangan pemrosesan perubahan atau perpanjangan fasilitas nonfiskal dapat diajukan pada:

A. PTSP BKPM, yang akan melayani:
  1. Perubahan RPTKA;
  2. Perpanjangan IMTA bagi tenaga kerja asing yang lokasi kerjanya berada lebih dari 1 (satu) provinsi;
  3. Perubahan atau perpanjangan APIT;

B. PTSP Provinsi, yang akan melayani:
  1. Perpanjangan RPTKA;
  2. Perpanjangan IMTA bagi tenaga kerja asing yang lokasi kerjanya berada lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota;

C. PTSP Kabupaten/kota, yang akan melayani:
  1. Perpanjangan IMTA bagi tenaga kerja asing yang lokasi kerjanya berada di 1 (satu) kabupaten/kota.
Kemudian bagi penanaman modal yang memerlukan insentif daerah serta kemudahan penanaman modal daerah lainnya, ia dapat mengajukan permohonan ke PTSP provinsi maupun kabupaten/kota sesuai tingkat kewenangan yang dimiliki. Namun demikian, insentif atau kemudahan daerah yang diberikan akan disesuaikan dengan masing-masing peraturan daerah. (Tim Editor)
BacaSelengkapnya...

Fasilitas Yang Dapat Dinikmati Investor

PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) maupun PMA (Penanaman Modal Asing) dapat menikmati fasilitas fiskal maupun nonfiskal yang ditawarkan pemerintah. Tujuannya untuk menstimulasi kedatangan dan pertumbuhan kegiatan penanaman modal mereka di Indonesia.

Fasilitas fiskal yang ditawarkan, meliputi:
  1. Fasilitas bea masuk atas impor mesin;
  2. Fasiltas bea masuk atas impor barang dan bahan;
  3. Usulan untuk mendapatkan fasilitas PPh (Pajak Penghasilan) Badan;
Fasilitas nonfiskal yang ditawarkan, meliputi;
  1. API-P (Angka Pengenal Importir Produsen);
  2. RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing);
  3. TA.01 (Rekomendasi Visa Untuk Bekerja);
  4. IMTA (Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing);
Tidak semua bidang usaha mendapat tawaran fasilitas fiskal dari pemerintah. Karena itu, investor dapat meneliti terlebih dahulu apakah bidang usaha yang dijalaninya memang memperoleh fasilitas fiskal.

Investor PMA maupun PMDN yang bidang usahanya memperoleh fasilitas fiskal dan berencana menggunakan fasilitas tersebut bagi kegiatan investasinya harus sudah memiliki Izin Prinsip Penanaman Modal. Namun jika investor tidak membutuhkan fasilitas fiskal tersebut, ia tidak perlu memiliki Izin Prinsip.

Perusahaan PMA yang akan mengajukan Izin Prinsip karena ingin mendapatkan fasilitas fiskal harus sudah berbentuk badan hukum perseroan terbatas. Selanjutnya jika PMA yang sudah berbentuk perseroan terbatas ingin mengajukan perizinan penanaman modal pada bidang usaha yang menawarkan fasilitas fiskal, maka jika PMA tersebut ingin menikmati fasilitas yang ditawarkan, ia dapat langsung mengajukan permohonan Izin Prinsip (tanpa perlu melakukan Pendaftaran). Permohonan Izin Prinsip perusahaan PMA tersebut dapat diajukan kepada PTSP BKPM.

Perusahaan PMDN yang akan mengurus Izin Prinsip Penanaman Modal wajib memiliki akta dan pengesahan pendirian perusahaan atau Kartu Tanda Penduduk (bagi perusahaan perseorangan) serta NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Agak berbeda dengan perlakuan kepada PMA, bagi PMDN diberlakukan mengurus Pendaftaran Penanaman Modal ketika akan memproses Izin Prinsip. Permohonan Izin Prinsip perusahaan PMDN diajukan kepada PTSP BKPM, PTSP provinsi maupun kabupaten/kota sesuai dengan tingkat kewenangan yang dimiliki. (Tim Editor)
BacaSelengkapnya...

Selasa, 09 Februari 2010

Cara Mengalihkan Kepemilikan Saham Asing

Selasa, 09 Februari 2010

Perusahaan PMDN dapat mengubah sebagian maupun seluruh penyertaan modal perseroan dengan modal asing sehingga ia berubah menjadi PMA. Demikian pula perusahaan PMA dapat mengubah penyertaan seluruh modal perseroan dengan modal dalam negeri sehingga ia berubah menjadi PMDN.

Jika PMDN berubah menjadi PMA, hal yang harus diperhatikan:
  1. Jika ketika masih menjadi PMDN tidak memiliki Izin Prinsip dan belum memiliki Izin Usaha atau belum memiliki Izin Prinsip, perusahaan yang baru berubah wajib melakukan Pendaftaran Penanaman modal. Hal ini karena, setelah berubah menjadi PMA, kewenangan pemrosesan perizinan berada di PTSP BKPM;
  2. Jika ketika masih menjadi PMDN telah memiliki Izin Prinsip atau Izin Usaha, perusahaan yang baru berubah wajib mengajukan permohonan Izin Prinsip atau Izin Usaha Penanaman Modal. Hal ini karena setelah berubah menjadi PMA, kewenangan pemrosesan perizinan berada di PTSP BKPM;
  3. Jika saat sebagai PMDN telah memiliki Izin Prinsip atau Izin Usaha pada bidang usaha yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota. Selanjutnya ketika berubah menjadi PMA harus mengajukan permohonan Izin Prinsip atau Izin Usaha ke PTSP BKPM. Permohonan disertai Surat Pengantar dari PTSP provinsi atau PTSP kabupaten/kota yang berisi rencana masuknya modal asing. Jika permohonan tersebut tidak kunjung ditanggapi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja, investor cukup melampirkan tanda terima pengajuan permohonan surat tersebut.
PTSP BKPM akan menerbitkan permohonan Pendaftaran bila bidang usaha dan persentase kepemilikan saham asing yang diajukan investor telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jika tidak, permohonan Pendaftaran Penanaman Modal dapat ditolak.

Jika PMA berubah menjadi PMDN, hal yang harus diperhatikan:
  1. Meski sebelumnya telah memiliki Pendaftaran, ketika berubah menjadi PMDN wajib melakukan kembali Pendaftaran Penanaman Modal. Hal ini karena terjadi perubahan kewenangan pemrosesan perizinan ke PTSP BKPM, PTSP provinsi maupun kabupaten/kota sesuai tingkat kewenangan yang dimilikinya;
  2. Meski sebelumnya telah memiliki Izin Prinsip atau Izin Usaha, setelah berubah menjadi PMDN wajib mengajukan permohonan Izin Prinsip atau Izin Usaha Penanaman Modal. Hal ini karena akan terjadi perubahan kewenangan dalam pemrosesan perizinan penanaman modal ke PTSP BKPM, PTSP provinsi maupun kabupaten/kota sesuai tingkat kewenangan yang dimiliki;
  3. Ketika masih sebagai PMA memiliki bidang yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota, maka ketika berubah menjadi PMDN harus melakukan Pendaftaran maupun pengajuan permohonan Izin Prinsip atau Izin Usaha. Permohonan tersebut diajukan ke PTSP provinsi dan PTSP kabupaten/kota dengan melampirkan Surat Pengantar dari PTSP BKPM. Surat pengantar tersebut berisi penjelasan tentang rencana keluarnya seluruh modal asing. (Tim Editor)
BacaSelengkapnya...

Ketentuan Pengembangan Usaha

Penanam modal dapat mengembangkan usahanya pada bidang-bidang yang diinginkan. Pengembangan usaha itu dapat berupa perluasan usaha atau penambahan bidang usaha.

Apabila bidang usaha yang akan dikembangkan memiliki Izin Prinsip, maka investor dapat melakukan perluasan usaha, namun harus memiliki Izin Prinsip Perluasan. Sementara bagi perusahaan penanam modal yang kegiatan usaha awalnya tidak memiliki Izin Prinsip, ia dapat memperluas usahanya hanya dengan mengajukan Pendaftaran Perluasan.

Namun bagi perusahaan yang kegiatan usaha awalnya memiliki maupun tidak memiliki Izin Prinsip, ia tetap memiliki hak yang sama. Keduanya dapat melakukan penambahan bidang usaha yang memperoleh fasilitas fiskal. Namun perusahaan tersebut harus memiliki Izin Prinsip penambahan bidang usaha atau penambahan jenis produksi. Jika perusahaan ingin menambah bidang usaha yang tidak memperoleh fasilitas fiskal, ia hanya mengajukan Pendaftaran atas tambahan bidang usahanya (jenis produksi).

Jika investor akan memperluas usahanya di lokasi yang sama dengan usaha sebelumnya, ia wajib memiliki Izin Usaha atas kegiatan usaha sebelumnya. Namun itu hanya berlaku bila ia akan memperluas bidang usaha yang memperoleh fasilitas fiskal. Sementara jika perluasan usaha dilakukan di lokasi yang berbeda, permohonan perluasan dapat diajukan tanpa perlu memiliki Izin Usaha terhadap kegiatan usaha sebelumnya.

Permohonan Izin Prinsip Perluasan bagi perusahaan yang akan memperluas usahanya di lokasi yang sama maupun di lokasi berbeda dapat diajukan ke PTSP BKPM, PTSP provinsi maupun kabupaten/kota sesuai tingkat kewenangan yang dimiliki. (Tim Editor)
BacaSelengkapnya...

Ketentuan Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal

Penggabungan perusahaan penanaman modal dapat dilakukan antara PMA dengan PMA, antara PMA dengan PMDN maupun antara PMDN dengan PMDN. Kepada perusahaan yang akan merger wajib mematuhi ketentuan peraturan yang terkait dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, serta peraturan tentang perseroan terbatas.

Dalam proses merger ini akan melahirkan istilah surviving company dan merging company. Surviving company adalah perusahaan yang menjadi penerus kegiatan, sementara merging company adalah perusahaan yang melebur (menggabung) di dalam proses merger tersebut. Selanjutnya sebelum melakukan merger, perusahaan yang akan meleburkan diri harus telah memiliki Izin Usaha.

Jika terjadi merger pada perusahaan masih dalam tahap pembangunan proyek investasi sehingga belum memiliki kegiatan usaha, maka surviving company harus memiliki Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger). Permohonan ini diajukan sebelum mulai melakukan kegiatan produksi (operasi) komersial.

Aturan lain akan berlaku bagi perusahaan yang memiliki lebih dari satu bidang usaha yang salah satunya masih dalam tahap pembangunan. Jika akan meneruskan kegiatan usaha yang telah memiliki Izin Usaha, kepada surviving company harus mengajukan Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger).

Lainnya adalah aturan bagi perusahaan yang memiliki lebih dari satu bidang usaha yang salah satunya masih dalam tahap pembangunan. Jika diputuskan untuk meneruskan kegiatan yang masih dalam tahap pembangunan yang dimiliki surviving company, maka kepada surviving company cukup menggunakan Izin Prinsip atau Izin Prinsip Perluasan yang sudah dimilikinya.

Termasuk pula aturan terhadap penggabungan perusahaan yang memiliki lebih dari satu kegiatan usaha yang salah satunya masih dalam tahap pembangunan. Ketika diputuskan akan meneruskan kegiatan merging company yang masih dalam tahap pembangunan, maka kepada surviving company harus mengajukan permohonan Izin Prinsip atau Izin Prinsip Perluasan.

Kali ini tentang aturan merger yang mengakibatkan penggabungan perusahaan yang memiliki lebih dari satu bidang usaha dan salah satunya masih dalam tahap pembangunan. Ketika kegiatan usaha yang masih dalam tahap pembangunan (yang tidak membutuhkan fasilitas fiskal) itu diputuskan untuk dilanjutkan, maka surviving company dapat melakukan Pendaftaran atau langsung mengajukan permohonan Izin Usaha atau Izin Usaha Perluasan. Namun itu hanya dilakukan jika perusahaan telah siap melakukan produksi (operasi) komersial. (Tim Editor)
BacaSelengkapnya...

Cara Mengajukan Izin Usaha Perubahan

Permohonan Izin Usaha Perubahan adalah permohonan kepada pemerintah agar diizinkan merubah ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Izin Usaha atau Izin Usaha Perluasan.

Izin ini wajib dimiliki perusahaan karena hendak merubah ketentuan yang telah ditetapkan dalam Izin Usaha atau Izin Usaha Perluasan yang telah dimiliki. Perubahan yang dimaksud meliputi pemindahan lokasi proyek, menambah jenis produksi (diversifikasi produk tanpa menambah mesin atau peralatan sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha yang sama), merubah penyertaan modal perseroan dan memperpanjang izin usaha.

Namun perubahan di luar hal-hal yang disebutkan di atas, investor hanya wajib melapor kepada PTSP melalui Surat Pemberitahuan resmi perusahaan. Selanjutnya PTSP akan menerbitkan surat yang menerangkan telah mencatat perubahan-perubahan yang dilakukan perusahaan.

Permohonan Izin Usaha Perubahan diajukan kepada PTSP yang telah menerbitkan Pendaftaran, Izin Prinsip, Izin Prinsip Perluasan maupun Izin Usaha yang telah dimiliki perusahaan. Permohonan diajukan dengan menggunakan permohonan Izin Usaha Perubahan yang dilengkapi data pendukung terhadap rencana perubahan yang diajukan. Izin Usaha Perubahan akan diterbitkan dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak berkas pemohonan diterima dan dinyatakan benar serta lengkap. (Tim Editor)
BacaSelengkapnya...

Cara Mengajukan Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal

Permohonan Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger) adalah permohonan untuk melaksanakan kegiatan produksi (operasi) komersial oleh perusahaan surviving company. Atau dengan kata lain, melalui Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger), pemerintah mengizinkan surviving company (perusahaan yang akan meneruskan kegiatan usaha setelah terjadinya merger) untuk melaksanakan kegiatan produksi (operasi) komersial.

Permohonan Izin Usaha ini diajukan dengan menggunakan formulir Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger) dalam bentuk hardcopy maupun softcopy sesuai investor module BKPM. Dokumen yang dilampirkan meliputi:
  1. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk masing-masing perusahaan;
  2. Kesepakatan seluruh pemegang saham masing-masing perusahaan baik perusahaan yang meneruskan kegiatan (surviving company) maupun perusahaan yang menggabung (merging company). Kesepakatan tersebut berisi persetujuan seluruh perusahaan untuk melakukan merger yang dinyatakan dalam bentuk akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (sesuai Bab VI, UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);
  3. Kesepakatan seluruh pemegang saham perusahaan, baik surviving company maupun merging company tentang rencana penggabungan perusahaan (merger plan). Kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk akta merger yang telah disetujui Kementerian Hukum dan HAM;
  4. Rekaman Izin Usaha, Izin Prinsip atau Surat Persetujuan Penanaman Modal dan perubahannya dari masing-masing perusahaan;
  5. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir dari surviving company;
Permohonan diajukan langsung oleh direksi perusahaan kepada PTSP yang sebelumnya telah menerbitkan Pendaftaran, Izin Prinsip, Izin Prinsip Perluasan maupun Izin Usaha yang dimiliki perusahaan tersebut. Jika berhalangan, pemohon dapat menguasakan kepada pihak lain dengan dilengkapi surat kuasa bermaterai cukup. Permohonan Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal akan diproses selama 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan diterima dan dinyatakan lengkap serta benar. (Tim Editor)
BacaSelengkapnya...

Senin, 08 Februari 2010

Cara Mengajukan Izin Usaha Penanaman Modal

Senin, 08 Februari 2010

Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk melaksanakan kegiatan operasi (produksi) komersial. Setiap perusahaan penanaman modal yang akan memulai kegiatan produksi barang maupun jasa wajib memiliki Izin Usaha tersebut.

Karena wajib dimiliki oleh perusahaan yang akan mulai produksi komersial serta berlaku sepanjang perusahaan tetap melakukan kegiatan usaha, maka yang harus diperhatikan penanam modal adalah:
  1. Perusahaan penanaman modal yang telah memiliki Pendaftaran, Izin Prinsip maupun Surat Persetujuan Penanaman Modal harus memperoleh Izin Usaha untuk dapat memulai produksi komersialnya;
  2. Perusahaan penanaman modal yang telah memiliki Izin Prinsip Perluasan atau Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal harus memperoleh Izin Usaha Perluasan untuk dapat melakukan produksi komersial;
  3. PMDN yang tidak memerlukan fasilitas dan tidak memiliki Pendaftaran Penanaman Modal wajib mengajukan permohonan Izin Usaha pada saat melakukan produksi komersial;
  4. Beberapa perusahaan penanaman modal yang telah memiliki Izin Usaha dan kemudian melakukan merger harus mengajukan permohonan Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger);
  5. Perusahaan investasi yang telah memiliki Izin Usaha dapat melakukan perubahan dari ketentuan Izin Usaha. Misalnya memindahkan lokasi proyek, mengganti jenis produksi (diversifikasi produksi tanpa menambah mesin dan peralatan sesuai KLBI yang sama), perubahan penyertaan modal perseroan, serta melakukan perpanjangan Izin Usaha. Terhadap semua rencana perubahan tersebut, direksi perusahaan harus mengajukan permohonan Izin Usaha Perubahan;
Permohonan Izin Usaha diajukan ke PTSP yang menerbitkan pendaftaran, Izin Prinsip, Izin Prinsip Perluasan atau Izin Usaha yang dimiliki perusahaan. Namun terhadap Surat Persetujuan atau Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal yang diterbitkan sebelum 23 Desember 2009, permohonan Izin Usahanya ditujukan ke PTSP BKPM, PTSP provinsi maupun kabupaten/kota sesuai kewenangan yang dimiliki.

Pemakaian formulir untuk mengajukan permohonan Izin Usaha tergantung dari lokasi perusahaan apakah berada di luar atau di dalam kawasan industri. Pengajuan permohonan dapat dalam bentuk hardcopy maupun softcopy sesuai investor module BKPM dengan melampirkan:
  1. LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) proyek untuk permohonan Izin Usaha atau Izin Usaha Perluasan yang memerlukan fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan;
  2. Rekaman akta pendirian dan pengesahan serta akta perubahan dan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM;
  3. Rekaman Pendaftaran, Izin Prinsip, Izin Prinsip Perluasan, Surat Persetujuan Penanaman Modal, Izin Usaha, Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal atau Izin Usaha Perluasan yang dimiliki;
  4. Rekaman NPWP;
  5. Penguasaan atau penggunaan tanah atas nama yang dibuktikan melalui rekaman sertifikat Hak Atas Tanah atau akta jual beli tanah oleh PPAT. Atau bisa juga dibuktikan melalui rekaman perjanjian sewa menyewa tanah;
  6. Penguasaan atau penggunaan gedung (bangunan) yang dibuktikan melalui rekaman IMB (Izin Mendirikan Bangunan) atau rekaman akta jual beli (perjanjian sewa menyewa) bangunan atau gedung;
  7. Rekaman izin gangguan (UUG/HO) atau rekaman SITU (Surat Izin Tempat Usaha) bagi perusahaan yang berlokasi di luar kawasan industri;
  8. Rekaman LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) periode terakhir;
  9. Rekaman persetujuan (pengesahan) AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) atau rekaman persetujuan (pengesahan) dokumen UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan) dan UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan);
  10. Persyaratan lain yang ditentukan oleh instansi teknis terkait atau peraturan daerah setempat;
Setelah formulir diisi dan ditandatangani di atas materai oleh direksi perusahaan, berkas permohonan dibawa langsung ke PTSP tempat di mana perusahaan memperoleh Pendaftaran, Izin Prinsip, Izin Prinsip Perluasan atau Izin Usaha. Jika direksi berhalangan, dapat menguasakan kepada pihak lain dengan membawa surat kuasa bermaterai cukup. Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas diterima dan dinyatakan lengkap serta benar, Izin Usaha dapat diterima pemohon. (Tim Editor)

BacaSelengkapnya...

Cara Mengajukan Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing

Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) adalah izin yang diberikan kepada perusahaan asing untuk mendirikan kantor perwakilan perusahaannya di Indonesia. Izin ini wajib dimiliki oleh KPPA di luar sektor keuangan yang dapat diajukan kepada PTSP BKPM.

Izin KPPA diterbitkan dalam bentuk izin yang ditandatangani oleh Kepala BKPM yang ditembuskan kepada Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala Perwakilan Indonesia di negara perusahaan asing tersebut serta Gubernur, Bupati atau Walikota.

Pengajuan permohonan izin KPPA dilakukan dengan menggunakan Formulir Model KPPA yang selanjutnya akan diproses dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan tersebut diterima dengan lengkap dan benar. (Tim Editor)
BacaSelengkapnya...

Cara Mengajukan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal

Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal adalah izin untuk merubah ketentuan yang telah diatur dalam surat Izin Prinsip atau Izin Prinsip Perluasan yang dimiliki perusahaan. Izin Prinsip adalah izin untuk menjalankan kegiatan investasi pada sektor yang memperoleh fasilitas fiskal. Sementara Izin Prinsip Perluasan adalah izin yang diberikan kepada investor yang ingin memperluas kegiatan investasi pada sektor yang memperoleh fasilitas fiskal. Izin Prinsip maupun Izin Prinsip Perluasan diberikan kepada investor yang ingin menikmati fasilitas fiskal yang memang ditawarkan pada bidang usaha yang dilakukannya.

Dengan memiliki Izin Prinsip Perubahan, PMA maupun PMDN dapat merubah:
  1. Ketentuan bidang usaha termasuk jenis dan kapasitas produksi, serta;
  2. Penyertaan modal dalam perseroan, serta;
  3. Jangka waktu penyelesaian proyek.

Untuk merubah ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Izin Prinsip atau Izin Prinsip Perluasan (sehingga menyebabkan pengajuan permohonan Izin Prinsip Perubahan), investor perlu memperhatikan:
  1. Permohonan Izin Prinsip Perubahan wajib diajukan jika perseroan merubah persentase kepemilikan saham asing serta merubah nama dan negara asal pemilik modal asing;
  2. Permohonan Izin Prinsip Perubahan wajib diajukan jika perusahaan terbuka (Tbk) merubah komposisi saham pendiri atau pengendali yang telah dimiliki sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan hali itu dilakukan di pasar modal dalam negeri;
  3. Izin Prinsip Perubahan tidak wajib diajukan oleh perusahaan terbuka (Tbk) yang merubah komposisi kepemilikan saham di dalam kelompok saham masyarakat;
  4. Setelah memiliki Izin Prinsip Penanaman Modal, investor memiliki waktu 5 (lima) tahun untuk menyelesaikan proyek investasinya dan bisa diberikan perpanjangan tambahan waktu;
  5. Perusahaan yang telah memiliki Izin Prinsip namun sudah/belum sempat merealisasikan fasilitas fiskal dan nonfiskal dapat memindahkan lokasi proyek investasinya. Jika terjadi peristiwa seperti itu, perusahaan wajib mengajukan permohonan Izin Prinsip Perubahan ke PTSP sesuai lokasi proyek yang baru dengan membawa surat rekomendasi pindah lokasi dari PTSP yang menerbitkan Izin Prinsip Penanaman Modal;
  6. Perubahan lokasi proyek bagi perusahaan yang bidang usahanya masih menjadi kewenangan pemerintah hanya melaporkan perubahan lokasi proyek ke PTSP BKPM;
  7. Perubahan lain yang tidak termasuk dalam katagori tindakan yang membutuhkan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal cukup dilaporkan ke PTSP yang menerbitkan Pendaftaran atau Izin Prinsip dengan menggunakan Formulir Laporan Perubahan. Perubahan yang dimaksud seperti melakukan kegiatan yang menyebabkan terjadinya perubahan dengan ketentuan yang tercantum dalam Pendaftaran atau Izin Prinsip;

Permohonan Izin Prinsip Perubahan diajukan ke PTSP BKPM, PTSP provinsi maupun kabupaten/kota sesuai kewenangan yang dimilikinya dengan menggunakan Formulir Izin Prinsip Perubahan baik dalam bentuk hardcopy maupun softcopy berdasarkan investor module BKPM. Dokumen yang harus dilengkapi berupa:
  1. Rekaman Izin Prinsip Penanaman Modal yang diajukan perubahannya;
  2. Rekaman Akta Pendirian dan perubahannya yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM;
  3. Untuk perubahan bidang usaha (jenis atau kapasitas produksi) harus melengkapi dengan keterangan rencana kegiatan berupa uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku yang dilengkapi dengan diagram alir (flow chart). Juga dilengkapi dengan rekomendasi dari instansi pemerintah terkait (jika bidang usahanya dipersyaratkan);
  4. Untuk perubahan penyertaan dalam modal perseroan (persentase kepemilikan saham asing) harus melengkapi dengan kesepakatan para pemegang saham tentang perubahan persentase antara saham asing dan Indonesia. Kesepakatan pemegang saham tersebut harus dituangkan dalam bentuk rekaman risalah RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) atau Keputusan Sirkular yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham dan dicatat (waarmerking) Notaris. Jika tidak, bisa juga melampirkan rekaman Pernyataan Keputusan Rapat atau Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris (sesuai pasal 21, dan Bab VI, UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas) yang dilengkapi dengan bukti diri pemegang saham baru. Dokumen lain yang dibutuhkan adalah kronologis penyertaan dalam modal perseroan sejak pendirian perusahaan sampai dengan permohonan terakhir. Sedangkan bagi perusahaan terbuka (Tbk), harus dilengkapi dengan persyaratan sesuai ketentuan perundangan di Pasar Modal;
  5. Untuk perubahan jangka waktu penyelesaian proyek harus dilengkapi dengan alasan perubahan yang dimaksud;
  6. LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) periode terakhir;

Jika permohonan tidak bisa disampaikan sendiri oleh direksi perusahaan, dapat menguasakan kepada pihak lain disertai surat kuasa asli. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal akan diproses selama 5 (lima) hari kerja setelah seluruh berkas dokumen yang diterima dinyatakan benar dan lengkap. (Tim Editor)
BacaSelengkapnya...

Minggu, 07 Februari 2010

Cara Mengajukan Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal

Minggu, 07 Februari 2010

Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal adalah izin yang digunakan untuk memperluas kegiatan penanaman modal. Izin ini diperlukan investor untuk menambah kapasitas produksi proyek investasi yang melebihi kapasitas yang telah ditetapkan oleh surat Izin Prinsip yang dimiliki. Izin ini hanya diperlukan oleh penanam modal yang akan menikmati fasilitas pada bidang usaha yang memang memungkinkan memperoleh fasilitas fiskal.

Permohonan Izin Prinsip Perluasan diajukan dengan menggunakan formulir Izin Prinsip Perluasan dalam bentuk hardcopy maupun softcopy berdasarkan investor module BKPM. Persyaratan yang harus dilengkapi ketika mengajukan permohonan tersebut adalah:
  1. Rekaman Izin Usaha (jika diperlukan);
  2. Rekaman Akta Pendirian dan perubahan yang disahkan Kementerian Hukum dan HAM;
  3. Keterangan uraian rencana proses produksi disertai kebutuhan jenis bahan baku dan diagram air (flow chart). Juga disertai keterangan uraian rencana kegiatan usaha sektor jasa;
  4. Rekaman Izin Prinsip atau perubahannya;
  5. Kesepakatan perubahan komposisi saham asing dan Indonesia dalam rekaman Risalah RUPS (Keputusan Sirkular) yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham. Risalah tersebut harus telah dicatat (waarmerking) oleh Notaris. Selain Risalah RUPS dapat pula disertakan rekaman Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris (sesuai UU No 40/2007 tentang Perseroan Terbatas) yang dilengkapi dengan bukti diri pemegang saham baru. Kemudian lampirkan pula dokumen kronologis penyertaan modal perseroan, sejak perusahaan berdiri sampai permohonan terakhir. Semua lampiran dokumen tersebut hanya disampaikan oleh perusahaan yang melakukan perubahan penyertaan modal perseroan (yang mengakibatkan perubahan persentase saham asing dan Indonesia atau terjadi perubahan nama dan negara asal pemegang saham);
  6. LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal);
Permohonan Izin Prinsip Perluasan disampaikan langsung oleh direksi perusahaan ke PTSP BKPM atau PTPS provinsi maupun kabupaten/kota sesuai dengan tingkat kewenangan yang dimiliki. Jika berhalangan, pemohon dapat menguasakan kepada pihak lain yang disertai dengan surat kuasa asli. Permohonan Izin Prinsip Perluasan yang diterima secara lengkap dan benar akan diproses maksimal dalam waktu 3 (tiga) hari kerja. (Tim Editor)
BacaSelengkapnya...

Cara Mengajukan Izin Prinsip Penanaman Modal

Izin Prinsip Penanaman Modal adalah izin yang diberikan kepada penanam modal untuk mulai melakukan kegiatan investasi. Izin ini diperlukan oleh perusahaan yang membutuhkan fasilitas fiskal sehingga wajib diajukan oleh investor perusahaan tersebut.

Bagi PMA, Izin Prinsip baru dapat diajukan setelah perusahaannya berbentuk perseroan terbatas. Namun bila perusahaannya tidak membutuhkan fasilitas fiskal walaupun bidang usahanya memungkinkan memperoleh fasilitas tersebut, penanam modal asing tidak perlu memiliki Izin Prinsip. Karena itu, bila investor asing menganggap bidang usahanya membutuhkan fasilitas fiskal, pengajuan Permohonan Izin Prinsip Penanaman Modal dapat langsung dilakukan walaupun ia belum memiliki Pendaftaran Penanaman Modal.

Sama halnya dengan penanam modal dalam negeri, jika merasa membutuhkan fasilitas fiskal pada bidang usaha yang memang memungkinkan mendapat fasilitas tersebut, ia juga wajib memiliki Izin Prinsip. Namun jika investor PMDN merasa tidak membutuhkan fasilitas fiskal, ia tidak perlu bersusah payah mengajukan Permohonan Izin Prinsip Penanaman Modal. Bagi investor dalam negeri perusahaan perorangan yang ingin memperoleh Izin Prinsip, ia harus memiliki akta pengesahan pendirian perusahaan atau Kartu Tanda Penduduk serta NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).

Tidak berbeda dengan pelayanan yang diberikan penanam modal dalam negeri, PMA dapat mengajukan Permohonan Izin Prinsip Penanaman Modal kepada PTSP BKPM, PTSP provinsi maupun kabupaten/kota sesuai tingkat kewenangan yang dimilikinya.

PMA yang bidang usahanya masih menjadi urusan pemerintahan (kewenangan pemerintah), Permohonan Izin Prinsip diajukan ke PTSP BKPM. Caranya dengan mengisi formulir Izin Prinsip baik dalam bentuk hardcopy maupun softcopy sesuai investor module BKPM. Permohonan Izin Prinsip disampaikan langsung oleh direksi perusahaaan bersangkutan, dan jika berhalangan dapat menguasakan kepada pihak lain disertai surat kuasa asli. Dokumen yang disertakan pada formulir permohonan meliputi:

A. Bukti diri pemohon:
  1. Pendaftaran bagi badan usaha yang telah melakukan pendaftaran;
  2. Rekaman akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya;
  3. Rekaman Pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dari Kementerian Hukum dan HAM;
  4. Rekaman NPWP;
B. Keterangan rencana kegiatan:
  1. Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir (flow chart);
  2. Uraian kegiatan usaha sektor jasa;
Prosedur yang mesti dilalui oleh PMDN untuk mengajukan Permohonan Izin Prinsip justru lebih sederhana. Pengajuan permohonan bisa dilakukan oleh perseorangan Warga Negara Indonesia, Perseroan Terbatas atau perusahaan nasional yang seluruh sahamnya dimiliki oleh WNI, commanditaire vennootschap, firma, usaha perseorangan, koperasi, yayasan yang didirikan WNI, Badan Usaha Milik Negara maupun oleh Badan Usaha Milik Daerah.

Berkas permohonan harus dibawa sendiri oleh penanam modal dalam negeri yang bersangkutan. Jika berhalangan dapat menguasakan kepada pihak lain dengan memberikan surat kuasa asli. Dokumen lain yang disertakan adalah:

A. Bukti diri pemohon:
  1. Pendaftaran bagi badan usaha yang telah melakukan pendaftaran;
  2. Rekaman akta pendirian perusahaan dan perubahannya untuk PT, CV, Fa atau rekaman Anggaran Dasar bagi Badan Usaha Koperasi;
  3. Rekaman pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dari Kementerian Hukum dan HAM atau pengesahan Anggaran Dasar Badan Usaha Koperasi oleh instansi yang berwenang;
  4. Rekaman KTP untuk perseorangan;
  5. Rekaman NPWP;
B. Keterangan rencana kegiatan:
  1. Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir (flow chart);
  2. Uraian kegiatan usaha sektor jasa;
C. Rekomendasi dari instansi pemerintah terkait (sesuai syarat bidang usaha);

Jika dokumen Permohonan izin Prinsip telah dinyatakan lengkap dan benar, dalam waktu paling lambat 3 hari kerja, Izin Prinsip Penanaman Modal telah dapat diterima oleh pemohon, baik PMA maupun PMDN. (Tim Editor)
BacaSelengkapnya...

 

Roam to Rome Blog- Moving to Italy, Travel, Studying in Italy.


FORUM PENANAMAN MODAL