FORUM PENANAMAN MODAL

Cara Bijak Membuat Perjanjian Penanaman Modal Internasional

2010-06-03T09:51:00.061+07:00

Posting sebelumnya (Labels: Kerja Sama Penanaman Modal) menguraikan bahwa negara-negara dunia sangat memanfaatkan kerja sama penanaman modal internasional sebagai forum untuk menyepakati berbagai isu penanaman modal terkini. Topik-topik global yang menjadi pokok bahasan aktual, biasanya seputar; admission and establishment; competition; dispute settlement investor to state; dispute settlement state to state; employment; environment; fair and equitable treatment or full protection and security; home country measures; host country operational measures; illicit payments; incentives; investment-related trade measures; most-favored-nation treatment; national treatment; social responsibility; state contracts; taking of property; taxation; funds transfer; transfer of technology; pricing transfer; transparency, dan lain sebagainya.

Jika topik-topik tersebut didiskusikan pada forum bilateral, dua negara yang bersepakat akan menjadikannya sebagai sebuah langkah taktis untuk menciptakan daya saing maupun perlindungan bagi kegiatan penanaman modal di negaranya. Atau bisa juga isu-isu aktual tadi diimplementasikan lebih akurat agar dapat mempercepat dan mempertegas perjanjian penanaman modal yang bersifat regional, plurilateral bahkan multilateral.

Setiap anggota Delegasi Republik Indonesia (DELRI) yang akan menyepakati klausul International Investment Agreements perlu memiliki wawasan kebangsaan yang tinggi. Mereka bahkan harus menempatkan spirit kepentingan nasional di atas segala-galanya seperti sebuah ideologi yang menyatu di hati dan sanubari. Di benak mereka harus terus merancang strategi bagaimana memosisikan Indonesia agar sejajar dengan negara-negara mitra runding yang delegasinya tepat berada di hadapan meja perundingan mereka.

Karena dituntut untuk menciptakan kesetaraan posisi Indonesia dengan negara-negara lain, para anggota DELRI harus piawai merumuskan dan menyepakati klausul International Investment Agreements yang dapat memberikan keuntungan sejajar. Penciptaan posisi tawar yang sepadan ini merupakan hak anggota DELRI yang dilindungi hukum nasional maupun hukum internasional,

Sehingga betapa posisi suatu negara menjadi sangat tergantung dari sense of nationhood yang dimiliki para perunding. Ada mekanisme dalam hukum internasional yang membolehkan suatu negara tidak menyepakati suatu ketentuan dalam perjanjian internasional. Mekanisme itu disebut reservation (persyaratan) yang merupakan pernyataan sepihak suatu negara untuk menolak berlakunya suatu perjanjian internasional. Persyaratan tersebut dapat dilontarkan saat menandatangani, menerima, menyetujui atau mengesahkan naskah perjanjian internasional.

Atau bisa juga para perunding melakukan declaration (pernyataan). Hak itu dapat diajukan jika makna suatu perjanjian yang akan disepakati masih menyisakan banyak pertanyaan sehingga diperkirakan dapat merugikan kepentingan nasional. Declaration dilakukan dengan memberi catatan atau memperjelas makna ketentuan pada naskah perjanjian internasional. Sebagaimana reservation, pernyataan juga dilakukan ketika menandatangani, menerima, menyetujui bahkan mengesahkan perjanjian internasional yang biasanya bersifat multilateral.

Declaration dilakukan untuk memperjelas makna ketentuan perjanjian dan tidak untuk mempengaruhi hak dan kewajiban suatu negara dalam suatu perjanjian internasional. Hak ini diajukan secara sepihak oleh suatu negara dalam memahami atau menafsirkan suatu ketentuan perjanjian internasional, yang sekali lagi tentunya untuk diselaraskan dengan kepentingan nasional.

Reservation maupun Declaration biasanya akan menjadi senjata ampuh bagi para perunding yang bersuara kritis dalam membela kepentingan bangsa dan negaranya. Hal itu bisa terjadi karena pada forum perundingan internasional juga bisa diisi dengan berbagai kepentingan (agenda) negara-negara tertentu.

Misalnya seperti yang terjadi pada World Trade Organization yang bermarkas di Jenewa, Swiss. Sejak berdiri pada Januari 1995, bukan berarti forum itu selalu menghasilkan berbagai kesepakatan perdagangan global yang bebas dari kepentingan negara-negara tertentu. Meski bertaraf internasional, kinerja forum WTO tidak menjamin selalu terbebas dari keputusan yang tidak demokratis.

Seringkali pencapaian suatu keputusan di WTO dipengaruhi oleh empat kelompok negara maju, seperti Amerika Serikat, Jepang, Kanada dan Uni Eropa. Di tengah kondisi seperti itu, pertemuan akbar WTO sering hanya menjadi ajang dengar pendapat dari negara anggotanya (per Juli 2008 mencapai 153 negara). Sementara kegiatan pengambilan keputusan berlangsung di Green Room, tempat berkumpulnya negara-negara berpengaruh tersebut dengan cara menggelar forum Ministerial Conference setiap 2 (dua) tahunan.

Karena nuansa pengambilan keputusan yang tidak demokratis, negara-negara (yang rata-rata negara berkembang) anggota lainnya hanya bisa menyetujui sebuah keputusan dengan sangat terpaksa. Ini sangat dramatis, karena di tengah belum adanya kesiapan negara-negara berkembang beradaptasi dengan iklim liberalisasi namun mereka harus mengakuinya dengan cara yang tidak aspiratif. Di sisi lain, jika kesepakatan itu kemudian dilalaikan, mereka akan terkena sanksi ekonomi dari WTO. Karena itu hak declaration atau reservation menjadi senjata andalan para perunding untuk memasukkan kepentingan nasional dan kesetaraan negaranya dalam sebuah forum kerja sama multilateral.

Kepentingan nasional dan kesetaraan Indonesia di antara bangsa-bangsa lain memang tidak bisa ditawar ulang, sehingga harganya harus diajukan setinggi langit. Ada pesan sinis yang kerap kali dikumandangkan oleh masyarakat yang menyatakan dirinya cinta bangsa dan negara kepada para elite bangsa ini, seperti:

Jangan pernah menggadaikan bangsa dan negara!
Jangan mau dinjak-injak oleh kepentingan asing!
Jangan menjadi liberal atau neo-liberal!
Jangan memperjuangkan kepentingan asing karena pasti menekan perekonomian rakyat?

Jika disimak, pernyataan kaum nasionalis tadi memang terasa memerahkan telinga. Namun jika dikaji lebih mendalam, apa yang mereka propagandakan selama ini ternyata sangat sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional, pada Pasal 4 menggariskan:

Pemerintah Republik Indonesia membuat perjanjian internasional dengan suatu negara atau lebih, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain berdasarkan kesepakatan, dan para pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik.
Dalam membuat perjanjian internasional, Pemerintah Republik Indonesia berpedoman pada kepentingan nasional dan berdasarkan prinsip-prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memperhatikan, baik hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku.

Untuk meyakinkan kepentingan nasional dan kesetaraan kedudukan Indonesia telah terakomodasi dengan baik pada suatu perjanjian internasional, seperangkat prosedur telah disiapkan untuk mengujinya ketika perjanjian internasional dibawa pulang ke Tanah Air. Prosedur itu bertujuan untuk menyeleksi apakah spirit yang terkandung di dalamnya telah sesuai dengan semangat dalam undang-undang tentang perjanjian internasional. Sebab bisa saja para juru runding yang tergabung di dalam DELRI sempat lalai melaksanakan amanat masyarakat dan bangsa Indonesia tersebut.

Namun demikian, proses untuk menampilkan naskah perjanjian yang sesuai dengan kepentingan nasional serta prinsip-prinsip persamaan kedudukan yang saling menguntungkan sesungguhnya telah diawali saat perjanjian internasional akan dibuat. Upaya seleksi preventif itu dimulai saat proses pembuatan perjanjian internasional diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Karena kewenangan dalam mengadakan dan menyepakati perjanjian internasional (hanya) berada di tangan presiden atau menteri luar negeri, maka lembaga negara maupun lembaga pemerintahan baik di tingkat pusat dan daerah (sebagai pihak yang berkepentingan) harus berkonsultasi dan berkoordinasi dahulu jika ingin merencanakan membuat perjanjian internasional.

Melalui mekanisme tersebut, spirit untuk menjaga kepentingan nasional serta kesetaraan Indonesia dengan negara-negara lain telah mulai dijalankan. Sebab setelah menteri luar negeri menyetujui usulan pembuatan perjanjian internasional, langkah selanjutnya adalah merumuskan posisi Pemerintah Republik Indonesia dengan cermat. Kertas posisi yang menjadi pedoman para anggota DELRI ketika terjun di arena perundingan itu memuat:

Latar belakang permasalahan;
Analisis permasalahan ditinjau dari aspek politis dan yuridis serta aspek lain yang dapat mempengaruhi kepentingan nasional Indonesia;
Posisi Indonesia, saran, dan penyesuaian yang dapat dilakukan untuk mencapai kesepakatan.

Melalui tahapan ini terlihat betapa tinggi semangat bangsa ini dalam menjaga kepentingan nasionalnya serta menciptakan kesetaraan posisinya. Dan hal itu sudah dimulai pada saat inisiatif awal rencana pembuatan perjanjian internasional sedang digulirkan. Selanjutnya spirit itu harus terus dikembangkan secara lebih bermakna oleh para perunding Indonesia yang memiliki kesempatan duduk di meja perundingan. Jadi, betapa nasib bangsa ini ke depan sangat tergantung dari peran, kecerdasan dan kelihaian para perunding tersebut yang memang terlibat aktif dari mulai tahap penjajakan, perundingan, perumusan naskah, penerimaan sampai saat penandatanganan perjanjian internasional.

Kemudian, apakah tahap penjagaan sebuah perjanjian internasional telah selesai hanya pada upaya selektif yang preventif tadi? Ternyata masih ada tahap korektif yang perlu dilalui sampai sebuah naskah perjanjian internasional diberlakukan di masyarakat. Tahap seleksi korektif berikutnya dimulai ketika perjanjian internasional yang telah selesai disepakati kemudian dibawa pulang ke Tanah Air untuk dilakukan proses pengesahannya. Di tahap ini, tingkat kewenangan proses ratifikasi sebuah perjanjian internasional akan dibedakan sesuai substansi klausul kesepakatannya.

Proses ratifikasi di tingkat parlemen perlu dilakukan terhadap perjanjian internasional yang menyepakati masalah mendasar (penting), seperti:

Masalah politik, perdamaian, pertahanan dan keamanan negara;
Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
Kedaulatan atau hak berdaulat negara;
Hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
Pembentukan kaidah hukum baru;
Pinjaman serta hibah luar negeri;

Melalui ratifikasi di tingkat parlemen, diharapkan spirit tentang kepentingan nasional dan kesetaraan Indonesia dapat diseleksi kembali keberadaannya oleh para anggota dewan yang duduk di parlemen. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan representasi rakyat Indonesia tersebut diharapkan mampu memberi penekanan yang baik terhadap naskah perjanjian internasional yang telah ditandangani oleh eksekutif yang tergabung sebagai anggota DELRI. Selanjutnya untuk perjanjian internasional yang memiliki subtansi tidak terlalu krusial, proses ratifikasinya cukup melalui keputusan presiden.

Lalu setelah selesai diratifikasi, apakah perjanjian internasional benar-benar mendapat pengakuan yang bulat? Ternyata tidak juga. Langkah penyensoran masih dapat dilakukan, meski sebuah perjanjian internasional sudah memasuki tahap pemberlakuan. Pemerintah Republik Indonesia masih diperbolehkan melakukan perubahan terhadap ketentuan-ketentuan pada perjanjian internasional berdasarkan kesepakatan para pihak yang terlibat di dalamnya. Meski demikian perubahan itu tidak boleh bersifat mendasar, namun hanya bersifat teknis administratif.

Sesungguhnya telah banyak rambu-rambu atau petunjuk-petunjuk yang dikeluarkan untuk menghasilkan naskah perjanjian internasional yang tidak menghianati asas kepentingan nasional dan kesetaraan Indonesia. Salah satunya adalah skema pembuatan perjanjian internasional yang disosialisasikan oleh Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Skema itu meski disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional, namun masih tampak menyisakan banyak celah yang kurang dapat dipahami. Oleh karena itu, setiap lembaga negara dan lembaga pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah sebaiknya dapat meramu ulang skema tersebut jika akan menggunakannya untuk membuat perjanjian internasional. Upaya adopsi skema tersebut menjadi sangat penting agar sebuah standard operational procedures (SOP) tentang pembuatan perjanjian internasional secara lebih implementatif dapat lahir dari sana.

Di bidang penanaman modal, SOP pembuatan perjanjian penanaman modal internasional juga sangat diperlukan. Hal itu perlu dibuat agar kesepakatan sebuah perjanjian penanaman modal internasional dapat dijalankan serempak dengan perangkat pemerintah daerah dan masyarakatnya. Kondisi yang masih dihadapai saat ini adalah nuansa ketidakpedulian perangkat dan masyarakat daerah terhadap perjanjian bilateral, regional maupun multilateral di bidang penanaman modal yang banyak disepakati oleh pemerintah pusat. Kurangnya apresiasi maupun penghargaan dari mereka, karena:

Perangkat dan masyarakat daerah tidak memahami keberadaan, peran dan makna perjanjian penanaman modal internasional yang telah disepakati pemerintah Indonesia bagi perkembangan penanaman modal nasional;
Naskah perjanjian penanaman modal internasional tidak mengikat hal-hal yang aplikatif dan akurat dengan persoalan dan kebutuhan penanaman modal nasional;
Perjanjian penanaman modal internasional yang sudah disepakati tidak dimonitor dan dievaluasi dalam pelaksanaannya sehingga pemerintah tidak mampu meningkatkan substansi yang terkandung di dalamnya;
Perangkat dan masyarakat daerah tidak dilibatkan dalam pembuatan perjanjian penanaman modal internasional;

Kembali lagi ke soal ideologi atau spirit kepentingan nasional serta kesamaan kedudukan Indonesia, sehingga tidak ada istilah "harga mati" bagi sebuah perjanjian penanaman modal internasional. Tidak boleh ada pendapat yang menafikan terhadap upaya-upaya untuk menganalisa perjanjian penanaman modal internasional, karena hal itu bisa melanggar amanat undang-undang. Sebuah perjanjian internasional itu harus dikaji ulang dan dievaluasi keberadaannya. Karena itu harus ada pemikiran kritis pula ketika akan menyusun perjanjian penanaman modal internasional serta upaya untuk mengevaluasi keberadaannya sepanjang masa berlakunya masih berjalan.

Dalam tahap evaluasi bisa saja terjadi insiatif untuk merumuskan ulang (merenegosiasikan) terhadap klausul perjanjian yang sudah disepakati. Usulan renegosiasi tersebut dapat dimanfaatkan Indonesia untuk mengubah ketentuan dalam perjanjian penanaman modal internasional agar lebih menguntungkan. Tentu saja usulan perubahan (renegosiasi) itu harus dimulai dengan meminta negara mitra memberikan keseimbangan atas usulan perubahan yang dimaksud.

Beberapa metode berikut ini diharapkan dapat menjadi inspirasi ketika akan merumuskan sebuah perjanjian maupun mengevaluasi perjanjian penanaman modal internasional yang sudah diberlakukan sehingga dapat dijadikan sebuah SOP.

1. Pedoman Usulan Perjanjian Penanaman Modal Internasional.

2. Pedoman Renegosiasi Perjanjian Penanaman Modal Internasional.

Semua komponen bangsa ini sesungguhnya berhak untuk mengevaluasi sebuah perjanjian penanaman modal internasional dari saat mulai dirumuskan sampai dalam tahap pelaksanaannya. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional bahkan mengamanatkan jika terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional, pemerintah bisa saja mengakhiri sebuah perjanjian internasional (yang tentunya tetap menggunakan mekanisme hukum internasional yang berlaku). Selain soal kepentingan nasional, pemerintah bahkan diamanatkan untuk mengakhiri sebuah perjanjian internasional karena:

Terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
Tujuan perjanjian telah tercapai;
Terdapat perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian;
Salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
Dibuat suatu perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
Muncul norma-norma baru dalam hukum internasional;
Objek perjanjian hilang;

Karena itu keberadaan sebuah perjanjian internasional memang tidak perlu disakralkan. Ia memang harus ditaati karena sudah menjadi komitmen antar-negara dan berlaku secara internasional, namun juga boleh diakhiri jika merugikan kepentingan nasional. Yang perlu diperhatikan adalah sikap kehati-hatian, kecermatan dan ketelitian yang tinggi ketika akan membuat (merumuskan) perjanjian penanaman modal internasional. Dan selanjutnya jangan pernah lalai mengevaluasi sebuah perjanjian penanaman modal internasional yang masih berlaku. Cara ini akan lebih bijak ketimbang mendiamkan begitu saja keberadaan sebuah perjanjian penanaman modal internasional yang bisa saja semakin lama berpotensi memporak-porandakan iklim investasi Indonesia. (Tim Editor)

Perjanjian Peningkatan Dan Perlindungan Penanaman Modal

2010-04-20T09:33:00.073+07:00

Bilateral investment treaties (BIT) adalah perjanjian penanaman modal yang disepakati oleh dua negara. Berdasarkan perjanjian tersebut, mereka sepakat untuk saling melindungi setiap bentuk kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh investor antar-kedua negara.

BIT menjadi pendorong dua negara untuk saling menyajikan kebijakan yang dapat mendukung dan mempromosikan penanaman modal di masing-masing negara. Komitmen tersebut mereka tuangkan dengan cara saling melindungi setiap bentuk kegiatan penanaman modal dari aksi nasionalisasi, atau pengambilalihan perusahaan oleh negara. Mereka juga menjamin kebebasan investor ketika melakukan transfer dana. Karena itu, BIT sering diterjemahkan sebagai Perjanjian Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (P4M), atau Investment Guarantee Agreement (IGA).

Sering kali dua negara yang terikat di dalam BIT telah sepakat untuk merumuskan mekanisme penyelesaian sengketa secara adil, serta menjalankan perlakuan non-diskriminatif. Di sana mereka berjanji untuk tidak saling membedakan investor di antara mereka. Maksud perlakuan sama tentunya dalam mematuhi kebijakan publik di bidang penanaman modal yang berlaku di kedua negara. BIT juga mengakui subrogasi dalam kasus pembayaran asuransi oleh lembaga penjamin yang ditunjuk oleh investor itu sendiri.

Sejak membuka diri terhadap kedatangan aliran investasi asing yang dikukuhkan melalui Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing (kemudian diganti oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, dan sekarang berlaku Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal), Indonesia langsung melibatkan diri dengan P4M. Dimulai pada 7 Januari 1967, Indonesia menyepakati P4M dengan Amerika dengan masa berlaku 20 tahun. Kemudian bersama Denmark, Indonesia juga telah menyepakati P4M pada 30 Januari 1968.

Di tahun yang sama, Indonesia membuat IGA bersama Denmark, yakni pada 8 November 1968. Karena habis masa berlakunya, rumusan BIT disepakati ulang di Jakarta pada 14 Mei 2003, untuk masa berlaku 10 tahun ke muka. Di perjalanan tahun berikutnya, yakni pada 24 November 1969, Indonesia menyepakati P4M dengan Norwegia yang ditandatangani di Jakarta. Perkembangan P4M Indonesia lainnya, telah berhasil dirumuskan bersama negara:

Aljazair, disepakati di Alger pada 21 Maret 2000, masa berlaku 10 tahun;
Amerika Serikat, disepakati di Jakarta pada 7 Januari 1967, masa berlaku 20 tahun;
Argentina, disepakati di Buenos Aires pada 7 November 1995, masa berlaku 10 tahun;
Australia, disepakati di Jakarta pada 17 November 1992, masa berlaku 15 tahun;
Bangladesh, disepakati di Dhaka pada 9 Februari 1998, masa berlaku 10 tahun;
Belanda, disepakati di Jakarta pada 6 April 1994, masa berlaku 10 tahun;
Belgia, disepakati di Jakarta pada 15 Januari 1970;
Bulgaria, disepakati di Jakarta pada 13 September 2003, masa berlaku 10 tahun;
Kanada, disepakati di Jakarta pada 16 Maret 1973;
Chile, disepakati di Santiago pada 7 April 1999, masa berlaku 10 tahun;
China, disepakati di Jakarta pada 18 November 1994, masa berlaku 10 tahun;
Ceko, disepakati di Praha (Prague) pada 17 September 1998, masa berlaku 10 tahun;
Denmark, disepakati pada 30 Januari 1968;
Filipina, disepakati di Jakarta pada 12 November 2001, masa berlaku 10 tahun;
Finlandia, disepakati di Helsinki pada 12 September 2006, masa berlaku 15 tahun;
Guyana, disepakati di Guyana pada 30 Januari 2008;
Hongaria, disepakati di Jakarta pada 20 Mei 1992, masa berlaku 10 tahun;
India, disepakati di Montego Bay pada 8 Februari 1999, masa berlaku 15 tahun;
Inggris, disepakati di London pada 27 April 1976, masa berlaku 5 tahun;
Iran, disepakati di Teheran pada 22 Juni 2005, masa berlaku 10 tahun;
Italia, disepakati di Roma pada 25 April 1991, masa berlaku 10 tahun;
Jamaika, disepakati di Montego Bay pada 8 Februari 1999, masa berlaku 10 tahun;
Jepang, disepakati di Jakarta pada 20 Agustus 2007;
Jerman, disepakati di Jakarta pada 14 Mei 2003, masa berlaku 10 tahun;
Jordania, disepakati di Jakarta pada 12 November 1996, masa berlaku 10 tahun;
Kamboja, disepakati di Jakarta pada 16 Maret 1999, masa berlaku 10 tahun;
Korea Selatan, disepakati di Jakarta pada 16 Februari 1991, masa berlaku 10 tahun;
Korea Utara, disepakati di Jakarta pada 21 Februari 2000, masa berlaku 10 tahun;
Kroasia, disepakati di Jakarta pada 10 September 2001;
Kuba, disepakati di Havana pada 19 September 1997, masa berlaku 10 tahun;
Kyrgyzstan, disepakati di Jakarta pada 18 Juli 1995, masa berlaku 10 tahun;
Laos, disepakati di Jakarta pada 18 Oktober 1994, masa berlaku 10 tahun;
Libya, disepakati di Tripoli pada 4 April 2009;
Malaysia, disepakati Jakarta pada 22 Januari 1994, masa berlaku 10 tahun;
Maroko, disepakati di Jakarta pada 14 Maret 1997, masa berlaku 10 tahun;
Mauritius, disepakati di Port Louis pada 5 Maret 1997, masa berlaku 10 tahun;
Mesir, disepakati di Jakarta pada 19 Juni 1994, masa berlaku 10 tahun;
Mongolia, disepakati di Jakarta pada 4 Maret 1997, masa berlaku 10 tahun;
Mozambique, disepakati di Maputo pada 26 Maret 1999, masa berlaku 10 tahun;
Norwegia, disepakati di Jakarta pada 26 November 1991, masa berlaku 10 tahun;
Pakistan, disepakati di Jakarta pada 8 Maret 1996, masa berlaku 15 tahun;
Perancis, disepakati di Jakarta pada 14 Juni 1973, masa berlaku 10 tahun;
Polandia, disepakati di Warsawa pada 7 Oktober 1992, masa berlaku 10 tahun;
Qatar, disepakati di Doha pada 18 April 2000, masa berlaku 10 tahun;
Rumania, disepakati di Bukares pada 26 Juni 1997, masa berlaku 10 tahun;
Rusia, disepakati di Jakarta pada 6 September 2007;
Saudi Arabia, disepakati di Jeddah pada 15 September 2003;
Singapura, disepakati di Singapura pada 16 Februari 2005, masa berlaku 10 tahun;
Slovakia, disepakati di Jakarta pada 12 Juli 1994, masa berlaku 10 tahun;
Spanyol, disepakati di Jakarta pada 30 Mei 1995, masa berlaku 10 tahun;
Sri Lanka, disepakati di Jakarta pada 10 Juni 1996, masa berlaku 10 tahun;
Sudan, disepakati di Khartoum pada 10 februari 1998, masa berlaku 10 tahun;
Suriah, disepakati di Jakarta pada 27 Juni 1997, masa berlaku 10 tahun;
Suriname, disepakati di Paramaribo pada 28 Oktober 1995, masa berlaku 10 tahun;
Swedia, disepakati di Jakarta pada 17 September 1992, masa berlaku 10 tahun;
Tajikistan, disepakati di Jakarta pada 28 Oktober 2003, masa berlaku 10 tahun;
Swiss, disepakati di Jakarta pada 6 Februari 1974, masa berlaku 10 tahun;
Thailand, disepakati di Jakarta pada 17 Februari 1998, masa berlaku 10 tahun;
Tunisia, disepakati di Denpasar pada 13 Mei 1992, masa berlaku 10 tahun;
Turki, disepakati di Jakarta pada 25 Februari 1997, masa berlaku 10 tahun;
Turkmenistan, disepakati di Jakarta pada 2 Juni 1994, masa berlaku 10 tahun;
Ukraina, disepakati di Jakarta pada 11 April 1996, masa berlaku 10 tahun;
Uzbekistan, disepakati di Jakarta pada 27 Agustus 1996, masa berlaku 10 tahun;
Vietnam, disepakati di Jakarta pada 25 Oktober 1991, masa berlaku 10 tahun;
Yaman, disepakati di Jakarta pada 20 Februari 1998, masa berlaku 1o tahun;
Zimbabwe, disepakati di Montego Bay pada 8 Februari 1999, masa berlaku 10 tahun.

Cakupan kesepakatan penanaman modal di dalam P4M, ternyata cukup luas. Misalnya tentang perlindungan aset penanaman modal yang tidak hanya pada aset yang berwujud, namun juga meliputi aset yang tidak berwujud. Demikian pula mengenai definisi keuntungan yang dikatakan sebagai sejumlah uang yang dihasilkan dari kegiatan penanaman modal. Keuntungan atau penghasilan yang dimaksud meliputi; keuntungan bunga, keuntungan penjualan barang modal, deviden, royalti atau uang jasa.

Misalnya seperti pada P4M yang Indonesia telah sepakati bersama pemerintah Republik Korea pada 16 Februari 1991. Pengertian penanaman modal yang disebutkan pada perjanjian bilateral tersebut ternyata meliputi semua jenis aset yang ditanam investor, yakni:

Harta bergerak dan tidak bergerak serta hak milik lainnya seperti hipotek, hak gadai atau jaminan;
Saham, stok dan surat hutang perusahaan di manapun didirikan. Atau semua kepentingan di dalam harta kekayaan perusahaan;
Tagihan uang atau tagihan lainnya yang berhubungan dengan penanaman modal yang bernilai uang;
Hak milik (kekayaan) intelektual, seperti hak cipta, merek dagang, paten, desain produk industri, keahlian, rahasia dagang dan nama dagang, serta goodwill;
Hak izin usaha yang diberikan oleh undang-undang atau menurut persetujuan terkait dengan penanaman modal. Termasuk izin usaha untuk meneliti, mengolah, menggali atau mengeksploitasi sumber-sumber alam.

Dalam hal peningkatan dan perlindungan penanaman modal, Indonesia-Korea sepakat untuk saling mendorong dan menciptakan iklim yang menguntungkan investor di antara mereka. Komitmen itu mereka terjemahkan dengan cara mengizinkan setiap bentuk kegiatan penanaman modal yang berlangsung di wilayahnya sesuai peraturan yang berlaku. Kedua negara juga telah sepakat akan memperlakukan investor di antara mereka secara adil dan layak, serta memberi perlindungan dan keamanan yang memadai.

Dalam memperlakukan investor, baik Indonesia maupun Korea sepakat untuk menerapkan prinsip national treatment (NT) dan most favoured nation (MFN). Kesetaraan perlakuan penanaman modal yang dimaksud berkenaan dengan manajemen, penggunaan dan pemilikan atau penguasaan penanaman modal, serta seluruh kegiatan apapun yang terkait dengan penanaman modal.

Namun demikian perlakuan khusus (hanya) kepada investor di antara mereka bisa saja menjadi tidak berlaku jika di antara mereka terlibat perjanjian internasional lainnya. Keterlibatan itu disebabkan salah satu atau kedua negara duduk sebagai anggota dari negara-negara yang membebaskan bea cukai ekspor barang. Atau bisa pula karena terlibat kesepakatan pasar bersama, zona perdagangan bebas serta terlibat perjanjian ekonomi multilateral terkait lainnya, maka ketentuan perlakuan sama (secara khusus) terhadap investor di dua negara tersebut bisa gagal terlaksana.

Klausul P4M selanjutnya yang disepakati Indonesia-Korea:

Kedua negara sepakat saling memberikan restitusi, perlindungan, ganti rugi atau penyelesaian lainnya. Hal itu terjadi jika di antara mereka tidak menerapkan NT maupun MFN secara konsisten. Ganti rugi juga diberikan terhadap kerusakan dan kerugian penanaman modal yang diakibatkan perang atau konflik senjata, revolusi, negara dalam keadaan darurat, pemberontakan, huru-hara dan kerusuhan;
Jika terjadi pengambilalihan perusahaan penanaman modal oleh negara, mereka sepakat hal tersebut terpaksa dilakukan karena demi kepentingan umum, dan karena terdesak oleh kepentingan dalam negeri. Nasionalisasi yang terjadi akan diberi ganti rugi secara penuh, tepat waktu dan efektif yang ditransfer secara bebas. Komponen ganti rugi meliputi bunga sesuai nilai pasar yang berlaku pada saat ekspropriasi itu terjadi;
Terkait repatriasi penanaman modal, kedua negara sepakat tidak saling menghambat proses pengiriman dana antar-negara apalagi jika investor yang bersangkutan sudah melunasi kewajiban pajaknya. Kegiatan pengiriman dana dilakukan untuk menambah modal, transfer keuntungan netto termasuk deviden dan bunga, pembayaran hutang dan bunganya, pembayaran royalti dan uang jasa penanaman modal, hasil penjualan saham yang dimiliki pemegang saham asing, ganti rugi kerusakan atau kerugian, hasil atas likuidasi, serta upah tenaga kerja yang sudah memiliki izin;
Kedua negara sepakat mengakui hak subrogasi yang dimiliki antar-investor. Caranya dengan mengakui hak penjaminan yang dimiliki oleh perusahaan penjamin yang ditunjuk oleh investor itu sendiri. Subrogasi adalah penggantian hak-hak oleh pihak ketiga yang telah membayar kepada kreditur;
Sengketa yang terjadi antara investor dengan salah satu negara sepakat diselesaikan secara damai. Jika dalam waktu 12 (dua belas) bulan tidak kunjung mencapai jalan keluar, investor dapat mengajukan penyelesaiannya melalui the International Center for the Settlement of Investment Dispute untuk mengikuti prosedur arbitrase. Prosedur ICSID ditentukan oleh Washington Convention pada 18 Maret 1965 yang menyepakati penyelesaian perselisihan-perselisihan penanaman modal antar-negara, serta antar-warga negara dari negara berbeda;
Perselisihan yang terjadi antara pemerintah Indonesia-Korea sepakat diselesaikan secara damai melalui perundingan diplomatik. Jika tidak kunjung mencapai hasil, kedua negara sepakat untuk mengikuti jalur Tribunal Arbitrase;
Kesepakatan masa berlaku P4M selama 10 tahun, dan akan terus berlaku untuk periode 10 tahun berikutnya. Masa berlaku tersebut akan terus berlanjut dengan sendirinya sampai salah satu pihak menyampaikan keberatannya secara tertulis.

Sepertinya seluruh kesepakatan P4M Indonesia dengan negara lain hampir memiliki substansi yang sama. Demikian pula dengan klausul P4M yang dirumuskan oleh negara-negara lainnya juga nyaris tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Atau dengan kata lain, hampir seluruh klausul P4M yang disepakati negara-negara di dunia telah memiliki standar baku yang serupa.

Namun demikian, beberapa negara (yang maju dan berpikiran cerdas) telah meramu ulang klausul P4M agar sesuai dengan perkembangan, kepentingan dan kebutuhan negaranya. Fenomena ini didasari spirit bahwa perjanjian bilateral harus dapat memberi makna, penekanan dan mempertegas terhadap perjanjian regional dan plurilateral serta perjanjian multilateral yang telah ada. Selain itu mereka juga sadar bahwa sampai sejauh ini belum ada aspek hukum internasional yang memberi garis tegas terhadap format, penulisan maupun substansi BIT. Karena itu, mereka memanfaatkan momentum tersebut sebagai kesempatan untuk merumuskan klausul P4M yang benar-benar dapat menciptakan daya saing dan perlindungan bagi kegiatan penanaman modal di negaranya. (Tim Editor)

Perjanjian Penanaman Modal Internasional

2010-03-26T10:18:00.115+07:00

Setelah perang dunia berakhir dan setiap negara semakin memperkokoh kedaulatannya, setiap pemerintahan seperti berlomba-lomba menyusun kebijakan publik yang protektif. Pengawasan dan pembatasan aliran investasi dijalankan secara ketat bahkan dengan menjaga jarak terhadap investor asing. Bahkan mereka yakin bahwa kebijakan pemerintahan yang tertutup dapat melindungi sumber daya alam, perusahaan negara dan investor domestiknya dari kepentingan pihak asing. Dengan demikian, mereka juga ingin memastikan supaya warga negaranya dapat terlibat dalam setiap aktivitas industri di negerinya.

Namun era keterbukaan sudah mempengaruhi dunia. Kebijakan publik yang protektif menjadi tidak populer. Semangat integrasi ekonomi dunia telah mendorong negara-negara untuk saling menciptakan hukum nasional yang dapat bersinergi dengan hukum internasional. Perdebatan untuk mencari cara yang efektif dalam menarik penanaman modal langsung (serta manfaat apa yang dapat diperolehnya dari sana) lebih disukai ketimbang berpolemik dalam soal yuridiksi.

Di tengah perkembangan globalisasi, peran dan campur tangan pemerintah dalam menentukan fungsi pasar menjadi semakin tidak leluasa. Dalam liberalisasi ekonomi seperti ini, kerangka hukum internasional seakan menyatu dengan kerangka hukum nasional. Penyatuan itu kemudian menciptakan sinergi dan kolaborasi dalam menentukan fungsi pasar di setiap negara.

Penyatuan tersebut ternyata juga lebih bermanfaat. Para pelaku investasi merasa lebih diuntungkan karena aktivitasnya jauh lebih terlindungi. Segala upaya yang dapat mendistorsi kegiatan usaha, baik di lingkup bilateral, regional maupun multilateral seakan dapat dinetralisir oleh penyatuan kedua kerangka hukum tersebut .

Sejatinya negara-negara di dunia sudah lama memikirkan konsep liberalisasi ekonomi. Peristiwanya dimulai dari The United Nations Monetary and Financial Conference yang diselenggarakan di Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat. Pada Bretton Woods Conference, 730 delegasi dari 44 negara yang hadir sepakat untuk merumuskan the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), serta the International Monetary Fund (IMF). Pertemuan yang berlangsung di Mount Washington Hotel selama 1-22 Juli 1944 tersebut telah menyadarkan negara-negara dunia bahwa kebersamaan dalam menjalankan ekonomi akan memberikan hasil yang lebih efektif ketimbang dilaksanakan sendirian.

Kesadaran itu mencapai puncaknya pada United Nations Conference on Trade and Employment di Havana pada 24 Maret 1948. Pada pertemuan itu, 53 negara yang hadir sepakat menuangkan komitmen mereka pada Havana Charter. Dan salah satu komitmennya adalah pendirian organisasi untuk membahas masalah perdagangan dunia melalui the International Trade Organization --namun ITO Charter tidak pernah diratifikasi oleh Senat Amerika. Puncak keinginan untuk meniadakan hambatan perdagangan internasional kemudian dituangkan ke dalam General Agreement on Tariff and Trade (United Nations, 1949).

Pada Januari 1995, keberadaan ITO digantikan oleh World Trade Organization. WTO merupakan organisasi internasional yang mengawasi persetujuan-persetujuan yang mendefinisikan tentang aturan perdagangan di antara anggotanya. Karena itu keberadaan WTO diposisikan untuk menggantikan GATT, perjanjian yang meniadakan hambatan perdagangan internasional yang disepakati oleh negara-negara dunia pasca-Perang Dunia II. Seluruh prinsip dan semangat GATT ini kemudian diambil alih dan diperluas oleh WTO.

Meskipun dalam setiap pertemuan membahas soal perdagangan, namun negara-negara dunia mulai menyadari kebersamaan dalam merumuskan prinsip-prinsip internasional tentang penanaman modal. Mulai dekade tersebut, mereka sepakat bahwa persoalan daya saing dan perlindungan penanaman modal akan ditangani (diatur) secara komprehensif dan kolektif.

Hal itu pula yang mendasari ketika pemerintah (Indonesia) melakukan perjanjian penanaman modal internasional. Misalnya seperti dalam: Joint Statement by the President of the Republic of Indonesia and the Prime Minister of the Republic of Singapore on the Occasion of the Signing of the Framework Agreement on Economic Cooperation Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore in the Islands of Batam, Bintan and Karimun.

Dalam framework agreement yang ditandatangani Presiden Republik Indonesia dan Perdana Menteri Republik Singapura pada 25 Juni 2006, kedua negara sepakat untuk mendorong daya saing ekonomi Batam, Bintan dan Karimun agar memiliki celah pasar regional maupun internasional yang lebih lebar.

Bagi Indonesia, kerja sama ekonomi dengan Singapura akan memberikan keuntungan secara makro. Jika daya tarik ekonomi kawasan (wilayah) sudah terbentuk, bukan tidak mungkin pertumbuhan ekonomi nasional dapat turut terdorong maju.

Berdasarkan kerja sama itu, spirit perlindungan penanaman modal dapat dilakukan oleh pemerintah. Hal itu dibuktikan dengan cara menjaga hak pengalihan aset, hak melakukan transfer serta hak repatriasi yang dimiliki para investor. Sepanjang telah memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya di bidang penanaman modal, hak-hak penanaman modal tersebut harus mendapat pengawalan yang baik oleh pemerintah, sehingga investor merasa nyaman berinvestasi di Indonesia.

Umpan balik kenyamanan berinvestasi biasanya terjadi jika harmonisasi dalam kegiatan penanaman modal dapat terjadi. Harmonisasi itu dapat tercipta dengan sendirinya apabila pemerintah dapat menjelaskan batasan hak, kewajiban dan tanggung jawab investor secara tegas dan transparan dan kemudian turut menjaga batasan tersebut secara konsekuen. Harmonisasi dapat lebih ditingkatkan apabila keseluruhan batasan-batasan tersebut dapat terangkai dalam format perjanjian internasional yang kemudian disepakati oleh semua pihak yang berkepentingan.

Salah satu bentuk harmonisasi dalam penanaman modal dapat terwujud jika kelancaran dalam hak pengalihan aset dan hak untuk melakukan transfer serta repatriasi yang dilakuan investor dapat berjalan dengan baik. Karena itu, harmonisasi penanaman modal tidak lain merupakan ujud dari intensitas hubungan dan interdependensi antara stakeholders investasi dengan shareholders investasi.

Pemerintahan yang gemar melindungi aktivitas investasi, biasanya akan membentuk investor yang patuh dan bertanggung jawab dengan hukum, taat dalam mematuhi kewajiban fiskal dan kewajiban sosial, baik ketika menjalankan hak pengalihan aset, hak transfer maupun hak repatriasinya. Biasanya peran perjanjian penanaman modal internasional lebih ditujukan untuk menghindari terjadinya perselisihan penanaman modal.

Dalam jangka panjang, international investment agreement bermanfaat untuk menciptakan asas perlindungan yang kemudian memberikan efek kepastian hukum kepada para investor. Pada sisi lain, melalui perjanjian tersebut, investor semakin dipertegas untuk menjalankan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat. Hal tersebut dapat dilihat dari perilaku investor yang menghormati tradisi budaya masyarakat setempat serta mampu melaksanakan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat. Karena itu, isu penanaman modal yang sering menjadi pokok bahasan dalam fora kerja sama penanaman modal internasional, biasanya meliputi:

Ekses perkembangan kegiatan ekonomi yang ditimbulkan oleh penanaman modal (admission and establishment);
Iklim persaingan usaha yang sehat (competition);
Mekanisme dan prosedur penyelesaian sengketa antara investor dengan negara (dispute settlement investor to state);
Mekanisme dan prosedur penyelesaian sengketa antara negara dengan negara (dispute settlement state to state);
Ketenagakerjaan (employment);
Persoalan lingkungan hidup (environment);
Perlakuan adil dan perlindungan keamanan menyeluruh bagi kegiatan investasi, antara lain: kerusakan investasi oleh kejahatan dan kebakaran, serta perlindungan terhadap hak cipta dan hak paten (fair and equitable treatment or full protection and security);
Ketentuan penanaman modal yang dimiliki negara asal investor (home country measures);
Ketentuan penanaman modal yang dimiliki negara tempat berinvestasi (host country operational measures);
Kegiatan transaksi ilegal (illicit payments);
Insentif dan fasilitas investasi yang promotif (incentives), antara lain: insentif mata uang, komersial atau pengurangan pajak, keuangan serta bea cukai;
Ketentuan penanaman modal yang terkait dengan perdagangan (investment-related trade measures);
Perlindungan keamanan serta perlakuan yang setara dengan sesama investor asing lainnya (most-favoured-nation treatment);
Perlindungan keamanan serta perlakuan yang setara dengan investor domestik (national treatment);
Tanggung jawab sosial perusahaan (social responsibility);
Substansi kontrak yang dirumuskan negara (state contracts);
Ganti rugi pengambil-alihan investasi oleh negara (taking of property);
Perpajakan (taxation);
Jaminan transfer termasuk dalam mata uang asing (funds transfer). Biasanya untuk transaksi yang terkait dengan penanaman modal, keuntungan, bunga, capital gain, dividen, royalti, repatriasi investasi maupun biaya lainnya;
Transfer teknologi (technology transfer);
Tranfer harga (pricing transfer);
Transparansi birokrasi (transparency);

Dalam peta perundingan kerja sama internasional, fora perjanjian penanaman modal dapat berupa perjanjian multilateral (forum kerja sama yang disepakati oleh hampir seluruh atau banyak negara), perjanjian regional dan plurilateral (forum kerja sama yang disepakati hanya beberapa negara tertentu), maupun perjanjian bilateral (forum kerja sama yang disepakati oleh dua negara).

International Monetary Fund, World Intellectual Property Organization, dan World Trade Organization adalah lembaga internasional yang sering menyuarakan forum multilateral dalam rangka mendorong kelahiran kesepakatan internasional tentang penanaman modal. Bahkan beberapa perjanjian investasi multilateral didorong oleh konvensi penyelesaian perselisihan investasi antara negara dengan investor asing yang sudah disepakati sejak tahun 1965. Karena itu Bank Dunia berupaya memfasilitasi kelahiran kerangka kerja penyelesaian sengketa penanaman modal secara komprehensif ke dalam MIGA. Mulai tahun 1986, Multilateral Investment Guarantee Agency berfungsi untuk memberikan jaminan terhadap resiko non-kemersial yang dialami perusahaan investasi yang menjadi anggota.

Forum WTO juga telah beberapa kali menghasilkan komitmen tentang penanaman modal, termasuk pula yang terjadi pada forum sebelumnya seperti pada Putaran Uruguay di tahun 1994. Contohnya adalah General Agreement on Trade in Service yang menekankan untuk menyiapkan model khusus dalam menangani kebijakan dan masalah penanaman modal. Trade Related Investment Measures (TRIMs) menyepakati agar ketentuan-ketentuan investasi yang dapat menghambat perdagangan dapat ditangani dengan baik. Sedangkan TRIPs menyepakati terhadap isu-isu yang pararel dengan konvensi hak kekayaan intelektual.

Pada fora regional dan plurilateral, kesepakatan penanaman modal biasanya lahir akibat keinginan melakukan integrasi ekonomi kawasan. Misalnya seperti yang terjadi dengan European Union, European Community and African, Caribbean and Pacific Countries, NAFTA (integrasi ekonomi kawasan Amerika, Kanada dan Meksiko), maupun ASEAN.

Pola pengembangan fora regional dan plurilateral bisa terjadi secara mengerucut maupun meluas. Dalam forum kerja sama regional ASEAN (termasuk pula ASEAN+mitra, East Asia Summit), kerja sama integrasi ekonomi kawasan yang mengerucut seperti dalam forum sub-regional (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle, Indonesia-Malaysia-Singapore Growth Triangle, Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East Asia Growth Area, Australia-Indonesia Development Area).

Pola pengembangan fora regional dan plurilateral yang meluas terdapat pada forum kerja sama inter-regional. Misalnya seperti yang terjadi pada Asia Europe Meeting, Asia Pacific Economic Cooperation, dan Senior Finance Officer Meeting. Namun demikian, forum kerja sama tersebut tetap ingin mewujudkan semangat kawasan perdagangan bebas (liberalisasi ekonomi).

Dalam kerangka ASEAN, kesepakatan penanaman modal justru menjurus untuk saling bersinergi dan berkolaborasi antar-negara anggota. Misalnya seperti keinginan untuk saling mempromosikan dan memajukan investasi daerah antar-kawasan. Berdasarkan kerangka perjanjian tentang investasi daerah ASEAN, seluruh negara anggota sepakat untuk saling mempromosikan investasi daerah antar-kawasan dan melakukan liberalisasi peraturan investasi. Negara anggota ASEAN juga sepakat untuk mewujudkan konsep national treatment (dalam rangka penghapusan tindakan diskriminatif dan penerapan peraturan sama diantara para anggota), serta meningkatkan transparansi regulasi dan menyediakan sistem penyelesaian sengketa antar-negara.

Pada fora bilateral, kesepakatan yang timbul biasanya didasari semangat untuk memberikan perlindungan investasi dan komitmen untuk menciptakan kebijakan yang mendukung dan mempromosikan investasi di kedua negara. Seperti yang digambarkan dalam 2.300 bilateral investment treaties (BIT) yang ditandatangani sepanjang 1960-1990, biasanya dua negara saling sepakat dalam soal:

Nasionalisasi;
Hak transfer dan repatriasi;
Penyelesaian sengketa;
Non-diskriminasi;
Subrogasi;

Semula forum bilateral diselenggarakan untuk menciptakan hubungan baik dalam bidang penanaman modal antara negara maju dan berkembang. Dalam perkembangannya kemudian, BIT bermanfaat untuk menciptakan kerja sama penanaman modal antar-negara berkembang, negara berkembang dengan negara yang ekonominya dalam masa transisi, maupun negara berkembang dengan negara sosialis.

Oleh dua negara bersepakat yang cerdas, biasanya BIT dimanfaatkan sebagai instrumen untuk lebih memberi penekanan (dan pengembangan) terhadap kesepakatan perjanjian penanaman modal yang lebih luas. Atau dengan kata lain, bagi negara yang berpikiran maju, BIT sering digunakan sebagai momentum untuk mempercepat dan mempertegas implementasi perjanjian penanaman modal yang bersifat multilateral maupun regional dan plurilateral. FitriWeningtyas&GitaIndrawanti

Kiat Mengisi LKPM

2010-02-22T08:05:00.016+07:00

Sebagai format isian yang menjelaskan tentang perkembangan kegiatan perusahaan, terkadang pekerjaan menyusun LKPM sangat menjemukan, apalagi mesti disampaikan secara berkala. Terlebih di sana investor juga mesti menjelaskan kendala yang dihadapi sewaktu menjalankan kegiatan investasi. Sebab, apakah pemerintah dapat segera turun tangan memberikan feedback terhadap permasalahan yang diuraikan di dalam LKPM?

Namun demikian, LKPM tetap mesti disusun oleh perusahaan dan disampaikan kepada instansi penanaman modal sesuai tingkat kewenangan yang dimiliki. Berikut ini petunjuk tentang pengisian LKPM sesuai format pertanyaan yang diajukan:

Nama perusahaan: jawab sesuai nama yang tercantum dalam anggaran dasar yang dimiliki perusahaan. Jika perusahaan telah melakukan perubahan anggaran dasar, sesuaikan dengan nama baru yang disetujui oleh Kementerian Hukum dan HAM;
Akta pendirian: sebutkan sesuai nomor dan tanggal pendirian perusahaan yang tertera pada akta pendirian perusahaan;
Nama notaris: jawab sesuai nama notaris yang membuat akta perusahaan;
Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM: isi dengan nomor dan tanggal sesuai surat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM;
Nomor Pokok Wajib Pajak: isi sesuai dengan NPWP perusahaan yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak;
Alamat korespondensi: uraikan alamat kantor pusat perusahaan yang terdiri: nama gedung, nama jalan, kota, kode pos, nomor telepon, nomor faksimile dan alamat email;
Bidang usaha: jawab sesuai nama bidang usaha yang tercantum pada Pendaftaran Penanaman Modal, Izin Prinsip Penanaman Modal, Persetujuan Penanaman Modal, Izin Usaha atau Izin Usaha Tetap;
Lokasi proyek: jelaskan alamat lokasi atau keberadaan proyek yang terdiri: nama jalan, kelurahan/desa, kabupaten/kota dan nama provinsi yang disertai nomor telepon dan nomor faksimile;
Perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang dimiliki: isi seluruh perizinan yang telah diperoleh baik dari instansi pusat maupun daerah beserta tanggal dan nomor perizinannya;
Realisasi modal tetap: jika PMDN sebutkan dengan mata uang rupiah (Rp) dan PMA sebutkan dengan mata uang dolar Amerika (US$). Realisasi modal tetap untuk pembelian dan pematangan tanah ditulis berdasarkan nilai perolehan (pembelian) beserta pematangan tanah. Realisasi modal tetap untuk bangunan dan gedung yang dihitung termasuk nilai bangunan pabrik, gudang dan prasarana di dalam lokasi proyek. Realisasi modal tetap untuk mesin, peralatan dan suku cadang (spareparts) yang dihitung termasuk yang impor maupun pembelian lokal, serta peralatan pencegah pencemaran lingkungan. Realisasi modal tetap lain-lain yang dinilai termasuk alat angkut, peralatan kantor, inventaris kantor dan biaya studi kelayakan. Selanjutnya kolom sub-total merupakan jumlah penggunaan dana dari seluruh modal tetap;
Realisasi modal kerja: jelaskan jumlah realisasi pengeluaran modal tidak tetap pada setiap perputaran fase produksi. Pada sektor industri, fase turn over modal kerja produksi terjadi setiap tiga bulan. Komponen modal kerja yang dihitung termasuk pengeluaran bahan baku, bahan penolong, gaji, upah karyawan, dan biaya overhead. Cantumkan nilai kurs jika terjadi konversi pembiayaan dari mata uang Amerika ke mata uang Indonesia atau sebaliknya. Selanjutnya bagi proyek PMA alih status tetap menggunakan mata uang rupiah bila dalam Izin Usaha atau Persetujuan Penanaman Modal dinyatakan dalam rupiah (Rp) ;
Realisasi sumber pembiayaan dari modal sendiri: uraikan realisasi modal saham yang disetor para pemegang saham selama pelaksanaan kegiatan penanaman modal dalam periode laporan;
Realisasi sumber pembiayaan dari modal pinjaman: jawab sesuai nilai modal pinjaman dalam dan luar negeri baik dalam bentuk valuta asing maupun rupiah yang diterima perusahaan selama periode laporan;
Realisasi sumber pembiayaan dari laba ditanam kembali: hanya diisi bagi proyek perluasan sesuai nilai laba yang ditanam kembali oleh perusahaan sepanjang periode laporan;
Realisasi modal perseroan dari peserta Indonesia dan dari peserta asing: hanya diisi jika menyertakan modal asing. Penyertaan modal sesuai dengan nama dan nilai penyertaan saham yang tercantum dalam anggaran perseroan;
Realisasi modal perseroan berupa modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal yang disetor: uraikan sesuai nilai modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor yang tertera pada anggaran dasar perseroan;
Penyelesaian fisik terhadap luas penggunaan tanah: isi sesuai pelaksanaan pengadaan atau penggunaan tanah yang dinyatakan dalam meter persegi (hektar);
Penyelesaian fisik terhadap pembangunan gedung: jawab sesuai pelaksanaan pembangunan gedung yang dinyatakan dalam persentase selama dalam periode laporan;
Penyelesaian fisik terhadap pemasangan mesin/peralatan: uraikan sesuai pelaksanaan impor mesin, peralatan dan suku cadang beserta pemasangannya yang dinyatakan dalam persentase selama dalam periode laporan;
Penggunaan tenaga kerja Indonesia: jawab sesuai jumlah tenaga kerja yang diserap dalam pelaksanaan proyek penanaman modal, termasuk tenaga kerja pembangunan (erector), musiman dan borongan;
Penggunaan tenaga kerja asing: uraikan sesuai jumlah tenaga kerja asing yang dipekerjakan yang telah memiliki Izin Kerja Tenaga Asing (IMTA);
Produksi barang/jasa dan pemasaran per tahun: pada kolom jenis barang/jasa diisi keterangan jenis barang/jasa seperti yang tercantum dalam Izin Usaha, persetujuan pertama, perluasan, alih status atau perubahannya. Pada kolom satuan diisi dengan satuan yang tercantum dalam Izin Usaha, persetujuan pertama, perluasan, alih status atau perubahannya. Pada kolom kapasitas izin diisi sesuai dengan yang tercantum dalam Izin Usaha atau persetujuan. Pada kolom kapasitas terpasang diisi dengan kapasitas mesin atau peralatan yang dioperasikan secara optimal atau berdasarkan shift kerja. Pada kolom realisasi produksi diisi berdasarkan jumlah produksi yang dihasilkan dalam satu tahun periode laporan. Data pada kolom realisasi produksi akan berdampak luas, karena bila kapasitas produksi yang diisi melebihi 30% dari kapasitas terpasang (sesuai Izin Operasional), maka perusahaan wajib mengajukan perluasan proyek. Pada kolom nilai ekspor dinyatakan berdasarkan realisasi ekspor perusahaan dalam bentuk mata uang dollar Amerika sepanjang periode laporan;
Kewajiban perusahaan terhadap lingkungan (sesuai UKL atau UPL): cantumkan apakah perusahaan sudah menyusun UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup) dan UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup). UPL dan UKL ditujukan bagi proyek yang kegiatannya tidak berdampak penting (atau secara teknologi dapat dikelola) yang disusun melalui formulir dari instansi teknis terkait. UKL dan UPL merupakan bagian dari dokumen AMDAL perusahaan dalam rangka mentaati kewajiban lingkungan yang diatur dalam Izin Usaha, persetujuan atau mengikuti persyaratan bidang usaha tertentu berdasarkan kapasitas produksi;
Kewajiban perusahaan terhadap lingkungan (sesuai ANDAL): jawab sesuai nomor dan tanggal persetujuan RKL atau RPL yang dikeluarkan Komisi AMDAL pusat maupun daerah. Hal tersebut ditetapkan dalam Izin Usaha, persetujuan atau mengikuti persyaratan bidang usaha tertentu berdasarkan kapasitas produksi. ANDAL (Studi Analisis Dampak Lingkungan Hidup) merupakan bagian dari dokumen AMDAL yang memuat RKL (Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup) dan RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup);
Kewajiban perusahaan untuk bermitra: uraikan bila perusahaan memiliki kewajiban kemitraan karena bergerak pada bidang usaha tertentu yang memang mewajibkan untuk itu. Jenis kemitraan perusahaan dijalankan bersama usaha kecil/menengah;
Kewajiban perusahaan untuk melakukan pelatihan tenaga kerja Indonesia: isi bila perusahaan mempekerjakan tenaga kerja asing. Kewajiban tersebut dilakukan dalam rangka transfer teknologi kepada tenaga kerja Indonesia dalam bentuk program pelatihan tertentu pada sejumlah tenaga kerja;
Kewajiban perusahaan untuk menjalankan CSR: hanya diisi bila perusahaan telah melakukan kegiatan sosial atau meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar lokasi proyek;
Kewajiban perusahaan lain-lain: hanya diisi bila perusahaan mendapat tanggung jawab khusus terhadap lokasi proyek atau bidang usaha penanaman modalnya;
Permasalahan yang dihadapi perusahaan: uraikan sesuai dengan permasalahan dan hambatan yang timbul dalam pelaksanaan proyek. Misal seperti masalah pertanahan, masalah ketenagakerjaan, masalah pemasaran serta upaya yang telah dilakukan disertai usul dan saran penyelesaiannya. Jawaban dapat ditulis pada lembar terpisah jika hal yang akan diungkapkan perusahaan sangat banyak;

Sejatinya LKPM disusun dan ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan dengan mencantumkan nama jelas, jabatan serta stempel perusahaan. Cantumkan pula nama, jabatan, nomor telepon dan alamat email petugas perusahaan yang ditugaskan untuk mengklarifikasi substansi LKPM.

Karena LKPM merupakan kegiatan berkala, sebaiknya perusahaan selalu menyimpan softcopy dari laporan sebelumnya dengan baik. Selain sebagai acuan pada pengisian LKPM berikutnya, juga dalam rangka memudahkan pembuatan LKPM karena tidak perlu mengisi ulang terhadap data dan informasi yang tidak mengalami perubahan. (Tim Editor)

Cara Mendirikan Bentuk Badan Usaha Perseroan Terbatas

2010-02-15T17:39:00.019+07:00

Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan kesepakatan (perjanjian) bersama. Kegiatan usaha badan hukum tersebut mengandalkan modal dasar yang dimiliki, yakni berupa seluruh nilai nominal saham miliknya.

Perseroan dapat didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih, tentunya melalui akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Modal dasar yang harus disiapkan untuk mendirikan perseroan, minimal sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan pada saat itu para pendirinya sudah harus mengambil porsi sahamnya masing-masing. Namun demikian, paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) modal dasar persero harus ditempatkan secara penuh. Dan itu harus ditunjukkan melalui bukti setor yang sah.

Termasuk pula ketika mengeluarkan saham untuk menambah modal yang akan ditempatkan, persero juga harus memastikan bahwa dana segar yang diterimanya akan disetor secara penuh. Hal ini menjadi penting karena akan segera dialami oleh perseroan yang memiliki jumlah pemegang saham kurang dari 2 (dua) orang. Bagi perseroan itu, dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak memperoleh status badan hukum, ia wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain, atau mengeluarkan saham baru kepada orang lain, .

Selanjutnya aturan mengenai pendirian perseroan oleh 2 (dua) orang atau lebih menjadi tidak berlaku bagi perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki negara (badan usaha milik negara yang berbentuk perseroan). Sama halnya dengan perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, serta lembaga lainnya yang diatur oleh Undang Undang Pasar Modal, juga tidak berlaku ketentuan boleh didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih.

Para pendiri perseroan harus mampu merumuskan maksud dan tujuan perseroannya secara jelas, dan mengetahui spesifikasi sektor usahanya dengan cermat. Mereka harus memahami kriteria bidang usaha yang akan dikelola sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007, Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 dan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007.

Setelah menetapkan lokasi badan usahanya pada alamat yang sesuai dengan tempat kedudukannya, para pendiri perseroan dapat segera memproses penyusunan akta pendirian perseroan dengan bantuan notariat. Akta Pendirian Perseroan memuat tentang Anggaran Dasar dan keterangan lain yang terakit dengan pendirian perseroan itu sendiri.

A. Anggaran Dasar, memuat tentang:

Nama dan tempat kedudukan perseroan;
Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
Jangka waktu berdirinya perseroan;
Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
Jumlah saham, klasifikasi saham jika ada, serta jumlah saham untuk setiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham dan nilai nominal setiap saham;
Nama jabatan dan jumlah anggota direksi dan dewan komisaris;
Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham);
Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota direksi dan dewan komisaris;
Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen;

B. Keterangan Lain, memuat tentang:

Nama lengkap, tempat tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan pendiri perseorangan (atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal keputusan Kementerian Hukum dan HAM tentang pengesahan badan hukum dari pendiri perseroan);
Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota direksi dan dewan komisaris yang pertama kali diangkat;
Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor;

Dalam membuat akta pendirian kepada notaris, para pendiri perseroan dapat mewakilkan kepada orang lain melalui surat kuasa. Setelah selesai disusun, akta diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk memperoleh pengesahan badan hukum perseroan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM.

Permohonan pengesahan badan hukum dapat diajukan melalui sistem elektronik, yang disebut Sistem Administrasi Badan Hukum. Data isian formulir SISMINBAKUM meliputi:

Nama dan tempat kedudukan perseroan;
Jangka waktu berdirinya perseroan;
Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
Jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor;
Alamat lengkap perseroan;

Ketika mengisi formulir SISMINBAKUM, pemohon harus sudah mengajukan nama perseroan, agar sesuai dengan tata cara pemberian nama perseroan seperti yang diatur pemerintah. Apabila pemohon berhalangan dalam mengajukan nama perseroan dan mengisi formulir SISMINBAKUM, ia dapat memberi kuasa kepada notaris. Berdasarkan permohonan yang diterima dengan benar serta lengkap, paling lambat dalam waktu 60 (enam puluh) hari kerja, Menteri Hukum dan HAM akan menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum Perseroan.

Tata cara pemberian nama perseroan sebagaimana yang diatur pemerintah adalah sebagai berikut:

Nama perseroan tidak boleh sama (mirip) dengan yang telah dipakai secara sah oleh perseroan lain;
Nama perseroan tidak bertentangan dengan upaya menciptakan ketertiban umum serta kesusilaan;
Nama perseroan tidak boleh mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah serta lembaga internasional, kecuali telah mendapat izin dari yang bersangkutan;
Nama perseroan harus sesuai dengan maksud, tujuan serta kegiatan usaha. Atau menunjukkan maksud dan tujuan perseroan saja tanpa nama diri;
Nama perseroan jangan menggunakan inisial (beberapa) angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata;
Nama perseroan jangan bermakna sebagai perseroan, badan hukum atau persekutuan perdata;
Nama perseroan harus didahului dengan frase "Perseroan Terbatas" yang disingkat PT;
Bagi perseroan terbuka, pada akhir nama perseroan harus ditambah dengan singkatan "Tbk";

Sejatinya dengan telah berlaku Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pemerintah telah mereformasi dalam birokrasi permohonan pengesahan badan hukum perseroan. Beberapa langkah reformasi yang bertujuan menghemat biaya dan waktu serta memberikan pelayanan secara cepat, tepat serta transparan, meliputi:

A. Menyederhanakan Prosedur:

Dengan menggunakan teknologi informasi, yakni melalui SISMINBAKUM, waktu penyelesaian pengesahan seharusnya hanya 14 (empat belas) hari setelah persyaratan dipenuhi.
Memberikan Pelayanan Satu Atap terhadap kewenangan yang dimiliki Menteri Hukum dan HAM, yang meliputi: pengesahan badan hukum perseroan, perubahan anggaran dasar, menyelenggarakan daftar perseroan, dan mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara.

B. Menyederhanakan Anggaran Dasar:

Dilakukan dengan cara menyederhanakan isi dan materi akta anggaran dasar perseroan. Dalam undang-undang perseroan terbatas sebelumnya, pemerintah mengatur akta anggaran dasar perseroan ke dalam 28 (dua puluh delapan) pasal. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pemerintah mengatur akta anggaran dasar perseroan hanya ke dalam 20 (dua puluh) pasal.

C. Menyederhanakan Persyaratan, sehingga hanya melampirkan:

Salinan akta pendirian perseroan serta salinan akta perubahan pendirian perseroan;
Bukti pembayaran PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak);
Bukti setor modal perseroan dari bank atas nama perseroan atau rekening bersama atas nama salah seorang anggota direksi. Atau pernyataan telah menyetor modal perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota direksi bersama dengan pendiri serta semua anggota dewan komisaris perseroan;
Surat keterangan domisili perseroan dari lurah (kepala daerah) atau pengelola gedung. Atau pernyataan domisili perseroan yang ditandatangani semua anggota direksi bersama dengan pendiri serta semua anggota dewan komisaris perseroan;
Dokumen pendukung lain dari instansi terkait sesuai peraturan yang berlaku. (Tim Editor)

Produk Hukum Kerja Sama Penanaman Modal Indonesia

2010-02-15T16:17:00.013+07:00

P4M Indonesia-Denmark (download);
P4M Indonesia-Iran (download);
P4M Indonesi-Finlandia (download);
P4M Indonesia-Qatar (download);
P4M Indonesia-Kamboja (downlod);
P4M Indonesia-Singapura (download);
P4M Indonesia-Kuba (download);
P4M Indonesia-Rusia (download);
P4M Indonesia-Bangladesh (download);
P4M Indonesia-Denmark (download);
P4M Indonesia-Maroko (download);
P4M Indonesia-Thailand (download);
P4M Indonesia-Mongolia (download);
P4M Indonesia-Vietnam (download);
P4M Indonesia-Turki (download);
P4M Indonesia-Suriah (download);
P4M Indonesia-Mauritius (download);
P4M Indonesia-Argentina (download);
P4M Indonesia-Yaman (download);
P4M Indonesia-Filipina (download);
P4M Indonesia-Swedia (download);
P4M Indonesia-Uzbekistan (download);
P4M Indonesia-Finlandia (download);
P4M Indonesia-Bulgaria (download);
P4M Indonesia-Rumania (download);
P4M Indonesia-Pakistan (download);
P4M Indonesia-Ukraina (download);
P4M Indonesia-Chile (download);
P4M Indonesia-Tunisia (download);
P4M Indonesia-OKI (download);
P4M Indonesia-Norwegia (download);
P4M Indonesia-Turkmenistan (download);
P4M Indonesia-Hongaria (download);
P4M Indonesia-Mesir (download);
P4M Indonesia-Spanyol (download);
P4M Indonesia-Belanda (download);
P4M Indonesia-Italia (download);
P4M Indonesia-Kanada (download);
P4M Indonesia-Zimbabwe (download);
P4M Indonesia-Belgia (download);
P4M Indonesia-Malaysia (download);
P4M Indonesia-Korea (download);
P4M Indonesia-Aljazair (download);
P4M Indonesia-Australia (download);
P4M Indonesia-Ceko (download);
P4M Indonesia-Swiss (download);
P4M Indonesia-Laos (download);
P4M Indonesia-Jerman (download);
P4M Indonesia-Brunei-Malaysia-Singapura-Filipina-Thailand (download);
P4M Indonesia-Polandia (download);
P4M Indonesia-Suriname (download);
P4M Indonesia-Korea (download);
P4M Indonesia-Norwegia (download);
P4M Indonesia-Sudan (download);
P4M Indonesia-Perancis (download);
P4M Indonesia-Jordania (download);
P4M Indonesia-China (download);
Australian Treaty Series (download);
P4M Indonesia-Inggris-Irlandia Utara (download);
P4M Indonesia-Jordan (download);
P4M Indonesia-Srilanka (download);
Joint Ministerial Statement AIDA (download);
American Exchange Note Investment Guaranties (download);
Economic Partnership Agreement Japan-Indonesia (download);
Article 13 of IJEPA (download);
Konvensi MIGA (download);
Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh ASEAN-China (download);
Kerangka Persetujuan ASEAN (download);
Kerja Sama Ekonomi Batam-Singapura (download);
Kerja Sama Ekonomi Pembangunan ASEAN-Rusia (download);
Kerja Sama Ekonomi Indonesia-Slovakia (download);
Agreement Among The Government of Brunei Darussalam-The Republic of Indonesia-Malaysia-The Republic of the Philippines-The Republic of Singapore-The Kingdom of Thailand for The Promotion and Protection of Investment (download);
Pendirian Pusat Promosi Trade-Tourism-Investment ASEAN (download);
Kerja Sama Ekonomi Indonesia-Belanda (download);
Kerja Sama Ekonomi-Teknik Indonesia-Ekuador (download);
Kerja Sama Ekonomi-Teknik Indonesia-Azerbaijan (download);
Kerja Sama Industri ASEAN (download);
Kerangka Kerja Sama ASEAN Integrasi Sektor-Sektor Prioritas (download);
The Fourth Meeting of ASEAN Head of Investment Agencies (download);
ASEAN Protocol on Dispute Settlement Mechanism (download);
The ASEAN Head of Investment Agencies Meeting (download);
Frame Work Agreement on the ASEAN Investment Area (download);
Protocol to Amend The Agreement Among The Government of Brunei Darussalam-The Republic of Indonesia-Malaysia-The Republic of the Philippines-The Republic of Singapore-The Kingdom of Thailand for The Promotion and Protection of Investments (download);
Indonesia Temporary Exclusion List for Opening Up in AIA (download);
Frame Work Agreement on the AIA (download);
Protocol to Amend the Agreement Among the Government of Brunei Darussalam-The Republic of Indonesia-Malaysia-The Republic of The Philippines-The Republic of Singapore-The Kingdom of Thailand for The Promotion and Protection of Investments (download);
Indonesia Sensitive List for Opening Up in AIA (download);
Statement on Bold Measures at the Sixth ASEAN Summit (download);
Joint Press Statement of the ASEAN Heads Investment Agencies Meeting 1997 (download);
Kemitraan Ekonomi Indonesia-Jepang (download);
Undang-Undang Pembentukan WTO 1994 (download); FitriWeningtyas&GitaIndrawanti

Cara Mengajukan Permohonan Pembatalan Pembekuan Kegiatan Usaha Serta Fasilitas Penanaman Modal

2010-02-15T11:38:00.016+07:00

Investor dapat dikenakan sanksi bila melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya, serta menyalahgunakan fasilitas penanaman modal yang dinikmati. Setelah diberi peringatan tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut, masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan namun tidak juga ditanggapai, sanksi administratif akan dilanjutkan berupa pembatasan kegiatan usaha. Jika dalam satu bulan juga tidak mengindahkan, sanksi administratif akan diperberat menjadi pembekuan kegiatan usaha serta fasilitas penanaman modal.

Pembekuan kegiatan usaha serta fasilitas penanaman modal (yang merupakan sanksi administratif lanjutan dari pembatasan kegiatan usaha) dapat berupa:

Penghentian sementara sebagian kegiatan pada lokasi proyek (tempat usaha);
Penghentian sementara sebagian bidang usaha dari beberapa bidang usaha yang dimiliki perusahaan;
Pembekuan terhadap fasilitas penanaman modal yang telah diberikan kepada perusahaan;

Namun jika perusahaan telah merasa melakukan upaya perbaikan, ia dapat mengajukan permohonan pembatalan pembekuan kegiatan usaha serta fasilitas penanaman modal kepada BKPM atau instansi penanaman modal provinsi maupun kabupaten/kota yang telah melayangkan gugatan sanksi administratif kepadanya. Selanjutnya dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah dilakukan BAP proyek, instansi penanaman modal tersebut akan menerbitkan surat Pembatalan Pembekuan Kegiatan Usaha serta Fasilitas Penanaman Modal.

Selanjutnya jika gugatan pembekuan kegiatan usaha akan dilayangkan kepada perusahaan yang memperoleh fasilitas, maka instansi penanaman modal provinsi dan kabupaten/kota yang akan mengenakan sanksi administratif tersebut harus memberitahukan kepada BKPM. Lalu bila perusahaan berniat baik untuk membenahi diri, ia dapat mengajukan permohonan pembatalan pembekuan kegiatan usaha serta fasilitas penanaman modal. Surat permohonan itu ditujukan kepada BKPM maupun instansi penanaman modal provinsi atau kabupaten/kota tempat di mana perusahaan memperoleh Pendaftaran, Izin Prinsip, Persetujuan atau Izin Usaha.

Setelah menerima surat permohonan pembatalan, kemudian dilakukan penyusunan BAP proyek oleh Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang dikoordinasikan oleh BKPM serta instansi penanaman modal provinsi atau kabupaten/kota yang dimaksud. Dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah dilakukan BAP, surat Pembatalan Pembekuan Kegiatan Usaha serta Fasilitas Penanaman Modal akan diterbitkan. (Tim Editor)

Cara Mengajukan Permohonan Pembatalan Pembatasan Kegiatan Usaha

2010-02-15T10:52:00.007+07:00

Sanksi administratif dapat diberikan kepada penanam modal jika tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sebagai investor, atau bisa juga karena menyalahgunakan fasilitas penanaman modal yang dinikmati. Jika tidak mengindahkan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dalam tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan, investor dapat dikenakan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha.

Pembatasan kegiatan usaha adalah sanksi yang diberikan oleh BKPM, instansi penanaman modal provinsi maupun kabupaten/kota (sesuai di mana perusahaan memperoleh Pendaftaran, Izin Prinsip, Persetujuan atau Izin Usaha) kepada perusahaan agar:

Membatasi kegiatan usaha di salah satu atau beberapa lokasi (bagi perusahaan yang memiliki kegiatan di beberapa lokasi);
Membatasi kapasitas produksi;

Namun apabila perusahaan merasa telah melakukan upaya-upaya perbaikan, ia dapat mengajukan permohonan pembatalan pembatasan kegiatan usaha. Permohonan tersebut diajukan melalui surat pembatalan pembatasan kegiatan usaha kepada BKPM, instansi penanaman modal provinsi maupun kabupaten/kota yang telah melayangkan surat gugatan pembatasan kegiatan usahanya. Dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah dilakukan BAP proyek, surat pembatalan pembatasan kegiatan usaha akan diterbitkan. (Tim editor)

Cara Mengajukan Permohonan Pencabutan Izin Usaha

2010-02-15T09:43:00.009+07:00

Pencabutan adalah tindakan administratif untuk membatalkan Pendaftaran Penanaman Modal, Izin Prinsip Penanaman Modal, Persetujuan Penanaman Modal maupun Izin Pendirian Kantor Perwakilan Perusahaan Asing. Sanksi administratif ini dikenakan kepada perusahaan yang telah memiliki kegiatan nyata atau memiliki Izin Usaha. BKPM, instansi penanaman modal provinsi maupun kabupaten/kota terpaksa mencabut kembali surat perizinan yang telah diberikan kepada perusahaan karena melakukan penyimpangan dari peraturan surat perizinan penanaman modal yang telah mereka miliki.

Namun demikian, apabila investor memutuskan untuk menutup kegiatan investasinya, juga harus mengajukan permohonan ini. Caranya dengan mengajukan surat permohonan kepada BKPM atau instansi penanaman modal provinsi maupun kabupaten/kota sesuai tempat di mana ia memperoleh surat perizinan sebelumnya. Persyaratan yang harus dilengkapi berupa:

Surat permohonan pencabutan yang ditandatangani oleh direktur atau yang diberi kuasa;
Rekaman RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) yang berisi persetujuan (kesepakatan) pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal, Izin Prinsip Penanaman Modal, Persetujuan Penanaman Modal, Izin Pendirian KPPA (kantor Perwakilan Perusahaan Asing), Izin Usaha maupun Izin Usaha Tetap;
Rekaman akta pendirian perusahaan beserta perubahannya;
LKPM (laporan Kegiatan Penanaman Modal) periode terakhir;

Permohonan ditandatangani dan diajukan langsung oleh direksi perusahaan. Jika berhalangan, pemohon dapat menguasakan kepada pihak lain dengan disertai surat kuasa bermaterai. Berdasarkan surat permohonan yang diterima dengan lengkap dan benar, dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, akan diterbitkan Pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal atau Izin Usaha. (Tim Editor)

Berita Acara Pemeriksaan Proyek

2010-02-15T07:55:00.011+07:00

Berita Acara Pemeriksaan proyek adalah laporan hasil pemeriksaan lapangan terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal. Pemeriksaan lapangan ini perlu dilakukan untuk mengevaluasi fasilitas fiskal yang dinikmati perusahaan penanaman modal. Dari pemeriksaan lapangan secara langsung terhadap perusahaan penanaman modal, selanjutnya akan diputuskan, apakah perusahaan perlu diberikan sanksi, pembatalan sanksi serta keputusan evaluasi penanaman modal lainnya.

Sejatinya kegiatan penyusunan BAP proyek lebih merupakan langkah proaktif BKPM serta instansi penanaman modal tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Langkah ini diperlukan untuk mengevaluasi perusahaan penanaman modal di wilayahnya (sesuai tingkat kewenangan). Namun demikian, karena BAP proyek menjadi dokumen yang harus dilampirkan investor ketika:

Mengajukan permohonan fasilitas impor bahan baku;
Mengajukan permohonan pencabutan proyek penanaman modal bagi perusahaan yang menikmati fasilitas impor mesin atau peralatan selama 5 (lima) tahun;
Mengajukan permohonan pengenaan sanksi proyek;
Mengajukan permohonan pembatalan sanksi proyek;

Oleh karena itu, investor dapat secara proaktif mengajukan permohonan dibuatkan BAP sesuai keperluannya tersebut.

Permohonan pembuatan BAP diajukan dengan menggunakan surat permohonan BAP yang ditujukan langsung kepada BKPM maupun instansi penanaman modal tingkat provinsi atau kabupaten/kota. Pembuatan BAP akan dilakukan oleh Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang dibentuk oleh Kepala BKPM atau kepala instansi penanaman modal tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Dalam batas waktu 2 (dua) hari kerja sejak permohonan BAP diterima, BKPM atau instansi penanaman modal provinsi maupun kabupaten/kota harus segera memberitahukan Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Selanjutnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan diterima, Tim harus segera turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan proyek.

BAP langsung dibuat di lapangan (lokasi proyek) oleh Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja, BAP harus sudah diterima oleh pejabat unit Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM atau instansi penanaman modal provinsi maupun kabupaten/kota. (Tim Editor)

Cara Mengajukan Permohonan Pembatalan Pendaftaran, Izin Prinsip atau Persetujuan Penanaman Modal

2010-02-13T15:12:00.012+07:00

Pembatalan adalah tindakan administratif yang membuat Pendaftaran Penanaman Modal, Izin Prinsip Penanaman Modal, Persetujuan Penanaman Modal maupun Izin Pendirian Kantor Perwakilan Perusahaan Asing yang telah dimiliki perusahaan menjadi tidak berlaku. BKPM, instansi penanaman modal provinsi maupun kabupaten/kota terpaksa membatalkan surat perizinan penanaman modal yang telah diterbitkan karena investor tidak kunjung merealisasikan kegiatan investasinya.

Realisasi kegiatan investasi dapat dibuktikan secara administratif maupun fisik oleh perusahaan penanaman modal. Secara administratif dapat dilihat dari:

Akta pendirian perusahaan dan pengesahannya;
NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak);
Izin lokasi atau perjanjian sewa gedung;
Surat Persetujuan Fasilitas Bea Masuk Impor Barang Modal;
APIT (Angka Pengenal Impor Terbatas);
RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing) bagi yang menggunakan tenaga kerja warga negara asing pendatang;
IMB (Izin Mendirikan Bangunan), atau;
Izin UUG/HO (Izin Undang-Undang Gangguan);

Realisasi kegiatan investasi yang dibuktikan secara fisik oleh perusahaan penanaman modal meliputi:
A. Kegiatan pokok bidang industri:

Pengadaan lahan;
Pembangunan (sewa) gedung atau pabrik, atau;
Pengimporan mesin dan peralatan. Atau pembelian mesin dan peralatan produksi dalam negeri;

B. Kegiatan pokok bidang usaha jasa:

Pengadaan lahan atau tempat usaha, atau;
Pembangunan (sewa) gedung atau pengadaan ruang perkantoran;

C. Kegiatan pokok bidang usaha pertanian:

Pengadaan lahan;

D. Kegiatan pokok bidang usaha perikanan:

Pengadaan kapal ikan;
Pengadaan unit pengolahan ikan di darat;

Perusahaan penanaman modal bisa berinisiatif membatalkan kegiatan penanaman modal jika tidak sanggup merealisasikan kegiatan investasinya (baik secara administratif maupun fisik) sesuai waktu yang telah disepakati. Permohonan pembatalan diajukan kepada BKPM atau instansi penanaman modal provinsi maupun kabupaten/kota sesuai tempat di mana surat perizinannya (Pendaftaran Penanaman Modal, Izin Prinsip Penanaman Modal, Persetujuan Penanaman Modal maupun Izin Pendirian Kantor Perwakilan Perusahaan Asing) diperoleh. Dokumen yang dilengkapi meliputi:

Surat permohonan yang ditandatangani oleh direktur atau yang diberi kuasa;
Rekaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau pernyatakan para pihak yang menyetujui pembatalan Izin Prinsip atau Persetujuan Penanaman Modal;
Bagi kantor perwakilan perusahaan asing harus melampirkan surat pernyataan dari kantor pusat negara asal;

Permohonan diajukan langsung oleh direksi perusahaan dan jika berhalangan dapat menguasakan kepada pihak lain dengan disertai surat kuasa bermaterai cukup. BKPM, instansi penanaman modal provinsi atau kabupaten/kota akan memproses permohonan pembatalan dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima dan dinyatakan benar serta lengkap. Bentuknya adalah Surat Pembatalan Izin Prinsip/Persetujuan Penanaman Modal atau Surat Pembatalan Izin Pendirian Kantor Perwakilan Perusahaan Asing. (Tim Editor)

Tentang Surat Kuasa

2010-02-13T14:36:00.006+07:00

Jika direksi perusahaan sebagai pemohon penanaman modal berhalangan datang sendiri ke PTSP BKPM, PTSP provinsi maupun PTSP kabupaten/kota, ia dapat mendelegasikan kepada pihak lain. Untuk proses itu maka harus dibuat surat kuasa dan proses pendelegasiannya hanya diakui sampai (ke tangan) pihak ketiga.

Jika pendelegasian kepada pihak kedua, maka pemohon (pihak pertama) harus memberi kuasa dengan surat kuasa asli bermaterai cukup yang dilengkapi identitas diri yang jelas dari penerima kuasa (pihak kedua). Jika pihak kedua juga berhalangan, maka ia dapat mendelegasikan kepada pihak ketiga berupa hak substitusi.

Namun demikian hak substitusi harus sepengetahuan pihak pertama disertai persetujuan tertulis. Jika tidak disetujui oleh pihak pertama, pihak kedua hanya dapat menerima kuasa tanpa bisa memberikan hak substitusi kepada pihak ketiga.

Jika pemohon adalah investor asing, surat kuasa dibuat dihadapan notaris atau dicatat (waarmerking) oleh notaris negaranya. Atau bisa juga surat kuasa pemohon dilegalisasi oleh Perwakilan Republik Indonesia yang berada di negara asal investor atau melalui perwakilan negara investor yang berada di Indonesia. (Tim Editor)

Cara Mengajukan Permohonan Perpanjangan IMTA

2010-02-13T07:28:00.012+07:00

Perusahaan penanaman modal dan KPPA (Kantor Perwakilan Perusahaan Asing) dapat memperpanjang masa berlaku Surat Keputusan IMTA yang telah diperoleh. Itu bila masa berlaku 1 (satu) tahun yang ditetapkan dalam Surat Keputusan IMTA dirasakan kurang.

Permohonan Perpanjangan IMTA diajukan dengan menggunakan formulir IMTA, dan dalam pengajuannya memiliki kriteria sebagai berikut:

Bagi TKA yang berlokasi kerja lebih dari 1 (satu) wilayah provinsi atau bekerja pada KPPA, permohonan perpanjangan IMTA diajukan ke PTSP BKPM;
Bagi TKA yang berlokasi kerja di lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, permohonan perpanjangan IMTA diajukan ke PTSP provinsi;
Bagi TKA yang berlokasi kerja dalam 1 (satu) kabupaten/kota, permohonan perpanjangan IMTA diajukan ke PTSP kabupaten/kota;

Permohonan perpanjangan IMTA harus dilakukan paling lambat 30 hari sebelum SK IMTA dari TKA habis masa berlakunya. Permohonan diajukan dengan formulir IMTA dengan dilengkapi persyaratan:

Rekaman Surat Keputusan IMTA yang telah dimiliki (yang akan diperpanjang);
Bukti pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing dari bank yang ditunjuk oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
Rekaman polis asuransi;
Program pendidikan dan pelatihan TKI pendamping;
Rekaman Surat Keputusan RPTKA yang masih berlaku;

Permohonan ditandatangani dan diajukan sendiri oleh direksi perusahaan ke pejabat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ditempatkan di PTSP BKPM. Jika berhalangan, pemohon dapat menguasakan kepada pihak lain dengan surat kuasa bermaterai.

Berdasarkan permohonan yang diterima, Surat Keputusan Perpanjangan IMTA akan diterbitkan oleh pejabat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di PTSP BKPM dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima dan dinyatakan benar serta lengkap. (Tim Editor)

Cara Memperoleh Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

2010-02-13T07:06:00.009+07:00

Perusahaan penanaman modal maupun KPPA (Kantor Perwakilan Perusahaan Asing) yang akan mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing). IMTA diajukan oleh perusahaan apabila calon TKA yang akan dipekerjakan telah memiliki Visa Untuk Bekerja.

Permohonan IMTA diajukan dengan menggunakan formulir IMTA dengan dilengkapi persyaratan:

Rekaman Perjanjian Kerja dengan perusahaan yang mempekerjakan;
Bukti pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing dari bank yang ditunjuk oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
Rekaman polis asuransi;
Rekaman surat pemberitahuan tentang persetujuan pemberian visa;
Pasfoto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar;

Permohonan ditandatangani dan diajukan sendiri oleh direksi perusahaan ke pejabat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ditempatkan di PTSP BKPM. Jika berhalangan, pemohon dapat menguasakan kepada pihak lain dengan surat kuasa bermaterai.

Berdasarkan permohonan yang diterima, Surat Keputusan IMTA akan diterbitkan oleh pejabat Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi di PTSP BKPM dalam waktu 3 (tiga) hari kerja, sejak permohonan diterima dan dinyatakan benar serta lengkap. Surat Keputusan IMTA berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang jika diperlukan. (Tim Editor)

Cara Mengajukan Visa Untuk Bekerja

2010-02-13T06:39:00.011+07:00

TKA (Tenaga Kerja Asing) yang akan bekerja pada perusahaan penanaman modal dan KPPA (Kantor Perwakilan Perusahaan Asing) wajib memiliki Visa Untuk Bekerja. Visa tersebut harus dimiliki sebelum tiba di Indonesia, sehingga dapat diurus melalui Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri (di negara asal tempat calon TKA bermukim).

Untuk memperoleh Visa Untuk Bekerja, perusahaan penanam modal yang menjadi tempatnya bekerja harus memiliki rekomendasi untuk memperoleh Visa Untuk Bekerja. Rekomendasi tersebut dinamakan Rekomendasi TA.01 yang dapat diajukan ke PTSP BKPM dengan menggunakan formulir TA.01, disertai persyaratan:

Rekaman keputusan pengesahan RPTKA;
Rekaman paspor TKA yang bersangkutan yang masih berlaku;
Daftar riwayat hidup terakhir (asli) yang ditandatangani oleh yang bersangkutan;
Rekaman ijazah dan sertifikat pendidikan serta bukti pengalaman kerja dalam bahasa Inggris atau terjemahannya dalam bahasa Indonesia (oleh penerjemah tersumpah);
Rekaman akta atau risalah RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) tentang penunjukkan (pengangkatan) untuk jabatan direksi dan komisaris;
Rekaman surat penunjukkan TKI pendamping;
Pasfoto berwarna TKA yang bersangkutan, berukuran 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar;
Permohonan ditandatangani oleh direksi perusahaan;
Surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan oleh direksi perusahaan;

Rekomendasi TA.01 diterbitkan dalam 1 (satu) hari kerja sejak permohonan diterima dan dinyatakan lengkap serta benar oleh pejabat Imigrasi yang ditempatkan di PTSP BKPM. Rekomendasi yang berbentuk Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Visa tersebut berlaku dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan. Surat pemberitahuan itu akan dikirim langsung melalui telex ke Kantor Perwakilan Indonesia di negara pemohon Visa Untuk Bekerja oleh petugas Imigrasi di PTSP BKPM . (Tim Editor)

Cara Mengajukan Permohonan Perubahan dan Perpanjangan RPTKA

2010-02-12T17:08:00.016+07:00

Penanam modal dapat merubah dan memperpanjang RPTKA yang telah dimiliki. Perubahan RPTKA meliputi perubahan jabatan, perpindahan lokasi dan perubahan jumlah tenaga kerja asing. Jika perubahan RPTKA hanya bisa diajukan ke PTSP BKPM, sementara perpanjangan RPTKA yang berlokasi kerja dalam 1 (satu) wilayah provinsi diajukan ke PTSP provinsi. Namun perpanjangan RPTKA berlokasi kerja lintas provinsi tetap harus diajukan ke PTSP BKPM.

Untuk melakukan perubahan atau perpanjangan tersebut, investor harus memperoleh pengesahan RPTKA. Permohonan tersebut diajukan dengan formulir RPTKA disertai persyaratan:

Rekaman Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Usaha yang telah dimiliki;
Rekaman akta pendirian perusahaan yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM dan perubahannya terkait dengan susunan direksi dan komisaris perusahaan;
Keterangan domisili perusahaan dari pemerintah daerah setempat;
Bagan struktur organisasi perusahaan;
Surat penunjukan tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping tenaga kerja asing yang akan dipekerjakan;
Rekaman bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan;
Rekomendasi dari Direktur Jenderal terkait, khusus bagi jabatan antara lain di subsektor Migas, Pertambangan umum, listrik dan subsektor jasa pelayanan medik. Kategori pertambangan umum meliputi Kontrak Karya (KK), Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dan Kuasa Pertambangan (KP);
Rekaman Surat Keputusan Pengesahan RPTKA yang sudah dimiliki;

Permohonan ditandatangani direksi perusahaan di atas materai yang cukup dan langsung diserahkan sendiri ke PTSP BKPM atau PTSP provinsi. Jika berhalangan, pemohon dapat menguasakan kepada pihak lain melalui surat kuasa bermaterai.

Pejabat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ditempatkan di PTSP BKPM akan memproses permohonan perubahan RPTKA dan menandatangani Surat Keputusan Perubahan RPTKA. Permohonan perpanjangan lokasi kerja lintas provinsi juga diterbitkan oleh Pejabat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang berada di PTSP BKPM.

Kepala PTSP provinsi akan memproses dan menerbitkan permohonan perpanjangan RPTKA yang berlokasi kerja di dalam 1 (satu) wilayah provinsi. Surat keputusan baik yang dikeluarkan PTSP BKPM maupun PTSP provinsi diterbitkan paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap serta benar. (Tim Editor)

Cara Memperoleh Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)

2010-02-12T16:43:00.010+07:00

Apabila perusahaan penanaman modal atau KPPA (Kantor Perwakilan Perusahaan Asing) ingin mempekerjakan tenaga kerja asing, ia harus mendapat pengesahan RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing).

Permohonan tersebut diajukan dengan formulir RPTKA dengan dilengkapi persyaratan:

Rekaman Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Usaha yang telah dimiliki;
Rekaman akta pendirian perusahaan yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM dan perubahannya terkait dengan susunan direksi dan komisaris perusahaan;
Keterangan domisili perusahaan dari pemerintah daerah setempat;
Bagan struktur organisasi perusahaan;
Surat penunjukkan tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping tenaga kerja asing yang akan dipekerjakan;
Rekaman bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan;
Rekomendasi dari Direktur Jenderal terkait, khusus bagi jabatan antara lain di subsektor Migas, Pertambangan umum, listrik dan subsektor jasa pelayanan medik. Kategori pertambangan umum meliputi Kontrak Karya (KK), Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dan Kuasa Pertambangan (KP);

Permohonan ditandatangani direksi perusahaan di atas materai yang cukup dan langsung diserahkan sendiri ke PTSP BKPM. Jika berhalangan, pemohon dapat menguasakan kepada pihak lain melalui surat kuasa bermaterai.

Pejabat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ditempatkan di PTSP BKPM akan menandatangani permohonan RPTKA dalam bentuk Surat Keputusan Pengesahan RPTKA. Surat keputusan tersebut diterbitkan paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap serta benar. (Tim Editor)

Cara Mengajukan Permohonan Perubahan API-P

2010-02-12T16:17:00.007+07:00

Investor dapat merubah ketentuan yang telah ditetapkan pada API-P yang diperolehnya. Namun untuk merubah ketentuan tersebut, ia harus mengajukan permohonan perubahan API-P.

Permohonan perubahan tersebut dengan menggunakan formulir API-P dan kartu API-P yang disertai:

API-P (Angka Pengenal Importir Produsen) yang lama;
Surat keterangan kehilangan dari kepolisian jika kartu API-P yang lama hilang;
Rekaman akta pendirian dan perubahannya yang terkait dengan susunan direksi terakhir serta pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM;
Rekaman surat keterangan domisili kantor pusat perusahaan yang masih berlaku dari kantor kelurahan setempat atau fotokopi perjanjian sewa atau kontrak tempat berusaha;
Rekaman Pendaftaran/Izin Prinsip Penanaman Modal/Surat Persetujuan yang dimiliki;
Rekaman Izin Usaha yang dimiliki;
Rekaman NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) Perusahaan sesuai dengan domisili;
Rekaman TDP (Tanda Daftar Perusahaan);
Pasfoto masing-masing pengurus atau direksi perusahaan dengan latar belakang warna merah berukuran 3x4, masing-masing sebanyak 2 (dua) lembar;
Rekaman IMTA (Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing) yang masih berlaku bagi penandatangan dokumen impor WNA (Warga Negara Asing). Jika Warga Negara Indonesia menyertakan rekaman Kartu Tanda Penduduk;
Surat kuasa dari direksi jika penandatangan dokumen impor (kartu API-P) tidak dilakukan oleh direksi;

Permohonan ditandatangani di atas materai yang cukup oleh direksi perusahaan dan langsung disampaikan sendiri. Jika berhalangan dapat menguasakan kepada pihak lain disertai dengan surat kuasa bermaterai.

Berdasarkan permohonan yang diterima, Kepala BKPM (atau pejabat yang ditunjuk) akan menerbitkan Angka Pengenal Importir Produsen atas nama Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Pemrosesan API-P dilakukan dalam waktu 4 (empat) hari kerja sejak permohonan diterima dan dinyatakan benar serta lengkap. Perubahan API-P berlaku di seluruh wilayah Indonesia selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usahanya. (Tim Editor)

Cara Memperoleh Angka Pengenal Importir Produsen (API-P)

2010-02-12T14:56:00.008+07:00

API-P merupakan salah satu bentuk fasilitas non-fiskal yang dapat dinikmati penanam modal. Dengan memiliki API-P (Angka Pengenal Importir Produsen), investor dapat melaksanakan sendiri kegiatan impor mesin, peralatan, barang dan bahan, baik yang akan digunakan sendiri maupun untuk mendukung proses produksi.

Permohonan memperoleh API-P diajukan dengan menggunakan formulir API-P dan kartu API-P disertai persyaratan:

Rekaman akta pendirian dan perubahan perusahaan yang terkait dengan susunan direksi terakhir serta pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM;
Rekaman surat keterangan domisili kantor pusat perusahaan yang masih berlaku dari kantor kelurahan setempat atau fotokopi perjanjian sewa (kontrak) tempat usaha;
Rekaman Pendaftaran/Izin Prinsip Penanaman Modal/Surat Persetujuan yang dimiliki;
Rekaman Izin Usaha yang dimiliki;
Rekaman NPWP Perusahaan sesuai dengan domisili atau rekaman NPWP pengurus atau direksi perusahaan;
Rekaman TDP (Tanda Daftar Perusahaan);
Pasfoto terakhir masing-masing pengurus atau direksi perusahaan yang menandatangani API-P dengan latar belakang warna merah, berukuran 3x4 dan masing-masing 2 lembar;
Rekaman IMTA (Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing) yang masih berlaku bagi penandatangan API-P Warga Negara Asing (WNA). Jika Warga Negara Indonesia harus melampirkan rekaman Kartu Tanda Penduduk;
Surat kuasa dari direksi jika penandatangan dokumen impor (Kartu API-P) bukan oleh direksi;

Permohonan ditandatangani oleh direksi di atas materai yang cukup dan selanjutnya diantar sendiri secara langsung. Jika berhalangan, pemohon dapat menguasakan kepada pihak lain dengan dilampiri surat kuasa bermaterai. Berdasarkan permohonan yang masuk, Kepala BKPM (atau pejabat yang ditunjuk) akan menandatangani Angka Pengenal Importir Produsen atas nama Menteri Perdagangan Republik Indonesia.

API-P diproses selama 4 (empat) hari kerja sejak permohonan diterima dan dinyatakan benar serta lengkap. API-P berlaku di seluruh wilayah Indonesia selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usahanya. Selanjutnya API-P wajib didaftar ulang pada 5 (lima) tahun berikutnya di PTSP BKPM. Pendaftaran ulang harus dilakukan dalam periode 30 hari kerja sejak masa berlaku API-P habis. (Tim Editor)

Cara Memperoleh Usulan Fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Badan

2010-02-12T14:24:00.009+07:00

Investor dapat diusulkan oleh PTSP BKPM untuk memperoleh fasilitas pajak penghasilan badan. Namun fasilitas tersebut hanya berlaku bila ia melakukan kegiatan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu atau di daerah-daerah tertentu yang memang disediakan fasilitas pajak oleh pemerintah.

Permohonan agar diusulkan memperoleh fasilitas pajak dengan menggunakan formulir Permohoanan Usulan FAsilitas Pajak Penghasilan (PPh) Badan disertai persyaratan:

Rekaman akta pendirian berikut perubahannya;
Rekaman NPWP;
Rekaman Izin Prinsip Penanaman Modal tentang kegiatan usaha atau bentuk perizinan sejenis lainnya dari instansi yang berwenang berdasarkan peraturan yang berlaku;

Permohonan ditandatangani oleh direksi perusahaan di atas materai yang cukup dan disampaikan sendiri secara langsung. Jika berhalangan dapat menguasakan kepada pihak lain dengan membawa surat kuasa. Berdasarkan permohonan yang masuk, Kepala BKPM (atau pejabat yang ditunjuk) akan menerbitkan Surat Usulan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Berdasarkan PP No.1/2007 Yang Kemudian Diubah Oleh PP No.62/2008. Surat tersebut ditujukan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Pajak. Surat usulan pemberian fasilitas PPh akan diterbitkan oleh PTSP BKPM paling lambat dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan diterima dengan lengkap dan benar. (Tim Editor)

Cara Mengajukan Permohonan Perpanjangan Waktu Pengimporan Barang dan Bahan

2010-02-12T13:57:00.010+07:00

Apabila penanam modal yang telah memperoleh fasilitas bea masuk impor barang dan bahan tidak sanggup menyelesaikan kegiatan impor selama 2 (dua) tahun, ia masih dapat memperoleh keleluasaan waktu impor. Namun tambahan jangka waktu pengimporan yang diberikan pemerintah hanya berlaku 1 (satu) tahun sejak periode fasilitas barang dan bahan berakhir.

Pengajuan permohonan disampaikan kepada PTSP BKPM dengan menggunakan formulir permohonan perpanjangan waktu pengimporan barang dan bahan, disertai persyaratan:

LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) periode terakhir;
Rekaman Surat Persetujuan Fasilitas Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan yang dimiliki;
Alasan perpanjangan waktu pengimporan;
Rekaman PIB (Pemberitahuan Impor Barang) untuk barang dan bahan atau faktur pembelian mesin dalam negeri;

Setelah ditandangani di atas materai yang cukup oleh direksi perusahaan, permohonan diajukan secara langsung oleh pemohon. Jika berhalangan, pemohon dapat menguasakan kepada pihak lain dengan menggunakan surat kuasa bermaterai. Berdasarkan permohonan yang masuk, PTSP BKPM akan menerbitkan Surat Persetujuan Perpanjangan Masa Berlaku Pemberian Fasilitas Pembebasan Bea Masuk Atas Pengimporan Sisa Barang dan Bahan. Surat tersebut dapat diterima pemohon paling lambat dalam waktu 4 (empat) hari kerja sejak berkas permohonan diterima dan dinyatakan benar dan lengkap. (Tim Editor)

Cara Mengajukan Perubahan (Penambahan) Fasilitas Bea Masuk Impor Barang dan Bahan

2010-02-12T13:28:00.009+07:00

Apabila merasa kurang, investor dapat meminta penambahan fasilitas bea masuk impor barang dan bahan. Caranya dengan mengajukan permohonan Persetujuan Perubahan/Penambahan Fasilitas Bea Masuk Atas Impor Barang dan Bahan kepada PTSP BKPM.

Permohonan diajukan dengan formulir permohonan perubahan/penambahan persetujuan fasilitas atas impor barang dan bahan disertai persyaratan:

Alasan perubahan atau penambahan fasilitas bea masuk impor barang dan bahan;
Rekaman PIB (Pemberitahuan Impor Barang) untuk barang dan bahan yang sudah direalisasi atau faktur pembelian atas mesin dalam negeri;
Rekaman SP (Surat Persetujuan) Fasilitas bea masuk atas impor mesin;
Rekaman LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) periode terakhir;

Permohonan harus disampaikan langsung oleh direksi perusahaan setelah ditandatangani di atas materai cukup. Jika berhalangan, pemohon dapat menguasakan kepada pihak lain dengan disertai surat kuasa. PTSP akan menerbitkan Surat Persetujuan Perubahan/Penambahan Pemberian Fasilitas Bea Masuk Atas Pengimporan Barang dan Bahan disertai lampiran Daftar Barang dan Bahan. Surat tersebut dapat diambil pemohon dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan diterima dan dinyatakan lengkap serta benar. (Tim Editor)

Cara Mengajukan Permohonan Fasilitas Bea Masuk Impor Barang dan Bahan

2010-02-11T14:35:00.006+07:00

Setelah mendapat persetujuan fasilitas pembebasan impor mesin, selanjutnya investor dapat mengajukan permohonan fasilitas bea masuk impor barang dan bahan bagi perusahaannya. Insentif bea masuk impor barang dan bahan yang diberikan pemerintah memiliki kriteria:

Fasilitas bea masuk impor barang dan bahan diberikan dalam waktu produksi selama 2 (dua) tahun dengan waktu pengimporan diberikan sekaligus dalam jangka waktu 2 (dua) tahun pula. Ketentuan ini berlaku bagi perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha. Namun demikian, waktu pengimporan dapat diperpanjang lagi selama 1 (satu) tahun sejak Surat Persetujuan Fasilitas Pengimporan Barang dan Bahan berakhir;
Fasilitas bea masuk impor barang dan bahan diberikan selama 4 (empat) tahun dan waktu pengimporan juga diberikan untuk jangka waktu 4 (empat) tahun pula. Ketentuan ini berlaku bagi perusahaan yang menggunakan mesin produksi dalam negeri yang memiliki kandungan komponen lokal (local content) minimal 30%. Namun demikian, waktu pengimporan tidak diberikan masa perpanjangan lagi oleh pemerintah.

Pengajuan permohonan persetujuan fasilitas bea masuk impor barang dan bahan dengan menggunakan formulir permohonan persetujuan fasilitas impor barang dan bahan, disertai persyaratan:

Inventarisasi daftar barang dan bahan dalam bentuk hardcopy dan softcopy (sesuai dengan investor module BKPM);
NPWP;
Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
NIK (Nomor Induk Kepabeanan);
Angka Pengenal Impor (API/APIT/API-P);
Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku. Khusus untuk industri pengolahan dilengkapi dengan diagram alir (flow chart);
Kalkulasi penggunaan barang dan bahan sesuai dengan jenis produksi yang dihasilkan oleh mesin utama;
Denah pabrik dan gambar tata letak mesin-mesin atau peralatan atau gambar teknis gedung (bangunan);
Rekaman PIB (Pemberitahuan Impor Barang) atas impor mesin atau faktur pembelian atas mesin dalam negeri;
Untuk PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) harus menyertakan Surat rekomendasi dari Kepala Otorita Asahan tentang penggunaan bahan baku/penolong;
Data teknis (brosur) barang dan bahan;
Rekaman Surat Persetujuan Fasilitas Keringanan/Pembebasan Bea Masuk Impor Mesin dan Izin Usaha;
LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) periode terakhir;

Permohonan ditandangani di atas materai cukup oleh direksi perusahaan dan diajukan langsung ke PTSP BKPM. Jika berhalangan, pemohon dapat menguasakan kepada pihak lain dengan surat kuasa bermaterai. PTSP BKPM akan menerbitkan Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Bea Masuk Impor Barang dan Bahan disertai lampiran Daftar Barang dan Bahan. Proses penerbitan ini paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan diterima dan dinyatakan benar serta lengkap. (Tim Editor)

Cara Mengajukan Perpanjangan Waktu Pengimporan Mesin

2010-02-11T14:01:00.012+07:00

Selain menambah fasilitas bea masuk impor mesin, investor dapat pula memperpanjang batas waktu impor mesin jika merasa waktu yang ditetapkan dalam Surat Persetujuan Fasilitas Bea Masuk kurang leluasa.

Untuk mengajukan permohonan tersebut, investor dapat menggunakan formulir permohonan perpanjangan waktu pengimporan mesin disertai persyaratan berikut:

LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) periode terakhir;
Rekaman Surat Persetujuan Fasilitas Bea Masuk Impor Mesin yang dimiliki;
Alasan Perpanjangan waktu pengimporan;
Rekaman PIB (Pemberitahuan Impor Barang) yang pengeluarannya telah disetujui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Permohonan yang telah ditandatangani di atas materai yang cukup, diajukan sendiri oleh direksi perusahaan kepada PTSP BKPM. Jika berhalangan, pemohon dapat menguasakan kepada pihak lain disertai surat kuasa bermaterai. PTSP BKPM akan akan memproses permohonan paling lambat dalam 4 (empat) hari kerja sejak permohonan diterima dan dinyatakan benar serta lengkap. (Tim Editor)

Cara Mengajukan Perubahan (Penambahan) Fasilitas Bea Masuk Impor Mesin

2010-02-11T13:24:00.008+07:00

Penanam modal dapat menambah fasilitas bea masuk impor mesin bagi proyek investasinya. Hal itu bila fasilitas yang telah ditetapkan dalam Surat Persetujuan Fasilitas Bea Masuk terasa kurang. Untuk memperoleh tambahan fasilitas tersebut, investor harus mengajukan Permohonan Perubahan (Penambahan) Fasilitas Bea Masuk Impor Mesin.

Permohonan tersebut diajukan melalui formulir perubahan/penambahan atas fasilitas impor mesin serta mengisi daftar mesin yang dikehendaki. Lampiran lain yang diperlukan, meliputi:

Alasan perubahan atau penambahan fasilitas impor mesin;
Inventarisasi daftar mesin dan bentuk hardcopy dan softcopy (sesuai investor module BKPM);
NPWP;
Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
NIK (Nomor Induk Kepabeanan);
Angka Pengenal Impor (API/APIT/API-P);
Uraian proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku. Bagi industri pengolahan dilengkapi pula dengan diagram alir (flow chart);
Kalkulasi kebutuhan kapasitas mesin produksi yang disesuaikan dengan jenis produksi sesuai Izin Prinsip Penanaman Modal;
Data teknis atau brosur mesin;
Izin Prinsip Penanaman Modal;
Bagi Penunjang Pertambangan harus dilampirkan Kontrak Kerja dengan Pemilik Kuasa Pertambangan disertai Rekaman Kuasa Pertambangan;
LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) periode terakhir;
Rekaman Surat Persetujuan Keringanan (Pembebasan) Bea Masuk Impor Mesin yang dimiliki;
Laporan penjelasan realisasi impor mesin disertai bukti-bukti PIB (Pemberitahuan Impor Barang) yang telah mendapat persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

Setelah direksi perusahaan menandatangani permohonan di atas materai yang cukup, selanjutnya langsung disampaikan sendiri ke PTSP BKPM. Jika berhalangan, pemohon dapat menguasakan kepada pihak lain yang diberikan surat kuasa bermaterai cukup. Surat Persetujuan Perubahan/Penambahan Fasilitas Bea Masuk Impor Mesin akan diterbitkan PTSP BKPM dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima dan dinyatakan benar serta lengkap. (Tim Editor)

Cara Mengajukan Fasilitas Bea Masuk Impor Mesin

2010-02-10T11:03:00.016+07:00

Permohonan fasilitas bea masuk impor mesin dapat diajukan setelah perusahaan mendapat Izin Prinsip Penanaman Modal dari PTSP BKPM, PTSP provinsi maupun kabupaten/kota. Permohonan fasilitas itu diajukan oleh PMA maupun PMDN kepada PTSP BKPM.

Setelah mengisi formulir permohonan fasilitas impor mesin, pemohon dapat melampirkan persyaratan:

Inventarisasi daftar mesin dalam bentuk hardcopy dan softcopy (sesuai investor module BKPM);
Akta Pendirian Perusahaan;
NPWP;
NIK (Nomor Induk Kepabeanan);
Angka Pengenal Impor (API/APIT/API-P);
Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan bagi industri pengolahan harus dilengkapi dengan diagram alir (flow chart);
Kalkulasi kebutuhan kapasitas mesin produksi yang disesuaikan dengan jenis produksi di dalam Izin Prinsip Penanaman Modal;
Denah pabrik dan gambar tata letak mesin/peralatan atau gambar teknis gedung/bangunan (termasuk untuk hotel dan perkantoran);
Bagi perusahaan pertambangan dalam bentuk KK (Kontrak Karya) atau PKP2B (Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara) harus melampirkan surat rekomendasi Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi;
Bagi perusahaan penunjang pertambangan harus melampirkan surat rekomendasi Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi atau Dinas Pertambangan setempat berupa Izin Operasional untuk menempatkan mesin atau peralatan;
Bagi PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) harus melampirkan surat rekomendasi Kepala Otorita Asahan;
Data teknis atau brosur mesin;
Izin Prinsip Penanaman Modal;
Bagi Penunjang Pertambangan harus melampirkan Kontrak Kerja dengan Pemilik KP (Kuasa Pertambangan) disertai Rekaman KP (Kuasa Pertambangan);
LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) periode terakhir;

Permohonan diajukan langsung oleh direksi perusahaan setelah ditandatangani di atas materai cukup. Jika berhalangan, pemohon dapat menguasakan kepada pihak lain disertai dengan surat kuasa bermaterai.

Berdasarkan permohonan yang diterima dan dinyatakan benar serta lengkap, PTSP BKPM akan memproses dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja. Pemerintah akan memberikan fasilitas bea masuk impor mesin selama 2 (dua) tahun sejak Surat Persetujuan Fasilitas Bea Masuk diterbitkan. Jika merasa kurang, investor dapat menambah waktu penerimaan fasilitasnya sesuai peraturan berlaku. (Tim Editor)

Kemana Mengajukan Permohonan Fasilitas Fiskal, Non-Fiskal dan Insentif Daerah?

2010-02-10T09:50:00.016+07:00

Permohonan fasilitas penanaman modal adalah pengajuan kebutuhan fasilitas yang diperlukan perusahaan dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal. Melalui permohonan tersebut, Kepala BKPM atas nama Menteri Keuangan akan memberikan persetujuan pemberian fasilitas penanaman modal berupa bea masuk atas impor mesin, barang dan bahan.

Permohonan fasilitas bea masuk atas impor mesin, fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan, serta usulan mendapatkan fasilitas PPh (Pajak Penghasilan) badan dapat diajukan kepada PTSP BKPM. Di sana, investor juga akan dilayani ketika mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas nonfiskal yang berupa: API-P, RPTKA, TA.01 dan IMTA.

Selanjutnya klasifikasi kewenangan pemrosesan perubahan atau perpanjangan fasilitas nonfiskal dapat diajukan pada:

A. PTSP BKPM, yang akan melayani:

Perubahan RPTKA;
Perpanjangan IMTA bagi tenaga kerja asing yang lokasi kerjanya berada lebih dari 1 (satu) provinsi;
Perubahan atau perpanjangan APIT;

B. PTSP Provinsi, yang akan melayani:

Perpanjangan RPTKA;
Perpanjangan IMTA bagi tenaga kerja asing yang lokasi kerjanya berada lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota;

C. PTSP Kabupaten/kota, yang akan melayani:

Perpanjangan IMTA bagi tenaga kerja asing yang lokasi kerjanya berada di 1 (satu) kabupaten/kota.

Kemudian bagi penanaman modal yang memerlukan insentif daerah serta kemudahan penanaman modal daerah lainnya, ia dapat mengajukan permohonan ke PTSP provinsi maupun kabupaten/kota sesuai tingkat kewenangan yang dimiliki. Namun demikian, insentif atau kemudahan daerah yang diberikan akan disesuaikan dengan masing-masing peraturan daerah. (Tim Editor)

Fasilitas Yang Dapat Dinikmati Investor

2010-02-10T07:36:00.016+07:00

PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) maupun PMA (Penanaman Modal Asing) dapat menikmati fasilitas fiskal maupun nonfiskal yang ditawarkan pemerintah. Tujuannya untuk menstimulasi kedatangan dan pertumbuhan kegiatan penanaman modal mereka di Indonesia.

Fasilitas fiskal yang ditawarkan, meliputi:

Fasilitas bea masuk atas impor mesin;
Fasiltas bea masuk atas impor barang dan bahan;
Usulan untuk mendapatkan fasilitas PPh (Pajak Penghasilan) Badan;

Fasilitas nonfiskal yang ditawarkan, meliputi;

API-P (Angka Pengenal Importir Produsen);
RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing);
TA.01 (Rekomendasi Visa Untuk Bekerja);
IMTA (Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing);

Tidak semua bidang usaha mendapat tawaran fasilitas fiskal dari pemerintah. Karena itu, investor dapat meneliti terlebih dahulu apakah bidang usaha yang dijalaninya memang memperoleh fasilitas fiskal.

Investor PMA maupun PMDN yang bidang usahanya memperoleh fasilitas fiskal dan berencana menggunakan fasilitas tersebut bagi kegiatan investasinya harus sudah memiliki Izin Prinsip Penanaman Modal. Namun jika investor tidak membutuhkan fasilitas fiskal tersebut, ia tidak perlu memiliki Izin Prinsip.

Perusahaan PMA yang akan mengajukan Izin Prinsip karena ingin mendapatkan fasilitas fiskal harus sudah berbentuk badan hukum perseroan terbatas. Selanjutnya jika PMA yang sudah berbentuk perseroan terbatas ingin mengajukan perizinan penanaman modal pada bidang usaha yang menawarkan fasilitas fiskal, maka jika PMA tersebut ingin menikmati fasilitas yang ditawarkan, ia dapat langsung mengajukan permohonan Izin Prinsip (tanpa perlu melakukan Pendaftaran). Permohonan Izin Prinsip perusahaan PMA tersebut dapat diajukan kepada PTSP BKPM.

Perusahaan PMDN yang akan mengurus Izin Prinsip Penanaman Modal wajib memiliki akta dan pengesahan pendirian perusahaan atau Kartu Tanda Penduduk (bagi perusahaan perseorangan) serta NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Agak berbeda dengan perlakuan kepada PMA, bagi PMDN diberlakukan mengurus Pendaftaran Penanaman Modal ketika akan memproses Izin Prinsip. Permohonan Izin Prinsip perusahaan PMDN diajukan kepada PTSP BKPM, PTSP provinsi maupun kabupaten/kota sesuai dengan tingkat kewenangan yang dimiliki. (Tim Editor)

Cara Mengalihkan Kepemilikan Saham Asing

2010-02-09T13:41:00.015+07:00

Perusahaan PMDN dapat mengubah sebagian maupun seluruh penyertaan modal perseroan dengan modal asing sehingga ia berubah menjadi PMA. Demikian pula perusahaan PMA dapat mengubah penyertaan seluruh modal perseroan dengan modal dalam negeri sehingga ia berubah menjadi PMDN.

Jika PMDN berubah menjadi PMA, hal yang harus diperhatikan:

Jika ketika masih menjadi PMDN tidak memiliki Izin Prinsip dan belum memiliki Izin Usaha atau belum memiliki Izin Prinsip, perusahaan yang baru berubah wajib melakukan Pendaftaran Penanaman modal. Hal ini karena, setelah berubah menjadi PMA, kewenangan pemrosesan perizinan berada di PTSP BKPM;
Jika ketika masih menjadi PMDN telah memiliki Izin Prinsip atau Izin Usaha, perusahaan yang baru berubah wajib mengajukan permohonan Izin Prinsip atau Izin Usaha Penanaman Modal. Hal ini karena setelah berubah menjadi PMA, kewenangan pemrosesan perizinan berada di PTSP BKPM;
Jika saat sebagai PMDN telah memiliki Izin Prinsip atau Izin Usaha pada bidang usaha yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota. Selanjutnya ketika berubah menjadi PMA harus mengajukan permohonan Izin Prinsip atau Izin Usaha ke PTSP BKPM. Permohonan disertai Surat Pengantar dari PTSP provinsi atau PTSP kabupaten/kota yang berisi rencana masuknya modal asing. Jika permohonan tersebut tidak kunjung ditanggapi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja, investor cukup melampirkan tanda terima pengajuan permohonan surat tersebut.

PTSP BKPM akan menerbitkan permohonan Pendaftaran bila bidang usaha dan persentase kepemilikan saham asing yang diajukan investor telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jika tidak, permohonan Pendaftaran Penanaman Modal dapat ditolak.

Jika PMA berubah menjadi PMDN, hal yang harus diperhatikan:

Meski sebelumnya telah memiliki Pendaftaran, ketika berubah menjadi PMDN wajib melakukan kembali Pendaftaran Penanaman Modal. Hal ini karena terjadi perubahan kewenangan pemrosesan perizinan ke PTSP BKPM, PTSP provinsi maupun kabupaten/kota sesuai tingkat kewenangan yang dimilikinya;
Meski sebelumnya telah memiliki Izin Prinsip atau Izin Usaha, setelah berubah menjadi PMDN wajib mengajukan permohonan Izin Prinsip atau Izin Usaha Penanaman Modal. Hal ini karena akan terjadi perubahan kewenangan dalam pemrosesan perizinan penanaman modal ke PTSP BKPM, PTSP provinsi maupun kabupaten/kota sesuai tingkat kewenangan yang dimiliki;
Ketika masih sebagai PMA memiliki bidang yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota, maka ketika berubah menjadi PMDN harus melakukan Pendaftaran maupun pengajuan permohonan Izin Prinsip atau Izin Usaha. Permohonan tersebut diajukan ke PTSP provinsi dan PTSP kabupaten/kota dengan melampirkan Surat Pengantar dari PTSP BKPM. Surat pengantar tersebut berisi penjelasan tentang rencana keluarnya seluruh modal asing. (Tim Editor)

Ketentuan Pengembangan Usaha

2010-02-09T12:01:00.014+07:00

Penanam modal dapat mengembangkan usahanya pada bidang-bidang yang diinginkan. Pengembangan usaha itu dapat berupa perluasan usaha atau penambahan bidang usaha.

Apabila bidang usaha yang akan dikembangkan memiliki Izin Prinsip, maka investor dapat melakukan perluasan usaha, namun harus memiliki Izin Prinsip Perluasan. Sementara bagi perusahaan penanam modal yang kegiatan usaha awalnya tidak memiliki Izin Prinsip, ia dapat memperluas usahanya hanya dengan mengajukan Pendaftaran Perluasan.

Namun bagi perusahaan yang kegiatan usaha awalnya memiliki maupun tidak memiliki Izin Prinsip, ia tetap memiliki hak yang sama. Keduanya dapat melakukan penambahan bidang usaha yang memperoleh fasilitas fiskal. Namun perusahaan tersebut harus memiliki Izin Prinsip penambahan bidang usaha atau penambahan jenis produksi. Jika perusahaan ingin menambah bidang usaha yang tidak memperoleh fasilitas fiskal, ia hanya mengajukan Pendaftaran atas tambahan bidang usahanya (jenis produksi).

Jika investor akan memperluas usahanya di lokasi yang sama dengan usaha sebelumnya, ia wajib memiliki Izin Usaha atas kegiatan usaha sebelumnya. Namun itu hanya berlaku bila ia akan memperluas bidang usaha yang memperoleh fasilitas fiskal. Sementara jika perluasan usaha dilakukan di lokasi yang berbeda, permohonan perluasan dapat diajukan tanpa perlu memiliki Izin Usaha terhadap kegiatan usaha sebelumnya.

Permohonan Izin Prinsip Perluasan bagi perusahaan yang akan memperluas usahanya di lokasi yang sama maupun di lokasi berbeda dapat diajukan ke PTSP BKPM, PTSP provinsi maupun kabupaten/kota sesuai tingkat kewenangan yang dimiliki. (Tim Editor)

Ketentuan Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal

2010-02-09T09:59:00.010+07:00

Penggabungan perusahaan penanaman modal dapat dilakukan antara PMA dengan PMA, antara PMA dengan PMDN maupun antara PMDN dengan PMDN. Kepada perusahaan yang akan merger wajib mematuhi ketentuan peraturan yang terkait dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, serta peraturan tentang perseroan terbatas.

Dalam proses merger ini akan melahirkan istilah surviving company dan merging company. Surviving company adalah perusahaan yang menjadi penerus kegiatan, sementara merging company adalah perusahaan yang melebur (menggabung) di dalam proses merger tersebut. Selanjutnya sebelum melakukan merger, perusahaan yang akan meleburkan diri harus telah memiliki Izin Usaha.

Jika terjadi merger pada perusahaan masih dalam tahap pembangunan proyek investasi sehingga belum memiliki kegiatan usaha, maka surviving company harus memiliki Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger). Permohonan ini diajukan sebelum mulai melakukan kegiatan produksi (operasi) komersial.

Aturan lain akan berlaku bagi perusahaan yang memiliki lebih dari satu bidang usaha yang salah satunya masih dalam tahap pembangunan. Jika akan meneruskan kegiatan usaha yang telah memiliki Izin Usaha, kepada surviving company harus mengajukan Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger).

Lainnya adalah aturan bagi perusahaan yang memiliki lebih dari satu bidang usaha yang salah satunya masih dalam tahap pembangunan. Jika diputuskan untuk meneruskan kegiatan yang masih dalam tahap pembangunan yang dimiliki surviving company, maka kepada surviving company cukup menggunakan Izin Prinsip atau Izin Prinsip Perluasan yang sudah dimilikinya.

Termasuk pula aturan terhadap penggabungan perusahaan yang memiliki lebih dari satu kegiatan usaha yang salah satunya masih dalam tahap pembangunan. Ketika diputuskan akan meneruskan kegiatan merging company yang masih dalam tahap pembangunan, maka kepada surviving company harus mengajukan permohonan Izin Prinsip atau Izin Prinsip Perluasan.

Kali ini tentang aturan merger yang mengakibatkan penggabungan perusahaan yang memiliki lebih dari satu bidang usaha dan salah satunya masih dalam tahap pembangunan. Ketika kegiatan usaha yang masih dalam tahap pembangunan (yang tidak membutuhkan fasilitas fiskal) itu diputuskan untuk dilanjutkan, maka surviving company dapat melakukan Pendaftaran atau langsung mengajukan permohonan Izin Usaha atau Izin Usaha Perluasan. Namun itu hanya dilakukan jika perusahaan telah siap melakukan produksi (operasi) komersial. (Tim Editor)

Cara Mengajukan Izin Usaha Perubahan

2010-02-09T08:40:00.008+07:00

Permohonan Izin Usaha Perubahan adalah permohonan kepada pemerintah agar diizinkan merubah ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Izin Usaha atau Izin Usaha Perluasan.

Izin ini wajib dimiliki perusahaan karena hendak merubah ketentuan yang telah ditetapkan dalam Izin Usaha atau Izin Usaha Perluasan yang telah dimiliki. Perubahan yang dimaksud meliputi pemindahan lokasi proyek, menambah jenis produksi (diversifikasi produk tanpa menambah mesin atau peralatan sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha yang sama), merubah penyertaan modal perseroan dan memperpanjang izin usaha.

Namun perubahan di luar hal-hal yang disebutkan di atas, investor hanya wajib melapor kepada PTSP melalui Surat Pemberitahuan resmi perusahaan. Selanjutnya PTSP akan menerbitkan surat yang menerangkan telah mencatat perubahan-perubahan yang dilakukan perusahaan.

Permohonan Izin Usaha Perubahan diajukan kepada PTSP yang telah menerbitkan Pendaftaran, Izin Prinsip, Izin Prinsip Perluasan maupun Izin Usaha yang telah dimiliki perusahaan. Permohonan diajukan dengan menggunakan permohonan Izin Usaha Perubahan yang dilengkapi data pendukung terhadap rencana perubahan yang diajukan. Izin Usaha Perubahan akan diterbitkan dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak berkas pemohonan diterima dan dinyatakan benar serta lengkap. (Tim Editor)

Cara Mengajukan Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal

2010-02-09T07:35:00.013+07:00

Permohonan Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger) adalah permohonan untuk melaksanakan kegiatan produksi (operasi) komersial oleh perusahaan surviving company. Atau dengan kata lain, melalui Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger), pemerintah mengizinkan surviving company (perusahaan yang akan meneruskan kegiatan usaha setelah terjadinya merger) untuk melaksanakan kegiatan produksi (operasi) komersial.

Permohonan Izin Usaha ini diajukan dengan menggunakan f ormulir Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger) dalam bentuk hardcopy maupun softcopy sesuai investor module BKPM. Dokumen yang dilampirkan meliputi:

Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk masing-masing perusahaan;
Kesepakatan seluruh pemegang saham masing-masing perusahaan baik perusahaan yang meneruskan kegiatan (surviving company) maupun perusahaan yang menggabung (merging company). Kesepakatan tersebut berisi persetujuan seluruh perusahaan untuk melakukan merger yang dinyatakan dalam bentuk akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (sesuai Bab VI, UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);
Kesepakatan seluruh pemegang saham perusahaan, baik surviving company maupun merging company tentang rencana penggabungan perusahaan (merger plan). Kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk akta merger yang telah disetujui Kementerian Hukum dan HAM;
Rekaman Izin Usaha, Izin Prinsip atau Surat Persetujuan Penanaman Modal dan perubahannya dari masing-masing perusahaan;
Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir dari surviving company;

Permohonan diajukan langsung oleh direksi perusahaan kepada PTSP yang sebelumnya telah menerbitkan Pendaftaran, Izin Prinsip, Izin Prinsip Perluasan maupun Izin Usaha yang dimiliki perusahaan tersebut. Jika berhalangan, pemohon dapat menguasakan kepada pihak lain dengan dilengkapi surat kuasa bermaterai cukup. Permohonan Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal akan diproses selama 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan diterima dan dinyatakan lengkap serta benar. (Tim Editor)

Cara Mengajukan Izin Usaha Penanaman Modal

2010-02-08T14:29:00.019+07:00

Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk melaksanakan kegiatan operasi (produksi) komersial. Setiap perusahaan penanaman modal yang akan memulai kegiatan produksi barang maupun jasa wajib memiliki Izin Usaha tersebut.

Karena wajib dimiliki oleh perusahaan yang akan mulai produksi komersial serta berlaku sepanjang perusahaan tetap melakukan kegiatan usaha, maka yang harus diperhatikan penanam modal adalah:

Perusahaan penanaman modal yang telah memiliki Pendaftaran, Izin Prinsip maupun Surat Persetujuan Penanaman Modal harus memperoleh Izin Usaha untuk dapat memulai produksi komersialnya;
Perusahaan penanaman modal yang telah memiliki Izin Prinsip Perluasan atau Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal harus memperoleh Izin Usaha Perluasan untuk dapat melakukan produksi komersial;
PMDN yang tidak memerlukan fasilitas dan tidak memiliki Pendaftaran Penanaman Modal wajib mengajukan permohonan Izin Usaha pada saat melakukan produksi komersial;
Beberapa perusahaan penanaman modal yang telah memiliki Izin Usaha dan kemudian melakukan merger harus mengajukan permohonan Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger);
Perusahaan investasi yang telah memiliki Izin Usaha dapat melakukan perubahan dari ketentuan Izin Usaha. Misalnya memindahkan lokasi proyek, mengganti jenis produksi (diversifikasi produksi tanpa menambah mesin dan peralatan sesuai KLBI yang sama), perubahan penyertaan modal perseroan, serta melakukan perpanjangan Izin Usaha. Terhadap semua rencana perubahan tersebut, direksi perusahaan harus mengajukan permohonan Izin Usaha Perubahan;

Permohonan Izin Usaha diajukan ke PTSP yang menerbitkan pendaftaran, Izin Prinsip, Izin Prinsip Perluasan atau Izin Usaha yang dimiliki perusahaan. Namun terhadap Surat Persetujuan atau Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal yang diterbitkan sebelum 23 Desember 2009, permohonan Izin Usahanya ditujukan ke PTSP BKPM, PTSP provinsi maupun kabupaten/kota sesuai kewenangan yang dimiliki.

Pemakaian formulir untuk mengajukan permohonan Izin Usaha tergantung dari lokasi perusahaan apakah berada di luar atau di dalam kawasan industri. Pengajuan permohonan dapat dalam bentuk hardcopy maupun softcopy sesuai investor module BKPM dengan melampirkan:

LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) proyek untuk permohonan Izin Usaha atau Izin Usaha Perluasan yang memerlukan fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan;
Rekaman akta pendirian dan pengesahan serta akta perubahan dan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM;
Rekaman Pendaftaran, Izin Prinsip, Izin Prinsip Perluasan, Surat Persetujuan Penanaman Modal, Izin Usaha, Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal atau Izin Usaha Perluasan yang dimiliki;
Rekaman NPWP;
Penguasaan atau penggunaan tanah atas nama yang dibuktikan melalui rekaman sertifikat Hak Atas Tanah atau akta jual beli tanah oleh PPAT. Atau bisa juga dibuktikan melalui rekaman perjanjian sewa menyewa tanah;
Penguasaan atau penggunaan gedung (bangunan) yang dibuktikan melalui rekaman IMB (Izin Mendirikan Bangunan) atau rekaman akta jual beli (perjanjian sewa menyewa) bangunan atau gedung;
Rekaman izin gangguan (UUG/HO) atau rekaman SITU (Surat Izin Tempat Usaha) bagi perusahaan yang berlokasi di luar kawasan industri;
Rekaman LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) periode terakhir;
Rekaman persetujuan (pengesahan) AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) atau rekaman persetujuan (pengesahan) dokumen UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan) dan UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan);
Persyaratan lain yang ditentukan oleh instansi teknis terkait atau peraturan daerah setempat;

Setelah formulir diisi dan ditandatangani di atas materai oleh direksi perusahaan, berkas permohonan dibawa langsung ke PTSP tempat di mana perusahaan memperoleh Pendaftaran, Izin Prinsip, Izin Prinsip Perluasan atau Izin Usaha. Jika direksi berhalangan, dapat menguasakan kepada pihak lain dengan membawa surat kuasa bermaterai cukup. Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas diterima dan dinyatakan lengkap serta benar, Izin Usaha dapat diterima pemohon. (Tim Editor)

Cara Mengajukan Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing

2010-02-08T14:11:00.011+07:00

Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) adalah izin yang diberikan kepada perusahaan asing untuk mendirikan kantor perwakilan perusahaannya di Indonesia. Izin ini wajib dimiliki oleh KPPA di luar sektor keuangan yang dapat diajukan kepada PTSP BKPM.

Izin KPPA diterbitkan dalam bentuk izin yang ditandatangani oleh Kepala BKPM yang ditembuskan kepada Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala Perwakilan Indonesia di negara perusahaan asing tersebut serta Gubernur, Bupati atau Walikota.

Pengajuan permohonan izin KPPA dilakukan dengan menggunakan Formulir Model KPPA yang selanjutnya akan diproses dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan tersebut diterima dengan lengkap dan benar. (Tim Editor)

Cara Mengajukan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal

2010-02-08T09:18:00.021+07:00

Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal adalah izin untuk merubah ketentuan yang telah diatur dalam surat Izin Prinsip atau Izin Prinsip Perluasan yang dimiliki perusahaan. Izin Prinsip adalah izin untuk menjalankan kegiatan investasi pada sektor yang memperoleh fasilitas fiskal. Sementara Izin Prinsip Perluasan adalah izin yang diberikan kepada investor yang ingin memperluas kegiatan investasi pada sektor yang memperoleh fasilitas fiskal. Izin Prinsip maupun Izin Prinsip Perluasan diberikan kepada investor yang ingin menikmati fasilitas fiskal yang memang ditawarkan pada bidang usaha yang dilakukannya.

Dengan memiliki Izin Prinsip Perubahan, PMA maupun PMDN dapat merubah:

Ketentuan bidang usaha termasuk jenis dan kapasitas produksi, serta;
Penyertaan modal dalam perseroan, serta;
Jangka waktu penyelesaian proyek.

Untuk merubah ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Izin Prinsip atau Izin Prinsip Perluasan (sehingga menyebabkan pengajuan permohonan Izin Prinsip Perubahan), investor perlu memperhatikan:

Permohonan Izin Prinsip Perubahan wajib diajukan jika perseroan merubah persentase kepemilikan saham asing serta merubah nama dan negara asal pemilik modal asing;
Permohonan Izin Prinsip Perubahan wajib diajukan jika perusahaan terbuka (Tbk) merubah komposisi saham pendiri atau pengendali yang telah dimiliki sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan hali itu dilakukan di pasar modal dalam negeri;
Izin Prinsip Perubahan tidak wajib diajukan oleh perusahaan terbuka (Tbk) yang merubah komposisi kepemilikan saham di dalam kelompok saham masyarakat;
Setelah memiliki Izin Prinsip Penanaman Modal, investor memiliki waktu 5 (lima) tahun untuk menyelesaikan proyek investasinya dan bisa diberikan perpanjangan tambahan waktu;
Perusahaan yang telah memiliki Izin Prinsip namun sudah/belum sempat merealisasikan fasilitas fiskal dan nonfiskal dapat memindahkan lokasi proyek investasinya. Jika terjadi peristiwa seperti itu, perusahaan wajib mengajukan permohonan Izin Prinsip Perubahan ke PTSP sesuai lokasi proyek yang baru dengan membawa surat rekomendasi pindah lokasi dari PTSP yang menerbitkan Izin Prinsip Penanaman Modal;
Perubahan lokasi proyek bagi perusahaan yang bidang usahanya masih menjadi kewenangan pemerintah hanya melaporkan perubahan lokasi proyek ke PTSP BKPM;
Perubahan lain yang tidak termasuk dalam katagori tindakan yang membutuhkan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal cukup dilaporkan ke PTSP yang menerbitkan Pendaftaran atau Izin Prinsip dengan menggunakan Formulir Laporan Perubahan. Perubahan yang dimaksud seperti melakukan kegiatan yang menyebabkan terjadinya perubahan dengan ketentuan yang tercantum dalam Pendaftaran atau Izin Prinsip;

Permohonan Izin Prinsip Perubahan diajukan ke PTSP BKPM, PTSP provinsi maupun kabupaten/kota sesuai kewenangan yang dimilikinya dengan menggunakan Formulir Izin Prinsip Perubahan baik dalam bentuk hardcopy maupun softcopy berdasarkan investor module BKPM. Dokumen yang harus dilengkapi berupa:

Rekaman Izin Prinsip Penanaman Modal yang diajukan perubahannya;
Rekaman Akta Pendirian dan perubahannya yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM;
Untuk perubahan bidang usaha (jenis atau kapasitas produksi) harus melengkapi dengan keterangan rencana kegiatan berupa uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku yang dilengkapi dengan diagram alir (flow chart). Juga dilengkapi dengan rekomendasi dari instansi pemerintah terkait (jika bidang usahanya dipersyaratkan);
Untuk perubahan penyertaan dalam modal perseroan (persentase kepemilikan saham asing) harus melengkapi dengan kesepakatan para pemegang saham tentang perubahan persentase antara saham asing dan Indonesia. Kesepakatan pemegang saham tersebut harus dituangkan dalam bentuk rekaman risalah RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) atau Keputusan Sirkular yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham dan dicatat (waarmerking) Notaris. Jika tidak, bisa juga melampirkan rekaman Pernyataan Keputusan Rapat atau Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris (sesuai pasal 21, dan Bab VI, UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas) yang dilengkapi dengan bukti diri pemegang saham baru. Dokumen lain yang dibutuhkan adalah kronologis penyertaan dalam modal perseroan sejak pendirian perusahaan sampai dengan permohonan terakhir. Sedangkan bagi perusahaan terbuka (Tbk), harus dilengkapi dengan persyaratan sesuai ketentuan perundangan di Pasar Modal;
Untuk perubahan jangka waktu penyelesaian proyek harus dilengkapi dengan alasan perubahan yang dimaksud;
LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) periode terakhir;

Jika permohonan tidak bisa disampaikan sendiri oleh direksi perusahaan, dapat menguasakan kepada pihak lain disertai surat kuasa asli. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal akan diproses selama 5 (lima) hari kerja setelah seluruh berkas dokumen yang diterima dinyatakan benar dan lengkap. (Tim Editor)

Cara Mengajukan Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal

2010-02-07T09:25:00.022+07:00

Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal adalah izin yang digunakan untuk memperluas kegiatan penanaman modal. Izin ini diperlukan investor untuk menambah kapasitas produksi proyek investasi yang melebihi kapasitas yang telah ditetapkan oleh surat Izin Prinsip yang dimiliki. Izin ini hanya diperlukan oleh penanam modal yang akan menikmati fasilitas pada bidang usaha yang memang memungkinkan memperoleh fasilitas fiskal.

Permohonan Izin Prinsip Perluasan diajukan dengan menggunakan formulir Izin Prinsip Perluasan dalam bentuk hardcopy maupun softcopy berdasarkan investor module BKPM. Persyaratan yang harus dilengkapi ketika mengajukan permohonan tersebut adalah:

Rekaman Izin Usaha (jika diperlukan);
Rekaman Akta Pendirian dan perubahan yang disahkan Kementerian Hukum dan HAM;
Keterangan uraian rencana proses produksi disertai kebutuhan jenis bahan baku dan diagram air (flow chart). Juga disertai keterangan uraian rencana kegiatan usaha sektor jasa;
Rekaman Izin Prinsip atau perubahannya;
Kesepakatan perubahan komposisi saham asing dan Indonesia dalam rekaman Risalah RUPS (Keputusan Sirkular) yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham. Risalah tersebut harus telah dicatat (waarmerking) oleh Notaris. Selain Risalah RUPS dapat pula disertakan rekaman Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris (sesuai UU No 40/2007 tentang Perseroan Terbatas) yang dilengkapi dengan bukti diri pemegang saham baru. Kemudian lampirkan pula dokumen kronologis penyertaan modal perseroan, sejak perusahaan berdiri sampai permohonan terakhir. Semua lampiran dokumen tersebut hanya disampaikan oleh perusahaan yang melakukan perubahan penyertaan modal perseroan (yang mengakibatkan perubahan persentase saham asing dan Indonesia atau terjadi perubahan nama dan negara asal pemegang saham);
LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal);

Permohonan Izin Prinsip Perluasan disampaikan langsung oleh direksi perusahaan ke PTSP BKPM atau PTPS provinsi maupun kabupaten/kota sesuai dengan tingkat kewenangan yang dimiliki. Jika berhalangan, pemohon dapat menguasakan kepada pihak lain yang disertai dengan surat kuasa asli. Permohonan Izin Prinsip Perluasan yang diterima secara lengkap dan benar akan diproses maksimal dalam waktu 3 (tiga) hari kerja. (Tim Editor)

Cara Mengajukan Izin Prinsip Penanaman Modal

2010-02-07T07:11:00.029+07:00

Izin Prinsip Penanaman Modal adalah izin yang diberikan kepada penanam modal untuk mulai melakukan kegiatan investasi. Izin ini diperlukan oleh perusahaan yang membutuhkan fasilitas fiskal sehingga wajib diajukan oleh investor perusahaan tersebut.

Bagi PMA, Izin Prinsip baru dapat diajukan setelah perusahaannya berbentuk perseroan terbatas. Namun bila perusahaannya tidak membutuhkan fasilitas fiskal walaupun bidang usahanya memungkinkan memperoleh fasilitas tersebut, penanam modal asing tidak perlu memiliki Izin Prinsip. Karena itu, bila investor asing menganggap bidang usahanya membutuhkan fasilitas fiskal, pengajuan Permohonan Izin Prinsip Penanaman Modal dapat langsung dilakukan walaupun ia belum memiliki Pendaftaran Penanaman Modal.

Sama halnya dengan penanam modal dalam negeri, jika merasa membutuhkan fasilitas fiskal pada bidang usaha yang memang memungkinkan mendapat fasilitas tersebut, ia juga wajib memiliki Izin Prinsip. Namun jika investor PMDN merasa tidak membutuhkan fasilitas fiskal, ia tidak perlu bersusah payah mengajukan Permohonan Izin Prinsip Penanaman Modal. Bagi investor dalam negeri perusahaan perorangan yang ingin memperoleh Izin Prinsip, ia harus memiliki akta pengesahan pendirian perusahaan atau Kartu Tanda Penduduk serta NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).

Tidak berbeda dengan pelayanan yang diberikan penanam modal dalam negeri, PMA dapat mengajukan Permohonan Izin Prinsip Penanaman Modal kepada PTSP BKPM, PTSP provinsi maupun kabupaten/kota sesuai tingkat kewenangan yang dimilikinya.

PMA yang bidang usahanya masih menjadi urusan pemerintahan (kewenangan pemerintah), Permohonan Izin Prinsip diajukan ke PTSP BKPM. Caranya dengan mengisi formulir Izin Prinsip baik dalam bentuk hardcopy maupun softcopy sesuai investor module BKPM. Permohonan Izin Prinsip disampaikan langsung oleh direksi perusahaaan bersangkutan, dan jika berhalangan dapat menguasakan kepada pihak lain disertai surat kuasa asli. Dokumen yang disertakan pada formulir permohonan meliputi:

A. Bukti diri pemohon:

Pendaftaran bagi badan usaha yang telah melakukan pendaftaran;
Rekaman akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya;
Rekaman Pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dari Kementerian Hukum dan HAM;
Rekaman NPWP;

B. Keterangan rencana kegiatan:

Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir (flow chart);
Uraian kegiatan usaha sektor jasa;

Prosedur yang mesti dilalui oleh PMDN untuk mengajukan Permohonan Izin Prinsip justru lebih sederhana. Pengajuan permohonan bisa dilakukan oleh perseorangan Warga Negara Indonesia, Perseroan Terbatas atau perusahaan nasional yang seluruh sahamnya dimiliki oleh WNI, commanditaire vennootschap, firma, usaha perseorangan, koperasi, yayasan yang didirikan WNI, Badan Usaha Milik Negara maupun oleh Badan Usaha Milik Daerah.

Berkas permohonan harus dibawa sendiri oleh penanam modal dalam negeri yang bersangkutan. Jika berhalangan dapat menguasakan kepada pihak lain dengan memberikan surat kuasa asli. Dokumen lain yang disertakan adalah:

A. Bukti diri pemohon:

Pendaftaran bagi badan usaha yang telah melakukan pendaftaran;
Rekaman akta pendirian perusahaan dan perubahannya untuk PT, CV, Fa atau rekaman Anggaran Dasar bagi Badan Usaha Koperasi;
Rekaman pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dari Kementerian Hukum dan HAM atau pengesahan Anggaran Dasar Badan Usaha Koperasi oleh instansi yang berwenang;
Rekaman KTP untuk perseorangan;
Rekaman NPWP;

B. Keterangan rencana kegiatan:

Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir (flow chart);
Uraian kegiatan usaha sektor jasa;

C. Rekomendasi dari instansi pemerintah terkait (sesuai syarat bidang usaha);

Jika dokumen Permohonan izin Prinsip telah dinyatakan lengkap dan benar, dalam waktu paling lambat 3 hari kerja, Izin Prinsip Penanaman Modal telah dapat diterima oleh pemohon, baik PMA maupun PMDN. (Tim Editor)

Cara Melapor Ketidakpuasan Layanan PTSP

2010-02-06T13:06:00.029+07:00

Saat berinteraksi dengan unit layanan publik, posisi masyarakat seperti raja. Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, keberadaan setiap unit layanan masyarakat harus benar-benar mematuhi Indeks Kepuasan Masyarakat. Ini berarti, key performance indicator harus dipatuhi oleh instansi penyelenggara layanan publik, sehingga dapat memanjakan seorang penerima layanan dengan sebaik mungkin.

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari pengukuran kuantitatif dan kualitatif. Data tersebut diperoleh berdasarkan pendapat masyarakat ketika menerima layanan dari aparatur penyelenggara layanan publik. Oleh karena itu, kinerja layanan PTSP nasional juga harus memiliki komitmen yang sama dalam memberikan kepuasan layanan di bidang penanaman modal.

Sebelum melapor keganjilan layanan PTSP, sebaiknya penanam modal memahami dahulu tentang service quality & improvement PTSP.

A. Tugas PTSP

Melayani semua jenis perizinan penanaman modal yang diperlukan untuk merealisasikan kegiatan penanaman modal;
Melayani perizinan yang meliputi penerbitan rekomendasi, termasuk rekomendasi visa izin tinggal terbatas, pemberian fasilitas fiskal dan nonfiskal serta pelayanan informasi;
melayani pengaduan masyarakat atas hambatan pelayanan PTSP penanaman modal;
Melayani kemudahan pelaksanaan kegiatan penanaman modal, termasuk memberi bantuan (fasilitasi) pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terkait dengan pelaksanaan penanaman modal;

B. Standar KinerjaPTSP

Memiliki bagian front office yang diawaki tiga petugas yang menguasai ketentuan penanaman modal dan ketentuan sektoral serta terampil mengoperasikan sarana dan prasarana kantor;
Memiliki bagian back office yang diawaki lima petugas yang menguasai ketentuan penanaman modal dan ketentuan sektoral serta terampil mengoperasikan sarana dan prasarana kantor;
Memiliki bagian administrasi yang diawaki dua petugas yang menguasai tata naskah dinas (tata persuratan) dan terampil mengoperasikan sarana dan prasarana kantor;
Memiliki bagian help desk yang diawaki seorang petugas yang siap menangani dan menuntaskan komplain investor serta seorang petugas yang menguasai teknologi informasi (IT);
Lokasi kantor PTSP berjarak tidak lebih 1 (satu) kilometer dari pusat pemerintahan serta mudah diakses dengan sarana transportasi umum;
Kantor PTSP menempati bangunan minimal seluas 160 meter persegi yang berdiri di atas lahan milik sendiri dengan layout terdiri ruang kepala, ruang front office (untuk pelayanan), ruang back office (untuk pemrosesan), ruang rapat, ruang tunggu serta 2 unit toilet pria dan wanita. Sementara, di luar bangunan kantor tersedia areal parkir yang memadai;
Sarana dan prasarana kantor yang disiapkan bagi kepentingan layanan adalah 6 unit komputer beserta printer, meja dan kursi, telepon dan faksimili, manajemen kearsipan, kendaraan dinas operasional, papan informasi penanaman modal yang berada di posisi strategis, informasi penanaman modal dalam 2 bahasa, peraturan daerah, koneksi dan perangkat teknologi informasi;

C. Standar Pelayanan Petugas PTSP

Selalu siap di tempat untuk melayani investor selama jam layanan pukul 09.00-15.00 waktu setempat;
Cepat tanggap menyediakan formulir dan sarana layanan lainnya yang diperlukan investor;
berpakaian dan berpotongan rambut yang sopan dan rapi. Selalu sigap melayani investor dengan kelengkapan atribut, tanda pengenal dan sepatu kerja;
Menyapa setiap tamu yang datang dengan ucapan lazim, seperti selamat pagi, siang, atau sore, atau apa yang dapat kami bantu .....?
Bersikap santun, ramah (dengan motto 3-S: senyum, sapa dan salam), tanggap, cermat dan cepat serta tidak berupaya mempersulit layanan;
Selalu menghargai tamu dengan baik sehingga tidak memandang ke arah lain ketika sedang berinteraksi dengan penerima layanan;
Mendengarkan dengan baik setiap ucapan tamu dan berkonsentrasi penuh ketika sedang berdiskusi;
Tidak lupa meminta nomor telepon tamu agar dapat dihubungi;
Tidak melakukan kegiatan (mengobrol dan bercanda) yang tidak perlu kepada siapa pun selama berada di tempat kerja;
Mampu menata waktu konsultasi (diskusi) seefisien mungkin;
Menggunakan kedua belah tangan ketika menyerahkan dan menerima dokumen, tanda terima dan sebagainya kepada tamu yang sedang dilayani disertai senyuman;
Menjabat tangan tamu ketika selesai melayani sambil mengucapkan terima kasih;
Jika terpaksa meninggalkan tamu yang sedang dilayani untuk urusan yang sangat penting, ungkapkan permohonan maaf sambil memberikan petugas pengganti;
Meneruskan persoalan layanan yang sedang dikomplain tamu yang kurang dipahaminya kepada petugas lain atau supervisornya diserta ucapan permohonan maaf;
Memberikan informasi secara jelas dan lengkap serta menggunakan media informasi tambahan seperti brosur, leaflet atau buku peraturan yang mendukung;
Jika melihat antrian panjang, katakan permohonan maaf kepada tamu yang sedang mengantri agar berkenan untuk menunggu. Jelaskan pula kepada mereka tentang perkiraan waktu tunggu yang mesti dijalani;
Selalu menjelaskan secara detail terhadap kerusakan mendadak pada sarana dan prasarana kantror. Jelaskan kepada tamu tentang masalah yang sedang terjadi dan jika merupakan terjadi kerusakan yang fatal, segera catat nama, alamat dan nomor telepon tamu agar dapat segera dihubungi bila kerusakan sudah berhasil ditangani;
Jelaskan dengan ramah, sopan dan lengkap terhadap tamu yang kurang memahami prosedur layanan;

Penanam modal dapat melayangkan pengaduan bila merasakan kinerja layanan PTSP tidak selaras dengan service quality & improvement yang dijanjikan. Pengaduan dapat ditujukan kepada Kepala BKPM, Kepala instansi penanaman modal tingkat provinsi atau kabupaten/kota di wilayah kegiatan investasinya dilakukan.

Selain secara tidak langsung melalui SPIPISE, pengaduan dapat disampaikan langsung melalui help desk (layanan pengaduan) penanaman modal di PTSP yang bersangkutan. Jika tanggapan pengaduan tidak memuaskan, investor dipersilakan meneruskan kepada Tim Pertimbangan PTSP (yang dibentuk oleh Menteri Koordinator Bidang Ekonomi). Sebaiknya pengaduan dilengkapi dengan argumen-argumen keberatan investor dan kemudian ditembuskan pula kepada Kepala BKPM, gubernur dan bupati/walikota. (Tim Editor)

Cara Mengajukan LKPM

2010-02-06T07:12:00.024+07:00

Laporan Kegiatan Penanaman Modal adalah data dan informasi perkembangan kegiatan perusahaan serta kendala yang dihadapi investor ketika mengimplementasikan proyek investasinya. LKPM disampaikan kepada BKPM, instansi penanaman modal tingkat provinsi dan kabupaten/kota secara periodik dengan menggunakan formulir yang telah disediakan.

Beberapa ketentuan lain yang harus dipatuhi penanam modal sehubungan dengan birokrasi LKPM adalah sebagai berikut:

LKPM wajib disampaikan oleh perusahaan yang telah mendapat Pendaftaran Penanaman Modal, Izin Prinsip Penanaman Modal, Persetujuan Penanaman Modal atau Izin Usaha;
Investor yang kegiatan penanaman modalnya sedang dalam tahap pembangunan wajib menyampaikan LKPM setiap 3 (tiga) bulan. LKPM Triwulan I disampaikan paling lambat setiap 5 April, LKPM Triwulan II disampaikan paling lambat setiap 5 Juli, LKPM Triwulan III disampaikan paling lambat setiap 5 Oktober dan LKPM Triwulan IV disampaikan setiap 5 Januari pada tahun berikutnya;
Investor yang kegiatan penanaman modalnya sudah memiliki Izin Usaha wajib menyampaikan LKPM setiap 6 (enam) bulan. LKPM Semester I disampaikan setiap akhir Juli, sementara LKPM Semester II disampaikan setiap akhir Januari tahun berikutnya;
Investor yang memiliki kegiatan penanaman modal di beberapa kabupaten/kota wajib mengirimkan LKPM ke seluruh instansi penanaman modal kabupaten/kota yang bersangkutan;
Perusahaan yang bergerak di berbagai bidang usaha (sehingga memiliki lebih dari satu Pendaftaran Penanaman Modal, Izin Prinsip Penanaman Modal maupun Persetujuan Penanaman Modal) wajib merinci realisasi investasi untuk masing-masing bidang usahanya pada LKPM;
Perusahaan yang berlokasi di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau kawasan ekonomi khusus wajib menyampaikan LKPM kepada badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau badan pengusahaan kawasan ekonomi khusus yang bersangkutan. LKPM tersebut juga dikirimkan kepada Kepala BKPM (c.q. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal), kepala instansi penanaman modal provinsi dan kabupaten/kota;
Perusahaan yang telah beralih status atau melakukan merger (penggabungan beberapa perusahaan), kepada perusahaan penerus (surviving company) wajib menyampaikan LKPM untuk seluruh kegiatan penanaman modal hasil penggabungannya;
Kantor perwakilan perusahaan asing hanya melaporkan kegiatannya kepada BKPM setiap akhir tahun dengan formulir Laporan Tahunan KPPA.
Perusahaan yang mendapat fasilitas penanaman modal wajib menyampaikan Pemberitahuan Impor Barang (sesuai dengan Surat Persetujuan Fasilitas Bea Masuk atas Impor Mesin, Barang atau Surat Persetujuan Fasilitas Bea Masuk atas Impor Bahan) kepada Direktorat Jenderal Bea Cukai disertai tembusan yang ditujukan kepada Kepala BKPM;
Perusahaan yang mendapat fasilitas pembebasan bea masuk yang diterbitkan BKPM wajib menyampaikan laporan realisasi impor setiap 3 (tiga) bulan. Laporan triwulanan yang dikirim bersamaan dengan penyampaian LKPM triwulanan tersebut ditujukan kepada Kepala BKPM (c.q. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal) dilengkapi dengan copy Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang disetujui oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan menggunakan formulir ralisasi impor;
Perusahaan wajib menunjuk seorang penanggung jawab untuk mengkoordinasikan pembuatan LKPM yang diberitahukan secara tertulis kepada Kepala BKPM (c.q. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal), kepala instansi penanaman modal provinsi dan kabupaten/kota;

Penyampaian LKPM dapat dilakukan dalam bentuk hard copy atau soft copy yang ditujukan langsung kepada BKPM, instansi penanaman modal tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Investor juga dapat menggunakan SPIPISE maupun surat elektronik dalam mengirimkan LKPM. Namun pembuatan (pengisian) dan pengiriman LKPM sebaiknya (lebih disarankan) menggunakan SPIPISE. (Tim Editor)

Cara Mengajukan Hak Akses

2010-02-05T16:26:00.029+07:00

Portal SPIPISE merupakan gerbang informasi dan layanan perizinan serta nonperizinan penanaman modal Indonesia yang berbentuk piranti lunak. Karena berbasis situs (website) sehingga mudah diakses oleh siapa saja, tidak seluruh informasi yang disajikannya terbuka bebas. Ini untuk menjamin kerahasiaan data dan informasi perusahaan, sehingga kepada masyarakat (terutama investor) yang ingin memanfaatkan SPIPISE lebih jauh akan diberi hak akses sesuai tingkat kebutuhannya.

Hak akses adalah hak yang diberikan kepada pengguna SPIPISE untuk memanfaatkan perangkat pelayanan elektronik tersebut, namun dengan syarat telah memiliki identitas pengguna dan kode akses. Hak akses dapat diajukan langsung ke BKPM maupun instansi penanaman modal tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang telah mengoperasikan SPIPISE. Pengajuannya melalui formulir permohonan hak akses, disertai persyaratan:

Dokumen perusahaan yang terdiri dari rekaman Akta Perusahaan yang terbaru serta rekaman pengesahan Akta Perusahaan tersebut oleh Kementerian Hukum dan HAM atau pengadilan atau Kementerian Koperasi dan UKM;
Dokumen pimpinan (penanggung jawab) perusahaan, berupa rekaman tanda pengenal pemohon (KTP atau paspor).

Jika pemohon tidak dapat mengajukan sendiri permohonannya, ia dapat menguasakan kepada pihak lain dengan menyertakan surat kuasa resmi. Surat kuasa harus bermaterai cukup dan dilengkapi identitas diri yang jelas dari penerima kuasa.

Setelah formulir Permohonan Hak Akses diisi dengan baik dan benar (dan telah ditandatangani di atas materai yang cukup), berkas permohonan (yang dilengkap dokumen yang diperlukan) langsung disampaikan kepada BKPM atau instansi penanaman modal provinsi atau kabupaten/kota yang dimaksud. Dalam waktu 2 (dua) jam setelah berkas diterima dengan benar dan lengkap, hak akses akan diberikan oleh petugas PTSP disertai pemberian akun investor.

Penanam modal wajib mengganti kode akses dalam waktu 1 (satu) hari setelah hak akses diberikan. Ini agar kode akses yang dimilikinya tidak diketahui pihak lain yang tidak berkepentingan. Jika dalam waktu sehari penanam modal tidak mengganti kode aksesnya, SPIPISE akan menghapus hak akses tersebut secara otomatis.

Jika ingin mengalihkan hak akses ke instansi penanaman modal daerah lainnya, investor dapat mengajukan perubahan secara langsung ke instansi yang menerbitkan hak akses tersebut. (Tim Editor)

Cara Mengajukan Pendaftaran Penanaman Modal

2010-02-05T07:51:00.039+07:00

Ketika akan berinvestasi di wilayah negara Republik Indonesia untuk yang pertama kali, investor perlu mengajukan Permohonan Pendaftaran Penanaman Modal. Langkah ini untuk mendapatkan persetujuan awal dari pemerintah terhadap rencana kegiatan penanaman modal.

Karena itu, Pendaftaran Penanaman Modal (selanjutnya disebut: Pendaftaran) disebut sebagai bentuk persetujuan awal pemerintah. Persetujuan inil menjadi pegangan dasar para penanam modal untuk mulai merencanakan penanaman modalnya.

Sebelum mulai mengajukan Pendaftaran, ada baiknya investor melihat dulu apakah bidang usahanya layak dengan peraturan yang berlaku (sesuaikan dengan Perpres 76/2007, Perpres 77/2007 dan Perpres 111/2007). Langkah ini menjadi lebih efektif karena penanam modal menjadi lebih memahami kriteria bidang usahanya, apakah termasuk yang boleh dilakukan, boleh dilakukan dengan persyaratan tertentu atau bahkan tidak boleh sama sekali untuk diusahakan di Indonesia.

Permohonan Pendaftaran Penanaman Modal itu sendiri dapat diajukan oleh:

Pemerintah negara lain, WNA (Warga Negara Asing) serta badan usaha asing;
Pemerintah negara lain, WNA serta badan usaha asing bersama dengan WNI (Warga Negara Indonesia) maupun badan hukum Indonesia;
Perorangan WNI serta badan usaha Indonesia lainnya.

Setelah mengetahui kriteria bidang usahanya dan menyesuaikan diri dengan persyaratan yang ditentukan, PMA harus membentuk badan usaha. Bagi PMA pilihannya hanya berbentuk Perseroan Terbatas (PT), sementara PMDN bisa tidak berbadan hukum maupun hanya usaha perseorangan. Setelah itu PMA harus segera menyiapkan surat rekomendasi dari instansi pemerintah negaranya bila pemohon merupakan pemerintah asing (negara lain). Jika pemohon adalah perseorangan asing, yang dibutuhkan adalah rekaman paspor yang masih berlaku. Selanjutnya jika pemohon adalah badan usaha asing, dokumen yang diperlukan adalah rekaman Anggaran Dasar (Article of Association) dalam bahasa Inggris atau terjemahannya oleh penerjemah tersumpah.

Sementara bagi PMDN hanya menyiapkan rekaman Kartu Tanda Penduduk (untuk pemohon perseorangan), rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahan serta pengesahannya dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (untuk badan usaha), rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (bagi pemohon perorangan maupun badan usaha).

Dengan telah disiapkannya SPIPISE, investor dapat menggunakan proses Pendaftaran secara online. Namun jika ingin diproses secara manual, ia dapat melalui kantor PTSP nasional. Pemilihan PTSP BKPM, PTSP provinsi maupun PTSP kabupaten/kota disesuaikan dengan tingkat kewenangan yang dimiliki masing-masing PTSP tersebut.

PTSP BKPM memproses permohonan perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang dilimpahkan (didelegasikan) dari kewenangan menteri teknis atau kepala LPND sebelumnya. Karena menjalankan fungsi pelayanan yang menjadi urusan pemerintah, PTSP BKPM melayani kepentingan penanam modal yang bergerak di sektor sumber daya alam yang tidak terbarukan dan memiliki tingkat resiko tinggi. Di kantor penanaman modal tingkat pusat itu juga melayani investasi industri yang memiliki prioritas nasional, investasi yang dapat mempersatukan dan menghubungkan antar-wilayah atau melingkupi lintas provinsi. Selanjutnya PTSP BKPM juga melayani investasi yang terkait bidang pertahanan dan keamanan nasional, penanaman modal asing, serta investasi lainnya yang ditetapkan kemudian.

PTSP provinsi maupun kabupaten/kota memiliki hak memproses Pendaftaran Penanaman Modal. Namun kewenangan PTSP tersebut akan sangat tergantung dengan masing-masing peringkat yang dimilikinya. Untuk mengetahui metode (aturan main) pemeringkatan serta kewenangan yang dimiliki PTSP secara rinci dapat mengunjungi menu: PTSP.

Untuk melayani penanaman modal yang masih menjadi kewenangan pemerintah, PTSP BKPM menawarkan suatu layanan khusus. Layanan ini akan (lebih) menyenangkan bagi PMA karena tanpa perlu membentuk badan usaha saat mengajukan permohonan Pendaftaran. Dengan layanan ini, investor dapat lebih meyakini kriteria kelayakan bidang usahanya untuk disesuaikan dengan peraturan yang berlaku (termasuk penetapan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) sebelum memproses badan usahanya ke kantor notaris dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Namun demikian, penanam modal yang saat memperoleh Surat Persetujuan Awal Penanaman Modal belum memiliki bentuk badan usaha, ia diberi waktu paling lambat 6 bulan untuk mengusahakan badan usahanya berbentuk perseroan terbatas (PT). Jika investor lalai, Pendaftaran Penanaman Modal yang diperolehnya dapat dibatalkan. Selanjutnya dengan status PT, perusahaan penanaman modal asing bisa memperoleh fasilitas fiskal. Tentunya fasilitas fiskal hanya dapat dinikmati setelah mengajukan permohonan Izin Prinsip Penanaman Modal.

Setelah formulir Pendaftaran diisi dengan benar dan baik, investor dapat membubuhkan tanda tangan di atas materai yang cukup. Seluruh pemohon (bila perusahaan belum berbadan hukum) atau direksi (bila perusahaan sudah berbadan hukum) harus terlibat menandatangani formulir tersebut.

Bila permohonan Pendaftaran tidak sempat disampaikan sendiri, penanam modal dapat menguasakan kepada pihak lain. Kepada pihak kedua yang diberi kuasa oleh investor tentunya harus dilengkapi dengan Surat Kuasa bermaterai cukup. Surat kuasa itu sendiri hanya boleh dilimpahkan maksimal hanya sampai pihak ketiga dengan catatan tetap harus diketahui oleh pihak pertama. Pendaftaran Penanaman Modal diproses hanya dalam waktu 1 (satu) hari kerja sejak berkas pemohononan diterima dan dinyatakan benar serta lengkap. (Tim Editor)

Jajak Pendapat LKPM

2010-02-05T07:39:00.003+07:00

Badan Koordinasi Penanaman Modal mengeluarkan Peraturan Kepala BKPM Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BKPM Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Berdasarkan peraturan tersebut, perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang sedang tahap pembangunan wajib menyerahkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) per triwulan. Sementara LKPM perusahaan PMA dan PMDN yang telah memperoleh izin usaha disampaikan per semester.

Untuk mengukur pandangan investor terhadap keberadaan LKPM serta perubahan frekwensi (periode) penyampaiannya, kami persilakan Anda untuk mengisi jajak pendapat berikut ini.

Survey Kepuasan Investor Mohon diisi dengan baik dan benar, dengan cara memilih (click with mouse) pada jawaban yang menurut Anda paling tepat.
Kualifikasi perusahaan Anda:*
Penanaman Modal Asing; Penanaman Modal Dalam Negeri;
Kualifikasi bidang usaha Anda:*
Sektor primer; Sektor sekunder; Sektor tersier;
Sebagai sebuah laporan berkala mengenai perkembangan kegiatan dan kendala yang dihadapi perusahaan penanaman modal, apakah LKPM dapat menjadi sarana yang tepat?*
Sangat tepat; Tepat; Belum tentu; Tidak tepat; Sangat tidak tepat;
Frekwensi (periode) penyampaian LKPM, sebaiknya:*
Setiap bulan; Per tiga bulan; Per empat bulan; Per semester; Per sembilan bulan; Per tahun; Tergantung kebutuhan;
Hal apa saja yang membuat Anda merasa tidak nyaman (kurang berkenan) dengan keberadaan LKPM?*
Sulit diisi; Terlalu banyak data yang harus diisi; Banyak data (duplikasi) yang tidak perlu; Tidak mudah dikirim (disampaikan); Tidak ada insentif bagi perusahaan yang patuh; Tidak ada sanksi bagi perusahaan yang tidak patuh; Kendala yang disampaikan tidak direspon; Hanya buang waktu; Tidak relevan dengan kinerja perusahaan; Bisa diisi berdasarkan beberapa kondisi yang Anda rasakan.
Apakah Anda mendukung LKPM bila dilakukan penyempurnaan?*
Sangat mendukung; Mungkin saja; Tidak yakin; Kemungkinan tidak; Sangat tidak mendukung apapun;
Hal lain yang ingin Anda sampaikan terkait dengan LKPM?
Ajukan usul (pendapat) yang dapat menyempurnakan keberadaan LKPM dengan cara menulis di dalam kotak jawaban di atas. Setelah selesai, click tombol kirim di bawah ini. Dengan demikian berarti Anda telah berpartisipasi dalam memberi masukan bagi penyempurnaan iklim investasi Indonesia.

Powered byEMF PHP Form

HIMPUNAN PERATURAN PENANAMAN MODAL

2010-02-02T14:13:00.078+07:00

Di bidang penanaman modal, hierarki peraturan penanaman modal sudah dikeluarkan mulai dari tingkat legislatif maupun eksekutif. Di tingkat eksekutif tingkatannya mulai dari pemerintah pusat maupun daerah.

Di tingkat pusat, mulai dari presiden sampai tingkat menteri dan yang setingkat (seperti kepala lembaga pemerintahan non-departemen) juga telah banyak mengeluarkan aturan tentang investasi. Sementara di tingkat pemerintah daerah, peraturan tentang penanaman modal yang dikeluarkan mulai dari pemerintahan daerah tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota bahkan sampai tingkat di bawahnya.

A. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan; (lihat)
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan; (download)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; (download)
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan; (download dan penjelasannya)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; (download dan penjelasannya)
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan; (download)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal; (download)
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang; (download)
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas; (download)
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik; (download)
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; (download)
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; (download)
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan; (download dan penjelasannya)
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; (download)
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; (download)
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara; (download)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; (download)

B. PERATURAN PEMERINTAH

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan; (download)
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup; (download)
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; (download)
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pemerintah Daerah; (download)
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Informasi Laporan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat; ( dan penjelasannya)
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau Daerah-Daerah Tertentu; ( dan penjelasannya)
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; (download dan penjelasan)
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah; (download)
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Pemerintahan Daerah; (download)
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah; (download)
Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Daerah-Daerah Tertentu; (download dan lampiran 1 dan lampiran 2)
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Kawasan Industri; (download)

C. KEPUTUSAN PRESIDEN

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang; (download)
Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2000 Tentang Kantor Perwakilan Perusahaan Asing; (download)

D. PERATURAN PRESIDEN

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 Tentang Kriteria Dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal; (download)
Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal; (download)
Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal; (download)

C. PERATURAN/KEPUTUSAN MENTERI DAN YANG SETINGKAT

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah; (download)
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal;
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4/P/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang Dan Bahan Untuk Pembangunan Atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal; (download)
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan Dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal; (download)
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Permohonan Penanaman Modal; (download)
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; (download)
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Sistem Pelayanan Informasi Dan Perizinan Investasi Secara Elektronik; (download)
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BKPM Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; (download)
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Dan Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2012 (download)FitriWeningtyas&GitaIndrawanti

FORMULIR PELAYANAN PENANAMAN MODAL

2010-02-02T14:10:00.071+07:00

Layanan penanaman modal dapat dinikmati investor melalui SPIPISE sehingga bersifat online, digital dan paperless. Namun jika penanam modal lebih menyukai pelayanan manual, maka ia harus mengisi data yang dimiliki pada setiap jenis formulir atau surat permohonan yang disesuaikan dengan tujuannya. Lalu masih ada pula pengajuan layanan penanaman modal yang tetap dilakukan secara manual, sehingga membutuhkan surat pengantar atau surat permohonan yang juga disesuaikan pada tujuan dan kegunaannya.

A. Layanan perizinan dan non-perizinan penanaman modal:

Formulir Pendaftaran (download);
Formulir Izin Prinsip (download);
Formulir Izin Prinsip Perluasan (download);
Formulir Laporan Perubahan (download);
Formulir Izin Prinsip Perubahan (download);
Formulir KPPA (download);
Formulir Izin Usaha Di Luar Kawasan Industri (download);
Formulir Izin Usaha Di Dalam Kawasan Industri (download);
Formulir Izin Usaha Merger (download);
Formulir Permohonan Fasilitas Impor Mesin (download);
Formulir Permohonan Perubahan/Penambahan Fasilitas Impor Mesin (download);
Formulir Perpanjangan Waktu Pengimporan (download);
Permohonan Fasilitas Impor Barang Dan Bahan (download);
Formulir Permohonan Perubahan/Penggantian Persetujuan Fasilitas Atas Impor Barang Dan Bahan (download);
Formulir Perpanjangan Waktu Pengimporan Barang Dan Bahan (download);
Formulir Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan (download);
Formulir Angka Pengenal Importir Produsen (APIP) (download);
Formulir RPTKA (download);
Formulir IMTA dan TA.01 (download);
Surat Kuasa (download atau english);
Surat Kuasa Substitusi (download atau english);
Surat Persetujuan Hak Substitusi (download atau english);

B. Layanan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman modal:

Surat Penugasan Penanggung Jawab Pengisian LKPM perusahaan (download);
Laporan Kegiatan Penanaman Modal (download LKPM Triwulan atau download LKPM Semester);
Laporan Tahunan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (download);
Surat Pemberitahuan Laporan Realisasi Impor (download);
Permohonan BAP (download);
Surat Kuasa Permohonan Pembatalan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal (download);
Permohonan Pembatalan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal atau Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (download);
Surat Kuasa Permohonan Pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha/Izn Usaha Tetap (download);
Permohonan Pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap (download);
Surat Permohonan Pencabutan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (download);
Surat Permohonan Pembatalan Sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal (download);
Surat Permohonan Pembatalan Sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal (download);

C. Layanan SPIPISE:

Surat Kuasa Untuk Memperoleh Hak Akses (download);
Formulir Permohonan Hak Akses Layanan SPIPISE (download);
Surat Permohonan Penggunaan SPIPISE oleh PDPPM, PDKPM atau Instansi Teknis (download); FitriWeningtyas&GitaIndrawanti

KANTOR LAYANAN PENANAMAN MODAL

2010-02-02T14:08:00.045+07:00

Investor (penanam modal) dapat memperoleh informasi dan layanan penanaman modal melalui:

A. Kantor Penanaman Modal Nasional

Badan Koordinasi Penanaman Modal {Jalan Jenderal Gatot Subroto No.44, Jakarta 12190, Telp. (62-21) 5252008, 5254981, 5253866, Fax. (62-21) 5254945, 5253866, http://www.bkpm.go.id};
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam:
Badan Investasi Dan Promosi, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam {Jalan Jenderal A. Yani No.39, Banda Aceh 23122, Telp. (62-651) 23170, 22697, Fax. (62-651) 23171, http://www.nad.go.id};
Provinsi Sumatera Utara:
Badan Investasi Dan Promosi, Provinsi Sumatera Utara {Jalan Imam Bonjol No.11, Medan 20112, Telp. (62-61) 4564447, 4532081, Fax. (62-61) 4564155, http://www.sumutprov.go.id};
Provinsi Sumatera Barat:
Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi, Provinsi Sumatera Barat {Jalan Setia Budi No.15, Padang, Telp. (62-751) 811343, 811341, Fax. (62-751) 811342, http://www.sumbarprov.go.id};
Provinsi Riau:
Badan Penanaman Modal Dan Promosi Daerah, Provinsi Riau {Gedung Perkantoran 9 Lantai, Lt.3, Jalan Jenderal Sudirman No.460, Pekanbaru, Telp. (62-761) 20212, 20213, Fax. (62-761) 33738,http://www.riau.go.id};
Provinsi Kepulauan Riau:
Badan Penanaman Modal Dan Promosi Daerah, Provinsi Kepulauan Riau {Jalan Wiratnot No.3, Tanjung Pinang, Tel. (62-771) 28855, 314477, Fax. (62-771) 28855, http://www.kepriprov.go.id};
Provinsi Sumatera Selatan:
Badan Penanaman Modal Daerah, Provinsi Sumatera Selatan {Jalan Jenderal Sudirman No.90 Km.4,5, Palembang 30128, Telp. (62-711) 411199, 411107, Fax. (62-711) 411199, http://www.sumselprov.go.id};
Provinsi Bengkulu:
Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, Provinsi Bengkulu {Jalan Batanghari No.108, Padang Harapan, Bengkulu, Telp. (62-736) 22044, Fax. (62-736) 21092, http://www.bengkulu.go.id};
Provinsi Jambi:
Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, Provinsi Jambi {Jalan RM. Noor Atmadibrata No.1-A, Jambi, Telp. (62-741) 669352, Fax. (62-741) 60450, http://www.pempropjambi.net};
Provinsi Lampung:
Badan Penanaman Modal Daerah, Provinsi Lampung {Jalan Cut Mutiah No.25, Bandar Lampung 35211, Telp. (62-721) 482768, Fax. (62-721) 482372, http://www.lampungprov.go.id};
Provinsi Bangka Belitung:
Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, Provinsi Bangka Belitung {Jalan Merdeka No.4, Pangkal Pinang 33126, Telp. (62-717) 437706, 439223 ext.209-211-213, 424123, 537706, Fax. (62-717) 431694, http://www.babelprov.go.id};
Provinsi DKI Jakarta:
Badan Penanaman Modal Dan Provinsi, Provinsi DKI Jakarta {Jalan MT Haryono, Kav.45-46, Jakarta Selatan, Telp. (62-21) 7949660, Fax. (62-21) 7949567,http://www.jakarta.go.id};
Provinsi Jawa Barat:
Badan Koordinasi Promosi Dan Penanaman Modal Daerah, Provinsi Jawa Barat {Jalan Sumatera No.50, Bandung 40115, Telp. (62-22) 4237369, Fax. (62-22) 4237081, http://www.jabarprov.go.id};
Provinsi Jawa Tengah:
Badan Penanaman Modal Daerah, Provinsi Jawa Tengah {Jalan Mgr. Soegiopranoto No.1, Semarang 50131, Telp. (62-24) 3547438, 3541487, Fax. (62-24) 3549560, http://www.jawatengah.go.id};
Provinsi DI Yogyakarta:
Badan Kerja Sama Dan Penanaman Modal, Provinsi DI Yogyakarta {Jalan Komplek Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta 55213, Telp. (62-274) 562811, 552521, Fax. (62-274) 586712, http://www.pemda-diy.go.id};
Provinsi Jawa Timur:
Badan Penanaman Modal, Provinsi Jawa Timur {Jalan Jagir Wonokromo No.352, Surabaya 60244, Telp.( 62-31) 8410877, 8418676, Fax. (62-31) 8412363, http://www.jatimprov.go.id};
Provinsi Banten:
Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, Provinsi Banten {Jalan Veteran No.45, Serang 42112, Telp. (62-254)200855, Fax. (62-254) 224657, http://www.banten.go.id};
Provinsi Bali:
Badan Penanaman Modal, Provinsi Bali {Jalan DI Panjaitan No.5, Denpasar 80235, Telp. (62-361) 237991, 229593, Fax. (62-361) 236037, 731711, http://www.baliprov.go.id};
Provinsi Kalimantan Barat:
Badan Penanaman Modal, provinsi Kalimantan Barat {Jalan Sultan Syahrir No.17, Pontianak 78116, Telp. (62-561) 743491, 768002, Fax. (62-561) 769472, http://www.kalbar.go.id};
Provinsi Kalimantan Selatan:
Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, Provinsi Kalimantan Selatan {Jalan Pangeran Samudera No.40, Banjarmasin 70111, Telp. (62-511) 3354154, Fax. (62-511) 4368012, http://www.kalselprov.go.id};
Provinsi Kalimantan Tengah:
Badan Penanaman Modal Daerah, Provinsi Kalimantan Tengah {Jalan Tjilik Riwut Km.5,5, Palangka Raya 73112, Telp. (62-536) 31456, 31416, Fax. (62-536) 3231454, http://www.kalteng.go.id};
Provinsi Kalimantan Timur:
Badan Perijinan Dan Penanaman Modal Daerah, Provinsi Kalimantan Timur {Jalan Basuki Rahmat No.56, Samarinda 75117, Telp. (62-541) 743235, 743487, Fax. (62-541) 736446, http://www.kaltimprov.go.id};
Provinsi Sulawesi Utara:
Badan Koordinasi Penanaman Modal, Provinsi Sulawesi Utara {Jalan Tujuh Belas Agustus, Manado 95119, Telp. (62-431) 3335898, 865559. ext 144,178, Fax. (62-431) 856703, http://www.Sulut.go.id};
Provinsi Sulawesi Tengah:
Badan Promosi Dan Penanaman Modal Daerah, Provinsi Sulawesi Tengah {Jalan Pramuka No.23, Palu 94111, Telp. (62-451) 421807, 424325, Fax. (62-451) 424325, 4218071,http://www.sulteng.go.id};
Provinsi Sulawesi Tenggara:
Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Penanaman Modal Daerah, Provinsi Sulawesi Tenggara {Jalan Mayjen S. Parman No.41, Kendari 93121, Telp. (62-401) 312724, 3122061, Fax. (62-401) 329672, 3129572, http://www.sultra.go.id};
Provinsi Sulawesi Selatan:
Badan Promosi Dan Penanaman Modal Daerah, Provinsi Sulawesi Selatan {Jalan Jenderal Urip Sumoharjo No.269, Makassar 90231, Telp. (62-411) 453614, Fax. (62-411) 423478, http://www.sulsel.go.id};
Provinsi Gorontalo:
Badan Investasi Daerah, Provinsi Gorontalo {Jalan Dewi Sartika No.10, Gorontalo, Telp. (62-435) 827767, Fax. (62-435) 827744, 827767,http://www.gorontaloprov.go.id};
Provinsi Nusa Tenggara Barat:
Badan Penanaman Modal, Provinsi Nusa Tenggara Barat {Jalan Udayana No.4, Mataram, Telp. (62-370) 631060, 632632, Fax. (62-370) 634926, http://www.ntb.go.id};
Provinsi Nusa Tenggara Timur:
Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, Provinsi Nusa Tenggara Timur {Jalan Basuki Rahmat No.1, Kupang 85117, Telp. (62-380) 833213, 8030664, Fax. (62-380) 833213, http://www.nttprov.go.id};
Provinsi Maluku:
Badan Penanaman Modal Daerah, Provinsi Maluku {Jalan Pengeringan Pantai Waihaong No.1, Ambon 97214, Telp. (62-911) 353421, Fax. (62-911) 310165, http://www.malukuprov.go.id};
Provinsi Maluku Utara:
Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, Provinsi Maluku Utara {Jalan Saleh Effendi, Kelurahan Kampung Pisang, Ternate, Telp. (62-921) 328559, 328080, Fax. (62-921) 328559, 328080, http://www.malutprov.go.id};
Provinsi Papua:
Badan Koordinasi Penanaman Modal, Provinsi Papua {Jalan Dr. Sam Ratulangi No.32, Jayapura 99112, Telp. (62-967) 533600, 531332, Fax. (62-967) 536943, http://www.papua.go.id};
Provinsi Papua Barat:
Biro Perekonomian Dan Investasi, Provinsi Irian Jaya Barat {Jalan Siliwangi No.1, Manokwari, Telp. (62-986) 213065, Fax. (62-986) 213124, http://www.papuabaratprov.go.id};
Provinsi Sulawesi Barat:
Badan Promosi Penanaman Modal Daerah, Provinsi Sulawesi Barat {Jalan Gatot Subroto No.30, Mamuju, Telp. (62-426) 21358, Fax. (62-426) 213124, http://www.sulbarprov.go.id};

B. Kantor PTSP Nasional

PEMERINTAH PUSAT
PTSP BKPM {Jalan Jenderal Gatot Subroto No.44, Jakarta 12190, Telp. (62-21) 5252008, 5254981, 5253866, Fax. (62-21) 5254945, 5253866, http://www.bkpm.go.id};
PROVINSI SUMATERA UTARA
- Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Labuhanbatu {Jl. SM. Raja No.16, Rantau Prapat, Labuhanbatu, Telp. (62-624) 21828};
- Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, Kota Tanjungbalai {Jl. Gereja No.2, Tanjung Balai, Telp. (62-623) 62043};
- Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal {Jl. Willem Iskandar, Penyabungan, Telp. (62-636) 321632, Fax.(62-636) 321706};
- Kantor Penanaman Modal Kabupaten Deli Serdang {Jl. Karya Asih No.3 Lubuk Pakam 20514, Telp/Fax (62-61) 77211057/7952283};
PROVINSI SUMATERA BARAT

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pesisir Selatan {Jl. H Salim, Painan, Telp. (62-756) 22687, Fax. (62-756) 22687};
Kantor Penanaman Modal Kabupaten Pasaman Barat {Jl. Simpang Empat, Talu Km.1, Kampung Cibudak, Simpang Empat, Pasaman Barat};
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kota Bukittinggi {Jl. Jenderal Sudirman No.27-29, Bukittinggi};

PROVINSI LAMPUNG

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung {Jl. Cut Mutia No.25, Bandar Lampung Telp. (62-721) 482372, 483156, 4820028};
Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah {Jl. Negara No.127, Gunung Sugih, Telp. (62-725) 528267};
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Metro {Jl. KH Arsyad No.01, Kota Metro Lampung, Telp. (62-725) 49638};
Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung {Jl. Way Pengubuan No.3, Pahoman, Bandar Lampung, Telp. (62-721) 265723};

PROVINSI JAMBI

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Tanjung Jabung Barat {Jl. Jenderal Sudirman, Kuala Tungkal, Telp. (62-742) 21131};
Kantor Pelayanan Perizinan terpadu Kabupaten Merangin {Jl. Jenderal Sudirman No.01, Bangko, Telp. (62-746) 21551};
Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Tebo {Kompleks Perkantoran Km.12, Muara Tebo, Telp. (62-744) 2166, 2165};

PROVINSI BENGKULU

Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Bengkulu {Jl. Batang Hari No.108, Padang Harapan, Telp. (62-736) 22044};
Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kaur {Jl. Samsul Bahrun, Padang Kempas Bintuhan, Telp. (62-739) 61303};
Unit Pelayanan Satu Atap Sekretariat Kabupaten Bengkulu Utara {Jl. Jenderal Sudirman No.1 Agramakmur, Telp (62-)521018,522521, Fax. (62-) 521073};

PROVINSI SUMATERA SELATAN

Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan {Jl. Jenderal Sudirman No.90, Km.4,5, Telp. (62-711) 411007};
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Musi Rawasi {Jl. Lintas Sumatera Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas, Muara Beliti 31661};
Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir {Jl. Letjen Yusuf Singadekane No.1, Muara Bar, Telp. (62-712) 322869};
Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau {Jl. Garuda Merah, Kelurahan Lubuklinggau Barat II, Telp. (62-733) 322173};

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Badan Penanaman Modal Kota Batam {Jl. Basuki Rahmat, Tanjung Pinang, Telp. (62-771) 317813};
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Pengembangan dan Penanaman Modal Daerah Kepulauan Anambas {Jl. Imam Bonjol No.33, Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan, Kepulauan Anambas};

PROVINSI RIAU

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bengkalis {Jl. Antara Bengkalis Riau, Telp. (62-766) 23615, Fax. (62-766) 23615};
Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru {Jl. Cut Nyak Dien No.3, Pekanbaru, Telp. (62-761) 28262, Fax. (62-761) 42003};

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Badan Penanaman Modal Kabupaten Bangka {Jl.Diponegoro No.4 Sungailiat, Telp. (62-717)95698};
BP3MD/Bidang Promosi Investasi & Penanaman Modal Kabupaten Bangka Selatan {Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Gunung Namak Toboali 33183};

PROVINSI BANTEN

Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Serang {Jl. Jenderal Sudirman No.5 Serang, Telp. (62-254) 203720};
Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang {Jl. Brigjen KH. Syam'un No.7 Serang, Telp. (62-254)216402};
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang, Telp. (62-253)201030};

PROVINSI DKI JAKARTA

Badan Penanaman Modal dan Promosi DKI Jakarta {Jl. MT Haryono Kav. 45-46, Jakarta, Telp. (62-21)7949660, Fax. (62-21)7949567};

PROVINSI JAWA BARAT

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tasikmalaya {Jl. Otto Iskandar Dinata No.2, Tasikmalaya, Telp. (62-265) 2352359};
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Ciamis {Jl. Jenderal Sudirman No.16, Ciamis, Telp. (62-265)2352359};
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi {Jl. Rd. Demang Hardjakusumah, Cimahi, Telp. (62-22)6632601};
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukabumi (Jl. Raya Cibinong Km.7, Cisaat, Sukabumi (62-266)237527};
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sumedang {Jl. Prabu Geusan Ulun No.36, Sumedang, Telp. (62-261)205657};
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon {Jl. Laut Arafuru Dan Jl.Siliwangi No.109, Cirebon, Telp. (62-231)232587, Fax. (62-231)211838};
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta {Jl. Veteran No.139 Purwakarta, Telp. (62-264)8224794};
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Bogor {Jl. Kapten Muslihat No.21 Bogor, Telp. (62-251)8356167};

PROVINSI JAWA TENGAH

Kantor Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Kendal {Jl. Soekarno-Hatta No.124, Kendal, Telp. (62-294) 384022};
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus {Jl. RM. Sosrokatono No.39, Kudus (62-291)438137};
Kantor Penanaman Modal Kota Magelang {Jl. Letnan Tukiyat No.26 Kota Mungkid, Magelang (62-293)788249};
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo {Jl. Kyai Mawardi No.1 Sukoharjo, Telp. (62-271) 593068 ext. 154, Fax. (62-271) 593335};
Badan Perizinan Terpadu, Kabupaten Sragen {Jl. Raya Sukowati No.255, Sragen, Telp. (62-271) 892348, Fax. (62-271) 894433};
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Pemerintah Kota Tegal {Jl. Ki Gede Sebayu No.3 Tegal, Telp. (62-283)356101, 355619};
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Purworejo {Jl. Urip Sumoharjo No.6, Purworejo, Telp.(62-275) 325202};
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Wonogiri, Jl. Pemuda I No.5, Wonogiri, Telp. (62-273) 5328180};
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pekalongan {Jl. Sindoro No.1 Kalen, Pekalongan, Telp. (62-285)381992};
Kantor Penanaman Modal Kabupaten Temanggung {Jl. Jendral Sudirman 146 Temanggung, Telp.(62-293) 491151};
Kantor Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Boyolali {Jl. Kates No.51, Boyolali, Telp. (62-276) 321678};
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Blora {Jl. Pemuda No.15-A Blora, Telp. (62-296)531528};
Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten {Jl. Pramuka No.4, Klaten Tengah, Telp. (62-272) 322118};
Kantor Pelayanan Unit Terpadu Kabupaten Rembang {Jl. Gatot Subroto No.8, Rembang, Telp. (62-295) 693069, Fax. (62-295) 693480};
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karanganyar {Jl. Lawu, Karanganyar, Telp. (62-271) 495269, Fax (62-271) 494027};
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas {Jl. Jenderal Sudirman No.540, Purwokerto, Telp. (62-281) 627965};
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang {Jl. Letnan Tukiyat No.20 Kota Mungkid, Magelang, Telp. (62-293)788249};
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen {Jl. Veteran No.22, Kebumen, Telp. (62-287) 385912, 385925, e-mail: layanan@kppt.kebumenkab.go.id};
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupten Banjarnegara {Jl. Pemuda No.78 Banjarnegara, Telp. (62-286)591012};
Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal Kabupaten Wonosobo {Jl. Sindoro No.2, Wonosobo, Telp. (62-286)321345, Fax. (62-286) 321183};
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Brebes {Jl. Jenderal Soedirman No.111, Brebes, Telp. (62-283)671026};
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Grobogan {Jl. Pangeran Diponegoro No.2, Purwadadi, Telp. (62-292) 426480};
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Purbalingga {Jl. Mayor Jenderal Sungkono, Km.2, Purbalingga, Telp. (62-281) 891235};
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pati {Jl. Tombronegor No.1, Pati 59111, Telp. (62-295)381196, Fax. (62-295)381196};
Kantor Penanaman Modal Kota Salatiga {Jl. Yos Sudarso No.16, Salatiga, Telp.(62-298) 315399};
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pekalongan {Jl. Majapahit No.8, Pekalongan, Telp. (62-285) 432086, 925600, Fax. (62-285) 420428};

PROVINSI DI YOGYAKARTA

Kantor Penanaman, Penguatan dan Penyertaan Modal serta Pelayanan Perizinan Kabupaten Sleman {Jl. Parasamya, Sleman, Telp. (62-274) 868405, Fax. (62-274)868945};
Dinas Perizinan Kota Yogyakarta {Kompleks Kepatihan Danurajen, Yogyakarta, Telp.(62-274) 562811, 512243, 512655};
Dinas Perizinan Kabupaten Bantul dan Dinas Perindagkop Kabupaten Bantul {Jl. Gajah Mada 1 Bantul Dan Jl. Prof.Dr. Supono, SH, Bantul, Telp. (62-274)367867, 367866, 367407};
Kantor Penanaman Modal dan Kantor Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Kulon Progo {Jl. KH. A Dahlan Wates, Jl. Wates Purworejo Km.1};
Bagian Administrasi Perekonomian Setda (PDKPM) dan Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunung Kidul {Jl. Brigjend Katamso No.1 Wonosari, Telp. (62-274)391089};

PROVINSI JAWA TIMUR

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu {Jl. Pahlawan No.116, Surabaya, Telp. (62-31) 3577691, 3577692, Fax. (62-31)3577693};
Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto {Jl. Jawa No.31, Telp. (62-321) 327926, Fax. (62-321) 327926};
BAPPEDA Ponorogo {Jl. Aloon-Aloon No.4, Telp. (62-352) 481845};
Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Pasuruan {Jl. Hayam Wuruk 14, Pasuruan, Telp. (62-343)428883, Fax. (62-343) 426508};
Kantor Penanaman Modal Kabupaten Tulungagung {Jl. Mastrip 24 Tulungagung 66233, Telp. (62-355)321162};
Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik {Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo No.245, Gresik, Telp. (62-31) 3930729, Fax. (62-31) 3930731};
Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sampang {Jl. KH. Wahid Hasyim No.143, Telp. (62-323) 322022};
Tim Koordinasi Pengembangan Penanaman Modal Kabupaten Blitar {Jl. Sudanco Supriyadi No.17, Telp. (62-342) 801201};
Kantor Pelayanan terpadu Kabupaten Lumajang {Jl. Panjaitan No.89 Lumajang, Telp. (62-334) 889822, Fax. (62-334) 894444};
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Sidoarjo {Jl. Pahlawan No.141, Sidoarjo, Telp. (62-31) 8953472};
Bagian Penanaman Modal & Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan {Jl. Sukarno Hatta No.35, Telp. (62-31) 3098570};
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Ngawi {Jl. MH Thamrin No.33, Telp. (62-351) 749032, Fax. (62-351) 747340};
Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan {Jl. Gatot Subroto No.73 Pacitan, Telp. (62-357) 884368, 885734};
Kantor Penanaman Modal Kabupaten Kediri {Jl. Soekarno Hatta No.01 Kediri, Telp. (62-354) 686099};

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Barat {Jl. Sutra Syahrir No.17, Pontianak, Telp. (62-561) 743491, 768002, Fax. (62-561) 769472};
Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Singkawang {Jl. Jenderal Sudirman No.25-A Singkawang, Telp. (62-562) 636023};
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Sambas {Jl. Gusti Hamzah No.16 Sambas, Telp. (62-562) 392327};
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak {Jl. Rahadi Osman No.3 Pontianak, Telp. (62-561) 738517, Fax. (62-561) 738517};
Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Melawi {Jl. Lintas Baru Km.2 Nanga Pinoh, Telp. (62-568) 22061};
Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bengkayang {Jl. Guna Baru Rangkang, Kantor Bupati Satu Atap, Telp. (62-562) 441553807, Fax. (62-562) 441808, 441507};

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas {Jl. Brigjen Katamso No.17, Kuala Kurun, Telp. (62-537) 3032766};

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Kantor Pelayanan Perizinan terpadu (KP2T) Kabupaten Hulu Sungai Tengah {Jl. Ganesya No.1, Telp. (62-517) 44433};
Badan pelayanan Perizinan Terpadu Kota Banjarbaru {Jl. P Suriansyah No.16, Banjarbaru, Telp. (62-511) 4789937};
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Penanaman Modal Kabupaten Banjarmasin {Jl. RE Martadinata No.1, Telp. (62-511) 3363317, Fax. (62-511) 3363856};

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur {Jl. Basuki Rahmat No.59 Samarinda 75112, Telp. (62-541) 743235, 743487, Fax. (62-541) 736446};
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan {Jl. Jenderal Sudirman RT.01 No.1 Balikpapan 76100, Telp. (62-542) 421500, 421500, Fax. (62-542) 422941};
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda {Jl. Kesuma Bangsa No.86 Samarinda, Telp. (62-541) 203650};
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bontang {Jl. MT Haryono No.31 Bontang, Telp. (62-548) 20594, Fax. (62-548) 20598};
Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Bulungan {Jl. Kolonel H Soetadji No. 47 Tanjung Selor, Telp. (62-552) 23412, Fax. (62-552) 22779};
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Berau {Jl. DR Murjani I No.104 Tanjung Redeb, Telp. (62-554) 24355, 24356};
Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Paser {Jl. RA Kartini No.56 Tanah Grogol 76211, Telp. (62-543) 21196};
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kutai Barat {Jl. Imam Bonjol No.187 Simpang Raya-Barong Tongkok 75576 Sendawar, Telp. (62-545) 4043969, Fax. (62-545) 4043969};
Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara {Jl. Muso Bin Salim No.06 Tenggarong 75512, Telp. (62-541) 661122, Fax. (62-541) 664881};

PROVINSI SULAWESI UTARA

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Minahasa {Jl. Raya Lowu II Tondano, Telp (62-431) 3174679};
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado {Jl. Balai Kota No.1 Manado, Telp. (62-431) 863203, Fax. (62-431) 864203};
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kepulauan Talaud {Jl. Bukit Batu Melonguane Kompleks Perkantoran Pemda Kabupaten Kepulauan Talaud, Melonguane};

PROVINSI SULAWESI TENGAH

Badan Promosi dan Penanaman Modal Provinsi Sulawesi Tengah {Jl. Pramuka No.23 Palu, Telp. (62-451) 21111, 424325, Fax. (62-451) 421807};
Badan pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Palu {Jl. Balai Kota Selatan No.1, Palu, Telp. (62-451) 428787, 428334};

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Sulawesi Selatan {Jl. Jenderal Sudirman Urip Sumoharjo No. 269, Telp. (62-411) 453614, Fax. (62-411) 423478};
Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang {Jl. Bintang Pinrang, Telp. (62-421) 921066};
Kantor Penanaman Modal Kabupaten Jeneponto {Jl. Pahlawan No.12 Bontosunggu};

PROVINSI SULAWESI BARAT

Kantor Pelayanan Perizinan Sistem Pelayanan Satu Atap Kabupaten Mamuju {Jl. Ahmad Kirang No.39, Mamuju, Telp. (62-462) 21092};

PROVINSI MALUKU

Unit Pelayanan terpadu Satu Pintu BPMD Provinsi Maluku {Jl. Pengeringan Pantai Waihaong, Ambon, Telp. (62-911) 310165};
Kantor Pelayanan Terapdu Kabupaten Buru {Jl. A Yani No.10, Namlea, Telp. (62-913) 21900, Fax. (62-913) 21772, 21752, 21164};

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Badan Penanaman Modal Provinsi NTB {Jl. Udayana No.4 Mataram, Telp. (62-370) 632632, Fax. (62-370) 634926};
Badan Lingkungan Hidup dan Penanaman Modal Kabupaten Lombok Timur {Jl. Udayana No.4 Mataram, Telp. (62-370) 632632, 631060, Fax. (62-370) 634926};
Badan Penanaman Modal dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa {Jl. Garuda No.96 Sumbawa Besar, Telp. (62-371) 23629, Fax. (62-371) 21294};
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bima {Jl. Sukarno Hatta No.2, Raba-Bima 84113, Telp. (62-374) 646441};
Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Mataram {Jl. Pejanggik No.16 Mataram, Telp. (62-370) 634321, 633575};

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Kantor Bappeda dan Penanaman Modal (c.q. Kantor Unit PTSP) Kabupaten Flores Timur {Jl. IIe Nopo Kelurahan Pukentobi Wangi Bao Larantuka, Flores Timur};
Kantor Penanaman Modal Daerah (KPMD) Kabupaten Manggarai Barat {Jl. Utama Wae Mata, Gang Sakura, Labuan Bajo, Flores, NTT};

PROVINSI BALI

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bali {Jl. Raya Puputan Niti Mandala Renon, Denpasar 80235, Telp. (62-361) 243804, 256905};
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karangasem {Jl. Gajah Mada Amlapura, telp. (62-363) 23564};
Kantor Penanaman Modal Kabupaten Klungkung {Jl. RA Kartini No.33 Semarapura, Telp. (62-366) 24626};
Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Buleleng {Jl. Ngurah Rai No.72, Singaraja, Telp. (62-362) 22063, 27719};

C. Kantor Perwakilan Penanaman Modal Luar Negeri

Tokyo-Jepang: Indonesia Investment Promotion Centre (IIPC Tokyo, Fukoku Seimei Building 23F 2-2-2, Uchisaiwai-cho Chiyoda-ku Tokyo 100-0011, Japan )
Los Angeles-Amerika Serikat:Indonesia Investment Promotion Centre (IIPC USA, 4727 Wilshire Blvd., Suite 101 Los Angeles, CA 90010 USA )
Sydney-Australia: Indonesia Investment Promotion Centre
Singapura: Indonesia Investment Promotion Centre (IIPC Singapore, 8 Temasek Boulevard, Suntec Tower 3 #33-03, Singapore 038988 ):
London-Inggris: Indonesia Investment Promotion Centre:
Taiwan: (KDEI Taiwan, 6F, No. 550 Rui Guang Rd., Neihu District, Taipei 11492, Taiwan ). FitriWeningtyas&GitaIndrawanti

PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

2010-02-02T12:04:00.041+07:00

Pengendalian pelaksanaan penanaman modal merupakan upaya mengevaluasi kegiatan penanaman modal. Kegiatan ini meliputi pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas proyek investasi sesuai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang dimiliki investor.

Evaluasi penanaman modal merupakan sarana untuk mencapai kelancaran dan ketepatan pelaksanaan penanaman modal. Sasaran lain yang ingin dicapai adalah pengumpulan data realisasi penanaman modal yang lebih akurat. Oleh karena itu, kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal ini lebih menekankan diri untuk:

Memperoleh data perkembangan realisasi penanaman modal serta informasi masalah dan hambatan yang dihadapi perusahaan;
Membimbing dan memfasilitasi penyelesaian masalah dan hambatan yang dihadapi perusahaan;
Mengawasi pelaksanaan kegiatan proyek penanaman modal sesuai ketentuan yang berlaku. Termasuk pula mengawasi penggunaan fasilitas fiskal serta melakukan koreksi terhadap penyimpangan yang dilakukan perusahaan.

Menjadi seorang penanam modal merupakan profesi yang sangat penting karena terlibat langsung dalam peningkatan ekonomi suatu bangsa. Begitu dihargainya sosok investor sehingga keberadaannya diberikan hak, kewajiban dan tanggung jawab. Semua penghargaan itu tentunya untuk menciptakan komitmen yang tinggi ketika melibatkan diri pada konstelasi iklim penanaman modal di Indonesia.

I. Hak investor:

Memperoleh kepastian hukum dan perlindungan;
Mendapatkan informasi yang terbuka tentang bidang usaha yang dijalankan;
Mendapatkan pelayanan;
Memperoleh berbagai bentuk fasilitas fiskal dan kemudahan sesuai dengan peraturan yang ada;

II. Kewajiban penanam modal:

Meningkatkan kompetensi tenaga kerja Indonesia (WNI) melalui pelatihan kerja sesuai ketentuan yang berlaku;
Menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Indonesia (WNI) bila perusahaannya memperkerjakan tenaga kerja asing, sesuai ketentuan yang berlaku;
Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
Menyampaikan LKPM;
Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi usahanya;
Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan;
Mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bila perusahaannya mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, sesuai peraturan yang berlaku;

III. Tanggung jawab investor:

Menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
Menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika investor menghentikan atau menelantarkan proyek investasinya;
Menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli dan lainnya yang dapat merugikan negara;
Menjaga kelestarian lingkungan hidup;
Menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja;
Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan

Evaluasi penanaman modal dilakukan secara preventif dan korektif (termasuk represif). Secara preventif, pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilakukan dengan:

Pemantauan kompilasi, yakni verifikasi serta evaluasi dari LKPM dan berbagai sumber lainnya;
Melakukan pembinaan dengan cara penyuluhan tentang aturan penanaman modal. Pembinaan juga dilakukan dengan cara memberikan konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai ketentuan perizinan yang dimiliki penanam modal. Pembinaan lainnya dengan cara memberikan bantuan dan memfasilitasi investor yang mengalami masalah, kendala dan hambatan ketika merealisasikan proyek penanaman modalnya;
Melakukan pengawasan dengan cara meneliti dan mengevaluasi terhadap informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal beserta fasillitas yang telah diberikan kepada proyek investasi. Kegiatan ini dilakukan dengan cara meninjau ke lokasi proyek penanaman modal secara langsung. Pengawasan selanjutnya dilakukan dengan menindaklanjuti penyimpangan terhadap ketentuan penanaman modal yang berlaku.

Kegiatan pemantauan dilakukan oleh intansi penanaman modal pusat maupun daerah sesuai tingkat kewenangan yang dimiliki. Hal ini bisa dilihat dari kewenangan (dalam memproses Pendaftaran Penanaman Modal, Izin Prinsip Penanaman Modal, Persetujuan Penanaman Modal dan Izin Usaha) yang dimiliki.

Pelaksanaan kegiatan pembinaan dilakukan secara berjenjang oleh instansi penanaman modal di tingkat pusat maupun daerah sesuai kewenangan (maupun pelimpahan kewenangan) yang dimilikinya. Terhadap permasalahan teknis yang dialami oleh investor, instansi teknis terkait juga dapat melakukan kegiatan pembinaan.

Instansi penanaman modal tingkat kabupaten/kota dapat melakukan kegiatan pengawasan kepada perusahaan di dalam wilayahnya sendiri. Sedangkan terhadap perusahaan yang berlokasi di lintas kabupaten/kota, maka kewenangan pengawasannya berada di pundak instansi penanaman modal provinsi. BKPM bertugas mengawasi penggunaan fasilitas fiskal oleh investasi yang masih menjadi kewenangan pemerintah.

Setiap pelaksanaan kegiatan evaluasi harus dimulai dengan langkah koordinasi dengan intansi berwenang terkait di masing-masing tingkatannya. Termasuk pula jika akan mengadakan kegiatan pengawasan di lokasi proyek, maka perusahaan yang bersangkutan harus diberitahukan dahulu lewat surat resmi.

Namun kegiatan evaluasi dapat berangsung mendadak bila ditemui situasi yang memaksa, seperti pencemaran lingkungan, permintaan perusahaan sendiri atau instansi berwenang terkait maupun karena pengaduan masyarakat. Terhadap situasi seperti itu, baik BKPM maupun instansi penanaman modal tingkat provinsi dapat melakukan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan tanpa melalui koordinasi terlebih dahulu dengan instansi berwenang setempat.

Jika di dalam kegiatan evaluasi preventif banyak ditemui persoalan krusial yang merugikan masyarakat dan negara, kegiatan evaluasi dapat dilanjutkan secara korektif (represif). Instansi penanaman modal nasional sesuai tingkat kewenangannya dapat membatalkan surat perizinan penanaman modal yang telah dikeluarkan. Pembatalan surat perizinan tersebut meliputi Pendaftaran Penanaman Modal, Izin Prinsip Penanaman Modal, Persetujuan Penanaman Modal atau Izin Pendirian Kantor Perwakilan Perusahaan Asing.

Pada tahap yang lebih tinggi, evaluasi represif dilakukan dalam bentuk pencabutan izin usaha penanaman modal. Instansi penanaman modal nasional sesuai tingkat kewenangannya dapat melakukan pencabutan terhadap Pendaftaran Penanaman Modal, Izin Prinsip Penanaman Modal, Persetujuan Penanaman Modal atau Izin Pendirian Kantor Perwakilan Perusahaan Asing yang tengah merealisasikan proyek investasinya.

Namun demikian evaluasi represif dalam kategori rendah dapat berupa sanksi administratif. Ini diberikan kepada perusahaan yang melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai investor serta menyalahgunakan fasilitas penanaman modal. Sanksi yang dikeluarkan oleh instansi penanaman modal nasional sesuai tingkat kewenangannya ini dapat berupa peringatan tertulis. Jika peringatan tertulis itu diabaikan dapat dilanjutkan dengan pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha (beserta fasilitas penanaman modalnya) sampai pencabutan kegiatan usaha (beserta fasilitas penanaman modalnya).

Secara normatif, peranan investor dalam mematuhi kegiatan evaluasi penanaman modal adalah menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal. LKPM yang merupakan bagian dari kegiatan pemantauan adalah bentuk pertanggungjawaban tertulis perusahaan yang dibuat secara periodik. Perusahaan yang telah mendapat Pendaftaran Penanaman Modal dan/atau Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha wajib menyampaikan LKPM. Penyampaian LKPM yang dilakukan secara berkala tersebut ditujukan ke Kepala BKPM (c.q. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal), Kepala PDPPM dan Kepala PDKPM.

Perusahaan yang kegiatan penanaman modalnya masih dalam tahap pembangunan wajib menyampaikan LKPM setiap triwulan. Tahapan penyampaiannya tersebut harus mengikuti pola:

LKPM triwulan pertama disampaikan paling lambat setiap 5 April pada tahun yang bersangkutan;
LKPM triwulan kedua disampaikan paling lambat setiap 5 Juli pada tahun yang bersangkutan;
LKPM triwulan ketiga disampaikan paling lambat setiap 5 Oktober pada tahun yang bersangkutan;
LKPM triwulan keempat disampaikan paling lambat setiap 5 Januari pada tahun berikutnya.

Selanjutnya terhadap perusahaan yang mengajukan Izin Usaha sebelum ketentuan periode penyampaian LKPM tersebut, maka laporannya cukup menceritakan posisi realisasi akhir proyek investasinya sesuai tanggal pengajuan Izin Usaha.

Namun demikian, bagi perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha hanya diwajibkan menyampaikan LKPM setiap semester, dengan pola:

LKPM semester pertama disampaikan paling lambat setiap akhir Juli pada tahun bersangkutan;
LKPM semester kedua disampaikan paling lambat setiap akhir Januari pada tahun berikutnya.

Selanjutnya penyampaian LKPM harus ditujukan kepada setiap PDKPM di kabupaten/kota apabila sebuah perusahaan memiliki proyek penanaman modal yang tersebar di beberapa kabupaten/kota. Dan bagi perusahaan yang memiliki beberapa bidang usaha, maka di dalam LKPM harus merinci masing-masing realisasi investasinya.

Pada perusahaan yang berlokasi di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau kawasan ekonomi khusus harus menyampaikan LKPM ke badan pengelola (badan pengusahaan kawasan) yang bersangkutan. Selanjutnya penyampaian LKPM tersebut juga ditembuskan kepada Kepala BKPM (c.q. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal), Kepala PDPPM dan Kepala PDKPM.

Selanjutnya bagi perusahaan yang melakukan penggabungan perusahaan (merger), maka menyampaian LKPM dilakukan oleh perusahaan penerus (surviving company). Tentu saja laporan yang diuraikan pada LKPM harus memuat seluruh kegiatan penanaman modal hasil penggabungan.

Perusahaan yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk yang diterbitkan BKPM dikenakan kewajiban untuk menyampaikan laporan realisasi impor per triwulan dengan pola penyampaian laporan yang sama dengan LKPM. Laporan realisasi impor harus dilengkapi dengan rekaman Pemberitahuan Impor Barang (PIB) sesuai surat persetujuan fasilitasnya dari Direktorat Jenderal Bea Cukai.

Karena begitu tingginya frekwensi penyampaian LKPM, sehinga kepada setiap perusahaan penanaman modal wajib untuk menunjuk petugas yang khusus menangani soal itu. Namun demikian, pekerjaan yang dilakukan oleh penanggung jawab perusahaan yang bertugas mengoordinasikan LKPM juga tidak terlalu rumit. Hai itu karena dalam penyampaian LKPM telah tersedia pilihan sebagai berikut:

Secara online dengan SPIPISE ke: http://www.nswi.bkpm.go.id/portal/wps/portal/internet/home dengan cara mengajukan hak akeses terlebih dahulu melalui e-mail: pusdatin@bkpm.go.id;
Melalui surat elektronik ke: lkpm@bkpm.go.id ;
Ditujukan langsung ke Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Kantor BKPM, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 44, Jakarta 12190, telepon (+6221) 5202046, 5225839, 5225838 dan 5275268.

Kira-kira seperti itu gambaran tentang birokrasi LKPM di dalam peta iklim investasi Indonesia. FitriWeningtyas&GitaIndrawanti

SISTEM PELAYANAN INFORMASI DAN PERIZINAN INVESTASI SECARA ELEKTRONIK

2010-02-01T16:13:00.018+07:00

SPIPISE bertujuan untuk mewujudkan layanan perizinan dan non-perizinan yang mudah, cepat, tepat, transparan dan akuntabel. Begitu efektifnya tujuan yang ingin dicapai, sehingga sistem elektronik ini akan menciptakan integrasi data dan layanan (perizinan dan non-perizinan) sehingga mampu meningkatkan keselarasan kebijakan dalam layanan antar-instansi pemerintah pusat dan daerah.

SPIPISE memiliki 3 (tiga) menu utama, yakni: Informasi Penanaman Modal, Pelayanan Penanaman Modal dan Pendukung. Pada menu Informasi Penanaman Modal, masyarakat dapat mengakses:

Peraturan perundang-undangan penanaman modal;
Potensi dan peluang penanaman modal;
Daftar bidang usaha tertutup dan daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan;
Jenis, tata cara proses permohonan, biaya dan waktu pelayanan perizinan dan non-perizinan;
Tata cara pencabutan perizinan dan non-perizinan;
Tata cara penyampaian laporan kegiatan penanaman modal;
Tata cara pengaduan terhadap layanan penanaman modal;
Data referensi yang digunakan dalam layanan perizinan dan non-perizinan penanaman modal;
Data perkembangan penanaman modal, kawasan industri, harga utilitas, upah dan tanah;
Informasi perjanjian internasional di bidang penanaman modal;

Pada menu Pelayanan Penanaman Modal, investor akan disuguhi informasi tentang:

Pelayanan perizinan dan nonperizinan;
Pelayanan penyampaian LKPM;
Pelayanan pencabutan serta pembatalan perizinan dan nonperizinan;
Pelayanan pengenaan dan pembatalan sanksi;
Aplikasi antar-muka antara SPIPISE dan sistem pada instansi teknis serta intansi terkait lainnya;
Penelusuran proses pelayanan permohonan perizinan dan non-perizinan;
Jejak audit (audit trail);

Pada menu Pendukung, informasi yang tersaji berupa:

Pengaturan penggunaan jaringan elektronik;
Pengelolaan keamanan sistem elektronik dan jaringan elektronik;
Pengelolaan informasi yang ditampilkan National Single Window for Investment (NSWi);
Pengaduan terhadap pelayanan perizinan dan non-perizinan dan masalah dalam penggunaan SPIPISE;
Pelaporan perkembangan penanaman modal dan perangkat analisis pengambilan keputusan yang terkait dengan penanaman modal;
Pengelolaan pengetahuan sebagai pendukung analisis dalam pengambilan putusan pengembangan kebijakan penanaman modal;
Penyediaan panduan penggunaan SPIPISE.

Untuk menghindari penyalahgunaan informasi SPIPISE akan membatasi sebagian hak akses masyarakat. Investor dapat dengan bebas mengakses keseluruhan isi pada menu Informasi Penanaman Modal. Pada menu Pelayanan Penanaman Modal, masyarakat hanya dapat mengakses pada sub-menu Pelayanan Perizinan dan Non-perizinan, khususnya pada pilihan: Pendaftaran Penanaman Modal.

Sementara pada menu Pendukung, masyarakat dapat mengakses dengan bebas sub-menu Panduan Penggunaan SPIPISE serta sub-menu Pelayanan Pengaduan Terhadap Pelayanan Perizinan Non-Perizinan.

Meskipun bersifat digital (paperless), pengaduan yang disampaikan melalui SPIPISE tetap harus direspon dalam waktu yang cepat. Secara otomatis SPIPISE akan mengirimkan tembusan pengaduan tersebut kepada BKPM dan instansi daerah yang berwenang menangani penanaman modal. Setelah menerima tembusan pengaduan, BKPM dan instansi daerah harus merespon dalam waktu 2 (dua) hari kerja.

Investor dapat meminta hak akses kepada BKPM atau instansi daerah yang berwenang di bidang penanaman modal dan telah mengoperasikan sistem tersebut. Dokumen yang harus dibawa untuk mengajukan hak akses berupa dokumen perusahaan dan dokumen penanggung jawab sebagai pimpinan perusahaan bersangkutan.

Dengan menggunakan SPIPISE, Komunikasi elektronik dapat dilakukan oleh penyelenggara SPIPISE melalui e-mail atau akun (yang diperoleh ketika mengajukan hak akses) penanam modal. SPIPISE juga mampu mencetak nomor perusahaan dan secara otomatis akan diberikan kepada investor. Syaratnya perusahaan investor tersebut harus memiliki badan hukum ketika memproses perizinan dan nonperizinan penanaman modalnya. Namun kepada penanam modal yang belum memiliki badan hukum, nomor perusahaan akan diberikan kemudian pada saat memperoleh Izin Prinsip Penanaman Modal (Izin Usaha).

Kelengkapan berkas (dokumen) pendukung yang dibutuhkan dalam mengajukan Pendaftaran Penanaman Modal dapat dikirim secara elektronik. Namun untuk dokumen tertentu yang tidak dimungkinkan, pengirimannya secara manual ke alamat PTSP nasional yang menjadi tujuan investor.

Setelah pemrosesan selesai, surat perizinan dan nonperizinan secara elektronik langsung disampaikan ke e-mail atau akun penanam modal. Sementara dokumen cetak (hard copy) perizinan dan nonperizinan yang telah ditandatangi kepala instansi penanaman modal yang bersangkutan dapat diambil oleh investor. Jika dalam waktu 14 (empat belas) hari dokumen tersebut tidak diambil, kantor PTSP akan mengirimnya ke alamat korespondensi penanam modal melalui pos.

Jika PTSP nasional mengalami hambatan koneksi dengan jaringan SPIPISE, permohonan perizinan dan nonperizinan penanaman modal tetap berlangsung manual melalui front office dan back office di masing-masing PTSP. Tenggang waktu pemrosesan tetap berjalan seperti biasa yang dihitung setelah berkas permohonan perizinan dan nonperizinan diterima dengan benar dan lengkap.

Dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan (realisasi) penanaman modal, SPIPISE dapat memberikan layanan penyampaian LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal). Sistem LKPM yang diiformulasikan secara elektronik sanggup melakukan pencabutan, pembatalan perzinan dan nonperizinan, pengenaan sanksi dan pembatalan sanksi penanaman modal.

Meskipun berlangsung secara elektronik, Penyampaian LKPM tetap memberikan tanda terima yang dikirim langsung ke e-mail atau akun investor, sepanjang berkas dinyatakan lengkap. Namun demikian instansi penanaman modal nasional sesuai kewenangan dan tingkatannya tetap menerima layanan LKPM secara manual. Jika investor menyampaikan LKPM-nya berbentuk hardcopy, maka data tersebut tetap dimasukkan ke dalam SPIPISE. FitriWeningtyas&GitaIndrawanti

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PENANAMAN MODAL

2010-01-31T21:39:00.040+07:00

Pemerintah mendorong pendirian kantor PTSP untuk membantu investor memperoleh kemudahan layanan secara cepat. Kesederhanaan, keringanan dan kemudahan layanan yang diinginkan Pemerintah terhadap keberadaan PTSP, termasuk dalam memberikan:

Layanan semua jenis perizinan penanaman modal (termasuk penanaman modal dengan skema kerja sama Pemerintah atau pemerintah daerah dengan badan usaha) sampai investor dapat merealisasikan proyek investasinya;
Layanan non-perizinan penanaman modal (termasuk penanaman modal dengan skema kerja sama Pemerintah atau pemerintah daerah dengan badan usaha) yang meliputi penerbitan rekomendasi, termasuk rekomendasi visa izin tinggal terbatas, pemberian fasilitas fiskal, insentif, kemudahan lainnya dan informasi penanaman modal;
Layanan pengaduan masyarakat tentang hambatan pelayanan PTSP penanaman modal;
Layanan kemudahan pelaksanaan kegiatan penanaman modal, termasuk memberikan bantuan atau fasilitasi pelayanan perizinan dan non-perizinan yang terkait dengan pelaksanaan penanaman modal.

Supaya seluruh PTSP Nasional (provinsi,kabupaten dan kota) memiliki kinerja layanan yang terukur (mencapai tingkat kesempurnaan layanan tertentu), pemerintah memberikan kriteria sebagaimana tolok ukur yang telah ditetapkan. Standar kualifikasi perlu diberlakukan terhadap seluruh PTSP untuk memperoleh standar Nasional PTSP yang meliputi aspek sumber daya manusia, tempat, sarana dan prasarana, media informasi, mekanisme kerja yang efektif, layanan pengaduan serta keberadaan SPIPISE. Dengan kualifikasi tersebut, seluruh PTSP di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia akan memiliki standar minimal yang wajib dipenuhi yang tentunya selaras dengan tolok ukur yang telah ditetapkan Pemerintah.

Melalui standar kualifikasi yang ditetapkan, Pemerintah menjadikan PTSP memiliki 4 kategori kualifikasi, yakni Bintang 4, Bintang 3, Bintang 2 dan Bintang 1. Penyelenggara PTSP yang lembaganya tidak memenuhi standar kualifikasi yang telah ditetapkan Pemerintah tersebut, digolongkan sebagai PTSP Non-Penanaman Modal. Terhadap PTSP yang tidak memenuhi syarat sebagai PTSP Penanaman Modal, Pemerintah akan melakukan pembinaan secara intens.

PTSP tingkat provinsi berkualifikasi Bintang 4 memiliki kinerja layanan:

Melayani perizinan dan non-perizinan sesuai kewenangannya dengan berbasis SPIPISE;
Menerima dan melaksanakan pelimpahan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang lebih luas dari kualifikasi Bintang 3 yang merupakan kewenangan Pemerintah yang ditetapkan oleh Kepala BKPM berdasarkan hak substitusi;

PTSP tingkat provinsi berperingkat Bintang 3 memiliki kinerja layanan:

Melayani perizinan dan non-perizinan sesuai kewenangannya dengan berbasis SPIPISE;
Menerima dan melaksanakan pelimpahan urusan pemerintah di bidang penanaman modal tertentu yang merupakan kewenangan Pemerintah yang ditetapkan oleh Kepala BKPM berdasarkan hak substitusi;

PTSP tingkat provinsi berperingkat Bintang 2 memiliki kinerja layanan:

Melayani perizinan dan non-perizinan sesuai kewenangannya dengan berbasis SPIPISE;
Menerima bimbingan pelaksanaan kewenangan pelayanan yang merupakan kewenangan Pemerintah dari Pemerintah;

PTSP tingkat provinsi berperingkat Bintang 1 memiliki kinerja layanan:

Melayani perizinan dan non-perizinan sesuai kewenangannya dengan berbasis SPIPISE;

PTSP tingkat kabupaten/kota yang berkualifikasi Bintang 4 memiliki kinerja layanan:

Melayani perizinan dan non-perizinan yang sudah menjadi kewenangannya dengan berbasis SPIPISE;
Menerima dan melaksanakan penugasan urusan pemerintah di bidang penanaman modal yang lebih luas dari kualifikasi bintang 3 yang merupakan kewenangan Pemerintah yang ditetapkan oleh Kepala BKPM berdasarkan hak substitusi;

PTSP tingkat kabupaten/kota berperingkat Bintang 3 memiliki kinerja layanan:

Melayani perizinan dan non-perizinan sesuai kewenangannya dengan berbasis SPIPISE;
Menerima dan melaksanakan penugasan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal tertentu yang merupakan kewenangan Pemerintah yang ditetapkan oleh Kepala BKPM berdasarkan hak substitusi;

PTSP tingkat kabupaten/kota berperingkat Bintang 2 memiliki kinerja layanan:

Melayani perizinan dan non-perizinan sesuai kewenangannya dengan berbasis SPIPISE;
Menerima bimbingan pelaksanaan kewenangan pelayanan yang merupakan kewenangan Pemerintah dari Pemerintah dan/atau pemerintah provinsi;

PTSP tingkat kabupaten/kota berperingkat Bintang 1 memiliki kinerja layanan:

Melayani perizinan dan non-perizinan sesuai kewenangannya dengan berbasis SPIPISE;

Sejalan dengan keberadaan PTSP Nasional serta kewenangan memproses perizinan, maka kewenangan melayani permohonan fasilitas fiskal dan non-fiskal juga mengikutinya. Penanam modal yang membutuhkan layanan fasilitas fiskal dan non-fiskal yang menjadi kewenangan Pemerintah dapat mengajukan ke PTSP BKPM. Kepada investor yang membutuhkan layanan insentif daerah dan kemudahan penanaman modal daerah lainnya dapat mengajukan ke PTSP yang berwenang di masing-masing daerah.

Dalam soal penyeragaman kinerja layanan, seluruh PTSP Nasional harus menggunakan mekanisme front office (FO) dan back office (BO). Investor juga berhak mengajukan permohonan perizinan dan non-perizinan penanaman modal secara manual maupun lewat SPIPISE ke seluruh PTSP Nasional sesuai dengan tingkat kewenangannya.

Kinerja layanan PTSP Nasional menggunakan standar waktu pemrosesan. Layanan penerbitan perizinan dan non-perizinan harus mampu diselesaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja. Waktu pemrosesan itu tentunya dimulai sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar. Namun jangka waktu penerbitan perizinan dan non-perizinan yang terkait dengan tata ruang, lingkungan hidup, keamanan, keselamatan dan kesehatan masyarakat ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku.FitriWeningtyas&GitaIndrawanti

BIROKRASI PENANAMAN MODAL

2010-01-31T15:14:00.021+07:00

Dari segi kepemilikan (asal) modal untuk mendirikan perusahaan, pemerintah membagi kegiatan penanaman modal yang berusaha di wilayah negara Republik Indonesia ke dalam PMA (penanaman modal asing) dan PMDN (penanaman modal dalam negeri). PMA merupakan kegiatan menanam modal oleh investor asing yang menggunakan modal asing baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian (dengan cara berpatungan bersama investor dalam negeri). Sementara PMDN adalah kegiatan menanam modal oleh penanam modal dalam negeri dengan modal keseluruhannya dari dalam negeri.

Penanaman modal asing dan penanaman modal yang menggunakan modal asing sampai saat ini kewenangan perizinannya masih berada di pundak pemerintah (pusat). Hal tersebut meliputi penanaman modal asing yang dilakukan oleh pemerintah negara lain. Juga termasuk penanaman modal asing yang dilakukan oleh warga negara asing atau badan usaha asing. Termasuk pula penanaman modal yang menggunakan modal asing yang berasal dari pemerintah negara lain. Keterlibatan pemerintah dalam kewenangan perizinan tersebut bisa karena aliran modal yang masuk adalah akibat perjanjian yang dibuat oleh pemerintah dan pemerintah negara lain.

Legalitas badan usaha PMA hanya bisa berbentuk perseroan terbatas (PT) yang berlokasi di Indonesia. Berbeda dengan PMDN yang badan usahanya boleh tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, maupun berbadan hukum berdasarkan hukum yang berlaku. Jika sudah memenuhi persyaratan di atas, investor akan memperoleh layanan berupa;

Pelayanan Perizinan;
Pelayanan Non-perizinan.

Perizinan adalah bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal. Pelayanan persetujuan ini dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sesuai kewenangannya yang diatur oleh peraturan yang berlaku. Jenis pelayanan perizinan penanaman modal meliputi:

Pendaftaran penanaman Modal;
Izin Prinsip Penanaman Modal;
Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
Izin Usaha, Izin Usaha Perluasan, Izin Usaha Merger (Penggabungan Perusahaan) Penanaman Modal dan Izin Usaha Perubahan;
Izin lokasi;
Persetujuan Pemanfaatan Ruang;
Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
Izin Gangguan (UUG/HO);
Surat Izin Pengambilan Air Bawah Tanah;
Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
Hak atas tanah;
Izin-izin lainnya dalam rangka pelaksanaan penanaman modal;

Non-perizinan adalah bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal sesuai aturan yang berlaku. Jenis pelayanan non-perizinan meliputi:

Fasilitas bea masuk atas impor mesin;
Fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan;
Usulan untuk mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) badan;
Angka Pengenal Importir Produsen (API-P); Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA); Rekomendasi Visa Untuk Bekerja (TA.01);
Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);
Insentif daerah;
Layanan informasi dan layanan pengaduan;

Ketika seorang investor akan berinteraksi dengan birokrasi penanaman modal di Indonesia, maka langkah yang sebaiknya dilakukan:

Melihat peluang bidang usahanya. Caranya dengan menyesuaikan rencana bidang usahanya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
Menentukan tempat layanan (kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu-PTSP) untuk pemrosesan perizinan penanaman modal. Jika akan memproses perizinan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas provinsi, bidang usaha penting, serta penanaman modal yang menggunakan modal asing maka Kantor PTSP BKPM dapat menjadi pilihannya. Sementara kantor PTSP daerah (sesuai wilayah proyek) dapat memproses perizinan penanaman modal yang menggunakan modal dalam negeri atau bidang usaha lainnya yang mendapat pelimpahan dari BKPM. Apabila pemrosesan perizinan dan non-perizinan tidak saling berkaitan, investor dapat mengajukan permohonan perizinan melalui SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi Dan Perizinan Investasi Secara Elektronik). FitriWeningtyas&GitaIndrawanti

SELAMAT DATANG

2010-01-31T12:31:00.037+07:00

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan komitmen negara untuk melayani kebutuhan rakyatnya dengan efisien. Jika itu disiapkan secara cermat, suatu negara dengan sangat sukarela harus menciptakan sistem administrasi pemerintahan yang memiliki tanggung jawab tinggi kepada publik.

Sebagai sebuah tuntutan masyarakat dunia, gagasan good governance sangat memprioritaskan hak asasi manusia serta kepastian hukum di dalam sistem pemerintahannya. Semangat ini kemudian melahirkan masyarakat madani yang dapat berperan sebagai pengawas pelaksanaan konsep kebijakan publik. Tugasnya adalah menjaga agar negaranya mampu melakukan tata kelola administrasi pemerintahannya secara optimal.

Forum Penanaman Modal bermaksud memberikan apresiasi terhadap kebijakan publik di bidang layanan penanaman modal langsung (direct investment). Hanya sebagian kecil memang yang dapat dilakukan, namun keinginan untuk menggapai keterlibatan masyarakat; keterbukaan dan transparansi; daya tanggap; akuntabilitas; serta efisiensi dan efektivitas dalam layanan penanaman modal, setidaknya dapat dijalankan secara kolektif.

Kebersamaan ini penting, karena untuk menciptakan negara yang ramah, transparan, terbuka dan bersahabat dengan kegiatan penanaman modal tidak dapat dikerjakan sendirian. Antara shareholders investasi dengan stakeholders investasi harus saling bergandengan tangan dan bersikap positif serta kritis dalam mewujudkan iklim investasi Indonesia yang tentunya dapat bertarung di tataran internasional.

Sebagai sarana diskusi, Forum Penanaman Modal akan menjadi ajang tukar pendapat bagi siapapun yang ingin berbuat baik dalam menyempurnakan kinerja layanan publik di bidang direct investment. Demi mencapai itu semua, kami berupaya menyediakan ruang bagi pihak-pihak yang ingin mengutarakan permasalahan, memberikan pendapat maupun menyampaikan solusi bagi kepentingan iklim investasi di Indonesia.

Karena itu, silakan tulis semua pendapat atau persoalan tentang penanaman modal yang Anda miliki melalui "kotak komentar" pada posisi paling bawah di halaman ini. Setelah merasa cukup, pilih tombol "Poskan Komentar", maka tulisan Anda akan menjadi masalah bersama yang dapat dikomentari oleh siapapun.

Sepanjang persoalan yang Anda sampaikan merupakan fakta dalam kinerja layanan penanaman modal, jika merasa perlu, silakan tidak mencantumkan identitas Anda (pada "select profil", pilih "beri komentar sebagai" anonymous). Namun demikian kami tetap berupaya meneruskan tulisan itu kepada pihak yang berwenang terkait agar dapat ditindaklanjuti secara cepat dan konkret. Karena itu, selamat bergabung dengan FORUM PENANAMAN MODAL! FitriWeningtyas&GitaIndrawanti

2010-01-31T01:23:00.005+07:00

EmailMeForm

Nama *

Alamat Email *

Website yang sedang dikunjungi *

Forum Penanaman
Modal

Forum PTSP Nasional

Ilmu Penanaman Modal

SPIP Penanaman Modal

Widyaiswara
Indonesia

COKRONEGARAN

ZAHROTUN

Pekerjaan *

Pendapat/Argumen/Komentar *

<br />

Cara Mengajukan Permohonan Pembukaan Pemblokiran Kegiatan Impor Secara Nasional

2009-07-21T08:07:00.009+07:00

Pemerintah dapat memblokir kegiatan impor perusahaan PMDN maupun PMA jika didapati tidak aktif menjalankan kegiatan impornya selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut. Periode ketidakaktifan tersebut dihitung sejak penerbitan Surat Pemberitahuan Registrasi (SPR) yang dikeluarkan Pemerintah.

Namun apabila perusahaan penanaman modal asing (PMA) atau penanaman modal dalam negeri (PMDN) akan mulai kembali melakukan kegiatan impornya maka harus membuka pemblokiran tersebut dengan cara mengajukan permohonan Surat Rekomendasi Pembukaan Blokir Impor. Surat permohonan tersebut diajukan ke Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia dengan syarat melampirkan:

Surat permohonan;
Salinan Surat Pemblokiran dari Ditjen Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
Salinan Angka Pengenal Importir Terbatas;
Salinan SP dan/atau IUT;
Nomor Pokok Wajib Pajak;
Laporan Kegiatan Penanaman Modal;
Dokumen Impor yang terdiri dari Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Invoice, Packing List dan Bill of Landing (B/L);

Selanjutnya berdasarkan rekomendasi untuk pembukaan pemblokiran kegiatan impor, perusahaan dapat kembali melakukan kegiatan impor secara nasional untuk menunjang kegiatan perusahaannya. Surat rekomendasi untuk pembukaan pemblokiran kegiatan impor tersebut akan menganulir surat pemblokiran dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang sebelumnya telah dijatuhkan ke perusahaan. (Tim Editor)